Arsip Kategori: Analisis Kontrak Bisnis

Uraian yang akan membantu Anda dalam menyelesaikan berbagai kendala dalam membuat analisis kontrak bisnis dari usaha yang sedang Anda jalankan.

Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Tabel perbedaan bank konvensional dan bank syariah di Indonesia, baik secara konseptual dan teknis ini akan memudahkan Anda memahami keduanya.

Lanjutkan membaca Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Apa Itu Legal Audit?

Sebagai pemilik bisnis, Anda harus memahami berbagai aturan dan peraturan tentang bisnis Anda, tentu agar tidak terjerat kasus. Legal audit lah jawabannya! 

Lanjutkan membaca Apa Itu Legal Audit?

Gharar Dalam Kontrak, Deskripsi dan Contoh Kasus

Gharar adalah ketidakpastian, ambiguitas, atau risiko yang tidak relevan dengan resiko kontrak sesungguhnya. Syariah memperlakukannya sebagai kontrak batal yang persyaratan fundamentalnya (misalnya, materi pelajaran, harga, dan waktu penyerahan atau tanggal pelaksanaan) tidak pasti pada saat kontrak dilaksanakan. Karena larangan gharar, beberapa produk atau teknik keuangan konvensional mungkin tidak dapat diterima dalam keuangan Islam. Sebagai contoh: derivatif.

Berbagai Definisi Gharar

Ada berbagai definisi gharar yang diberikan oleh para ulama. Ketidaksepakatan ini muncul ketika tidak ada larangan langsung dalam Al-Qur’an dan hadits Nabi berupa contoh-contoh transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian (Ahmad Hidayat, 2004; Siti Salwani, 2009).

Ahli hukum klasik, berdasarkan klasifikasi yang dijelaskan oleh Al-Darir (2004). Dia membagi definisi yang diberikan oleh para sarjana ke tiga aliran utama.

Beberapa Definisi

Pertama, kelompok yang mengartikan istilah ini sebagai keragu-raguan atau keragu-raguan apakah transaksi itu terjadi atau tidak. Aliran kedua mengacu istilah ini ke jahalah (kebodohan) objek. Aliran ketiga yang dianut oleh sebagian besar ulama, menyatakan bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui dan diragukan.

Kelompok pertama adalah Ibnu ‘Abidin, kelompok kedua terdiri dari Mazhab Zahiri seperti Ibnu Hazm, kelompok ketiga adalah Sarakhs. Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan tidak adanya kesepakatan para fuqaha klasik dalam mendefinisikan gharar.

Perbedaan definisi juga dapat dilihat pada definisi yang diberikan oleh para ulama saat ini. Ada juga pendekatan yang diambil oleh para ulama saat ini yang relatif mirip dengan definisi para ahli hukum klasik di masa lalu, seperti Al-Zuhayli (2004) dan Al-Darir (2004) mengaitkan gharar dengan bahaya yang ditimbulkan oleh ketidakpastian dan ambiguitas. barang, dalam hal keberadaan, kuantitas, dan karakteristik pengiriman suatu produk. Sebagian ulama mengaitkan unsur ketidakjelasan dengan unsur risiko.

Misalnya, Al-Zarqa (1994) menyebut bay’al-gharar sebagai jual beli barang yang keberadaan dan kriterianya ambigu karena unsur risiko di dalamnya. Saleh (1992) berpendapat bahwa bay’al-gharar merupakan transaksi berisiko yang mengandung ketidakpastian dan spekulasi. Unsur risiko dan ketidakpastian juga disebutkan oleh Obaidullah (1998) dan Kamali (2002) dalam mendefinisikan gharar.

Kontrak Online; Hal Penting yang Harus Anda Ketahui

Kontrak online menjadi tren baru di masyarakat, baik individu maupun perusahaan sudah mulai mengaplikasikannya dalam kegiatan bisnis mereka.

Kontrak online sendiri merupakan kontrak yang dibuat dan ditandatangani melalui Internet. Perjanjian atau kontrak ini disebut juga sebagai kontrak elektronik.

Perjanjian jenis ini dianggap lebih cepat dan nyaman bagi individu dan organisasi dalam proses pembuatan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain. Kontrak ini dewasa ini digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari perjanjian konsumen dan bisnis hingga pemerintah.

Apa itu Kontrak Elektronik?

Kontrak elektronik merupakan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik, artinya tidak melibatkan penggunaan kertas atau hard copy.

Misalnya, Anda membuat kontrak di komputer dan mengirimkannya ke rekan bisnis melalui email. Kemudian, rekan bisnis mengirimkannya kembali kepada Anda dengan tanda tangan elektronik untuk menunjukkan penerimaan.

Ada juga jenis kontrak elektronik yang disebut kontrak “Klik Setuju”. Biasanya ditemukan di perangkat lunak yang diunduh pada perangkat tertentu, pengguna harus mengklik tombol “Saya Setuju” di bagian bawah halaman yang berisi syarat dan ketentuan lisensi perangkat lunak.

Dalam mekanisme yang kedua, transaksi dianggap selesai setelah konsumen mengklik tombol “setuju”. Jika sebuah kontrak tidak diterima dengan benar, itu tidak sah dan tidak dapat diberlakukan.

Apa itu Tanda Tangan Elektronik?

Kontrak dan tanda tangan elektronik mengikat dan dapat diberlakukan seperti halnya kontrak konvensional yang ditandatangani di atas kertas.

Tanda tangan elektronik telah menjadi sah secara hukum seperti kontrak kertas tradisional. Ini merupakan kabar baik bagi perusahaan yang berbisnis online, terutama yang menawarkan jasa asuransi, keuangan, dan rumah tangga.

Dengan perjanjian penggunaan dan kebijakan privasi yang ditulis dengan benar, pengusaha online dapat melindungi diri mereka dari masalah hukum tertentu dan potensi kewajiban.

Situs web bisnis-ke-bisnis (B2B) juga mendapat manfaat dari hukum karena memungkinkan mereka membuat perjanjian yang dapat diberlakukan ketika mereka memesan persediaan atau layanan.

Keabsahan tanda tangan online ini penting bagi semua perusahaan yang menjalankan bisnis secara online. Selain itu, ini juga membantu mereka menghemat sejumlah besar pengeluaran.

Karena tidak mungkin membuat tanda tangan tinta tradisional pada kontrak elektronik, sejumlah metode telah digunakan untuk menunjukkan tanda tangan secara elektronik, termasuk:

  • Mengklik tombol “Saya Setuju”
  • Mengetik nama penandatangan di bidang tanda tangan
  • Menempelkan versi pemindaian tanda tangan ke bidang tanda tangan
  • Menggunakan pengacakan kriptografi

Meskipun metode tanda tangan elektronik diharapkan sama dan seaman kartu kredit, ada kekhawatiran bahwa pencuri identitas mungkin dapat menyadap tanda tangan yang dibuat dengan metode yang tidak aman.

