Semua tulisan dari Anjar Kususiyanah

HELLO, I'M ANJAR!

I am a lecturer, before becoming a lecturer I worked in a bank for approximately 5 years. Has been the head of a bank branch in Malang. When I was a lecturer I was also a mini bank manager on campus. I am currently a lecturer at the Sharia Faculty of IAIN Ponorogo

 

Hukum Perbankan Di Indonesia (Gambaran Umum)

Apa Itu Hukum Perbankan?

Hukum perbankan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu terkait dengan perbankan. Munir fuady menyebutkan bahwa yang dikatakan hukum perbankan adalah kaidah-kaidah hukum dalam bentuk perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, peraturan pemerintah dan lain semisalnya yang mengatur masalah perbankan yang bertindak sebagai lembaga, mencakup kegiatan, tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan lain semisalnya yang berkenaan dengan dunia perbankan.

Ketika kita pandang dengan sistem hukum nasional, hukum perbankan terus berkembang menjadi hukum fungsional dan sektoral, dengan demikian kajian hukum perbankan meniadakan pembedaan hukum publik dan hukum privat, sehingga ketika kita rinci hukum perbankan itu mencakup bidang hukum administrasi, hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, dan hukum internasional.

Asas-Asas Hukum Perbankan

Asas yang digunakan dalam perbankan adalah asas demokrasi ekonomi dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian, yang termaktub dalam pancasila dan UUD 1945 dan tersimpulkan dalam pasal 33 UUD 1945 yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Sehingga di harapkan dengan asa ini tidak akan terjadi monopoli.

Prinsip-Prinsip Hukum Perbankan

Prinsip Kepercayaan

Prinsip kepercayaan merupakan asas yang menyatakan bahwa kegiatan usaha bank berlandaskan hubungan kepercayaan antara nasabah dan bank. karena kegiatan utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk masyarakat sehingga setiap kegiatan harus selalu menjaga kepercayaan dari masyarakat agar supaya kesehatan bank tetap terjaga.

Prinsip kepercayaan bagi dunia perbankan merupakan tulang punggung yang mendukung kemajuan bank, dengan kuatnya kepercayaan dari masyarakat untuk perbankan maka bank akan dapat menunjukkan eksistensinya dan value yang baik.

Prinsip Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan merupakan komitmen untuk mematuhi semua Undang-Undang perlindungan rahasia serta data yang berlaku dalam kegiatan perbankan. Guna menghargai privasi karyawannya, nasabah dan seluruh stake holder perbankan. Setiap informasi pribadi yang ada diperlakukan dengan hati-hati, dilindungi, dan digunakan sesuai dengan aturan hukum dan secara wajar.

Prinsip kerahasiaan ini membantu memastikan bahwa perbankan mematuhi semua Undang-Undang perlindungan kerahasiaan data secara global. Komitmen ini menunjukkan nilai yang digunakan oleh perbankan dalam mendapatkan dan menjaga kepercayaan baik karyawan, nasabah, mitra usaha, dan stake holder yang lain berbagi informasi pribadi mereka dengan perusahaan.

Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle)

Fungsi utama perbankan adalah sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan nya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan (Lembaga Perantara Keuangan). Mengingat pentingnya fungsi tersebut, upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, dalam beberapa peraturan perbankan telah diterapkan pedoman penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan yang wajib ditaati oleh seluruh bank.

Prinsip yang digunakan dalam perbankan syariah adalah prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Dimana kepatuhan terhadap prinsip tersebut mempengaruhi kesehatan bank syariah itu sendiri. Prinsip kehati-hatian bank adalah kehati-hatian bank dalam meminimalkan risiko kegiatan operasional bank dengan mengacu pada ketentuan bank sentral dan ketentuan internal bank. Tujuannya agar bank selalu dalam kondisi sehat, likuid dan solvent. Mengabaikan penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank, baik oleh bank konvensional maupun oleh bank syariah, tentunya akan berdampak pada kerugian dan risiko bagi bank itu sendiri. Oleh karena itu, dalam memberikan fasilitas pembiayaan, setiap bank harus lebih memperhatikan aspek personality yang dapat diidentifikasi dengan menerapkan prinsip 5 C (the five cs credit analysis). Bank syariah harus aktif menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah

Prinsip Mengenal Nasabah (know how costumer principle)

Prinsip Mengenal Nasabah yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/23 / PBI / Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003 merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan asas kehati-hatian yang merupakan asas hukum dalam UU Perbankan. Oleh karena itu, pentingnya Prinsip Mengenal Nasabah agar aplikasinya tidak hanya berlaku secara nasional, tetapi juga internasional. Bahkan direkomendasikan oleh Basel Committee on Banking Supervision, yang tertuang dalam komite organisasi Bank for International Settlements. Prinsip Mengenal Nasabah tidak hanya terkait dengan bank yang “tersehat”, tetapi juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya transaksi mencurigakan dari nasabah yang berujung pada tindakan pencucian uang.

Fungsi dan Tujuan Perbankan

Terkait dengan fungsi perbankan dapat dilihat pada pasal 3 UU Perbankan yang menyatakan bahwa “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat” dari sini kita bisa memahami bahwa fungsi bank adalah financial intermediary yaitu menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana (lacks of funds). Perbankan di indonesiadisamping memiliki tujuan ekonomis juga berorientasi pada hal-hal yang non ekonomis seperti stabilitas nasional yakni stabilitas sosial dan politik dan secara lengkap ini sudah diatur dalam pasal 4 Undang0Undang perbankan yang menyatakan bahwa “Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat”

Sumber-Sumber Hukum Perbankan

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber hukum formil dan hukum materiil. Sumber hukum formil adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum atau aturan dan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis sedangkan hukum materiil adalah

sumber hukum yang menentukan isi hukum tersebut dan itu tergantung dari mana dilakukan peninjauan nya, apakah dari sudut pandang sejarah, ekonomi, filsafat, teknologi, dan lain sebagai nya. Ahli-ahli perbankan cenderung menyatakan bahwa kebutuhan hukum lembaga perbankan dalam suatu masyarakat yang menimbulkan isi hukum yang bersangkutan. Sumber hukum material baru dapat diperhatikan apabila dianggap perlu untuk diketahui asal-usul hukumnya.

Sumber hukum tertulis:

  1. Undang-undang No.7 Tahun 1992 Jo undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
  2. Undang-undang No.23 tahun 1999 JoUndang-undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank indonesia
  3. Undang-undang No.24 Tahun 1999 Tentang Lalulintas Devisa dan sistem Nili Tukar
  4. KUHPerdata (B.W) Buku II dan Buku Ke III
  5. KUHDagang (W.V.K)Khususnya Buku I tentang Surat-surat berharga
  6. Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang
  7. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah
  8. Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian
  9. Undang-undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization
  10. Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
  11. Undang-undang No. 8 Tentang Pasar Modal
  12. Undang-undang No.9 Tentang Usaha Kecil
  13. Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Besreta benda-benda yang Berkaitan dengan

Sumber Hukum Tidak Tertulis

  1. Yurisprudensi
  2. Konvensi (Kebiasaan)
  3. Doktrin (ilmu Pengetahuan)
  4. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam kegiatan perbankan.

Hukum perbankan yang berlaku di indonesia bersifat imperatif atau bersifat memaksa artinya bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, apabila peraturan melarang dna perbankan melanggarnya maka Bank Indonesia berwenang menindak bank yang bersangkutan dengan memberikan sanksi administratif  seperti mencabut izin usaha dans emisalnya.walaupun demikian dalam rangka pengawasan, bank diperkenankan untuk membuat dan memberlakukan aturan internal (self regulation) dengan tetap berpedoman pada kebijakan umum BI. Ketentuan internal harus dijadikan sebagai standar aturan yang jelas dan tegas dalam pengawasan internal sehingga diharapkan dengan aturan internal tersebut dapat mewujudkan lembaga yang baik dan bertanggungjawab dan dapat mewujudkan cita-cita ekonomi Nasional.

ALASAN PERUBAHAN ATAS UU PERBANKAN

  1. Perkembangan ekonomi nasional yang tumbuh dengan cepat, kompetitif serta terintegrasi dengan tantangan yang semakin komplek dan dengan sistem keuangan yang semakin maju.
  2. Sebagai bentuk/wujud komitmen internasional (WTO, APEK, ASEAN)
  3. Pembukaan akses pasar internasional

BEBERAPA SUBTANSI PERUBAHAN ATAS UU PERBANKAN 1992

  1. Pengalihan otoritas pemberian ijin yang semula  ijin pendirian bank dari Menteri Keuangan dan saat ini ijin usaha bank kepada Bank Indonesia
  2. Peningkatan sanksi pidana terkait dengan adanya pelanggaran rahasia bank
  3. Peningkatan, pengakuan peran bank umum dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
  4. Memberi peluang investor asing sebagai mitra dan pemegang saham bank umum
  5. Peran BPK dalam melaksanakan pemeriksaan bank
  6. Dibentuknya (LPS) Lembaga Penjamin Simpanan
  7. Syarat analisis dampak lingkungan yang harus di cantumkan di dalamnya.dalam perjanjian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
  8. pengenaan hukuman bersifat minimum dan maksimum

SISTEMATIS PERUBAHAN UU PERBANKAN 1992

  • Asas, fungsi dan tujuan perbankan Indonesia
  • Jenis dan usaha bank
  • Perijinan, bentuk hukum dan kepemilikan bank
  • Pembinaan dan Pengawasan bank
  • Kepengurusan bank
  • Penggunaan tenaga asing oleh bank
  • Rahasia bank
  • Ketentuan pidana dan sanksi administratif

Demikian ulasan umum mengenai hukum perbankan di Indonesia. Secara lebih detail aspek-aspek spesifik akan di bahas pada artikel selanjutnya.

