Arsip Kategori: Hukum Perusahaan

Pengetahuan yang informatif berkaitan dengan aspek hukum perusahaan serta persoalan-persoalan terkini yang relevan dengan bisnis Anda.

7 Contoh Profil Perusahaan Kreatif dan Menjual

Dengan contoh profil perusahaan ini, Anda dengan mudah membuat company profil di situs web, di brosur atau di banner-banner iklan.

Setiap orang wajib punya profil hari ini.

Di Facebook, LinkedIn, Instagram …semua saling berlomba membuat profil yang menarik.

Kesalahan Dalam Membuat Profil Perusahaan

Membuat company profile dengan lebih menonjolkan pada profesionalisme kini dianggap tidak efektif lagi. Pasalnya, dokumen yang dibuat menjadi terlalu panjang lantaran di isi setiap detail dari perusahaan. Alhasil, dokumen yang dibuat dengan susah payah tidak dibaca oleh siapa pun, sebab memusingkan dan tidak informatif.

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang profile perusahaan yang baik, mari kita lihat contoh profile dari dua perusahaan ternama ini.

Dari paragraf pembuka saja, saya berani bertaruh Anda dibujuk untuk memeriksa satu merek secara lebih rinci. Bukan hanya bahasa itu sendiri yang memberi Anda gambaran tentang bisnis mereka – tetapi juga berkaitan dengan desain, font, dan warnanya.

Pada akhirnya, profil perusahaan yang baik ia haruslah dapat memancing pengunjung baru untuk memeriksa produk atau layanan Anda secara lebih detail dan mendorong calon pelanggan untuk memilih bisnis Anda.

Apa Itu Profile Perusahaan

Profil perusahaan adalah alat untuk mengenalkan bisnis Anda dan bertujuan untuk memberi tahu siapapun tentang produk atau layanan Anda. Namun, profil perusahaan seharusnya tidak hanya memberi tahu audiens apa yang Anda jual – tetapi juga harus memberi tahu mengapa Anda menjualnya. Profil perusahaan sering kali menyertakan cerita menarik tentang bagaimana perusahaan dimulai dan visi serta nilai-nilai perusahaan.

Di sini, kita akan menjelajahi tujuh contoh profil perusahaan paling kreatif untuk memastikan Anda dapat membuat profil perusahaan yang akan menarik dan melibatkan audiens yang tepat. Setelah Anda selesai membaca contoh yang mengesankan ini, lihat dan download contoh profile perusahaan untuk mulai mendesain milik Anda.

Contoh Profile Perusahaan

1. Profil Perusahaan Starbucks

Contoh profil perusahaan makanan Starbucks menggambarkan segalanya mulai dari pernyataan misi hingga cerita latar belakang produk mereka, suasana toko, dan cerita rakyat terkenal tentang nama tersebut. Rokok elektrik sering kali terdengar seperti berasal dari perusahaan yang benar-benar bagus dan terdengar megah pada saat yang bersamaan. Starbucks mengatakan, “our mission: to inspire and nurture the human spirit.” Profil perusahaan Starbucks adalah contoh luar biasa dari sebuah kedai kopi dengan produk ritel – kopi – yang berhasil menonjol di bidangnya dengan memiliki misi dan nilai.

2. Profil Perusahaan Nordstrom

Jika perusahaan Anda memiliki sejarah yang menarik dan panjang, Anda dapat mempertimbangkan untuk membuat visual time line, seperti yang dilakukan Nordstrom pada profil perusahaan mereka. Profil itu terbaca seperti kisah kreatif dari baris pertama – “Pada tahun 1887, John W. Nordstrom, pada usia 16 tahun, meninggalkan Swedia menuju Amerika Serikat. Ia tiba di New York dengan $ 5 di sakunya, tidak dapat berbicara sepatah kata pun dari bahasa Inggris. ” Dengan keseimbangan gambar dan teks yang baik, garis waktu berfungsi sebagai pengingat stabilitas dan pertumbuhan Nordstrom.

3. Profil Perusahaan Diehl Group Architects

Dari segi tampilan dan kemudahan penggunaan, lihat profil perusahaan PT Arsitek Diehl Group. Halaman web menggunakan kotak yang dapat diklik untuk memisahkan topik, memungkinkan pengguna untuk memilih subjek mana yang ingin mereka pelajari lebih lanjut. Selain itu, seluruh desain – termasuk latar belakang halaman, yang menampilkan denah lantai – mencerminkan tujuan perusahaan.

4. Company Profile Bloomberg

Jika video dan teks tersedia di page yang sama, 72% orang lebih suka menggunakan video untuk mempelajari tentang suatu produk atau layanan. Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan video yang menarik untuk menyampaikan kisah perusahaan Anda seperti yang dilakukan Bloomberg di profil perusahaan mereka.

Selain itu, profil Bloomberg membuktikan bahwa perusahaan benar-benar mengenal audiensnya – mereka menawarkan beberapa statistik cepat dan kemudian menautkan ke area situs lain, seperti Karir dan Teknologi. Unsur khas Bloomberg adalah tampilannya yang cenderung lebih analitis.

5. Profil Perusahaan Nike

Anda bisa memahami dua tujuan utama Nike secara instan yaitu kebugaran, dan orang. Saat pertama kali membuka profil perusahaannya, Anda akan disambut dengan video orang dari berbagai usia, jenis kelamin, dan kebangsaan yang sedang berolahraga.

Selain itu, perkenalan awal mereka adalah: “Bring inspiration and innovation to every athlete* in the world”. Di bawah, di samping asterik, tertulis, “If you have a body, you are an athlete”. Saat Anda menggulir, Anda akan melihat informasi tentang keragaman internal dan inisiatif inklusi, dampak komunitas global mereka, dan program bisnis berkelanjutan mereka, dengan sedikit penyebutan produk mereka.

6. Seattle Cider Company

Profil Seattle Cider Company menyenangkan dan melibatkan pengguna melalui grafik menarik yang mendemonstrasikan proses pembuatan sari. Halaman mengalir dengan mulus dan memberikan informasi penting mengenai produk sebelum menampilkan misi dan nilainya. Profil ini adalah contoh yang baik dari perusahaan yang memahami kekhawatiran penggunanya (dalam hal ini, bahan berkualitas), dan mengatasi masalah tersebut sambil tetap menampilkan kepribadian dan bakat.

7. Company Profil Delta

Halaman Delta diatur dengan baik berdasarkan topik dan menampilkan nilai-nilainya, termasuk upaya untuk terlibat dengan komunitas dan mempromosikan keberlanjutan. Mereka telah memasukkan deskripsi meta singkat di bawah setiap kategori. Desainnya memungkinkan pengguna untuk mengklik jika mereka ingin mempelajari lebih lanjut. Secara keseluruhan, profil perusahaan Delta sederhana dan tidak berantakan tetapi mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menunjukkan mengapa Delta unik.

Meskipun profil perusahaan menyoroti berbagai aspek bisnis Anda, deskripsi adalah bagian dari profil yang dengan harus disajikan secara padat dan ringkas menjelaskan tentang bisnis Anda atau apa yang dilakukan. Sebagai pengganti deskripsi perusahaan, bisnis mungkin juga menyertakan pernyataan misi atau ringkasan tentang apa yang dilakukan perusahaan dan apa yang memotivasinya.