Kontrak Yang Harus Dibuat Di Atas Kertas

Untuk mencegah konsumen menjadi korban penyalahgunaan, versi elektronik dari dokumen tertentu dianggap tidak valid dan tidak dapat diberlakukan, seperti:

  • Perceraian, adopsi, dan dokumen hukum terkait keluarga lainnya
  • Surat Pemberitahuan pengadilan, perintah, pembelaan, mosi, dan dokumen terkait pengadilan lainnya, Pemberitahuan gagal bayar, kepemilikan kembali, penggusuran, dan penyitaan
  • Pemberitahuan penghentian atau pembatalan layanan utilitas
  • Pemberitahuan penghentian atau pembatalan manfaat asuransi jiwa dan kesehatan
  • Dokumen yang secara hukum diperlukan untuk pengangkutan bahan berbahaya
  • Pemberitahuan penarikan produk yang berdampak pada kesehatan dan keselamatan

Bagaimana Membuat Kontrak Online

Ada banyak alat online yang bisa Anda gunakan untuk membuat kontrak online, antara lain:

  • Photobiz – Situs web ini memiliki banyak pilihan templat kontrak untuk Anda pilih dan menyimpan dokumen Anda secara sistematis dan aman.
  • Formulir Google – Alat gratis yang memungkinkan Anda membuat kontrak yang dapat dibagikan dengan mudah dan menyimpan file Anda dengan aman.
  • Kontrak Online WordPress – Dengan plugin ini, Anda dapat membuat, menandatangani, mengirim, mengelola, dan mengarsipkan berbagai macam kontrak. Ia juga menawarkan fitur pembuatan template, pemberitahuan instan, perlindungan kata sandi, kode pendek khusus, dan lainnya.
  • Shake – Shake memiliki salah satu pilihan kontrak online terbesar untuk bisnis. Ini memiliki templat kontrak untuk freelancer, perjanjian kerahasiaan, penyewaan, transaksi jual dan beli, dan pinjaman.

Kontrak online menjadi salah satu kontrak yang cukup efisien digunakan di era industri 4.0 ini. Masyarakat dan perusahaan, harus mulai menyadari dan mengembangkan mekanisme ini dalam kegiatan bisnis mereka.

Jenis-Jenis Perjanjian yang Sering Digunakan Dalam Praktik Bisnis

Dalam dunia bisnis, Anda harus dapat membedakan berbagai jenis-jenis perjanjian untuk transaksi bisnis. Mengapa demikian? Sebab, prinsip hukum yang berbeda berlaku untuk masing-masing jenis transaksi. 

Hak dan kewajiban para pihak akan ditentukan oleh sifat kontrak mereka dan aturan hukum yang mengatur jenis perjanjian tertentu. 

Selain itu, perjanjian dalam bisnis lebih bersifat praktis dibandingkan aturan umum yang digariskan dalam undang-undang. Jenis-jenis perjanjian dalam bisnis memiliki karakter dan konsep uniknya tersendiri. 

Adapun beberapa jenis kontrak yang sering digunakan dalam praktis bisnis antara lain sebagai berikut:

Kontrak yang Berkaitan dengan Proses Supply Barang

Jenis-jenis perjanjian di Indonesia ini berkaitan dengan proses supply barang dalam bisnis, baik dalam rangka menjual maupun membeli barang.

1. Perjanjian Jual-Beli Barang

Kontrak jual-beli barang merupakan bentuk paling umum dalam transaksi bisnis. Setiap kali Anda membeli barang, baik dari supermarket, kios pasar, penjual di depan pintu, melalui pesanan pos atau menggunakan Internet, Anda telah menandatangani kontrak untuk jual-beli barang.

Kontrak jual-beli ini diatur dalam KUHPerdata, yang secara spesifik termuat dalam pasal 1457. Dalam pasal tersebut jual-beli dimaknai sebagai perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan benda dan pihak satunya mengikatkan diri untuk untuk menyerahkan sejumlah uang sesuai harga yang disepakati.

Memahami definisi ini secara detail akan membantu Anda membedakan jual-beli dengan kontrak lain yang juga merupakan proses perpindahan barang. Jual-beli merupakan salah satu dari jenis-jenis perjanjian dalam KUHPerdata.

Barang yang dimaksud dalam hal ini bisa barang yang berwujud seperti makanan, pakaian dan furniture. Lebih lanjut mengenai istilah benda atau barang ini bisa Anda pelajari dalam hukum kebendaan.

Tolok ukur yang digunakan dalam jual-beli haruslah uang, meskipun secara praktis terkadang ada jual beli yang menggunakan barang sebagai alat pembayaran.

2. Jual Beli Kredit

Ada bentuk lain dalam kontrak jual-beli, yakni jual beli kredit dimana barang dapat Anda peroleh tanpa harus membayar uang kontan pada waktu Anda memperoleh hak atas barang. 

Dalam jual beli kredit, pembeli mendapatkan barang dengan menggantinya dengan sejumlah uang secara angsuran. Ada term lain yang harus Anda pahami dalam jual beli kredit ini, yakni sebagai berikut:

Sewa-beli

Ini adalah salah satu cara paling terkenal untuk membeli barang secara kredit. HP pada dasarnya adalah perjanjian untuk menyewa barang, yang pada akhirnya penyewa dapat menggunakan opsi untuk membelinya dari pemiliknya. 

Penyewa mendapatkan penggunaan dan kenikmatan langsung dari barang tersebut, tetapi ia tidak menjadi pemilik kecuali dan sampai semua cicilan dilunasi. 

Ada perbedaan antara sewa beli dengan jual beli. Penjualan barang mencakup kesepakatan untuk mengalihkan kepemilikan barang pada suatu waktu di masa mendatang. Namun, perjanjian sewa beli tidak mengikat pihak penyewa untuk membeli. Dia mungkin memilih untuk membayar sewa barang dan kemudian menolak untuk membelinya.

Jual beli bersyarat.

Penjualan bersyarat sangat mirip dengan sewa beli. Pelanggan mendapatkan barang segera dengan membayar angsuran secara bertahap. Pengalihan kepemilikan ditunda sampai kondisi tertentu terpenuhi. 

Perbedaan antara kedua perjanjian tersebut adalah bahwa pembeli berdasarkan perjanjian penjualan bersyarat berkomitmen untuk membeli sejak awal. Jadi, penjualan bersyarat sebenarnya adalah jenis kontrak jual beli barang.

Penjualan kredit

Ini adalah cara lain untuk membeli barang dengan cara membayar secara angsuran. Tidak seperti sewa beli dan perjanjian penjualan bersyarat, kepemilikan barang berpindah ke pembeli sejak awal perjanjian.

3. Kontrak Jaminan

Jenis-jenis perjanjian yang sering ada dalam praktik bisnis berikutnya adalah kontrak jaminan

Kontrak jaminan muncul ketika pemilik barang (bailor) mempercayakan kepemilikannya ke dalam perawatan orang lain (bailee). Contoh jaminan termasuk menempatkan dokumen penting di bank, mengambil pakaian untuk di-dry-clean, dan menyewa TV.

Beberapa kewajiban dari pihak yang mengelola jaminan antara lain:

  • untuk merawat barang secara wajar saat berada dalam kepemilikannya; dan
  • untuk mengembalikannya ke bailor, di akhir periode yang disepakati atau saat diminta.