Hukum Pasar Modal dan Penanaman Modal

Sering kita menjumpai istilah hukum pasar modal dan Hukum penanaman modal di berbagai literatur. Sebenarnya istilah tersebut yang benar yang mana? Apakah ada perbedaan? Atau sama saja?

Istilah Hukum Pasar Modal dan Hukum Penanaman Modal merupakan dua istilah yang benar, karena kedua istilah tersebut memiliki makna dan arti yang berbeda…

Lantas apa perbedaannya????

Mari Kita ulas………

Apa Itu Hukum Pasar Modal

Secara terminologi arti “Pasar” dan “Penanaman” itu dua istilah yang berbeda sementara kata hukum dan akhiran modal memiliki kesamaan diksi. Dengan adanya perbedaan makna dan arti tentu konsekuensi yang dihasilkan akan berbeda, untuk memperjelas arti kedua kata tersebut yang paling jelas dan mudah dan tidak ada kesalahan kita mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal pengertiannya, Hukum Pasar Modal diartikan aturan yang berfokus pada hubungan hukum di antara pihak investor dengan pihak Perusahaan Go Publik (Emiten) melalui Bursa Efek sebagai media tempat bertemu dan bertransaksi; Sedangkan Hukum Penanaman Modal merupakan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara investor yang bermaksud menanamkan dananya sebagai modal (pada bidang usaha tertentu) di Indonesia.

Dengan demikian secara terminologi makna “Pasar” berbeda dengan makna “Penanaman” Hukum Pasar Modal lebih cenderung membahas tentang penanaman modal secara tidak langsung (indirect Investment). Sementara, Hukum Penanaman Modal lebih cenderung mengarah pada aspek penanaman modal yang bersifat langsung (direct investment), sehingga kedua istilah tersebut diatas memang jelas memiliki perbedaan. Adapun letak perbedaan di antara kedua istilah tersebut terletak pada tujuan investasi. Hukum Pasar Modal memiliki tujuan investasi jangka pendek, sedangkan Hukum Penanaman lebih menekankan kepada tujuan investasi jangka panjang.

Selain itu, perbedaan yang lain yang mengacu pada Undang-Undang yang ada, pada Hukum Pasar Modal yang diatur oleh UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU-PM) (yang terdiri atas 18 BAB dan 116 pasal di dalamnya); sedangkan Hukum Penanaman Modal diatur pada UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU-PMD) (yang terdiri 18 bab dan 40 pasal di dalamnya). Dalam undang-undang ini juga terdapat pengaturan mengenai modal asing Indonesia.

Pada Pasal 1 ayat (15) UU-PM, Hukum Pasar Modal didefinisikan sebagai kegiatan terkait Penawaran Umum yang dikaitkan dengan kegiatan penawaran efek oleh Emiten untuk menjual Efek pada masyarakat umum berdasarkan teknik yang diatur dalam UU-PM serta dalam peraturan pelaksanaannya. Dengan ketentuan di atas, maka di Pasar Modal lebih terfokus pada jual dan beli Efek berupa surat berharga komersial, pengakuan utang, saham, tanda bukti utang, obligasi, kontrak berjangka Efek, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, dan setiap derivatif dari Efek.

Apa Itu Hukum Penanaman Modal?

Sedangkan, Hukum Penanaman Modal yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun modal asing untuk usaha di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, penanaman modal merupakan bentuk kegiatan bisnis atau usaha dengan cara penanaman modal melalui PMDN dan PMA untuk melakukan usaha di Indonesia. Artinya, ketika tujuan utamanya masih dalam rangka menanamkan modal, tanpa melihat siapa pemilik modalnya? maka kegiatan tersebut tetap dapat dikategorisasikan sebagai penanaman modal.

Jika ditinjau dari sisi kelembagaan nya Hukum pasar modal dan Hukum penanaman modal, mereka memiliki lembaga operasional sendiri-sendiri dan secara mandiri. Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU-OJK) Bapepam merupakan bagian dari struktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tugas utamanya menangani terkait kegiatan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek serta Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek. OJK sendiri merupakan lembaga independen yang di dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya, sehingga tidak bergantung kepada instansi lain baik secara horizontal maupun vertikal.

Pasar Modal dalam lingkup Otoritas Jasa Keuangan dipimpin oleh Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala bidang Eksekutif Pengawas Pasar Modal. sedangkan Hukum Penanaman Modal, dalam hal kelembagaan nya menurut Pasal 1 dalam Perpres No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal ditentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yakni Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah presiden secara langsung serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Melalui ketentuan yang ada dalam perpres tersebut, maka BKPM memiliki derajat independen yang sangat berbeda dengan Bapepam.

BKPM memiliki tugas merumuskan kebijakan terkait bidang penanaman modal, baik untuk investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Dengan diundangkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, BKPM menjadi sebuah lembaga pemerintah yang dijadikan sebagai koordinator kebijakan penanaman modal, dan berkoordinasi secara langsung antar instansi pemerintah, Bank Indonesia, pemerintah pusat serta pemerintah daerah (pasal 27 UU-PM).

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas sudah tampak jelas perbedaan antara pasar dan penanaman modal. Dan dapat di ambil kesimpulan bahwa perbedaannya ini bersumber dari hukum positif yang berlaku serta terdapat perbedaan terkait dengan pengaturannya. Hukum pasar modal mengatur tentang keseimbangan kewajiban dan hak investor dan perusahaan yang di awasi oleh BAPEPAM, sedangkan Hukum penanaman modal terfokus pada penanaman modal investor asing yang diatur dalam BKPM (institusi negara yang mengatur dan mengawasi dan juga menjaga kepentingan negara).

Akan tetapi dibalik perbedaan dua kalimat tersebut ada kesamaan dalam konsep hukum yakni kepastian hukum investasi. Sehingga hukum pasar modal dan hukum penanaman modal sudah tidak selayaknya dipertentangkan lagi, dan bisa menjadi sarana untuk mensejahterakan masyarakat sebagai cita-cita hukum itu dibentuk.

Jaminan dan Hukum Jaminan Dalam Bisnis

Jaminan adalah barang atau segala sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada pihak kreditur, dalam rangka memberikan keyakinan pasti bahwa pihak debitur akan memenuhi kewajibannya. Jaminan ini harus dapat dinilai dengan uang dan mampu mewakili nilai hutang yang timbul dari suatu perikatan atau perjanjian. Ini juga biasa disebut dengan garansi.

Selanjutnya Hukum Jaminan merupakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima terkait dengan pembebanan jaminan guna memperoleh fasilitas/kredit.

Azas Hukum Jaminan:

  1. Asas publicity: asas bahwa semua hak, baik itu hak fidusia, hak tanggungan, dan hipotek harus didaftarkan.
  2. Asas speciality: bahwa hak tanggungan, berupa hak hipotek, hak fidusia hanya dapat dibebankan atas barang yang sudah didaftarkan atas nama orang tertentu.
  3. Asas tak dapat dibagi – bagi: dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak fidusia, hak tanggungan, hipotek, serta hak gadai walaupun sudah dilakukan pembayaran sebagian.
  4. asas bestselling yaitu barang harus dibawa oleh penerima gadai.
  5. asas horizontal yaitu tanah dan bangunan bukan satu kesatuan.

Fungsi Jaminan

Fungsinya tidak lain adalah dalam rangka pemberian hak dan kekuasaan bagi kreditur agar ia memperoleh pelunasan dari barang yang dijadikan objek, ketika si debitur pada akhirnya tidak mampu melunasi hutang yang menjadi tanggungannya.

Jenis-Jenis:

  1. Jaminan umum yaitu garansi dari debitur yang timbul karena adanya Undang-Undang, yaitu bahwa seluruh benda baik yang bergerak ataupun tidak bergerak yang dimiliki oleh debitur menjadi tanggungan kepada kreditur. Jadi apabila debitur wanprestasi (ingkar janji), maka pihak kreditur dapat menyita dan melelang seluruh harta debitur melalui pengadilan.
  2. Jaminan khusus yaitu garansi hutang yang bersifat kontraktual yang timbul dari perjanjian tertentu baik yang ditujukan pada benda-tertentu ataupun orang tertentu.

Kenapa pada umumnya orang lebih memilih jaminan khusus?

Karena,

  1. Jika terjadi wanprestasi untuk eksekusi lebih mudah, cepat dan sederhana.
  2. Kreditur dengan jaminan khusus lebih didahulukan daripada yang menggunakan garansi umum dalam hal pemenuhan piutang.

Macam Jaminan Khusus;

  1. Jaminan kebendaan: yakni berupa hak atas suatu benda yang memiliki hubungan langsung atas benda yang dimiliki debitur yang dapat dipertahankan oleh dan kepada siapapun, yang dapat diperalihkan dan selalu mengikuti bendanya (droit de suit).
  2. Jaminan Immaterial adalah garansi yang timbul dari hubungan orang perorangan serta yang dapat dipertahankan debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur seperti borgtocht.