Bagaimana Menulis Profil Perusahaan Kecil

  • Fokus pada tinjauan tingkat tinggi perusahaan Anda.
  • Di awal profil perusahaan Anda, sertakan informasi penting seperti nama perusahaan Anda, lokasi fisik bisnis Anda, URL situs web, informasi kontak, dan tanggal didirikan.
  • Pertimbangkan untuk menambahkan timeline atau sinopsis sejarah perusahaan Anda, termasuk informasi mengenai ekspansi atau pertumbuhan.
  • Bertujuan untuk mengekspresikan nilai atau misi perusahaan Anda di profil perusahaan Anda, bukan hanya produk atau layanan Anda. Seorang pengguna tidak akan peduli dengan apa yang Anda jual sampai mereka percaya pada merek Anda.
  • Sertakan penghargaan atau pengakuan yang Anda terima, dan soroti apa yang membuat perusahaan Anda berbeda dari pesaing Anda.
  • Bergantung pada audiens Anda, Anda mungkin memilih untuk memasukkan grafik, visual, atau video.
  • Tambahkan statistik untuk mendukung klaim Anda.

Contoh Template Profil Perusahaan

Siapkah Anda untuk membuat profil perusahaan, atau masih membutuhkan beberapa panduan tambahan? Lihat koleksi template contoh profil perusahaan doc yang gratis dan dapat diunduh ini.

Contoh Kode Etik Perusahaan Berbagai Bahasa Versi Doc

Di zaman ini, perusahaan sedang mengalami fluktuasi opini. Hoax, isu kontroversial dan sejenisnya sering menggiring opini negatif netizen. Untuk mencounternya, satu-satunya solusi adalah dengan meminimalisir kesalahan sekecil mungkin.

Salah satu cara yang dapat diterapkan perusahaan adalah dengan memperkuat nilai dan budaya organisasi dan alatnya adalah dengan membuat kode etik perusahaan. Kode etik akan memberi karyawan panduan tentang bagaimana mereka harus berperilaku dan mewakili organisasi.

Menurut sebuah studi oleh Ethics Resource Center, organisasi dengan kode di tempat mengalami lebih sedikit kesalahan karyawan. Dengan minimnya kesalahan karyawan tentu serangan netizen sebagaimana ditakutkan di atas tidak akan terjadi. Untuk memandu Anda membuatnya, berikut adalah contoh kode etik perusahaan dan cara menyusun kode etik yang baik.

Menyusun Kode Etik Perusahan yang Baik

Sebagai standar perilaku, tentu kode etik perusahaan haruslah baik. Ada banyak macam-macam kode etik perusahaan, kode etik yang baik setidaknya ia harus disusun dengan kriteria berikut:

1. Tentukan Nilai-Nilai Perusahaan Terlebih Dahulu

Nilai-nilai perusahaan yang ada dalam kode etik akan menjadi dasar bagi karyawan Anda tentang bagaimana mendapatkan dan mempertahankan klien.

Nilai perusahaan juga dapat menjadi standar internal tentang bagaimana seorang karyawan harus berperilaku, baik terhadap rekan kerja maupun terhadap atasannya.

2. Dapatkan Masukan dan Feedback Dari Karyawan Anda

Karyawan harus menjadi bagian integral dalam proses penyusunan kode etik. Sayangnya, di banyak organisasi, kode etik ditulis hanya dari perspektif manajemen.

Mengesampingkan opini atau umpan balik dari karyawan dapat menimbulkan kesulitan bagi karyawan menerima isi dari kode etik yang disusun. Semakin banyak umpan balik yang dapat diberikan karyawan, maka mereka akan merasa menjadi bagian dari organisasi.

3. Pertahankan keseimbangan.

Kode etik harus membahas perilaku dan nilai yang dapat dan telah diterima, tetapi tidak terlalu spesifik sehingga menimbulkan kebencian. Ini harus mengatasi masalah sensitif yang secara umum dilarang, seperti hubungan antar kantor atau pelecehan terhadap karyawan lain.

4. Sosialisasikan dengan Cara yang Baik

Setelah kode ini dikembangkan, kode itu harus diperkenalkan kepada karyawan dengan cara yang positif dan tidak menghakimi. Ini harus menjadi waktu yang optimis, menekankan bagaimana perusahaan bergerak maju dalam mengembangkan praktik bisnis yang baik untuk organisasi.

Kode etik perusahaan sebaiknya mencerminkan nilai dan budaya organisasi yang telah berkembang dan hidup sebelumnya. Dengan begitu, kode etik akan mudah diterima karyawan. Lebih detail simak cara menyusun kode etik perusahaan.

Contoh Kode Etik Perusahaan Bahasa Arab Pdf

Ada beberapa contoh kode etik perusahaan yang dapat Anda jadikan rujukan, berikut ini adalah contoh-contoh kode etik perusahaan tingkat global yang dapat Anda jadikan pedoman dalam menyusun kode etik Anda sendiri.

Peraturan Etik Telecom

Kode Etik cisco

Kode Etik BAE SYSTEMS

Contoh kode etik berbahasa arab di atas adalah kode etik berstandar internasional, dengan tampilan desain yang elegan dan mencerminkan nilai dan budaya perusahaan.

Contoh Kode Etik Perusahaan Bahasa Inggris Pdf

Kode etik di bawah ini adalah kode etik berstandar internasional milik perusahaan terkemuka. Dokumen kode etik disusun dengan rapi dan mencerminkan karakter dari perusahaan. Berikut adalah link downloadnya:

Contoh Kode Etik Perusahaan Jasa Telekom AG

Kode Etik Governance Bahasa Inggris Doc

Contoh Kode Etik Perusahaan Bahasa Indonesia Doc

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pengertian kode etik perusahaan merupakan standar perilaku bagi karyawan dalam hubungannya dengan pihak internal maupun eksternal. Untuk membantu Anda berikut ini adalah contoh kode etik perusahaan versi doc.

Kode etik perusahaan Governance Bahasa Indonesia Doc

Masing-masing perusahaan memiliki kode etik yang berbeda, mengapa? Sebab kode etik digali dari nilai, karakter dan budaya perusahaan. Oleh karena itu, dalam menyusun kode etik sebaiknya Anda terlebih dahulu mengkomparasikan kode etik dari berbagai perusahaan dan kemudian menyusun ulang berdasarkan hasil kajian Anda.

Cara Menyusun dan Contoh Kode Etik Perusahaan yang Baik dan Benar

Dalam bisnis kode etik perusahaan bukan hanya masalah perilaku individu, melainkan juga masalah organisasi secara keseluruhan.

Dalam perusahaan, tindakan karyawan tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai pribadi saja: Tindakan tersebut dipengaruhi oleh anggota lain dalam organisasi, dari manajer puncak dan supervisor hingga rekan kerja dan bawahan.

Ini menunjukkan bahwa tingkat kepentingan yang diatur dalam kode etik perusahaan lebih kompleks. Semakin besar lingkup organisasi yang dicangkup, semakin kompleks pula pengaturannya.