Kontrak Kerja

Jenis-jenis perjanjian berikutnya adalah kontrak kerja. Ada dua cara untuk memperoleh layanan seseorang. Dia dapat dipekerjakan baik sebagai karyawan di bawah kontrak layanan atau sebagai kontraktor independen di bawah kontrak untuk layanan.

1. Kontrak layanan

Jenis kontrak ini menciptakan hubungan pemberi kerja dan karyawan antara para pihak. Seorang karyawan bekerja untuk majikannya dengan imbalan upah. Pemberi kerja menjalankan kendali atas cara seorang pekerja melakukan pekerjaannya. Sederhananya, ini merupakan kontrak kerja antara karyawan dan majikan.

2. Kontrak untuk layanan

Seorang wiraswasta terikat di bawah kontrak untuk layanan. Orang yang bekerja sendiri adalah kontraktor independen, setuju untuk melakukan pekerjaan atau memberikan pelayanan sesuai keinginannya, dan menikmati kebebasan yang cukup dari orang yang mempekerjakannya. 

Kontrak Agensi

Jenis-jenis perjanjian selanjutnya adalah kontrak agensi. Agen adalah seseorang yang dipekerjakan oleh prinsipal untuk membuat kontrak atas namanya dengan pihak ketiga. 

Seorang karyawan yang membuat kontrak atas nama majikannya bertindak sebagai agen. Seorang asisten toko, misalnya, termasuk dalam kategori ini. Alternatifnya, seorang agen mungkin merupakan kontraktor yang bergantung pada keahlian dan pengetahuannya. 

Seseorang yang ingin menjual sahamnya biasanya akan menggunakan jasa pialang saham untuk mengatur penjualannya. Agen perjalanan, agen real estat, juru lelang, pialang asuransi adalah contoh agen. Agen mungkin termasuk dalam satu atau lebih dari kategori berikut:

Pihak agen umum memiliki kekuasaan untuk bertindak atas prinsipnya dalam kaitannya dengan jenis transaksi tertentu, mis. agen perumahan.

Agen khusus dibatasi untuk bertindak sehubungan dengan satu transaksi tertentu.

Perantara atau agen yang memiliki kebiasaan menjalankan bisnisnya sebagai otoritas agen untuk menjual barang atau mengirimkan barang untuk tujuan penjualan , atau untuk membeli barang, atau untuk mengumpulkan uang atas keamanan barang.

Agen kredit adalah agen yang, sebagai imbalan atas komisi tambahan, menjamin bahwa jika pihak ketiga yang diperkenalkannya gagal membayar barang yang diterima, agen tersebut akan mengganti kerugian prinsipal.

Kontrak Untuk Jasa Keuangan

Bank menyediakan berbagai layanan keuangan kepada pelanggan komersial mulai dari giro, fasilitas pinjaman dan cerukan, hingga layanan spesialis bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan luar negeri. 

Hubungan antara bank dan nasabahnya bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak ini telah dikembangkan selama bertahun-tahun dari praktik pedagang. Ini merupakan salah satu jenis-jenis perjanjian diluar KUHPerdata yang diatur dalam Hukum Perbankan.

Kontrak Asuransi

Seorang pengusaha yang bijaksana akan selalu menilai risiko yang mungkin menimpa bisnisnya: dia mungkin jatuh sakit, propertinya mungkin dihancurkan oleh api, atau sahamnya dicuri. Risiko ini dapat diminimalkan oleh asuransi. 

Kontrak asuransi adalah perjanjian di mana perusahaan asuransi mengambil alih untuk memberi kompensasi kepada seseorang, yang disebut tertanggung, jika risiko yang diasuransikan benar-benar terjadi. 

Tertanggung akan diminta untuk mengisi formulir proposal. Kontrak dibentuk ketika perusahaan asuransi menerima proposal. Kontrak asuransi adalah kontrak dengan itikad baik (uberrimae fi dei). 

Artinya tertanggung harus secara sukarela mengungkapkan semua informasi relevan yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan asuransi untuk mengasuransikan atau premi yang akan dibebankan. Kegagalan untuk melakukannya, betapapun tidak bersalahnya, akan memungkinkan perusahaan asuransi untuk menghindari kontrak.

Tidak semua jenis-jenis perjanjian disebutkan dalam ulasan ini, sebab akan sangat memakan waktu dan pembahasan yang tiada habisnya. Setidaknya, beberapa kontrak yang telah disebutkan merupakan kontrak yang pasti dilakukan dalam bisnis apapun jenis bisnis yang dijalankan.

Jaminan dan Hukum Jaminan Dalam Bisnis

Jaminan adalah barang atau segala sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada pihak kreditur, dalam rangka memberikan keyakinan pasti bahwa pihak debitur akan memenuhi kewajibannya. Jaminan ini harus dapat dinilai dengan uang dan mampu mewakili nilai hutang yang timbul dari suatu perikatan atau perjanjian. Ini juga biasa disebut dengan garansi.

Selanjutnya Hukum Jaminan merupakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima terkait dengan pembebanan jaminan guna memperoleh fasilitas/kredit.

Azas Hukum Jaminan:

  1. Asas publicity: asas bahwa semua hak, baik itu hak fidusia, hak tanggungan, dan hipotek harus didaftarkan.
  2. Asas speciality: bahwa hak tanggungan, berupa hak hipotek, hak fidusia hanya dapat dibebankan atas barang yang sudah didaftarkan atas nama orang tertentu.
  3. Asas tak dapat dibagi – bagi: dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak fidusia, hak tanggungan, hipotek, serta hak gadai walaupun sudah dilakukan pembayaran sebagian.
  4. asas bestselling yaitu barang harus dibawa oleh penerima gadai.
  5. asas horizontal yaitu tanah dan bangunan bukan satu kesatuan.

Fungsi Jaminan

Fungsinya tidak lain adalah dalam rangka pemberian hak dan kekuasaan bagi kreditur agar ia memperoleh pelunasan dari barang yang dijadikan objek, ketika si debitur pada akhirnya tidak mampu melunasi hutang yang menjadi tanggungannya.

Jenis-Jenis:

  1. Jaminan umum yaitu garansi dari debitur yang timbul karena adanya Undang-Undang, yaitu bahwa seluruh benda baik yang bergerak ataupun tidak bergerak yang dimiliki oleh debitur menjadi tanggungan kepada kreditur. Jadi apabila debitur wanprestasi (ingkar janji), maka pihak kreditur dapat menyita dan melelang seluruh harta debitur melalui pengadilan.
  2. Jaminan khusus yaitu garansi hutang yang bersifat kontraktual yang timbul dari perjanjian tertentu baik yang ditujukan pada benda-tertentu ataupun orang tertentu.

Kenapa pada umumnya orang lebih memilih jaminan khusus?

Karena,

  1. Jika terjadi wanprestasi untuk eksekusi lebih mudah, cepat dan sederhana.
  2. Kreditur dengan jaminan khusus lebih didahulukan daripada yang menggunakan garansi umum dalam hal pemenuhan piutang.