Jenis Jaminan Kebendaan

  1. Benda Bergerak (Gadai, Fidusia)
  2. Benda Tidak Bergerak (Hypotik dan hak tanggungan)

Penilaian dan Pengikatan Garansi

Penilaian dan pengikatan  perlu dilakukan oleh pihak kreditur, karena nilai dari hasil penilaian akan menentukan besaran nilai benda yang dapat mengkover plafon kredit yang diajukan oleh debitur.

Adapun dasar dari penilaian yang umum dipakai adalah

  1. Harga buku; harga beli dikurangi dengan jumlah penghapusan barang yang dijaminkan
  2. Harga pasar; nilai barang sesuai dengan nilai harga jual pada harga pasar saat terjadinya transaksi.

Adapun pengikatan jaminan yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan para pihak yang melakukan transaksi, terdapat dua jenis yakni;

  1. Pengikatan notarial atau akta otentik
  2. Akta dibawah tangan

Demikianlah uraian singkat mengenai jaminan, lebih detailnya simak artikel Usaha Penjaminan Dalam Perspektif Hukum Bisnis

Usaha Penjaminan Dalam Perspektif Hukum Bisnis

Dalam upaya memperkuat dasar hukum usaha penjaminan dan memastikan bahwa usaha kecil menengah dan koperasi memiliki akses kredit, pada tanggal 15 Januari 2016 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (“Hukum Penjaminan/Hukum Jaminan”). Ini adalah aturan pertama tentang bisnis penjaminan yang. Sebelum UU Penjaminan diberlakukan, usaha penjaminan berada pada regulasi teknis, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / KUH Perdata, Peraturan Presiden No. 2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan, Peraturan Menteri Keuangan No. 222 /PMK.010/2008 tentang Lembaga Penjaminan Kredit dan Penjaminan Ulang sebagaimana telah diubah dan serangkaian ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2014 tentang Lembaga Penjaminan.

Definisi Jaminan dan Usaha Penjaminan

Undang-Undang Penjaminan mendefinisikan usaha penjaminan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh penjamin yang melibatkan pemberian jaminan kepatuhan oleh pihak yang dijamin atas kewajiban keuangannya kepada penerima jaminan (penerima). UU Penjaminan mengakui 2 jenis lembaga penjaminan:

  1. perusahaan penjaminan yang merupakan badan hukum yang bergerak di bidang keuangan untuk memberikan jaminan;
  2. perusahaan penjaminan ulang.

Masing-masing dari kedua perusahaan tersebut dapat menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip bisnis konvensional (komersial) atau syariah. Perusahaan penjaminan ulang hanya dapat menjamin kewajiban keuangan perusahaan penjaminan. Sedangkan bagian usaha lembaga penjaminan konvensional dapat didasarkan pada prinsip syariah dalam unit usaha syariah.

Perusahaan penjaminan dan penjaminan ulang dapat didirikan sebagai;

  1. perusahaan umum (public utility company) yang dimiliki oleh pemerintah pusat,
  2. perseroan terbatas,

Batas Kepemilikan Asing Atas Usaha Penjaminan

Hukum Jaminan/Undang-Undang Penjaminan menetapkan batas kepemilikan asing atas suatu jaminan atau jaminan ulang perseroan terbatas sebesar 30% dari modal disetor perusahaan. Ini lebih rendah dari batas kepemilikan asing saat ini berdasarkan Peraturan OJK No. 5 / POJK.05 / 2014, yaitu 49% dari modal disetor perusahaan. Undang-Undang Penjaminan juga mewajibkan modal asing yang diinvestasikan di lembaga penjaminan untuk disimpan di bank lokal di bawah nama perusahaan penjaminan atau penjaminan ulang.

Undang-Undang Penjaminan hanya memperbolehkan suatu pihak menjadi pemegang saham pengendali pada satu perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan ulang, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan penjaminan ulang syariah, dengan pengecualian untuk pemerintah pusat dan / atau daerah. Pemegang saham, direksi dan komisaris / dewan pengawas / pengawas lembaga penjaminan harus memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh OJK.

Perlunya Usaha Penjaminan Mendapat Izin OJK

Semua lembaga penjaminan harus memiliki izin usaha dari OJK. Pelanggaran terhadap persyaratan ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Selama masa operasional, lembaga penjaminan wajib menyampaikan laporan bulanan, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, laporan perubahan Anggaran Dasar, dan / atau laporan lainnya (jika diperlukan) kepada OJK. Setiap merger, konsolidasi, akuisisi, dan / atau pemisahan lembaga penjaminan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari OJK. Kecuali jika ditentukan lain oleh Undang-Undang, permohonan pernyataan pailit untuk lembaga penjaminan hanya dapat diajukan oleh OJK.

Lembaga Penjaminan yang memperoleh izin usaha sebelum Undang-Undang Penjaminan diterbitkan harus melakukan penyesuaian yang relevan dengan praktik bisnisnya agar sesuai sepenuhnya dengan Undang-Undang Penjaminan dalam waktu dua tahun sejak tanggal Undang-Undang ini diterbitkan. Sementara itu, pihak yang tidak tergolong sebagai lembaga penjaminan, tetapi telah memberikan layanan penjaminan, harus sepenuhnya mematuhi UU Penjaminan dalam jangka waktu tiga tahun sejak tanggal diterbitkan. UU Penjaminan juga mewajibkan unit usaha syariah yang memiliki aset minimal 50% dari aset perusahaan induknya atau yang telah beroperasi selama 15 tahun sebelum diterbitkannya UU Penjaminan untuk dipisahkan dan dibentuk sebagai lembaga penjaminan syariah tersendiri.

Apa itu Persaingan Usaha Tidak Sehat

Seiring berkembangnya dunia bisnis, semakin tinggi pula persaingan bisnis dalam dunia usaha, untuk itu pembahasan hukum perlindungan dalam berusaha perlu dibahas. Salah satu bentuk perlindungan terhadap pelaku usaha adalah Hukum persaingan usaha.

Persaingan telah mengubah dunia yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Pertumbuhan yang lebih tinggi pada saat ini dibandingkan sebelumnya disebabkan karena adanya pemanfaatan teknologi dan peningkatan produktivitas yang didorong oleh pasar yang kompetitif.

Apa Dasar Hukum Persaingan Usaha?

Yang menjadi rujukan utama dalam hukum perlindungan persaingan usaha adalah UU No 5 Tahun tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hukum Perlindungan Usaha ini di Indonesia masih relatif baru, jika dibandingkan dengan hukum anti monopoli di AS dan Inggris

Berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, setiap pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara, harus bertujuan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Berdasarkan hal itulah, untuk mendorong tumbuhnya ekonomi dan sistem pasar yang benar-benar sehat, pemerintah harus mampu mewujudkan sistem yang demokratis. Ekonomi yang demokratis adalah ekonomi yang diarahkan pada pemberian kesempatan yang sama kepada warga negara dalam melakukan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, bahkan konsumsi). Pengusaha yang berada di NKRI harus pada persaingan usaha yang sehat serta wajar, sehingga tidak akan terjadi pemusatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu saja.

Apa Tujuan dari undang-undang UU No. 5 / 1999 tentang persaingan usaha?

  • meningkatkan efisiensi ekonomi
  • mewujudkan iklim usaha kondusif
  • mencegah pemusatan ekonomi
  • mewujudkan demokrasi ekonomi
  • menciptakan suasana persaingan dan berkeadilan (tanpa kecurangan)

Lantas apa yang dimaksud dengan Persaingan usaha tidak sehat?

Terdapat tiga indikator utama untuk menilai apakah suatu kegiatan ekonomi di lakukan secara sehat atau tidak yakni tidak jujur, melawan hukum dan/atau menghambat usaha yang lain. Ketika salah satu dari tiga hal itu terpenuhi, artinya pelaku usaha dapat diduga telah melakukan tindakan yang melanggar persaingan usaha.

Apa itu konspirasi usaha?

Konspirasi usaha adalah kerjasama antar pelaku usaha untuk menguasai pasar.

Ada beberapa Perjanjian/konspirasi Yang Dilarang dalam dunia usaha di antaranya adalah;

  • Oligopoli: Penguasaan produksi dalam suatu pasar dengan 75% persen dalam satu jenis barang atau jasa tertentu
  • Penetapan Harga: Menentukan harga di bawah harga pasar
  • Pemboikotan; berkonspirasi dengan rekan usaha untuk menghalangi, membatasi dan menolak produk pelaku usaha yang lain.
  • Kartel; membuat perjanjian dengan pesaing untuk mempengaruhi harga
  • Oligopsony; menguasai pembelian pasokan agar dapat mengendalikan harga

KEGIATAN YANG DILARANG DALAM UU NO.5 TAHUN 1999

MONOPOLI

Monopoli merupakan perbuatan penguasaan atas suatu produk yang belum terdapat substitusinya; atau perbuatan yang mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha yang sama; satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu

Kenapa monopoli dilarang?

Karena monopoli memiliki Dampak Negatif yakni;

  • mengakibatkan penggunaan sumber daya yang tidak ekonomis;
  • terjadinya eksploitasi terhadap konsumen dengan permainan harga,
  • melemahkan tingkat produksi;
  • membuat nilai upah buruh rendah serta kinerja yang buruk;
  • tidak efisien nya pengelolaan
  • menurunkan daya tarik investasi
  • mengakibatkan ketidakstabilan harga
  • memperburuk distribusi pendapatan

MONOPSONY

Dalam monopsony ini pelaku usaha menjadi pemasok atau pembeli tunggal dalam sebuah pasar, dalam Undang-Undang pelaku usaha dikatakan melakukan tindakan monopsony ketika menguasai lebih dari 50% dalam 1 jenis produk.