Apa Itu Kode Etik Perusahaan?

Pengertian kode etik perusahaan merupakan dokumen yang menjelaskan prinsip dan pedoman yang harus diikuti semua karyawan dalam menjalankan semua aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan.

Biasanya tersedia di web perusahaan dan dalam bentuk cetak. Fungsinya untuk memastikan semua orang memahaminya, perusahaan menawarkan program pelatihan.

Praktik Terbaik untuk Menyusun Kode Etik Perusahaan

Cara terbaik untuk menyusun macam-macam kode etik  perusahaan berdasarkan perbandingan beberapa praktik yang telah dilakukan perusahaan, adalah sebagai berikut:

  • Dapatkan dukungan di seluruh organisasi dengan masukan dari tim multidisiplin
  • Sertakan misi, visi, dan nilai organisasi yang mencerminkan komitmennya terhadap etika, integritas, dan kualitas
  • Memperjelas bahwa organisasi mengharapkan individu untuk bertindak dengan kejujuran dan integritas selain kepatuhan terhadap persyaratan hukum
  • Jelaskan perilaku yang diharapkan daripada menyatakan larangan
  • Menanggung risiko yang relevan, praktik ketenagakerjaan, melindungi aset perusahaan, dan mengelola hubungan pihak ketiga
  • Buat agar mudah digunakan dan berlaku untuk semua individu yang dicakup oleh kode
  • Gunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan mudah dipahami (dan berikan versi terjemahan sesuai kebutuhan)
  • Jelaskan prosedur penegakan dan disiplin
  • Kumpulkan umpan balik tentang kode etik yang Anda susun dari semua tingkat organisasi
  • Perbarui untuk meningkatkan konten dan mengatasi masalah baru atau area risiko

Perlu Anda pahami bahwa kode etik perusahaan bukan hanya apa yang ada dalam dokumen semata. Ia harus ditaati dan dibiasakan dalam perilaku organisasi, untuk itu perlu bagi pemimpin perusahaan memastikan agar kode etik dapat diterapkan.

Hal ini senada dengan pernyataan Samuel P. Ginder bahwa:

Jika perilaku moral dapat dengan mudah diwujudkan melalui aturan, kita dapat memprogram komputer untuk menjadi bermoral.

Cara Terbaik Mengimplementasikan Kode Etik Perusahaan

Pertanyaan yang harus dijawab sehubungan dengan ini adalah bagaimana perilaku etis benar-benar bisa dibuat dan dipertahankan dalam perusahaan? Bagaimana kode etik bisa menjembatani semua kepentingan pihak-pihak yang terlibat? Artikel ini akan mengulas beberapa teknik yang dapat Anda diterapkan di perusahaan Anda.

1. Budaya Organisasi

Organisasi memiliki budaya yang unik. Cara melakukan sesuatu yang berkembang melalui nilai dan kepercayaan bersama. Ini biasa disebut dengan budaya organisasi. Agar hal itu tercipta pemimpin harus dapat menjadi contoh bagi karyawannya.

Budaya organisasi sangat dipengaruhi oleh eksekutif senior, yang memberi tahu anggota organisasi tentang perilaku yang dapat diterima dan apa yang terjadi jika itu dilanggar. Secara teori, nada yang ditetapkan di bagian atas organisasi mendorong perilaku etis, tetapi terkadang tidak.

2. Jadilah Pemimpin yang Etis dan Patut Dicontoh

Para pemimpin harus terus berhubungan dengan bawahan dan menginformasikan mengenai kebijakan dan harapan etis. Mereka harus tersedia untuk membantu karyawan mengidentifikasi dan memecahkan masalah etika, dan harus mendorong mereka untuk menyampaikan keluhan.

Pemimpin bertanggung jawab untuk meminimalkan peluang terjadinya kesalahan dan untuk menggunakan kontrol yang diperlukan untuk menegakkan kebijakan perusahaan. Mereka juga harus menganggap diri mereka sebagai panutan.

Bawahan juga harus berani meminta atasan mereka untuk mengkomunikasikan kebijakan dan praktik terkait perilaku etis, dan sebagai aturan, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata: Jika manajer berperilaku etis, bawahan mungkin akan melakukan hal yang sama.

Contoh Kode Etik Perusahaan

Setiap perusahaan memiliki code of conduct yang berbeda-beda, sesuai dengan ciri khas dan bentuk organisasinya. Tentu kode etik perusahaan jasa akan berbeda dengan perusahaan barang. Sebagai gambaran setidaknya kode etik perusahaan memuat beberapa pokok pengaturan sebagai berikut:

Setelah pernyataan misi dan penjelasan tujuan dari kode etik, hal-hal yang perlu dimuat antara lain adalah:

  • Konflik kepentingan
  • Perlindungan aset
  • Kebijakan perusahaan
  • Budaya perusahaan
  • Harapan kehadiran
  • Pelecehan dan diskriminasi seksual dan umum
  • Ponsel dan teknologi digunakan saat berada di kantor
  • Penggunaan zat
  • Aturan berbusana
  • Tindakan disipliner yang mungkin diambil
  • Kebijakan pribadi
  • Kesempatan yang sama

Tentu secara umum masih banyak hal yang harus secara lebih spesifik dalam kode etik. Gambaran ini setidaknya, memberikan pemahaman tentang bagaimana seharusnya Anda menyusun kode etik untuk bisnis Anda. Untuk lebih jelasnya Anda bisa mengunduh contoh kode etik dari Google dan kode etik perusahaan Indofood.

Cara Menyusun Kode Etik Perusahaan Agar Efektif

Agar proses penyusunan atau revisi atas kode etik perusahaan Anda dapat berlaku secara efektif. Kode yang Anda susun setidaknya harus memuat  komponen berikut ini:

1. Adanya Pernyataan Komitmen dari Pimpinan

Dalam kode etik harus memuat adanya pernyataan pimpinan “kata pengantar” yang menjelaskan secara keseluruhan tujuan dan isi dari kode etik. Susunan kalimat pernyataan komitmen ini harus arus jelas, sederhana, menarik, dan mencerminkan gaya dan perspektif eksekutif.

2. Format yang Sesuai dengan Karakter dan Kebutuhan Tenaga Kerja

Sebagian besar perusahaan, setelah menyusun kode etik dalam satu jilid dokumen. Mereka, akan mendistribusikannya kepada karyawan dalam bentuk dan format yang sama. Sayangnya, oleh beberapa pengamat cara ini dirasa tidak efektif.

Ada dua penyebabnya, pertama satu kode etik untuk semua lini dirasa tidak sesuai dengan karakter dan kebutuhan tenaga kerja. Kedua, cara penyampaian yang terlalu formal, sulit dicerna dalam perilaku  karyawan di tingkat bawah.

Untuk mengatasi masalah pertama, beberapa perusahaan mengembangkan versi yang sedikit berbeda dari kode umum. Perusahaan dapat mengembangkan kode khusus seperti kode untuk kontraktor, agen, pemasok dll.