Macam Jaminan Khusus;

  1. Jaminan kebendaan: yakni berupa hak atas suatu benda yang memiliki hubungan langsung atas benda yang dimiliki debitur yang dapat dipertahankan oleh dan kepada siapapun, yang dapat diperalihkan dan selalu mengikuti bendanya (droit de suit).
  2. Jaminan Immaterial adalah garansi yang timbul dari hubungan orang perorangan serta yang dapat dipertahankan debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur seperti borgtocht.

Jenis Jaminan Kebendaan

  1. Benda Bergerak (Gadai, Fidusia)
  2. Benda Tidak Bergerak (Hypotik dan hak tanggungan)

Penilaian dan Pengikatan Garansi

Penilaian dan pengikatan  perlu dilakukan oleh pihak kreditur, karena nilai dari hasil penilaian akan menentukan besaran nilai benda yang dapat mengkover plafon kredit yang diajukan oleh debitur.

Adapun dasar dari penilaian yang umum dipakai adalah

  1. Harga buku; harga beli dikurangi dengan jumlah penghapusan barang yang dijaminkan
  2. Harga pasar; nilai barang sesuai dengan nilai harga jual pada harga pasar saat terjadinya transaksi.

Adapun pengikatan jaminan yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan para pihak yang melakukan transaksi, terdapat dua jenis yakni;

  1. Pengikatan notarial atau akta otentik
  2. Akta dibawah tangan

Demikianlah uraian singkat mengenai jaminan, lebih detailnya simak artikel Usaha Penjaminan Dalam Perspektif Hukum Bisnis

Surat Kontrak Rumah dan Panduan Sewa Rumah Sesuai Standar

Bagi penyewa maupun pemberi sewa, surat kontrak rumah merupakan jaminan keamanan dan jaminan kepercayaan kedua belah pihak. Menyewakan rumah memang menguntungkan, tetapi prosesnya bisa menakutkan. Banyak yang dipertaruhkan – rumah baru Anda! – dan banyak kerugian yang bisa diderita ketika tidak di manage dengan baik.

Semuanya bergantung pada apa yang ada dalam kontrak rumah Anda. Oleh karena itu, Mengetahui komponen apa yang yang harus ada dalam kontrak merupakan hal yang realistis. Surat ini berguna untuk melindungi kepentingan Anda, baik sebagai penyewa maupun pemberi sewa.

Saat Anda mulai mencari rumah untuk ditinggali di kota atau daerah lain untuk ditempati, memiliki dan membuat surat kontrak sendiri akan membantu Anda menaklukkan rintangan apa pun di sepanjang jalan. Berbekal pengetahuan yang Anda butuhkan akan menjadikan Anda dapat membuat kesepakatan yang benar-benar memberikan win-win solution. Dan dalam artikel inilah, Anda akan dipandu bagaimana cara melakukan kesepakatan kontrak rumah hingga bagaimana membuat perjanjian kontrak rumah itu sendiri. 

Bagaimana Surat Kontrak Rumah ini Dapat Efektif?

Saat Anda membeli rumah, surat kontrak rumah adalah dokumen hukum yang menguraikan persyaratan dan detail transaksi Anda. Jenis yang paling umum adalah perjanjian kontrak rumah.

Tujuan utama kontrak adalah untuk mengidentifikasi dengan jelas kehendak pembeli dan penjual serta melindungi keduanya. Mari kita uraikan cara kerja kontrak berikut ini:

Langkah 1

Formulir penawaran resmi biasanya disiapkan oleh pihak penyewa dan diumumkan kepada masyarakat. Di antara rincian lainnya, penawaran tersebut akan mencakup deskripsi pihak penyewa dan properti sewa, penawaran harga pembelian, harga sewa, biaya lain yang terlibat, dan fasilitas lainnya.

Langkah 2

Anda dapat menerima atau menolak tawaran tersebut. Jika Anda berminat atas tawaran tersebut, penyewa mereka akan mengirimkan kembali tawaran balasan agar untuk memastikan kehendak Anda. Biasanya akan ada perubahan atau modifikasi pada satu atau lebih komponen penawaran, seperti harga pembelian, biaya lain yang mungkin timbul.

Langkah 3

Kesepakatan bisa terjadi atau tidak. Setelah pemberi sewa menerima penawaran awal atau Anda menerima penawaran balik, itu menjadi kontrak yang mengikat secara hukum, dan keduanya terikat untuk memenuhi syarat dan ketentuan yang diuraikan dalam kontrak. Jika salah satunya tidak dapat menyetujui semua persyaratan yang diatur dalam penawaran, maka tidak ada perjanjian atau kontrak.

Jadi seberapa cepat negosiasi dan penawaran menjadi kontrak yang ditandatangani dan mengikat secara hukum? Jika hanya ada satu pembeli yang mengajukan penawaran atas sebuah properti, sering kali transaksi disepakati dalam 24 jam pertama.

Dalam situasi penawaran dilakukan oleh lebih dari satu orang, sering kali pemberi sewa akan menempatkan properti di pasar selama 24 hingga 72 jam, untuk memastikan mana penawar yang paling tinggi. Setelah waktu yang ditentukan selesai, pemberi akan membuat keputusan berdasarkan harga terbaik.

Elemen Inti Dalam Surat Kontrak Rumah

Identifikasi Alamat dan Pihak yang Terlibat

Pertama dan terpenting, surat kontrak rumah harus menguraikan objek yang diperjanjikan. Ini harus mencakup alamat persis properti dan deskripsi hukum yang jelas. Selain itu, kontrak harus mencantumkan identitas penyewa dan pemberi sewa.

Pembeli harus menentukan apakah mereka bermaksud untuk bertindak sebagai penyewa bersama atau sendiri dan memasukkan informasi tersebut dalam perjanjian. Dengan penyewa individu, setiap penyewa memiliki bagian dari properti. Dalam kebanyakan situasi, penyewa yang tinggal bersama mengklasifikasikan pengaturan mereka sebagai penyewa bersama.

Harga dan Ketentuan

Perjanjian sewa harus mencakup harga yang ditawarkan yang diterima oleh penjual serta sarana yang akan diperlengkapi. Metode umum termasuk membayar penuh dengan uang tunai, dengan uang muka tunai dan jaminan. Informasi ini dapat dirinci dalam perjanjian pembelian atau tambahan pembiayaan dapat dimasukkan untuk menguraikan secara jelas uang muka pembeli dan situasi pinjaman.

Perjanjian sewa sering kali mencakup persyaratan uang pangkal. Uang yang diperoleh digunakan untuk mengkonfirmasi kontrak; tarif bervariasi dari satu penyewa ke penyewa lainnya berikutnya, tetapi biasanya, penyewa dapat mempersiapkan uang untuk membayar setidaknya 1-2 juta. Dalam kebanyakan kasus, uang pangkal tersebut nantinya akan digunakan untuk uang muka. Dalam situasi lain, uang pangkal dapat dikembalikan sepenuhnya kepada penyewa jika kondisi utama tidak terpenuhi.

Tanggal dan Biaya

Tanggal permulaan dan penutupan sewa harus dicantumkan dalam surat kontrak rumah serta ketentuan bahwa setiap perubahan harus disepakati secara tertulis. Kepemilikan manfaat atas properti biasanya ditransfer ke pembeli pada tanggal dan waktu yang tercantum. Lebih penting lagi, tanggal menandai penyerahan hak memanfaatkan milik dari pemberi sewa kepada penyewa. 