PENGUASAAN PASAR

Yang masuk dalam kategori penguasaan pasar di antaranya adalah:

  • menolak atau menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama
  • meminta pelaku usaha lain untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan lawan bisnisnya
  • membatasi peredaran produk dalam suatu pasar
  • mendiskriminasi pelaku usaha lain

PERSEKONGKOLAN

Persekongkolan yang dilarang dalam Undang-Undang adalah

  • Yaitu Persekongkolan yang mengatur atau menentukan tender
  • Persekongkolan untuk mendapatkan informasi rahasia pelaku usaha yang lain,
  • persekongkolan untuk menghambat produksi
  • dan persekongkolan lain yang dapat menjadikan kurang baiknya jumlah, kualitas produk dan lain sebagainya dalam suatu pasar

Dalam hal ini pemerintah menyerahkan pengawasan persaingan usaha tidak sehat kepada komisi pengawas persaingan usaha (KPPU).

Apa Itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)?

Lembaga independen negara yang bertanggung jawab kepada presiden secara langsung, yang memiliki 9 anggota yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan presiden dengan persetujuan DPR, dan memiliki masa jabatan penugasan selama 5 tahun.

Lantas Apa Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)?

  • Melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan yang dilarang sesuai dengan UU No 5/1999
  • Memberikan saran atau pertimbangan kepada pelaku usaha
  • Menyusun pedoman yang diperlukan untuk pelaku usaha
  • Memberikan laporan kepada Presiden dan DPR terkait kegiatan sebagai bentuk per tanggung jawabannya
  • Putusan KPPU memerlukan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri

Masih terdapat beberapa pengaturan urgen lain terkait dengan persaingan usaha. Dalam hal ini persaingan usaha pada dasarnya berusaha menjaga agar para pelaku usaha tetap bersaing secara sehat.

Membangun Hukum dalam Sistem Ekonomi Pasar

Sistem ekonomi pasar tidak lain adalah konsep ekonomi yang memberikan kebebasan pada individu untuk memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kemampuan dan daya pikirnya. Untuk menjamin bahwa kebebasan tersebut tidak mengarah pada “kebablasan” maka hukum perlu hadir di dalamnya.

SISTEM EKONOMI

Sistem ekonomi adalah sarana di mana masyarakat atau pemerintah mengatur dan mendistribusikan sumber daya, layanan, dan barang yang tersedia di seluruh wilayah geografis atau negara. Artinya, Sistem ekonomi mengatur faktor produksi, termasuk modal, tenaga kerja, sumber daya fisik, dan pengusaha. Sistem ekonomi mencakup banyak lembaga, lembaga, dan entitas lainnya.

Jenis Sistem Ekonomi di seluruh dunia sangat banyak sekali. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, meskipun mereka memiliki sistem dasar yang sama. Setiap fungsi ekonomi didasarkan pada serangkaian kondisi dan asumsi yang unik. Secara umum sistem ekonomi dapat dikategorikan ke dalam empat jenis yakni: ekonomi tradisional, ekonomi komando, ekonomi campuran, dan ekonomi pasar.

1. Sistem ekonomi tradisional

Sistem ekonomi tradisional didasarkan pada barang, jasa, dan pekerjaan, yang semuanya mengikuti tren tertentu yang mapan. Ini sangat bergantung pada orang-orang, dan ada sangat sedikit pembagian tenaga kerja atau spesialisasi. Pada dasarnya, ekonomi tradisional sangat mendasar dan paling kuno dari empat jenis.

Ada beberapa negara di belahan dunia ini masih menggunakan sistem ekonomi tradisional. Umumnya ditemukan di lingkungan pedesaan di mana kegiatan ekonomi didominasi pertanian atau kegiatan menghasilkan pendapatan tradisional lainnya. Namun, justru karena sifat primitifnya, sistem ekonomi tradisional sangat berkelanjutan. Selain itu, karena output nya yang kecil, tidak ada pemborosan disitu, dibandingkan dengan tiga sistem lainnya.

2. Sistem ekonomi komando

Dalam sistem komando, ada yang mendominasi, otoritas terpusat – biasanya pemerintah – yang mengendalikan sebagian besar struktur ekonomi. Juga dikenal sebagai sistem yang direncanakan, sistem ekonomi komando umum dalam masyarakat komunis karena keputusan produksi ada di tangan pemerintah.

Secara teori, sistem komando bekerja dengan sangat baik selama otoritas pusat menjalankan kontrol dengan kepentingan terbaik. Namun, yang jarang tampaknya terjadi. Ekonomi komando kaku dibandingkan dengan sistem lain. Mereka bereaksi perlahan untuk berubah karena kekuasaan terpusat. Itu membuat mereka rentan terhadap krisis ekonomi atau keadaan darurat, karena mereka tidak dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah.

3. Sistem Ekonomi Pasar

Sistem ekonomi pasar didasarkan pada konsep pasar bebas. Dengan kata lain, sangat sedikit sekali campur tangan pemerintah. Pemerintah melakukan sedikit kontrol atas sumber daya, dan itu tidak mengganggu segmen penting ekonomi. Sebaliknya, peraturan berasal dari orang-orang dan hubungan antara penawaran dan permintaan.

Sistem ekonomi pasar sebagian besar teoritis. Artinya, sistem pasar murni tidak benar-benar ada. Mengapa? Nah, semua sistem ekonomi tunduk pada semacam gangguan dari otoritas pusat. Misalnya, sebagian besar pemerintah memberlakukan undang-undang yang mengatur perdagangan yang adil dan monopoli.

Dari sudut pandang teoritis, ekonomi pasar memfasilitasi pertumbuhan yang substansial. Bisa dibilang, pertumbuhan tertinggi di bawah sistem ekonomi pasar.

Kerugian terbesar ekonomi pasar adalah memungkinkan entitas swasta untuk mengumpulkan banyak kekuatan ekonomi, terutama mereka yang memiliki sumber daya bernilai besar. Distribusi sumber daya tidak merata karena mereka yang berhasil mengendalikan secara ekonomi sebagian besar dari mereka.

4. Sistem Campuran

Sistem campuran menggabungkan karakteristik pasar dan sistem ekonomi perintah. Untuk alasan ini, sistem campuran juga dikenal sebagai sistem ganda. Kadang-kadang istilah ini digunakan untuk menggambarkan sistem pasar di bawah kontrol peraturan yang ketat.

Banyak negara di Barat mengikuti sistem campuran. Sebagian besar industri swasta, sementara sisanya, terutama terdiri dari layanan publik, berada di bawah kendali pemerintah.

Sistem campuran adalah norma secara global. Seharusnya, sistem campuran menggabungkan fitur terbaik dari pasar dan sistem perintah. Namun, secara praktis, ekonomi campuran menghadapi tantangan untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara pasar bebas dan kontrol pemerintah. Pemerintah cenderung mengerahkan lebih banyak kontrol daripada yang diperlukan.

Yang pada intinya, Sistem ekonomi dikelompokkan ke dalam sistem tradisional, komando, pasar, dan campuran. Sistem tradisional berfokus pada dasar-dasar barang, jasa, dan pekerjaan, dan mereka dipengaruhi oleh tradisi dan kepercayaan. Otoritas terpusat mempengaruhi sistem komando, sementara sistem pasar berada di bawah kendali kekuatan permintaan dan pasokan. Terakhir, ekonomi campuran adalah kombinasi dari sistem komando dan pasar.

KEGAGALAN SISTEM EKONOMI PASAR

Kegagalan pasar terjadi ketika ada keadaan ketidakseimbangan di pasar karena distorsi pasar. Hal ini terjadi ketika kuantitas barang atau jasa yang disediakan tidak sama dengan kuantitas barang atau jasa yang diminta. Beberapa distorsi yang dapat mempengaruhi pasar bebas mungkin termasuk kekuasaan monopoli, batas harga, persyaratan upah minimum, dan peraturan pemerintah. Penyebab kegagalan pasar

Kegagalan pasar dapat terjadi di pasar karena beberapa alasan, termasuk:

1. Eksternalitas

Eksternalitas mengacu pada biaya atau manfaat yang dihasilkan dari transaksi yang mempengaruhi pihak ketiga yang tidak memutuskan untuk dikaitkan dengan manfaat atau biaya. Hal ini dapat positif atau negatif. Eksternalitas positif memberikan efek positif pada pihak ketiga. Misalnya, memberikan pendidikan publik yang baik terutama bermanfaat bagi siswa, tetapi manfaat dari kebaikan publik ini akan tumpah ke seluruh masyarakat.

Di sisi lain, eksternalitas negatif adalah efek negatif yang dihasilkan dari konsumsi produk, dan itu menghasilkan dampak negatif pada pihak ketiga. Misalnya, meskipun merokok terutama berbahaya bagi perokok, itu juga menyebabkan dampak kesehatan negatif pada orang-orang di sekitar perokok.

2. Barang Publik

Barang-barang publik adalah barang yang dikonsumsi oleh sejumlah besar penduduk, dan biaya mereka tidak meningkat dengan peningkatan jumlah konsumen. Barang-barang publik tidak dapat disaingi serta tidak dapat disederingkan. Konsumsi non-saingan berarti bahwa barang dialokasikan secara efisien untuk seluruh populasi jika disediakan dengan biaya nol, sementara konsumsi yang tidak dapat dikecualikan berarti bahwa barang publik tidak dapat mengecualikan non-pembayar dari konsumsinya.