Untuk mengatasi masalah kedua, beberapa perusahaan menerapkan cara unik untuk menyampaikan kode etik perusahaan. Misalnya, dalam bentuk banner, video, dan media interaktif lainnya.

3. Kode Etik Harus Mencerminkan dan Memperkuat Budaya Organisasi

Kode yang baik akan selalu mencerminkan budaya organisasi – setidaknya kualitas positif dan aspirasinya. Aturan semacam ini seharusnya dapat memperkuat elemen budaya positif bagi organisasi.

Selain itu, karena kode etik disusun secara responsif, karyawan dapat mengidentifikasi kode etik dengan mudah sebab memang berasal dari budaya organisasi yang telah diterapkan sebelumnya. Elemen kunci dari budaya organisasi yang harus dimuat antara lain:

  • Misi dan visi – Tujuan organisasi
  • Nilai – Keyakinan kolektif organisasi
  • Warisan – Dari mana organisasi berasal
  • Gaya – Cara melakukan sesuatu
  • Prioritas – Apa yang penting bagi kepemimpinan dan seluruh organisasi.
  • Ritual – Aktivitas yang dilakukan karyawan yang mencerminkan keunikan bisnis.
  • Pahlawan – Individu dan prestasi mereka yang dijunjung tinggi oleh orang lain.
  • Branding – Bagaimana perusahaan menampilkan dirinya
  • Perspektif – Sudut pandang perusahaan

Budaya perusahaan dapat diidentifikasi melalui komunikasi, cerita, perspektif, dan cara stafnya bertindak dan menanggapi situasi.

4. Mencerminkan Operasi Perusahaan

Semakin suatu kode mencerminkan operasi perusahaan, semakin baik karyawan akan memahami relevansi standarnya dengan pekerjaan sehari-hari dan cara menerapkan standar.

Aspek operasi ini mengacu pada “apa yang kami lakukan, di mana kami melakukannya, dan bagaimana kami melakukannya”.

Merefleksikan operasi perusahaan ke dalam kode juga membantu untuk mengatasi realitas bisnis sehari-hari dan di mana karyawan perlu sangat waspada terhadap risiko. Petunjuk untuk hal ini mungkin berasal dari masalah industri atau masalah masa lalu perusahaan.

5. Unifikasi

Kode etik yang baik harus dapat menggabungkan konsep multisegi dalam satu dokumen peraturan. Konsep ini membantu menyatukan topik kode yang berbeda.

Selain itu kode etik juga harus selaras dengan tujuan dengan budaya perusahaan. Kode tersebut bahkan mungkin mencerminkan merek atau identitas program etika dan kepatuhan.

Konsep ini memperkuat kualitas aspirasional kode dan membantu karyawan menghargai kode pada tingkat yang lebih tinggi. Unifikasi dapat diimplementasi mulai dari struktur kode, judul bagian dan topik, dasar untuk kode dan topik serta desain visualnya.

6. Gunakan Kalimat yang Inspiratif

Kebanyakan orang tidak menanggapi dengan baik jika suatu kalimat disusun dalam bentuk larangan atau perintah. Begitu pula dengan kode etik. Kode yang lebih baik menetapkan nada aspiratif yang afirmatif dan inspiratif.

Nada ini menghubungkan perilaku yang bertanggung jawab dengan kesuksesan perusahaan dan karyawan. Nada seperti itu dapat menginspirasi karyawan untuk menghargai peran kode etik dalam kesuksesan perusahaan dan apa peran karyawan, dengan mengikutinya, dapat membantu membuat perbedaan besar.

7. Memberikan Efek Kepatuhan yang Jelas

Jangan lupa bahwa kode etik juga merupakan komunikasi penting terkait kepatuhan – dengan hukum, peraturan, kebijakan perusahaan, atau bahkan nilai. Isi kode etik perlu secara efektif menginformasikan karyawan tentang harapan mengenai perilaku mereka dan konsekuensi dari ketidakpatuhan.

Karyawan harus dapat mengukur dan berpedoman untuk dinilai berdasarkan kepatuhannya dan bahwa rekan mereka juga akan diperlakukan dengan standar yang sama. Kode seperti ini membantu menghilangkan ambiguitas dan ketidakkonsistenan mengenai perilaku bisnis dari pekerjaan sehari-hari.

Kode tersebut juga dapat menyatakan apa yang dapat diharapkan karyawan dari organisasi tentang bagaimana dia akan diperlakukan atau didukung, seperti dalam mencari panduan atau melaporkan masalah.

8. Berdasarkan Pada Prinsip Umum dan Prinsip Unik Perusahaan

Kode dan standarnya harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang mendasari perilaku yang baik, seperti integritas, keadilan, tanggung jawab dan nilai umum perusahaan. Dasar ini bisa digali dan dihubungkan dengan nilai-nilai unik perusahaan dan terkait dengan apa yang membentuk kesuksesan bisnis bagi perusahaan.

Dasar seperti itu membantu karyawan memahami kode dan standarnya serta menghargai tujuan mereka. Hal ini dapat meningkatkan standar dari hukum ke pertimbangan yang lebih tinggi. Dasar ini juga akan meningkatkan komitmen para pihak terhadap perusahaan , pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya.

Sebagian besar kode hanya menulis ulang standar hukum tertentu dan tidak menghubungkan prinsip yang mendasari hukum itu sendiri. Umumnya mereka hanya menerjemahkan aturan hukum agar secara aplikatif dapat diterapkan.

9. Mengatasi Risiko Organisasi Mengenai Perilaku Bisnis

Kode etik berfungsi sebagai alat utama untuk menangani risiko bisnis. Risiko dapat berupa segala sesuatu yang mengarah pada pelanggaran hukum atau menghalangi perusahaan menjalankan etika, seperti reputasi perusahaan sebagai pemberi kerja yang bertanggung jawab.

Dengan ratusan masalah yang mungkin termasuk dalam kode etik perusahaan, perusahaan harus mengidentifikasi dan memprioritaskan risiko yang akan dihadapi untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara topik dan tingkat konten yang sesuai di setiap topik.

10. Dapat Dijadikan Pedoman Menentukan Kebijakan Perusahaan

Isi kode etik perusahaan akan selalu berkaitan dengan kebijakan perusahaan. Jadi, kode etik harus disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Hal ini penting dilakukan, untuk memastikan bahwa karyawan menerima arahan yang konsisten.

Biasanya, standar kode etik secara hierarkis merupakan aturan yang lebih tinggi dibandingkan kebijakan perusahaan. Oleh karenanya, kode etik merupakan pedoman dalam membuat standar perusahaan.

11. Gaya Menulis yang Efektif

Seberapa baik kode ditulis sangat tergantung pada penerimaan dan pemahaman karyawan dan kegunaannya. Minimal, kode harus bebas dari kesalahan tanda baca dan tata bahasa. Secara tata bahasa, gaya penulisan harus konsisten, seperti sejalan dengan pedoman gaya perusahaan, jika ada.

Selain itu, kode harus mudah dibaca, dengan kalimat yang lebih pendek, kata, istilah, dan frasa yang mudah dipahami. Tingkat penulisan harus sesuai dengan tingkat membaca tenaga kerja. Kode tersebut juga harus menggunakan istilah yang umum digunakan di perusahaan dan industrinya.