Template Surat Kontrak Rumah

1. Contoh Template Surat Perjanjian Rumah Desain

Template surat kontrak rumah ini berisikan file desain dengan tampilan yang menarik yang berisikan berbagai detail seperti identitas para pihak, detail rumah, harga sewa rumah, hingga cara pembayaran. Di dalamnya juga terdapat detail pasal per pasal ketentuan kontrak yang memudahkan Anda saat membuat surat perjanjian sewa rumah.

115 Downloads

2. Contoh Surat Perjanjian Rumah Sederhana

Contoh surat kontrak rumah ini lebih sederhana, hanya berisikan satu lembar saja. Namun tetap memuat ketentuan pokok yang terdiri atas identitas para pihak, masa sewa, harga sewa, dan sejenisnya.

124 Downloads

3. Contoh Surat Pemutusan Sewa Rumah untuk Penyewa

Contoh surat pemutusan kontrak rumah oleh penyewa ini berisikan pokok-pokok pemberitahuan kepada pemilik rumah mengenai kondisi penyewa dan alasan mengapa penyewa memutuskan untuk berhenti menyewa rumahnya. Agar pihak pemilik rumah tidak merasa disinggung oleh Anda, Anda perlu membuat surat pemutusan kontrak ini. Untuk membantu Anda silahkan lihat contohnya berikut ini.

100 Downloads

4. Surat Pemberhentian Sewa Rumah oleh Pemilik

Kebalikan dari contoh surat sebelumnya, ini merupakan surat pemberitahuan kepada pihak penyewa untuk segera pindah dari rumah sewa. Bagi Anda pemilik rumah, agar tidak terjadi sesuatu yang diinginkan menggunakan surat untuk menyampaikan kehendak Anda menjadi penting. Selain itu, surat ini terkadang juga berisi teguran kepada pihak penyewa. Surat ini hampir mirip dengan surat peringatan bagi pihak yang tidak membayar hutang.

116 Downloads

Demikianlah beberapa contoh surat kontrak rumah yang dapat Anda gunakan sebagai referensi ketika ingin menyewa rumah atau ketika ingin menyewakan rumah Anda. 

Hubungan Hukum dan Ekonomi di Indonesia

Sistem Hukum dan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat, keduanya saling berkelindan dan melengkapi antara satu dengan lainnya.

Hukum memberikan kerangka kerja dan aturan untuk membantu menyelesaikan perselisihan antar individu. Hukum menciptakan sistem di mana individu dapat membawa sengketa mereka ke hadapan pencari fakta yang tidak memihak, seperti hakim atau juri. Pada ranah hukum ekonomi bahwa hukum paling baik dipandang sebagai alat sosial yang mendorong efisiensi ekonomi, bahwa analisis dan efisiensi ekonomi yang ideal dapat memandu praktik hukum. Ia juga mempertimbangkan bagaimana undang-undang harus digunakan untuk memperbaiki kondisi pasar sebagai gantinya. Hukum dan ekonomi menawarkan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk para pelaku ekonomi dalam menjalankan perilaku ekonominya.

Untuk mengkaji urgensi/pentingnya hukum dalam bidang ekonomi kita perlu membahas beberapa aspek yang ada dalam hukum dan ekonomi itu sendiri.

1. Hukum Sebagai Pratik Otonom

Sebagian besar teori hukum tradisional berusaha mengungkap aspek esensial atau definitif dari lembaga hukum. Dua yang paling berpengaruh adalah Positivisme Hukum dan Hukum Dworkin sebagai Integritas. Adapun asumsi yang dibangun adalah:

Pertama, kedua teori sepakat tentang sifat konseptual hukum. Keduanya sepakat bahwa penting bagi filosofis hukum untuk mendefinisikan aspek inti dari praktik hukum yang benar untuk memenuhi fungsi dari filosofis hukum. Faktanya, banyak pembahasan filosofis tentang hukum yang mengasumsikan bahwa karakterisasi semacam itu adalah tujuan esensial dari yurisprudensi.

Kedua, untuk sampai pada konsep hukum yang dianalisis dengan tepat, baik positivisme hukum dan hukum sebagai integritas paling baik dibangun dari teknik spesifik filsafat analitik dan linguistik. Teknik-teknik ini mencakup penyelidikan dan klarifikasi tentang cara orang umumnya berbicara tentang hukum dan penguraian yang cermat atas praktik sosial yang memisahkan antara yang legal dan yang tidak.

ketiga adalah bahwa cara terbaik untuk memahami praktik hukum adalah memahami kualitas yang diperlukan dan memadai yang membuat suatu aturan atau pernyataan menjadi suatu undang-undang. Setelah seperangkat kondisi yang diperlukan dan cukup diidentifikasi (atau diperkirakan), aspek esensial dari praktik hukum khususnya telah dipahami.

Dari sini dapat kita pahami para pakar hukum mencoba untuk mengidentifikasi aspek konseptual hukum yang unik, yang di advokasi adalah penyelidikan atas praktik hukum melalui alat analisis ekonomi. Kesimpulan yang ditawarkan adalah bahwa praktik hukum paling baik dipahami melalui fungsinya sebagai alat sosial yang mendorong efisiensi ekonomi, yang sama dengan praktik sosial lainnya.

2. Hukum sebagai Alat untuk Mendorong Efisiensi Ekonomi

Para pakar hukum memandang hukum sebagai alat sosial dan mencoba mengevaluasinya secara fungsional. Yang ditekankan bukanlah keunikan nya sebagai sebuah institusi, tetapi tempatnya dalam struktur ekonomi yang berlaku umum dalam masyarakat. Klaim deskriptif yang paling sering dikaitkan dengan hukum dan ekonomi adalah bahwa praktik hukum paling baik dicirikan sebagai alat untuk mendorong hubungan sosial yang efisien secara ekonomi. Untuk memahami klaim ini, penting untuk memeriksa beberapa konsep dasar yang digunakan dalam model penalaran hukum ekonomi.

Konsep Dasar Penalaran Ekonomi

Asumsi paling dasar dalam ilmu ekonomi adalah maksimalisasi kepuasan pribadi yang rasional menyesuaikan sarana untuk mencapai tujuan dengan cara yang se-efisien mungkin. Penting untuk disadari bahwa ilmu ekonomi, sebagaimana dipahami di sini, tidak terbatas pada analisis masalah moneter; ada kepuasan non-moneter serta moneter. Setiap kepuasan potensial diimplikasikan dalam kepuasan ekonomi dan oleh karena itu dapat diselidiki menurut rasionalitas ekonomi dan trade-off biaya dan manfaat. Biasanya yang ingin dicapai melalui penalaran ekonomi adalah peningkatan efisiensi. Yang di anggap efisien adalah suatu kegiatan yang dapat meningkatkan nilai sumber daya.