Barang publik menciptakan kegagalan pasar jika bagian dari populasi yang mengkonsumsi barang gagal membayar tetapi terus menggunakan yang baik sebagai pembayar yang sebenarnya. Sebagai contoh, pelayanan kepolisian adalah kebaikan publik yang setiap warga negara berhak untuk menikmati, terlepas dari apakah mereka membayar pajak kepada pemerintah atau tidak.

3. Kontrol Pasar

Kontrol pasar terjadi ketika pembeli atau penjual memiliki kekuatan untuk menentukan harga barang atau jasa di pasar. Kekuatan mencegah kekuatan alami permintaan dan pasokan dari menetapkan harga barang di pasar. Di sisi pasokan, penjual dapat mengontrol harga barang dan jasa jika hanya ada beberapa penjual besar (oligopoli) atau penjual besar tunggal (monopoli). Penjual dapat berkolusi untuk menetapkan harga yang lebih tinggi untuk memaksimalkan pengembalian mereka. Penjual juga dapat mengontrol jumlah barang yang diproduksi di pasar dan dapat berkolusi untuk menciptakan kelangkaan dan meningkatkan harga komoditas.

Di sisi permintaan, pembeli memiliki kekuatan untuk mengontrol harga barang jika pasar hanya terdiri dari pembeli besar tunggal (monopsony) atau beberapa pembeli besar (oligopsony). Jika hanya ada satu atau segelintir pembeli besar, pembeli dapat menjalankan dominasi mereka dengan berkolusi untuk menetapkan harga di mana mereka bersedia untuk membeli produk dari produsen. Praktik ini mencegah pasar dari menyamakan pasokan barang dan jasa dengan permintaan mereka.

4. Informasi yang tidak sempurna di pasar

Kegagalan pasar juga dapat disebabkan oleh kurangnya informasi yang tepat di antara pembeli atau penjual. Ini berarti bahwa harga permintaan atau penawaran tidak mencerminkan semua manfaat atau biaya peluang yang baik. Kurangnya informasi di sisi pembeli mungkin berarti bahwa pembeli mungkin bersedia membayar harga yang lebih tinggi atau lebih rendah untuk produk karena mereka tidak tahu manfaat sebenarnya.

Di sisi lain, informasi yang tidak memadai di pihak penjual mungkin berarti bahwa mereka mungkin bersedia menerima harga yang lebih tinggi atau lebih rendah untuk produk daripada biaya peluang sebenarnya untuk memproduksinya.

Solusi untuk kegagalan pasar

Untuk menghilangkan kegagalan pasar, beberapa solusi dapat diimplementasikan. Mereka termasuk:

1. Penggunaan undang-undang

Salah satu cara pemerintah dapat mengelola kegagalan pasar adalah dengan menerapkan undang-undang yang mengubah perilaku pasar. Misalnya, pemerintah dapat melarang mobil beroperasi di pusat kota, atau memberlakukan hukuman kepada bisnis yang menjual alkohol kepada anak-anak di bawah umur, karena langkah-langkah tersebut mengendalikan perilaku yang tidak diinginkan.

2. Mekanisme harga

Mekanisme harga dirancang untuk mengubah perilaku konsumen dan produsen. Untuk produk yang merugikan konsumen, pemerintah dapat mencegah konsumsi mereka dengan meningkatkan pajak. Misalnya, pajak rokok dan alkohol secara berkala ditingkatkan untuk mencegah konsumsi mereka dan mengurangi efek berbahaya nya pada pihak ketiga yang tidak terkait.

KONSEP HUKUM YANG SESUAI DENGAN PASAR

Kegagalan pasar merupakan alasan utama bagi para investor untuk tidak berinvestasi, serta alasan pemerintah untuk membuat aturan yang mengarah pada kegagalan pasar tersebut. Seperti pengamatan Robert Gordon bahwa hukum merupakan salah satu diantara banyaknya sistem. Maka dari itu ekonomi pasar sangat membutuhkan sekali campur tangan pemerintah yang berperan sebagai penentu rule of the game sekaligus sebagai wasit, penegak, penafsir aturan yang dibuatnya.

Menurut Adam Smith peran pemerintah atau negara hanya berfungsi sebagai penonton, jadi ketika terjadi kegagalan pasar pemerintah harus melakukan investasi, artinya pemerintah diperbolehkan masuk hanya ketika terjadi ketidak terjadi ketidaksehatan pasar yang berfungsi untuk menyeimbangkan saja karena ketika pemerintah tidak melakukan hal yang demikian maka akan terjadi distorsi.

Untuk mengembangkan sistem hukum yang bisa berfungsi dengan baik untuk ekonomi pasar maka pemerintah harus menyiapkan seperangkat aturan tertulis yang jelas dan mudah dipahami, diaplikasikan, dapat menunjukkan hak dan kewajiban, serta relevan dengan kondisi sosial pasar yang ada.

Syarat dari sistem hukum agar berfungsi dengan baik pada ekonomi pasar menurut Cheyl Gray dalam publikasinya The World Bank Poverty Reduction and Economy yang berjudul “Reforming Legal Systems in Developing and Transition Countries” adalah:

Tantangan Pembentukan Hukum Market Friendly di Indonesia

Di Indonesia terdapat tantangan berat dalam hal pembentukan hukum yaitu pembentukan hukum yang market friendly. adapun masalah utama yang terjadi di Indonesia pada tahap pembentukannya adalah:

  1. Unifikasi; integrasi social masyarakat dalam politik.
  2. Industrialisasi; modernisasi politik dan ekonomi, dalam hal ini pemerintah di tuntut untuk mendorong pertumbuhan industry yang professional dan promosi prinsip akumulasi modal.
  3. Tahap pergeseran pemerintah untuk melindungi masyarakat dari kerasnya kehidupan industry dan menjamin kesejahteraannya.

Konsep Hukum dalam Sistem Ekonomi Pasar

Untuk membentuk hukum ekonomi yang market friendly, sumber hukum substantif nya berupa home grown (peraturan perundang-undangan yang di cangkok dari negara lain yang sistem ekonomi pasar nya sudah stabil dan memadai) akan tetapi harus tetap mengindahkan hukum lokal yang berlaku, atau menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang akan menjalankan aturan tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut dalam pembuatan hukum dalam ekonomi pasar konsepnya adalah:

Menerapkan hukum yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi yakni:

  1. Prediktibilitas; hukum harus memberi gambaran pasti di masa yang akan dating jika hukum tersebut di terapkan.
  2. Kemampuan procedural: hukum yang ada dapat di laksanakan sesuai hukum acara yang berlaku dan bisa dijalankan dari semua elemen secara efisien dan dapat meningkatkan ekonomi secara maksimal.
  3. Kodifikasi tujuan; peraturan yang dibuat tidak menyalahi cita hukum yang sudah dibangun oleh negara.
  4. Faktor penyeimbang; hukum yang di buat dapat menjadi penyeimbang nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
  5. Akomodasi sistem hukum dapat memberikan kepastian melalui peraturan yang dirumuskan secara definitive dan jelas.
  6. Definisi dan dan kejelasan status; di samping hukum mampu memberikan prediktibilitas hukum juga harus memberikan ketegasan terkait subjek hukumnya.

Menampung Gagasan Baru

Hukum dapat menampug gagasan baru yang sesuai dengan kondisi yang selalu berubah-ubah serta dapat meningkatkan efesiensi setinggi-tingginya. Dan dapat dilaksanakan oleh Lembaga hukum secara optimal yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini Lembaga hukum harus dapat memainkan peran pentingnya dalam menyesuaikan keadaan serta gagasan-gagasan yang terus berkembang.

Konsep Ekonomi Berkelanjutan

Strategi pembangunan hukum ekonomi di Indonesia juga harus memperhatikan konsep ekonomi yang berkelanjutan, yang tidak hanya melakukan bongkar pasang pasal/aturan/uu, tapi harus memperhatikan beberapa aspek diantaranya adalah:

  1. Pendidikan hukum
  2. Reformasi substansi hukum
  3. Cara menyelesaikan sengketa yang efisien dan tetap berwibawa
  4. Etika bisnis
  5. Jiwa nasionalisme
  6. Komitmen presiden dan jajaran pelaksana hukum

Perbaikan Sistem Hukum

Perbaikan sistem hukum yang meliputi struktur, substansi, budaya hukum, kepastian hukum.

Demikianlah ulasan mengenai sistem ekonomi pasar dan pentingnya hukum di dalamnya.

Hubungan Hukum dan Ekonomi di Indonesia

Sistem Hukum dan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat, keduanya saling berkelindan dan melengkapi antara satu dengan lainnya.

Hukum memberikan kerangka kerja dan aturan untuk membantu menyelesaikan perselisihan antar individu. Hukum menciptakan sistem di mana individu dapat membawa sengketa mereka ke hadapan pencari fakta yang tidak memihak, seperti hakim atau juri. Pada ranah hukum ekonomi bahwa hukum paling baik dipandang sebagai alat sosial yang mendorong efisiensi ekonomi, bahwa analisis dan efisiensi ekonomi yang ideal dapat memandu praktik hukum. Ia juga mempertimbangkan bagaimana undang-undang harus digunakan untuk memperbaiki kondisi pasar sebagai gantinya. Hukum dan ekonomi menawarkan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk para pelaku ekonomi dalam menjalankan perilaku ekonominya.

Untuk mengkaji urgensi/pentingnya hukum dalam bidang ekonomi kita perlu membahas beberapa aspek yang ada dalam hukum dan ekonomi itu sendiri.