Gaya penulisan juga harus sesuai dengan budaya dan gaya perusahaan; beberapa perusahaan menggunakan kata, frasa, atau istilah tertentu untuk menggambarkan aspek-aspek cara mereka berbisnis.

Terakhir, gaya penulisan harus sesuai dengan budaya masyarakat audiens yang lebih luas. Misalnya, kode untuk perusahaan global mungkin ditulis dalam bahasa Inggris Internasional, bukan gaya Inggris AS untuk kantor pusat.

12. Memanfaatkan Gaya Visual yang Menarik

Desain visual kode sangat penting – ini adalah fitur pertama dari kode yang dilihat karyawan dan karenanya menetapkan perspektif apa mereka akan melihat kode. Pertama, desain visual harus menarik, sehingga karyawan termotivasi untuk membukanya dan mencari tahu isinya.

Desain juga harus memudahkan navigasi dan pemahaman tentang konten kode. Kode yang dirancang dengan baik lebih mudah digunakan. Desain harus selaras dengan pedoman merek dan identitas perusahaan sehingga kode tersebut dipandang sebagai dokumen perusahaan, bukan dokumen umum yang dapat disesuaikan dengan perusahaan mana pun.

Selanjutnya, desain harus mencerminkan budaya perusahaan: langkah ini membantu memastikan bahwa karyawan akan siap mengidentifikasi dengan dokumen dan mengenali bahwa dokumen itu berasal dari perusahaan, bukan dipaksakan dari tempat lain.

Akhirnya, desain harus membangkitkan minat; itu harus menciptakan tampilan yang menarik yang mendorong karyawan untuk ingin melihat ke dalam dan ke seluruh kode karena itu menarik.

Agar kode etik perusahaan bukan hanya menjadi dokumen formal di mata karyawan. Cara penyusunannya pun tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Ia harus digali berdasarkan kultur perusahaan, harus juga disesuaikan dengan latar belakang organisasi dan karyawan perusahaan.

Makna Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah di Indonesia

Kepatuhan syariah atau shariah compliance merupakan istilah yang mulai dikenal sejalan dengan perkembangan konsep ekonomi Islam, khususnya dalam perbankan syariah. Kepatuhan syariah dimaksudkan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan untuk memenuhi prinsip syariah. Istilah tersebut muncul seiring dengan perkembangan hukum ekonomi Islam yang merupakan salah satu ilmu terapan di cabang hukum Islam.

Jika fenomena shariah compliance dikaitkan dengan kesadaran masyarakat Islam secara global, maka diperlukan pemahaman tentang hubungan antara konsep sharia compliance dengan hukum Islam. Dalam konteks ini, Islam dipandang sebagai pedoman yang tidak terpisahkan dalam segala aspek kehidupan manusia yang diistilahkan rahmatan lil ‘alamin. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan Islam rahmatan lil ‘alamin, konsep sharia compliance merupakan persyaratan yang harus diwujudkan bagi individu dan entitas yang menyatakan diri menganut agama Islam (Setyowati, 2017).

Urgensi Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah

Terkait isu kepercayaan publik, Derigs & Marzban (2009) telah memperkenalkan shariah compliance sebagai paradigma baru dalam optimalisasi portofolio. Hal tersebut memperkuat pandangan bahwa keberadaan dan konsep syariah compliance bagi industri perbankan merupakan kebutuhan masyarakat. 

Bagi industri perbankan syariah, kepatuhan syariah menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan kepercayaan akan besarnya pasar keuangan syariah di Indonesia (Setyowati, 2017). 

Ahmad Rofiq (2016) juga menjelaskan bahwa apabila tidak terdapat jaminan kepatuhan syariah atas operasional perbankan syariah dan industri jasa keuangan syariah non bank, maka terdapat implikasi yang memperkuat asumsi bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. 

Jika pandangan seperti itu lebih dominan di masyarakat, maka tujuan pengembangan industri perbankan syariah untuk menggali potensi ekonomi untuk kemakmuran masyarakat telah gagal. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan Agus (2016) menunjukkan bahwa komitmen penerapan kepatuhan bank syariah terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional belum dikelola secara efektif dan efisien.

Konsep Dasar Kepatuhan Syariah di Bank

Dari segi hukum, perbankan syariah merupakan suatu lembaga yang dipandang sebagai orang yang dalam ranah hukumnya seseorang dapat menjadi orang atau lembaga yang diterima secara hukum, atau disebut badan hukum. 

Oleh karena itu, setiap badan hukum sebagai pribadi memiliki hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bank syariah ditetapkan dalam angka 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah (Abdel, 2017). Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

Selanjutnya dalam butir 11 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan: “Asas Syariah adalah asas hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembentukan fatwa di bidang syariah “.

Perbankan Syariah dan Kepatuhan Syariah

Karena perbankan syariah telah mendeklarasikan dirinya sebagai lembaga Islam dalam sebuah dokumen hukum, maka wajib untuk mengamalkan prinsip-prinsip Islam menjadi inti operasionalnya. Pemahaman semacam itu memperkuat teori kepatuhan hukum sekaligus teori otoritas hukum Islam. 

Kedua teori tersebut membahas tentang pemberlakuan hukum Islam bagi umat Islam. Sebagai institusi muslim, bank syariah harus menunjukkan prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah tersebut dikenal dengan konsep kepatuhan syariah.

Lebih lanjut Luqman (Offering Islamic Financial Services, nd) menyatakan bahwa syariah kepatuhan merupakan hal yang otomatis bagi setiap industri keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, dengan kewajiban memiliki dewan pengawas syariah karena lembaga terikat oleh aturan syariah.

Konsep Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah pada dasarnya telah mengalami evolusi yang signifikan. Kepatuhan syariah pada awalnya merupakan konsep abstrak dari kepatuhan syariah untuk lembaga keuangan Islam. Kini Kepatuhan Syariah telah berkembang menjadi instrumen hukum untuk mengukur kualitas sebuah lembaga keuangan Islam. 

Dalam konteks ini, bank merupakan lembaga yang menjadi role model bagi lembaga keuangan syariah lainnya mengingat karakter perbankannya sebagai lembaga yang paling banyak diatur dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Konsep sharia compliance yang telah menjadi instrumen hukum mengindikasikan adanya strategi dan paradigma baru dalam mengukur kualitas suatu lembaga keuangan (Nurhisam, 2016).

Dasar Filosofis Kepatuhan Syariah

Secara filosofis, kepatuhan syariah tidak dapat dipisahkan dari bank syariah dan oleh karena itu pemahaman filosofis tersebut dapat diperluas kepada asal muasal semangat syariah. 

Pada dasarnya semangat kepatuhan syariah muncul dari filosofi penciptaan manusia dalam perspektif Islam yaitu manusia dilahirkan hanya untuk mengabdi atau beribadah. 