Komponen Hukum dalam ekonomi

Komponen hukum dalam ekonomi dapat di kategorisasikan dalam 2 hal yaitu

  • Dari sisi pelakunya. Pelaku ekonomi merupakan subjek hukum yang menjalankan perilaku ekonomi baik itu seorang atau badan yang menjalankan kewajibannya sesuai dengan strata yang dipilihnya. Kegiatan pelaku ekonomi sebagai subjek hukum selalu menunjukkan kecenderungan nya sebagai pelaku ekonomi. Dengan demikian dapat kita pahami hukum ekonomi sebagai ilmu social yang berkembang siring perkembangan peluang bisnis, IPTEK, kebutuhan pasar, politik ekonomis, social budaya serta berbagai pengaruh social lainnya.
  • Dari sisi kegiatannya. Pada umumnya kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 segmen yakni; kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Ketiga kegiatan tersebut selalu melibatkan banyak orang untuk berkecimpung di dalamnya sebagai pelaku ekonomi dan subjek hukum.

Selain itu, karena ekonomi merupakan aktivitas sosial yang melibatkan berbagai pihak maka diperlukannya aturan yang melekat dalam komponen-komponen tersebut agar tercapai cita hukum ekonomi itu sendiri.

Bagaimana Hukum Dapat Mendorong Efisiensi Ekonomi

Pakar hukum mengklaim bahwa hukum paling baik adalah hukum yang bisa meningkatkan efisiensi ekonomi. Tetapi bagaimana lembaga hukum dapat membantu mendorong efisiensi ekonomi? Salah satu caranya adalah membantu menghindari situasi yang mengarah pada kegagalan pasar.

Kontrol Terhadap Praktik Monopoli

Salah satu contoh kegagalan pasar adalah adanya monopoli. Maksudnya adalah situasi di mana satu pihak dapat memperoleh lebih banyak keuntungan dari suatu barang daripada yang dimungkinkan oleh pasar yang sehat. Hukum dapat digunakan sebagai alat untuk memastikan bahwa situasi monopoli sulit dilakukan dan dipertahankan. Cara lain sistem hukum dapat digunakan untuk memastikan transaksi yang efisien dan ekonomis adalah melalui penegakan kontrak yang valid.

Kontrol dalam Praktik Kerjasama/Kontrak

Dengan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan kontrak, pengadilan dapat memberikan keyakinan kepada pihak-pihak dalam kontrak bahwa pihak lain akan memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Ini menjadi sangat penting dalam situasi di mana para pihak harus menyelesaikan kewajiban mereka pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, penegakan, alokasi hak dan kewajiban subjek ataupun objek hukum akan menjadi faktor penting dalam memastikan pertukaran yang efisien dan ekonomis. Sehingga hukum dapat digunakan untuk mendorong efisiensi.

Kontrol Melalui Kebijakan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga pada institusi, kepercayaan warga terhadapnya, oleh berbagi nilai dan harapan. Perbedaan antara kebijakan dan institusi publik seringkali dianggap sebagai salah satu kunci penjelasan tentang perbedaan tingkat dan tingkat pertumbuhan per kapita yang luas di berbagai negara.

Di antara institusi yang memiliki dampak terbesar pada kinerja perekonomian, sistem hukum dan pemerintah memainkan peran penting. Memahami bagaimana hukum dan Peraturan mempengaruhi perilaku ekonomi fundamental di era modern. Pelaksanaan sistem hukum dapat berdampak pada banyak dimensi pembangunan: keadilan, optimalisasi alokasi sumber daya, dan peningkatan produktivitas. Apalagi peran sistem pemerintah yang ada tidak berfungsi sudah bias di pastikan akan dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian yang ada.

Faktanya, perekonomian di Indonesia terhambat oleh rumitnya aturan, yang mengurangi kepastian hukum dan kepercayaan. Selain itu meningkatkan risiko aktivitas ekonomi dan karena itu mengurangi kecenderungan untuk berinvestasi. Dengan itu maka perlu adanya deregulasi ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan karena ekonomi berjalan berdasarkan regulasi atau aturan yang berlaku.

3. Cita Hukum Ekonomi di Indonesia

Keberagaman bangsa Indonesia merupakan manifestasi dari nation state yang memiliki peradaban yang kuat dan mendeklarasikan Pancasila sebagai norma dasar. Para pendiri bangsa meletakkan Pancasila sebagai akar cita hukum bangsa yang dapat mewadahi dinamika kehidupan berbangsa. Cita hukum merupakan gagasan, ide, karsa, pikiran, yang berkenaan dengan persepsi makna dan tujuan hukum yang memiliki unsur keadilan, kepastian, dan ke-hasil-gunaan. Yang semua itu hasil dari olah pikir manusia, perpaduan dari pandangan hidup, kenyataan dan keyakinan beragama.

Dalam membangun perekonomian bangsa tidak dapat mengabaikan keberadaan hukum yang berlaku dalam sebuah negara tersebut. Jika kondisi hukum suatu bangsa itu efektif maka perekonomian akan mudah di jalankan dan efektif. Akan tetapi sebaliknya jika kondisi hukum pada suatu bangsa tersebut kurang efektif maka akan berdampak buruk pada perekonomian juga.

Kondisi seperti ini juga di alami oleh Indonesia, apalagi ketika Indonesia berdaulat sebagai negara hukum, Indonesia menghendaki ke-berfungsi-an hukum dalam bidang ekonomi dan itu bisa berjalan dengan adanya hukum yang didasari demokrasi ekonomi berdasarkan kekeluargaan dan kerakyatan. Sehingga hukum ekonomi bisa menjadi tolak ukur atau pijakan dalam berperilaku (dalam bidang bisnis) dengan berdasarkan ideologi Pancasila.

Implementasi Nilai Pancasila Dalam Hukum Ekonomi

Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang terdiri dari kekeluargaan serta kerukunan harus ada dalam setiap unsur sistem hukum ekonomi Indonesia.

Hal ini menjadi penting dikarenakan nilai Pancasila yang diterapkan ke dalam sistem hukum ini akan menjadikan das sein sesuai dengan das solen. Adapun cita-cita hukum yaitu kemakmuran dan pemerataan keadilan, sengketa bias diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat dan win-win solution.

Berikut dipaparkan beberapa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum ekonomi:

Substansi hukum yang berdasarkan Pancasila.

Dari sini berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum atau dasar utama dalam pembentukan peraturan dalam bidang ini.

Struktur hukum yang berdasarkan Pancasila

Maksud dari struktur di sini yaitu subjek hukum atau pun pelaku bisnis berperilaku selayaknya yang tercermin pada Pancasila.

Membangun kultur hukum yang berdasarkan Pancasila.

Kultur merupakan budaya, adat kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat. Dalam hal ini dalam bidang ekonomi terciptanya pemerataan kesejahteraan sebagai akibat dari rasa Ketuhanan Yang Maha Esa, kerukunan, dan gotong royong yang merupakan nilai-nilai dari Pancasila.

Masyarakat Indonesia yang Pancasilais.

Masyarakat kini tidak menjadi objek dari hukum yang dikenai perubahan semata. Pada masa ini masyarakat juga berhak menjadi para pembuat hukum. Pola pemberian perintah up-down dari kalangan penguasa untuk mengatur masyarakat, terutama masyarakat awam dan masyarakat bisnis. Seharusnya, berlaku pula mekanisme bottom-up dimana ada upaya dari masyarakat untuk menghendaki seperti apa yang mereka inginkan menjadi hukum bagi mereka.