1. Hukum Sebagai Pratik Otonom

Sebagian besar teori hukum tradisional berusaha mengungkap aspek esensial atau definitif dari lembaga hukum. Dua yang paling berpengaruh adalah Positivisme Hukum dan Hukum Dworkin sebagai Integritas. Adapun asumsi yang dibangun adalah:

Pertama, kedua teori sepakat tentang sifat konseptual hukum. Keduanya sepakat bahwa penting bagi filosofis hukum untuk mendefinisikan aspek inti dari praktik hukum yang benar untuk memenuhi fungsi dari filosofis hukum. Faktanya, banyak pembahasan filosofis tentang hukum yang mengasumsikan bahwa karakterisasi semacam itu adalah tujuan esensial dari yurisprudensi.

Kedua, untuk sampai pada konsep hukum yang dianalisis dengan tepat, baik positivisme hukum dan hukum sebagai integritas paling baik dibangun dari teknik spesifik filsafat analitik dan linguistik. Teknik-teknik ini mencakup penyelidikan dan klarifikasi tentang cara orang umumnya berbicara tentang hukum dan penguraian yang cermat atas praktik sosial yang memisahkan antara yang legal dan yang tidak.

ketiga adalah bahwa cara terbaik untuk memahami praktik hukum adalah memahami kualitas yang diperlukan dan memadai yang membuat suatu aturan atau pernyataan menjadi suatu undang-undang. Setelah seperangkat kondisi yang diperlukan dan cukup diidentifikasi (atau diperkirakan), aspek esensial dari praktik hukum khususnya telah dipahami.

Dari sini dapat kita pahami para pakar hukum mencoba untuk mengidentifikasi aspek konseptual hukum yang unik, yang di advokasi adalah penyelidikan atas praktik hukum melalui alat analisis ekonomi. Kesimpulan yang ditawarkan adalah bahwa praktik hukum paling baik dipahami melalui fungsinya sebagai alat sosial yang mendorong efisiensi ekonomi, yang sama dengan praktik sosial lainnya.

2. Hukum sebagai Alat untuk Mendorong Efisiensi Ekonomi

Para pakar hukum memandang hukum sebagai alat sosial dan mencoba mengevaluasinya secara fungsional. Yang ditekankan bukanlah keunikan nya sebagai sebuah institusi, tetapi tempatnya dalam struktur ekonomi yang berlaku umum dalam masyarakat. Klaim deskriptif yang paling sering dikaitkan dengan hukum dan ekonomi adalah bahwa praktik hukum paling baik dicirikan sebagai alat untuk mendorong hubungan sosial yang efisien secara ekonomi. Untuk memahami klaim ini, penting untuk memeriksa beberapa konsep dasar yang digunakan dalam model penalaran hukum ekonomi.

Konsep Dasar Penalaran Ekonomi

Asumsi paling dasar dalam ilmu ekonomi adalah maksimalisasi kepuasan pribadi yang rasional menyesuaikan sarana untuk mencapai tujuan dengan cara yang se-efisien mungkin. Penting untuk disadari bahwa ilmu ekonomi, sebagaimana dipahami di sini, tidak terbatas pada analisis masalah moneter; ada kepuasan non-moneter serta moneter. Setiap kepuasan potensial diimplikasikan dalam kepuasan ekonomi dan oleh karena itu dapat diselidiki menurut rasionalitas ekonomi dan trade-off biaya dan manfaat. Biasanya yang ingin dicapai melalui penalaran ekonomi adalah peningkatan efisiensi. Yang di anggap efisien adalah suatu kegiatan yang dapat meningkatkan nilai sumber daya.

Komponen Hukum dalam ekonomi

Komponen hukum dalam ekonomi dapat di kategorisasikan dalam 2 hal yaitu

  • Dari sisi pelakunya. Pelaku ekonomi merupakan subjek hukum yang menjalankan perilaku ekonomi baik itu seorang atau badan yang menjalankan kewajibannya sesuai dengan strata yang dipilihnya. Kegiatan pelaku ekonomi sebagai subjek hukum selalu menunjukkan kecenderungan nya sebagai pelaku ekonomi. Dengan demikian dapat kita pahami hukum ekonomi sebagai ilmu social yang berkembang siring perkembangan peluang bisnis, IPTEK, kebutuhan pasar, politik ekonomis, social budaya serta berbagai pengaruh social lainnya.
  • Dari sisi kegiatannya. Pada umumnya kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 segmen yakni; kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Ketiga kegiatan tersebut selalu melibatkan banyak orang untuk berkecimpung di dalamnya sebagai pelaku ekonomi dan subjek hukum.

Selain itu, karena ekonomi merupakan aktivitas sosial yang melibatkan berbagai pihak maka diperlukannya aturan yang melekat dalam komponen-komponen tersebut agar tercapai cita hukum ekonomi itu sendiri.

Bagaimana Hukum Dapat Mendorong Efisiensi Ekonomi

Pakar hukum mengklaim bahwa hukum paling baik adalah hukum yang bisa meningkatkan efisiensi ekonomi. Tetapi bagaimana lembaga hukum dapat membantu mendorong efisiensi ekonomi? Salah satu caranya adalah membantu menghindari situasi yang mengarah pada kegagalan pasar.

Kontrol Terhadap Praktik Monopoli

Salah satu contoh kegagalan pasar adalah adanya monopoli. Maksudnya adalah situasi di mana satu pihak dapat memperoleh lebih banyak keuntungan dari suatu barang daripada yang dimungkinkan oleh pasar yang sehat. Hukum dapat digunakan sebagai alat untuk memastikan bahwa situasi monopoli sulit dilakukan dan dipertahankan. Cara lain sistem hukum dapat digunakan untuk memastikan transaksi yang efisien dan ekonomis adalah melalui penegakan kontrak yang valid.

Kontrol dalam Praktik Kerjasama/Kontrak

Dengan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan kontrak, pengadilan dapat memberikan keyakinan kepada pihak-pihak dalam kontrak bahwa pihak lain akan memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Ini menjadi sangat penting dalam situasi di mana para pihak harus menyelesaikan kewajiban mereka pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, penegakan, alokasi hak dan kewajiban subjek ataupun objek hukum akan menjadi faktor penting dalam memastikan pertukaran yang efisien dan ekonomis. Sehingga hukum dapat digunakan untuk mendorong efisiensi.

Kontrol Melalui Kebijakan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga pada institusi, kepercayaan warga terhadapnya, oleh berbagi nilai dan harapan. Perbedaan antara kebijakan dan institusi publik seringkali dianggap sebagai salah satu kunci penjelasan tentang perbedaan tingkat dan tingkat pertumbuhan per kapita yang luas di berbagai negara.

Di antara institusi yang memiliki dampak terbesar pada kinerja perekonomian, sistem hukum dan pemerintah memainkan peran penting. Memahami bagaimana hukum dan Peraturan mempengaruhi perilaku ekonomi fundamental di era modern. Pelaksanaan sistem hukum dapat berdampak pada banyak dimensi pembangunan: keadilan, optimalisasi alokasi sumber daya, dan peningkatan produktivitas. Apalagi peran sistem pemerintah yang ada tidak berfungsi sudah bias di pastikan akan dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian yang ada.

Faktanya, perekonomian di Indonesia terhambat oleh rumitnya aturan, yang mengurangi kepastian hukum dan kepercayaan. Selain itu meningkatkan risiko aktivitas ekonomi dan karena itu mengurangi kecenderungan untuk berinvestasi. Dengan itu maka perlu adanya deregulasi ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan karena ekonomi berjalan berdasarkan regulasi atau aturan yang berlaku.

3. Cita Hukum Ekonomi di Indonesia

Keberagaman bangsa Indonesia merupakan manifestasi dari nation state yang memiliki peradaban yang kuat dan mendeklarasikan Pancasila sebagai norma dasar. Para pendiri bangsa meletakkan Pancasila sebagai akar cita hukum bangsa yang dapat mewadahi dinamika kehidupan berbangsa. Cita hukum merupakan gagasan, ide, karsa, pikiran, yang berkenaan dengan persepsi makna dan tujuan hukum yang memiliki unsur keadilan, kepastian, dan ke-hasil-gunaan. Yang semua itu hasil dari olah pikir manusia, perpaduan dari pandangan hidup, kenyataan dan keyakinan beragama.

Dalam membangun perekonomian bangsa tidak dapat mengabaikan keberadaan hukum yang berlaku dalam sebuah negara tersebut. Jika kondisi hukum suatu bangsa itu efektif maka perekonomian akan mudah di jalankan dan efektif. Akan tetapi sebaliknya jika kondisi hukum pada suatu bangsa tersebut kurang efektif maka akan berdampak buruk pada perekonomian juga.

Kondisi seperti ini juga di alami oleh Indonesia, apalagi ketika Indonesia berdaulat sebagai negara hukum, Indonesia menghendaki ke-berfungsi-an hukum dalam bidang ekonomi dan itu bisa berjalan dengan adanya hukum yang didasari demokrasi ekonomi berdasarkan kekeluargaan dan kerakyatan. Sehingga hukum ekonomi bisa menjadi tolak ukur atau pijakan dalam berperilaku (dalam bidang bisnis) dengan berdasarkan ideologi Pancasila.

Implementasi Nilai Pancasila Dalam Hukum Ekonomi

Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang terdiri dari kekeluargaan serta kerukunan harus ada dalam setiap unsur sistem hukum ekonomi Indonesia.