Arti beribadah dalam arti luas adalah ketaatan untuk melakukan kehendak, mengikuti fitrah, dan mewujudkan ketertiban, Tuhan Yang Maha Esa. Konsep ibadah (Setyowati, 2017) dengan demikian dilengkapi dengan konsep kaffaah (Al-Qur’an, Adz-Dzariyat) yang membawa pesan integralitas gaya hidup kepada umat Islam dan telah menginspirasi tumbuh kembang ekonomi Islam. 

Kedua konsep tersebut dilengkapi dengan falah (Al-Qur’an, Al-Baqarah) yang menegaskan orientasi hidup yang lurus, sesuai dengan tujuan penciptaan. Berdasarkan konsep teoritis tersebut maka tantangan utama dalam rangka penerapan syariah compliance pada perbankan syariah adalah bagaimana merumuskan norma dan nilai Islam dalam pedoman operasional perbankan syariah sehingga dapat dengan mudah diterapkan dalam kegiatan transaksi perbankan. 

Terkait dengan isu terakhir, kecerdasan manusia dalam inovasi dan modifikasi memperoleh legalitas atas penggunaan ar ra’yu dalam penggalian dan penemuan hukum melalui mekanisme ijtihad (Al-Qur’an, Al-Qashash). Di Indonesia, fungsi ini diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia, khususnya Dewan Syariah Nasional.

Sharia Compliance Sebagai Standar Bisnis Islami

Chapra (Yusoff, 2002) menyatakan bahwa ukuran kesuksesan bisnis dalam Islam tidak hanya dilihat dari segi materi, tetapi juga dinilai dari sejauh mana seseorang mampu mewujudkan maqashid al-syariah (Chapra, 1992 ). 

Pemahaman tersebut didukung oleh filosofi Islam yang meyakini bahwa segala sesuatu, baik alam semesta maupun manusia, telah ditiru oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap bentuk kegiatan, termasuk urusan bisnis, haruslah dalam rangka menjalankan kehendak, mengikuti kodrat, dan mewujudkan ketertiban-Nya. Pemahaman tentang konsep syariah compliance sangat penting bagi bank syariah. 

Perbankan Syariah merupakan lembaga yang memiliki kewajiban menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan shariah compliance. Sedangkan dari sudut pandang masyarakat, pelanggan berhak mendapatkan perlindungan dalam aspek spiritual. Hak-hak ini disebut sebagai hak spiritual (Zaki dan Cahya, 2015). Berkaitan dengan hal tersebut, penting untuk mengetahui dan mengukur pandangan dan atau penilaian para pihak perbankan syariah terhadap masalah kepatuhan syariah.

Evolusi Konsep Kepatuhan Syariah dalam Ranah Praktis

Dari hasil evolusi shariah compliance dari bentuk konseptual hingga tindakan praktis, harus ditegaskan bahwa terdapat beberapa bentuk konsep kepatuhan syariah dalam undang-undang tertulis. 

Dalam beberapa ketentuan dan ketentuan yang berkaitan dengan industri keuangan syariah secara khusus, baik berupa Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, atau Undang-Undang terdapat bukti akomodasi konsep kepatuhan syariah. Ketentuan dan ketentuan tersebut bersumber dari prinsip Syariah yang dibuat khusus (Setyowati, 2009). 

Ke depan, shariah compliance menjadi pertimbangan penting sebagai bagian dari industri keuangan syariah dalam hal manajemen dan operasional (Ilhami, 2009). Terkait hal tersebut, Abdullah (Nurhisam, 2016) mengemukakan bahwa adanya regulasi untuk ketaatan pada prinsip syariah mencerminkan salah satu aspek fundamental yang membedakan industri keuangan syariah dan konvensional.

Dewan Pengawas Syariah Sebagai Ujung Tombak Kepatuhan Syariah

Salah satu bentuk utama shariah compliance adalah kewajiban keberadaan Dewan Pengawas Syariah di setiap Industri Keuangan Bank Syariah dan Industri Keuangan Syariah Non Bank untuk memenuhi ketentuan syariah yang menjadikan pengawasan syariah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari shariah compliance (Noman , 2003). Dewan Pengawas Syariah harus berfungsi sebagai filter pertama pada produk baru yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah sebelum produk tersebut diteliti dan diajukan oleh Dewan Syariah Nasional (Nurhisam, 2016).

Terkait penilaian industri perbankan syariah terhadap penerapan shariah compliance, terdapat keragaman penilaian yang dikategorikan sebagai: 1) Sangat baik, artinya konsep tersebut terintegrasi dalam setiap kebijakan dan atau program; 2) baik, artinya ada dalam berbagai kebijakan dan atau program; 3) Cukup, terlihat ada di beberapa kebijakan dan atau program; dan 4) kurang, artinya tidak ada dalam kebijakan atau program.

Demikianlah konsep kepatuhan syariah bagi bank syariah serta kaitannya dengan dewan pengawas syariah. Artikel ini membawa pemahaman bahwa DPS merupakan agen masyarakat untuk mengawasi kepatuhan syariah di bank syariah.

Hukum Perbankan Di Indonesia (Gambaran Umum)

Apa Itu Hukum Perbankan?

Hukum perbankan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu terkait dengan perbankan. Munir fuady menyebutkan bahwa yang dikatakan hukum perbankan adalah kaidah-kaidah hukum dalam bentuk perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, peraturan pemerintah dan lain semisalnya yang mengatur masalah perbankan yang bertindak sebagai lembaga, mencakup kegiatan, tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan lain semisalnya yang berkenaan dengan dunia perbankan.

Ketika kita pandang dengan sistem hukum nasional, hukum perbankan terus berkembang menjadi hukum fungsional dan sektoral, dengan demikian kajian hukum perbankan meniadakan pembedaan hukum publik dan hukum privat, sehingga ketika kita rinci hukum perbankan itu mencakup bidang hukum administrasi, hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, dan hukum internasional.

Asas-Asas Hukum Perbankan

Asas yang digunakan dalam perbankan adalah asas demokrasi ekonomi dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian, yang termaktub dalam pancasila dan UUD 1945 dan tersimpulkan dalam pasal 33 UUD 1945 yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Sehingga di harapkan dengan asa ini tidak akan terjadi monopoli.

Prinsip-Prinsip Hukum Perbankan

Prinsip Kepercayaan

Prinsip kepercayaan merupakan asas yang menyatakan bahwa kegiatan usaha bank berlandaskan hubungan kepercayaan antara nasabah dan bank. karena kegiatan utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk masyarakat sehingga setiap kegiatan harus selalu menjaga kepercayaan dari masyarakat agar supaya kesehatan bank tetap terjaga.

Prinsip kepercayaan bagi dunia perbankan merupakan tulang punggung yang mendukung kemajuan bank, dengan kuatnya kepercayaan dari masyarakat untuk perbankan maka bank akan dapat menunjukkan eksistensinya dan value yang baik.

Prinsip Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan merupakan komitmen untuk mematuhi semua Undang-Undang perlindungan rahasia serta data yang berlaku dalam kegiatan perbankan. Guna menghargai privasi karyawannya, nasabah dan seluruh stake holder perbankan. Setiap informasi pribadi yang ada diperlakukan dengan hati-hati, dilindungi, dan digunakan sesuai dengan aturan hukum dan secara wajar.