Demikianlah ulasan mengenai urgensi adanya hukum dalam bisnis, hukum dalam perilaku bisnis akan mengontrol pelakunya agar tidak semena-mena terhadap pihak lain. Selain itu, pengaturan yang ada juga harus disesuaikan dengan nilai pancasila. Dengan begitu hubungan yang dibangun antara pelaku bisnis adalah hubungan kekeluargaan sebagaimana diamanatkan dalam pancasila.

Pengertian dan Syarat Sah Perjanjian

Agar suatu perjanjian dapat mengikat secara hukum, maka kesepakatan yang dilakukan harus memenuhi syarat sah perjanjian. Berikut ini adalah syarat sah dari perjanjian tersebut.

Perjanjian atau Kontrak adalah kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat antara dua pihak atau lebih, sehingga masing-masing memiliki kewajiban hukum yang harus diselesaikan. Banyak aspek kehidupan sehari-hari yang melibatkan kontrak, termasuk membeli properti, mengajukan pinjaman mobil, menandatangani dokumen terkait pekerjaan, dan menyetujui syarat dan ketentuan saat membeli produk dan layanan atau menggunakan perangkat lunak komputer. 

Masalah hukum yang melibatkan kontrak paling sering muncul ketika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajiban hukum yang telah disepakati. Jika salah satu pihak melanggar kontrak karena gagal melaksanakannya, pihak lain tersebut sering kali dapat menuntut ganti rugi uang, atau, dalam beberapa kasus terbatas, dapat meminta pengadilan untuk memaksa pihak lain melakukan sesuai yang dijanjikan.

Kontrak juga dapat menjadi sumber sengketa hukum jika tidak ditulis dengan jelas. Para pihak yang salah memahami ketentuan kesepakatan mereka dapat saling menuntut dan meminta pengadilan untuk menyelesaikan argumen tersebut. Selain itu, jika perusahaan menandatangani kontrak dan kemudian bangkrut atau tidak dapat memenuhi janjinya, pihak lain mungkin harus menempuh tindakan hukum di pengadilan perdata atau kepailitan untuk mendapatkan keringanan.

Syarat Sah Perjanjian

Untuk membuat kontrak yang sah, terdapat empat elemen diperlukan berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Elemen (syarat sah perjanjian) tersebut yakni kesepakatan bersama dari para pihak; kecakapan hukum untuk membuat kontrak; subjek dan tujuan hukum tertentu. Kesepakatan bersama dan kecapakan hukum disebut persyaratan subyektif yang terkait dengan pihak-pihak yang mengadakan kontrak, sedangkan subjek kontrak dan tujuan tertentu diklasifikasikan sebagai persyaratan obyektif yang terkait dengan isi kontrak. 

Ketika persyaratan subjektif tidak terpenuhi, hal itu menyebabkan kontrak menjadi tidak berlaku. Sedangkan ketika syarat sah perjanjian objektif tidak terpenuhi menjadikan kontrak dapat dibatalkan. 

Dapat dibatalkan artinya kontrak masih berlaku sebelum hakim melakukan pembatalan dan selama dasar pembatalan tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang mengadakan kontrak, maka kontrak tersebut masih berlaku. 

Selanjutnya, batal demi hukum berarti kesepakatan antar pihak tidak menimbulkan hubungan hukum di antara mereka. Tidak ada kewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dan tidak ada alasan hukum untuk menuntut hak apapun di depan pengadilan. Hakim, ex officio akan menyatakan kontrak batal, meskipun pihak kontraktor tidak meminta dasar untuk batal.

Syarat Sah Perjanjian_Konsensus

Syarat sah perjanjian yang pertama adalah kesepakatan para pihak (konsensu). Konsensus merupakan kesepakatan bersama antara para pihak dan kesepakatan bersama tersebut harus dinyatakan dalam dokumen tertulis atau lisan. Persetujuan harus diberikan berdasarkan keinginan bebas tanpa kesalahan, paksaan atau penipuan. Kesalahan harus berkaitan dengan substansi kualitas atau pokok bahasan kontrak. Misalnya seseorang ingin membeli cincin dari emas tetapi ternyata ia telah membeli cincin dari tembaga. Pihak lain harus mengetahui bahwa mitranya salah dan bagaimanapun tidak memperingatkannya. Secara lebih detail berikut adalah penjelasan mengenai hal yang syarat sah perjanjian konsensus ini menjadi cacat.

1. Paksaan Dalam Perjanjian

Adanya paksaaan menjadi syarat sah perjanjian ini tidak terpenuhi. Paksaan berarti adanya tekanan psikologis atau intimidasi dari salah satu pihak. Orang yang diintimidasi harus takut bahwa sesuatu akan merugikan dirinya sendiri atau keluarganya atau hartanya dan karena itu dia memberikan persetujuannya. 

Misalnya, ancaman bahwa jika dia tidak menandatangani kontrak, rahasia pribadinya akan diungkapkan kepada publik. Ancaman pasti tindakan yang salah. Jika tindakan itu sah maka intimidasi tidak dapat dikualifikasikan sebagai paksaan. Misalnya, ancaman bahwa jika dia tidak menandatangani kontrak, dia akan digugat di pengadilan untuk membayar hutangnya. Mengenai pembayaran hutang, undang-undang tahun 1938 harus disebutkan. Hal ini memungkinkan salah satu pihak untuk menuntut pembatalan kontrak, jika terdapat perbedaan yang mencolok antara kewajiban bersama dari pihak yang mengadakan kontrak dan pihak yang dirugikan telah tanpa berpikir atau dalam keadaan darurat menyetujui kontrak.

2. Penipuan Dalam Perjanjian

Demikian hanya, penipuan juga menyebabkan syarat sah perjanjian ini menjadi cacat. Penipuan adalah tindakan terang-terangan yang dilakukan oleh salah satu pihak sebelum tercapainya kesepakatan dengan tujuan untuk menipu pihak lain dan membujuknya untuk membuat kontrak yang sebelumnya tidak akan diselesaikannya. Pernyataan palsu dengan sendirinya bukanlah penipuan, itu harus disertai dengan tindakan penipuan. Misalnya, kelalaian belaka seperti kegagalan memberi tahu calon pembeli tentang cacat tersembunyi bukanlah tindakan penipuan karena tidak terbuka, dan tindakan tersebut harus bersifat sedemikian rupa sehingga pihak yang tertipu tidak akan memasuki kontrak tetapi untuk penipuan.

Gugatan untuk menghindari kontrak atas dasar kesalahan, paksaan atau kesalahan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan, dan harus diajukan dalam waktu lima tahun sejak kasasi dari paksaan atau dalam waktu lima tahun sejak ditemukannya kesalahan atau penipuan. Korban dapat menyatakan bahwa cacat konsensual untuk pembelaan atas klaim pelanggaran kontrak yang diajukan terhadap korban.