Hal ini menjadi penting dikarenakan nilai Pancasila yang diterapkan ke dalam sistem hukum ini akan menjadikan das sein sesuai dengan das solen. Adapun cita-cita hukum yaitu kemakmuran dan pemerataan keadilan, sengketa bias diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat dan win-win solution.

Berikut dipaparkan beberapa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum ekonomi:

Substansi hukum yang berdasarkan Pancasila.

Dari sini berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum atau dasar utama dalam pembentukan peraturan dalam bidang ini.

Struktur hukum yang berdasarkan Pancasila

Maksud dari struktur di sini yaitu subjek hukum atau pun pelaku bisnis berperilaku selayaknya yang tercermin pada Pancasila.

Membangun kultur hukum yang berdasarkan Pancasila.

Kultur merupakan budaya, adat kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat. Dalam hal ini dalam bidang ekonomi terciptanya pemerataan kesejahteraan sebagai akibat dari rasa Ketuhanan Yang Maha Esa, kerukunan, dan gotong royong yang merupakan nilai-nilai dari Pancasila.

Masyarakat Indonesia yang Pancasilais.

Masyarakat kini tidak menjadi objek dari hukum yang dikenai perubahan semata. Pada masa ini masyarakat juga berhak menjadi para pembuat hukum. Pola pemberian perintah up-down dari kalangan penguasa untuk mengatur masyarakat, terutama masyarakat awam dan masyarakat bisnis. Seharusnya, berlaku pula mekanisme bottom-up dimana ada upaya dari masyarakat untuk menghendaki seperti apa yang mereka inginkan menjadi hukum bagi mereka.

Demikianlah ulasan mengenai urgensi adanya hukum dalam bisnis, hukum dalam perilaku bisnis akan mengontrol pelakunya agar tidak semena-mena terhadap pihak lain. Selain itu, pengaturan yang ada juga harus disesuaikan dengan nilai pancasila. Dengan begitu hubungan yang dibangun antara pelaku bisnis adalah hubungan kekeluargaan sebagaimana diamanatkan dalam pancasila.

Redenominasi Rupiah 2020 Pasca Pandemi, Efektifkah?

Tepat pada tanggal 7 bulan 7 ini, topik redenominasi rupiah 2020 kembali mencuat ke publik setelah tahun lalu gagal mencapai titik temu. Pertanyaannya, sudah tepatkah kebijakan ini diberlakukan dalam kondisi ekonomi yang melemah saat ini? Apa urgensinya bagi perkembangan ekonomi di Indonesia?

Redenominasi Rupiah Tanpa Kajian di Tahun 1965

Secara historis redenominasi mata uang rupiah pernah dilakukan pada tahun 1965 lalu. Tujuannya tidak lain adalah kebijakan moneter yang bertujuan mempersatukan bangsa. Kebijakan ini dulu dilakukan tiba-tiba dan tanpa kajian. Artinya, selain kesatuan bangsa tidak ada alasan lain yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi bangsa.

Kesatuan dan persatuan bangsa memang segalanya, namun untuk permasalahan ini terutama di era globalisasi, membuat kebijakan tanpa kajian merupakan hal yang tabu. Oleh karenanya, perlu dipertanyakan apa saja urgensi dari kebijakan redenominasi rupiah di tahun 2020 ini. Terlebih lagi baru saja ekonomi Indonesia mengalami kemacetan disebabkan Pandemi Covid-19.

Alasan Logis Redenominasi Rupiah 2020

Setidaknya sebagaimana pernah disinggung oleh Solo Dony Ananta (2/03/2013) di bisnis.tempo.co bahwa ada 2 alasan logis pemberlakukan redenominasi uang rupiah yaitu:

  • Pencitraan, nilai rupiah terlihat sangat besar nominalnya, ini membuat nilai rupiah dianggap sangat rendah bila dibandingkan dengan mata uang negara lainnya.
  • Adanya kebiasaan masyarakat yang menghilangkan angka tiga digit ketika melakukan transaksi, misal menyebut Rp 10.000 dengan Rp 10 saja.

Selain itu, berkaitan kebijakan redenominasi uang rupiah 2020 ini sebagaimana dijelaskan dalam PMK No. 1 2020, alasan diajukannya RUU Redenominasi mata uang adalah sebagai berikut:

  • Menimbulkan efisiensi perekonomian berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya resiko human error, dan efisiensi pencantuman harga barang/jasa karena sederhananya jumlah digit Rupiah.
  • Menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi dan pelaporan APBN karena tidak banyaknya jumlah digit Rupiah.

Syarat Redenominasi Mata Uang Rupiah

Jika mengaca pada beberapa negara yang pernah melakukan redenominasi, ternyata ada negara yang pernah gagal menerapkan hal ini yakni Argentina, Brasil dan Rusia. Penyebabnya tidak lain adalah karena salah momen, yakni saat perekonomian negara sedang memburuk.

Artinya syarat utama untuk melakukan redenominasi adalah kondisi ekonomi harus stabil dan juga kondusif, ini juga perlu didukung oleh kondisi sosial politik yang stabil juga. Secara lebih detail sebagaimana dilansir dalam Tirto.id (8/7/2019) Bhima Yudhistira Adinegara Ekonom dari Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), menyatakan bahwa ada tiga syarat untuk melakukan redenominasi rupiah yaitu kondisi ekonomi stabil, fundamental ekonomi kondisinya harus baik, dan inflasi harus terkendali.

Nah, bagaimana dengan Indonesia saat ini, siapkah melakukan redenominasi rupiah 2020 ini? Apakah kondisi perekonomian telah membaik?

Plus-Minus Redenominasi Rupiah

Tentu sebuah kebijakan memiliki tujuan dan maksud, untuk redenominasi kali ini tujuannya telah disinggung dalam PMK No.1 2020 sebagaimana dijelaskan di atas. Namun, tidak selamanya redenominasi ini mengandung manfaat, redenominasi ternyata juga memiliki dampak negatif terhadap perekonomian. Lalu apa saja sisi positif dan negatif dari redenominasi ini?

Adapun manfaat Redenominasi setidaknya terbagi atas empat macam sebagai berikut:

  • Penyederhanaan perhitungan memudahkan proses laporan keuangan, bagi perbankan dengan dihilangkannya 3 digit angka nol ternyata mampu menghemat biaya teknologi perbankan.
  • Upaya meningkatkan kepercayaan atau citra dari mata uang rupiah oleh pengguna asing.
  • Penyederhanaan nilai juga dianggap mampu meningkatkan kredibilitas di mata negara lain.
  • Mengurangi inflasi

Selain beberapa manfaat di atas, ternyata redenominasi juga menimbulkan efek negatif, bentuknya adalah berupa laju inflasi akan semakin melambung tinggi. Ini disebabkan jika ternyata pemerintah tidak mampu menyediakan satuan mata uang terkecil. Nah, untuk nilai 1 rupiah satuan terkecil mata uang berupa sen setidaknya harus ada dan beredar di masyarakat dengan baik.

Redenominasi Dalam Proses Kajian BI

Untuk proses redenominasi sendiri sebagaimana pernyataan BI yang dimuat dalam cnbc indonesia (6/07/2020) saat ini masih dalam proses kajian dengan beberapa lembaga yang terkait, BI juga menyatakan bahwa redenominasi tidak dilakukan dalam waktu dekat ini, sebab membutuhkan waktu yang panjang dan juga memerlukan komitmen nasional. Proses redenominasi rupiah 2020 ini pun juga masih menunggu arahan pemerintah selanjutnya.

10 Platform eCommerce Terbaik untuk Toko Online

Ingin membuat toko online yang dibanjiri pelanggan plus tampilan yang menarik? Cobalah 10 Platform eCommerce Terbaik berikut ini!

Toko online sudah menjadi barang wajib di era digital marketing seperti sekarang ini, sebut saja Tokopedia, Shopee, dan sejenisnya. Pasalnya, telah banyak studi yang menyatakan bahwa toko online mampu meningkatkan omzet penjualan dari suatu produk.

Sebagai buktinya, pada 2019 lalu Tokopedia telah dikunjungi sebanyak 1,2 miliar orang. Bayangkan saja, bila 20% dari pengunjung tersebut membeli produk Anda. Sudah pasti Anda akan kaya mendadak bukan? Nah! Bila Anda ingin membuat toko online mirip dengan Tokopedia, maka salah satu Platform eCommerce berikut ini dapat Anda gunakan.

Apa Itu Platform eCommerce

Agar tidak terjadi kesalahpahaman antara toko online dengan platform eCommerce online Indonesia. Perlu kiranya membahas terlebih dahulu pengertian dari istilah ini. Hal ini penting, sebab seringkali orang menyamakan pengertian antara eCommerce, toko online dengan istilah ini.

eCommerce Platform sendiri adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sebuah website toko online seperti Shopee. Intinya, Shopee adalah produk dari aplikasi eCommerce. Sampai disini tentu Anda sudah paham bahwa eCommerce Platform adalah alat dan bukan toko online itu sendiri.

Dengan menggunakan perangkat lunak ini memungkinkan Anda untuk mengelola tampilan toko seperti etalase produk dan berbagai layanan yang tersedia. Aplikasi ini umumnya telah terintegrasi dengan beberapa aplikasi lain seperti software pengelola data produk, software inventaris, software akuntansi, software CRM dan ERP. Aplikasi ini merupakan alat super lengkap untuk membangun toko online.