Prinsip kerahasiaan ini membantu memastikan bahwa perbankan mematuhi semua Undang-Undang perlindungan kerahasiaan data secara global. Komitmen ini menunjukkan nilai yang digunakan oleh perbankan dalam mendapatkan dan menjaga kepercayaan baik karyawan, nasabah, mitra usaha, dan stake holder yang lain berbagi informasi pribadi mereka dengan perusahaan.

Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle)

Fungsi utama perbankan adalah sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan nya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan (Lembaga Perantara Keuangan). Mengingat pentingnya fungsi tersebut, upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, dalam beberapa peraturan perbankan telah diterapkan pedoman penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan yang wajib ditaati oleh seluruh bank.

Prinsip yang digunakan dalam perbankan syariah adalah prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Dimana kepatuhan terhadap prinsip tersebut mempengaruhi kesehatan bank syariah itu sendiri. Prinsip kehati-hatian bank adalah kehati-hatian bank dalam meminimalkan risiko kegiatan operasional bank dengan mengacu pada ketentuan bank sentral dan ketentuan internal bank. Tujuannya agar bank selalu dalam kondisi sehat, likuid dan solvent. Mengabaikan penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank, baik oleh bank konvensional maupun oleh bank syariah, tentunya akan berdampak pada kerugian dan risiko bagi bank itu sendiri. Oleh karena itu, dalam memberikan fasilitas pembiayaan, setiap bank harus lebih memperhatikan aspek personality yang dapat diidentifikasi dengan menerapkan prinsip 5 C (the five cs credit analysis). Bank syariah harus aktif menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah

Prinsip Mengenal Nasabah (know how costumer principle)

Prinsip Mengenal Nasabah yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/23 / PBI / Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003 merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan asas kehati-hatian yang merupakan asas hukum dalam UU Perbankan. Oleh karena itu, pentingnya Prinsip Mengenal Nasabah agar aplikasinya tidak hanya berlaku secara nasional, tetapi juga internasional. Bahkan direkomendasikan oleh Basel Committee on Banking Supervision, yang tertuang dalam komite organisasi Bank for International Settlements. Prinsip Mengenal Nasabah tidak hanya terkait dengan bank yang “tersehat”, tetapi juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya transaksi mencurigakan dari nasabah yang berujung pada tindakan pencucian uang.

Fungsi dan Tujuan Perbankan

Terkait dengan fungsi perbankan dapat dilihat pada pasal 3 UU Perbankan yang menyatakan bahwa “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat” dari sini kita bisa memahami bahwa fungsi bank adalah financial intermediary yaitu menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana (lacks of funds). Perbankan di indonesiadisamping memiliki tujuan ekonomis juga berorientasi pada hal-hal yang non ekonomis seperti stabilitas nasional yakni stabilitas sosial dan politik dan secara lengkap ini sudah diatur dalam pasal 4 Undang0Undang perbankan yang menyatakan bahwa “Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat”

Sumber-Sumber Hukum Perbankan

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber hukum formil dan hukum materiil. Sumber hukum formil adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum atau aturan dan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis sedangkan hukum materiil adalah

sumber hukum yang menentukan isi hukum tersebut dan itu tergantung dari mana dilakukan peninjauan nya, apakah dari sudut pandang sejarah, ekonomi, filsafat, teknologi, dan lain sebagai nya. Ahli-ahli perbankan cenderung menyatakan bahwa kebutuhan hukum lembaga perbankan dalam suatu masyarakat yang menimbulkan isi hukum yang bersangkutan. Sumber hukum material baru dapat diperhatikan apabila dianggap perlu untuk diketahui asal-usul hukumnya.

Sumber hukum tertulis:

  1. Undang-undang No.7 Tahun 1992 Jo undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
  2. Undang-undang No.23 tahun 1999 JoUndang-undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank indonesia
  3. Undang-undang No.24 Tahun 1999 Tentang Lalulintas Devisa dan sistem Nili Tukar
  4. KUHPerdata (B.W) Buku II dan Buku Ke III
  5. KUHDagang (W.V.K)Khususnya Buku I tentang Surat-surat berharga
  6. Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang
  7. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah
  8. Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian
  9. Undang-undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization
  10. Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
  11. Undang-undang No. 8 Tentang Pasar Modal
  12. Undang-undang No.9 Tentang Usaha Kecil
  13. Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Besreta benda-benda yang Berkaitan dengan

Sumber Hukum Tidak Tertulis

  1. Yurisprudensi
  2. Konvensi (Kebiasaan)
  3. Doktrin (ilmu Pengetahuan)
  4. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam kegiatan perbankan.

Hukum perbankan yang berlaku di indonesia bersifat imperatif atau bersifat memaksa artinya bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, apabila peraturan melarang dna perbankan melanggarnya maka Bank Indonesia berwenang menindak bank yang bersangkutan dengan memberikan sanksi administratif  seperti mencabut izin usaha dans emisalnya.walaupun demikian dalam rangka pengawasan, bank diperkenankan untuk membuat dan memberlakukan aturan internal (self regulation) dengan tetap berpedoman pada kebijakan umum BI. Ketentuan internal harus dijadikan sebagai standar aturan yang jelas dan tegas dalam pengawasan internal sehingga diharapkan dengan aturan internal tersebut dapat mewujudkan lembaga yang baik dan bertanggungjawab dan dapat mewujudkan cita-cita ekonomi Nasional.

ALASAN PERUBAHAN ATAS UU PERBANKAN

  1. Perkembangan ekonomi nasional yang tumbuh dengan cepat, kompetitif serta terintegrasi dengan tantangan yang semakin komplek dan dengan sistem keuangan yang semakin maju.
  2. Sebagai bentuk/wujud komitmen internasional (WTO, APEK, ASEAN)
  3. Pembukaan akses pasar internasional

BEBERAPA SUBTANSI PERUBAHAN ATAS UU PERBANKAN 1992

  1. Pengalihan otoritas pemberian ijin yang semula  ijin pendirian bank dari Menteri Keuangan dan saat ini ijin usaha bank kepada Bank Indonesia
  2. Peningkatan sanksi pidana terkait dengan adanya pelanggaran rahasia bank
  3. Peningkatan, pengakuan peran bank umum dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
  4. Memberi peluang investor asing sebagai mitra dan pemegang saham bank umum
  5. Peran BPK dalam melaksanakan pemeriksaan bank
  6. Dibentuknya (LPS) Lembaga Penjamin Simpanan
  7. Syarat analisis dampak lingkungan yang harus di cantumkan di dalamnya.dalam perjanjian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
  8. pengenaan hukuman bersifat minimum dan maksimum

SISTEMATIS PERUBAHAN UU PERBANKAN 1992

  • Asas, fungsi dan tujuan perbankan Indonesia
  • Jenis dan usaha bank
  • Perijinan, bentuk hukum dan kepemilikan bank
  • Pembinaan dan Pengawasan bank
  • Kepengurusan bank
  • Penggunaan tenaga asing oleh bank
  • Rahasia bank
  • Ketentuan pidana dan sanksi administratif

Demikian ulasan umum mengenai hukum perbankan di Indonesia. Secara lebih detail aspek-aspek spesifik akan di bahas pada artikel selanjutnya.