3. Doktrin Undue Influence

Selain paksaan dan penipuan, terdapat satu sebab lagi yang menjadikan syarat sah perjanjian ini menjadi batal. Yakni berkaitan dengan doktrin undue influence. 

Secara praktis, pengadilan Indonesia juga menerapkan doktrin pengaruh yang tidak semestinya (undue influence). Pengaruh yang tidak semestinya  (undue influence) adalah doktrin hukum yang mengatakan bahwa ketika salah satu pihak memiliki posisi dominan terhadap pihak lain ia dapat menyalahgunakan posisi dominannya dan membujuk pihak lain untuk memasuki kontrak. 

Jenis posisi dominan bisa secara ekonomi atau psikologis. Misalnya dalam kasus NY Boesono si debitur adalah pensiunan yang sangat membutuhkan uang. Debitur menandatangani perjanjian pinjaman lisan dengan bunga 10% setiap bulan dan meletakkan buku pensiun untuk menjamin pembayaran hutang karena secara ekonomis kreditur memiliki kekuatan ekonomi.

Lain halnya dengan Made Oka Masagung v. PT Bank Artha Graha, Notaris Koesbiono Sarmanhadi SH, Sugianto Kusuma dan PT Binajaya Padukreasi, perkara No. 3641 K / PDT / 2001, Mahkamah Agung menyatakan bahwa salah satu syarat kontrak yang sah adalah persetujuan tersebut. harus diberikan dengan kemauan bebas. Made Oka Mas Agung menandatangani perjanjian dan Akta Jual Beli, memindahkan harta aslinya saat di penjara. Berdasarkan janji Bank Artha Graha untuk membebaskannya untuk ditahan polisi, dia dibujuk untuk mentransfer properti aslinya. Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan Bank Artha Graha merupakan pengaruh yang tidak semestinya / misbruik van de omstandigheden sehingga perjanjian jual beli dan Akta Jual Beli tersebut tidak sah dan dibatalkan.

Kecakapan Hukum Para Pihak

Syarat sah perjanjian yang kedua adalah kecakapan para pihak. Pada dasarnya, semua orang secara hukum dapat membuat kontrak, kecuali di bawah umur dan orang yang ditempatkan di bawah perwalian. Kontrak yang dibuat oleh anak di bawah umur atau orang yang ditempatkan di bawah perwalian dapat dibatalkan oleh pengadilan, atas tuntutan pihak yang tidak mampu atau perwakilannya yang sah, asalkan tindakan tersebut dilakukan dalam waktu lima tahun (tidak melebihi waktu lima tahun). Kewajiban pihak lain untuk perjanjian tidak terpengaruh oleh ketidakmampuan kecuali dan sampai kontrak dibatalkan. Permasalahan lain terkait hal ini adalah jika anak di bawah umur salah menggambarkan usianya, apakah dia akan terikat pada perjanjian karena kesalahan penafsirannya atau tidak?

Menurut pasal 108 KUH Perdata seorang wanita yang sudah menikah tidak memiliki kapasitas untuk membuat kontrak, kecuali jika dia dibantu oleh suaminya. Namun sebagai materinya, notaris di Indonesia sedang membuat kontrak atas nama perempuan yang sudah menikah tanpa memperhatikan pasal 108 KUH Perdata. Asumsinya adalah bahwa pengadilan tidak akan menegakkan pasal 108 KUH Perdata karena pasal tersebut jelas tidak adil dan mitranya di Belanda telah dicabut. Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 seorang wanita yang sudah menikah dapat melakukan akad tanpa dibantu oleh suaminya.

Korporasi dan asosiasi yang memenuhi syarat sebagai badan hukum atau badan hukum memiliki kapasitas yang sama untuk mengadakan kontrak sebagai orang perseorangan atau perseorangan. Karena korporasi adalah recht person, korporasi diwakili oleh dewan manajemen dalam membuat kontrak. Kapasitas badan hukum terkait dengan anggaran dasarnya yang menyebutkan maksud dan tujuan didirikannya. Korporasi memiliki kapasitas hukum untuk membuat kontrak selama kontrak tersebut dibuat dalam ruang lingkup anggaran dasar. Sebaliknya, jika suatu perusahaan melaksanakan kontrak di luar anggaran dasarnya, itu dianggap ultra vires.

Syarat Sah Perjanjian_Objek Perjanjian

Syarat sah perjanjian yang ketiga untuk kontrak yang sah adalah objek perjanjian. Yang dimaksud dengan objek ini adalah isi kontrak, misalnya untuk dikirimkan, jenis barang harus ditentukan (misalnya kapas) dalam kontrak, tidak perlu bagi pihak yang mengadakan kontrak untuk menentukan jumlah barang yang tepat ketika kontrak dibuat asalkan ada dasar diberikan untuk menentukan kuantitas di masa depan. Secara umum objek kontrak dapat berupa hak, kewajiban, barang jasa atau benda, baik ada maupun sudah ada sepanjang dapat ditentukan. 

Misalnya, di Indonesia pembeli mobil biasanya memasukkan mobil ke dealer mobil. Kontrak jual beli mobil yang tadinya bukan milik diler mobil tetapi sudah sah secara hukum dan oleh karena itu berwenang menyerahkan mobil tersebut kepada pembelinya. Tidak ada persyaratan timbal balik, KUH Perdata secara khusus menyebutkan bahwa seseorang dapat mewajibkan dirinya kepada orang lain tanpa imbalan apa pun. Berbeda dengan doktrin pertimbangan dalam hukum umum, kontrak tanpa pertimbangan tidak mengikat secara hukum.

Syarat Sah Perjanjian_Tujuan Tertentu

Syarat sah perjanjian yang keempat untuk kontrak yang sah adalah harus memiliki tujuan yang sah. Jika isi kontrak melanggar hukum atau bertentangan dengan moral yang baik atau kebijakan publik, maka kontrak tersebut batal. Misalnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diselenggarakan pada kasus Perusahaan Listrik Negara v. Payton Energy No.517 / PDT. G / 1999, bahwa Perjanjian Jual Beli Listrik batal karena melanggar pasal 33 UUD 1945. PLN membeli listrik dari Payton dalam Dolar AS dan menjualnya kepada masyarakat Indonesia dalam rupiah.

Undang-Undang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa pihak swasta boleh ikut serta dalam pengadaan tenaga listrik. Namun dalam Peraturan Presiden Nomor 37 tahun 1972 disebutkan bahwa harga harus dalam rupiah. Dalam hal ini PLN membeli listrik dari Payton dengan harga USD 8,56 sen / kwh sedangkan PLN menjual ke konsumennya seharga Rp 297 atau USD 2,79 cen / kwh. Bahkan kontrak penjualan memberikan bahwa para pihak memilih arbitrase untuk penyelesaian sengketa. Akan tetapi PLN mengajukan kasus tersebut berdasarkan undang-undang ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Pasal 10 huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase menerapkan asas severability. 

Asas Severability artinya walaupun dipikir karena suatu alasan kontrak utama batal namun klausul arbitrase tetap berlaku. 

Demikianlah sedikit ulasan mengenai syarat sah perjanjian untuk Anda. Intinya syarat sah perjanjian terbagi atas dua jenis yakni syarat subyektif dan syarat objektif.