Daftar 10 Software eCommerce Terbaik 2020

Di luar sana telah banyak beredar aplikasi eCommerce ini, namun tidak semua aplikasi tersebut mudah digunakan dan memiliki performa yang baik. Nah! Agar tidak salah memilih aplikasi, berikut ini rekomendasi untuk Anda!

1. Shopify

Shopify adalah platform perdagangan multichannel terkemuka berbasis cloud yang dirancang untuk bisnis kecil dan menengah. Pedagang dapat menggunakan perangkat lunak untuk merancang, mengatur, dan mengelola toko mereka di berbagai saluran penjualan, termasuk web, selular, media sosial. Platform ini juga memberi para pedagang back-office yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan bisnis di era ini. 

Platform Shopify dirancang dengan menggunakan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk semua jenis bisnis, baik skala kecil maupun besar. Shopify saat ini menguasai lebih dari 800.000 bisnis di 150 negara dan dipercaya oleh merek-merek seperti Tesla Motors, Budweiser, Red Bull, LA Lakers, Bursa Efek New York, GoldieBlox, dan banyak lagi lainnya.

2. WooCommerce

WooCommerce adalah plugin WordPress eCommerce paling populer. Aplikasi ini tersedia secara gratis. Aplikasi ini dikemas dengan berbagai fitur yang terintegrasi dengan sempurna ke dalam situs web WordPress milik Anda. WooCommerce kini telah menguasai lebih dari 24% dari semua toko online, WooCommerce dapat membantu Anda menjual berbagai jenis produk.

Untuk dapat menggunakan aplikasi ini Anda harus terlebih dahulu memiliki website berbasis WordPress dan kemudian melakukan instalasi plugin ini. Untuk detail cara settingnya telah banyak tutorial Youtube di luar sana. Anda tidak perlu susah-susah lagi. WooCommerce sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai software pendukung eCommerce.

3. Ecwid

Ecwid merupakan salah satu aplikasi yang telah digunakan oleh lebih dari 1 juta penjual dari 175 negara. Kelebihan aplikasi ini adalah Anda dengan mudah mengintegrasikan toko online berbasis web dengan media sosial yang Anda miliki. Kelebihan lainnya adalah aplikasi ini kompatibel dengan jenis web apapun, baik berbasis WordPress maupun Blogspot.

Dengan Ecwid Anda dapat membuat toko online berbasis aplikasi seluler. Anda dapat memasarkan, menukar barang, dan menjual produk dan layanan dari beberapa toko online dengan manajemen seluler dan integrasi titik penjualan di mana saja kapan saja.

4. Salesforce B2B Commerce

Aplikasi dengan nama lain Demandware Commerce menghadirkan layanan kecepatan, kelincahan, inovasi, dan layanan ekonomi unggul yang diperlukan untuk menguasai toko ritel online dari perubahan yang konstan dan tidak dapat diprediksi. Platform ini merupakan solusi tepat bagi bisnis ritel yang didukung oleh platform cloud pusat untuk mendorong keterlibatan konsumen di semua perangkat, saluran, dan geografis. 

Demandware Commerce memungkinkan pengguna bisnis dan teknis dalam organisasi ritel untuk bekerja dengan aplikasi perdagangan intuitif. Memanfaatkan fungsi merchandising dan pemasaran omni-channel, pengecer dapat mengembangkan kemampuan unik dan menciptakan pengalaman belanja menarik yang membedakan merek mereka dan mengubah konsumen menjadi pembeli. Pengalaman konsumen yang unik dan logika bisnis disimpan secara terpusat dan dapat dengan cepat digunakan di perusahaan ritel melalui akselerator perdagangan, kombinasi aplikasi referensi, API Perdagangan Terbuka dan integrasi LINK.

5. Fastspring

FastSpring — mitra e-niaga layanan lengkap Anda. FastSpring adalah mitra e-niaga terpercaya untuk perusahaan yang menjual perangkat lunak di seluruh dunia. Perusahaan yang menggunakan solusi e-commerce layanan lengkap FastSpring menjual lebih banyak, tetap ramping, dan bersaing besar. Didirikan pada tahun 2005, FastSpring adalah perusahaan swasta yang berkantor pusat di Santa Barbara dengan kantor di Amsterdam. 

Platform eCommerce ini cocok untuk Anda yang memiliki produk berupa aplikasi software. Dengan menggunakan Fastspring, Anda akan dimanjakan dengan berbagai fitur penjualan dan display produk yang menarik dan sesuai dengan tuntutan zaman,

6. Miva

Teknologi hybrid SaaS dari aplikasi Miva mengedepankan aspek kemudahan penggunaan dan keamanan SaaS. Aplikasi ini telah dipercaya akan fleksibilitas dan fungsionalitasnya. Selain itu, aplikasi ini bersifat Open Source dan On-Premise. Fitur asli dari Miva memberikan berbagai macam alat belanja dan merchandising yang meminimalisir kebutuhan Anda dengan plugin pihak ketiga. Dengan Miva, pedagang dapat mengoperasikan penjualan B2B dan B2C melalui satu situs web, menampilkan produk dan menawarkan promosi yang disesuaikan dengan kelompok pelanggan tertentu.

Kelebihan utama dari aplikasi Miva ini adalah fasilitas yang diberikan sangat lengkap, berbagai kebutuhan plugin telah disediakan dalam satu paket aplikasi sehingga Anda tidak membutuhkan lagi plugin pihak ketiga. Selain itu Miva juga bersifat Open Source, sehingga bagi Anda yang seorang developer dapat melakukan optimasi sendiri terhadap toko online yang dibuat dengan Platform Online Shop ini.

7. Oracle Commerce

Oracle Commerce adalah solusi perdagangan peringkat teratas industri yang memberdayakan merek-merek terbaik dunia, dan memberikan pengalaman pelanggan dari berbagai jenis perangkat yang konsisten dan dipersonalisasi. Oracle Commerce menawarkan platform perangkat lunak perdagangan lengkap yang memungkinkan Anda memberikan pengalaman pembelian pelanggan yang dipersonalisasi di semua titik kontak pelanggan, termasuk web, pusat kontak, perangkat seluler, media sosial, toko fisik, dan banyak lagi.

Kelebihan lain dari Oracle adalah database yang sangat besar, selain itu aplikasi ini memungkinkan Anda menggunakan berbagai jenis sistem operasi dalam satu jaringan terintegrasi untuk mengakses data yang sama.

8. nopCommerce

nopCommerce adalah platform eCommerce open-source berbasis ASP.NET. Software ini gratis dengan fitur komprehensif yang berlaku untuk semua jenis pengguna dari bisnis online baru hingga pakar eCommerce tingkat perusahaan sekalipun. nopCommerce adalah salah satu software pembuat toko online paling aman, stabil dan dapat diperpanjang. Perusahaan pengembang juga merupakan salah satu penyedia keamanan untuk ecommerce.

Platform ini memiliki arsitektur yang kaya dengan banyak fitur yang tersedia. Ada juga banyak fungsi tambahan yang dapat ditemukan di market aplikasi. Dukungan gratis di forum komunitas juga tersedia, sehingga memudahkan Anda menemukan solusi yang tepat ketika terjadi permasalahan.

9. HCL Commerce

HCL Commerce adalah platform cloud commerce fleksibel yang memberikan layanan terbaik dengan menggabungkan kenyamanan cloud, kemudahan penggunaan, dan biaya yang rendah. Aplikasi ini memiliki kemampuan untuk menyesuaikan keterlibatan pelanggan tanpa batas di semua jenis perangkat digital dengan fitur ecommerce yang dikembangkannya. 

Dengan pendekatan layanan-mikro dan teknologi terkini, HCL Commerce menyederhanakan penciptaan pengalaman omnichannel dan membuat peningkatan pada penggunaan yang sederhana dan cepat sehingga Anda dapat fokus pada hal-hal yang paling penting bagi bisnis Anda. Ditambah dengan kemampuan platform perdagangan omnichannel yang tak tertandingi untuk memuaskan pelanggan dan kecerdasan buatan untuk mempercepat dan meningkatkan pengambilan keputusan profesional perdagangan, HCL Commerce memberi Anda alat untuk berinovasi dengan cepat dan bersaing dengan pelanggan dan pasar Anda.

10. Sellfy

Sellfy adalah platform eCommerce berbasis cloud yang dirancang untuk memungkinkan pembuat konten digital, termasuk penulis, ilustrator, desainer, musisi, dan pembuat film, untuk menjual produk mereka secara online. Pengguna dapat mengatur etalase Sellfy yang dapat disesuaikan untuk menampilkan produk digital mereka, dan menambahkan widget produk atau menyematkan tombol “Beli Sekarang” ke situs web atau blog mereka sendiri. Ini merupakan cms e commerce yang sangat powerfull.

Etalase Sellfy mencakup halaman produk individual, memungkinkan pengguna untuk memasarkan produk mereka dari berbagai sudut dengan banyak gambar dan preview dari Soundcloud, Vimeo, dan YouTube. File produk hingga 2GB dapat diunggah, dan Sellfy juga menawarkan bandwidth tidak terbatas dan penyimpanan produk yang aman. Pengguna juga dapat menampilkan seluruh toko atau masing-masing widget proyek di situs mereka sendiri, dengan kemampuan untuk melihat dulu dan mengedit bagaimana widget akan ditampilkan.

Itulah daftar platform eCommerce terbaik menurut pengalaman pengguna di berbagai Negara. Bagaimana dengan Anda? Aplikasi apa yang Anda gunakan?