Hukum Pasar Modal dan Penanaman Modal

Sering kita menjumpai istilah hukum pasar modal dan Hukum penanaman modal di berbagai literatur. Sebenarnya istilah tersebut yang benar yang mana? Apakah ada perbedaan? Atau sama saja?

Istilah Hukum Pasar Modal dan Hukum Penanaman Modal merupakan dua istilah yang benar, karena kedua istilah tersebut memiliki makna dan arti yang berbeda…

Lantas apa perbedaannya????

Mari Kita ulas………

Apa Itu Hukum Pasar Modal

Secara terminologi arti “Pasar” dan “Penanaman” itu dua istilah yang berbeda sementara kata hukum dan akhiran modal memiliki kesamaan diksi. Dengan adanya perbedaan makna dan arti tentu konsekuensi yang dihasilkan akan berbeda, untuk memperjelas arti kedua kata tersebut yang paling jelas dan mudah dan tidak ada kesalahan kita mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal pengertiannya, Hukum Pasar Modal diartikan aturan yang berfokus pada hubungan hukum di antara pihak investor dengan pihak Perusahaan Go Publik (Emiten) melalui Bursa Efek sebagai media tempat bertemu dan bertransaksi; Sedangkan Hukum Penanaman Modal merupakan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara investor yang bermaksud menanamkan dananya sebagai modal (pada bidang usaha tertentu) di Indonesia.

Dengan demikian secara terminologi makna “Pasar” berbeda dengan makna “Penanaman” Hukum Pasar Modal lebih cenderung membahas tentang penanaman modal secara tidak langsung (indirect Investment). Sementara, Hukum Penanaman Modal lebih cenderung mengarah pada aspek penanaman modal yang bersifat langsung (direct investment), sehingga kedua istilah tersebut diatas memang jelas memiliki perbedaan. Adapun letak perbedaan di antara kedua istilah tersebut terletak pada tujuan investasi. Hukum Pasar Modal memiliki tujuan investasi jangka pendek, sedangkan Hukum Penanaman lebih menekankan kepada tujuan investasi jangka panjang.

Selain itu, perbedaan yang lain yang mengacu pada Undang-Undang yang ada, pada Hukum Pasar Modal yang diatur oleh UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU-PM) (yang terdiri atas 18 BAB dan 116 pasal di dalamnya); sedangkan Hukum Penanaman Modal diatur pada UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU-PMD) (yang terdiri 18 bab dan 40 pasal di dalamnya). Dalam undang-undang ini juga terdapat pengaturan mengenai modal asing Indonesia.

Pada Pasal 1 ayat (15) UU-PM, Hukum Pasar Modal didefinisikan sebagai kegiatan terkait Penawaran Umum yang dikaitkan dengan kegiatan penawaran efek oleh Emiten untuk menjual Efek pada masyarakat umum berdasarkan teknik yang diatur dalam UU-PM serta dalam peraturan pelaksanaannya. Dengan ketentuan di atas, maka di Pasar Modal lebih terfokus pada jual dan beli Efek berupa surat berharga komersial, pengakuan utang, saham, tanda bukti utang, obligasi, kontrak berjangka Efek, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, dan setiap derivatif dari Efek.

Apa Itu Hukum Penanaman Modal?

Sedangkan, Hukum Penanaman Modal yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun modal asing untuk usaha di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, penanaman modal merupakan bentuk kegiatan bisnis atau usaha dengan cara penanaman modal melalui PMDN dan PMA untuk melakukan usaha di Indonesia. Artinya, ketika tujuan utamanya masih dalam rangka menanamkan modal, tanpa melihat siapa pemilik modalnya? maka kegiatan tersebut tetap dapat dikategorisasikan sebagai penanaman modal.

Jika ditinjau dari sisi kelembagaan nya Hukum pasar modal dan Hukum penanaman modal, mereka memiliki lembaga operasional sendiri-sendiri dan secara mandiri. Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU-OJK) Bapepam merupakan bagian dari struktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tugas utamanya menangani terkait kegiatan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek serta Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek. OJK sendiri merupakan lembaga independen yang di dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya, sehingga tidak bergantung kepada instansi lain baik secara horizontal maupun vertikal.

Pasar Modal dalam lingkup Otoritas Jasa Keuangan dipimpin oleh Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala bidang Eksekutif Pengawas Pasar Modal. sedangkan Hukum Penanaman Modal, dalam hal kelembagaan nya menurut Pasal 1 dalam Perpres No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal ditentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yakni Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah presiden secara langsung serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Melalui ketentuan yang ada dalam perpres tersebut, maka BKPM memiliki derajat independen yang sangat berbeda dengan Bapepam.

BKPM memiliki tugas merumuskan kebijakan terkait bidang penanaman modal, baik untuk investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Dengan diundangkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, BKPM menjadi sebuah lembaga pemerintah yang dijadikan sebagai koordinator kebijakan penanaman modal, dan berkoordinasi secara langsung antar instansi pemerintah, Bank Indonesia, pemerintah pusat serta pemerintah daerah (pasal 27 UU-PM).

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas sudah tampak jelas perbedaan antara pasar dan penanaman modal. Dan dapat di ambil kesimpulan bahwa perbedaannya ini bersumber dari hukum positif yang berlaku serta terdapat perbedaan terkait dengan pengaturannya. Hukum pasar modal mengatur tentang keseimbangan kewajiban dan hak investor dan perusahaan yang di awasi oleh BAPEPAM, sedangkan Hukum penanaman modal terfokus pada penanaman modal investor asing yang diatur dalam BKPM (institusi negara yang mengatur dan mengawasi dan juga menjaga kepentingan negara).

Akan tetapi dibalik perbedaan dua kalimat tersebut ada kesamaan dalam konsep hukum yakni kepastian hukum investasi. Sehingga hukum pasar modal dan hukum penanaman modal sudah tidak selayaknya dipertentangkan lagi, dan bisa menjadi sarana untuk mensejahterakan masyarakat sebagai cita-cita hukum itu dibentuk.

Fidusia Online; Prosedur Pendaftaran Dan Biaya Akta Jaminan Fidusia

Fidusia mungkin sudah tidak asing bagi Anda, namun bagaimana dengan fidusia online? Sudahkan Anda mengenal sistemnya?

Jaminan Fidusia diartikan sebagai hak atas agunan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud, khususnya atas bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dan tetap menjadi milik pemberi fidusia sebagai jaminan atas pembayaran utang tertentu yang memberikan posisi yang disukai pihak penerima fidusia.

Agar pihak-pihak yang bersangkutan mendapatkan kepastian hukum, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia (“UU No. 42/1999”) mengamanatkan bahwa agar setiap jaminan fidusia didaftarkan.

Berkaitan dengan tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan beberapa persyaratannya dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia (“PP 21/2015”) yang berlaku sejak 6 April 2015. Peraturan ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia (“PP 86/2000”)

Prosedur Pendaftaran Fidusia Online

Berdasarkan pasal 4 PP 21/2015, pendaftaran Jaminan Fidusia harus diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya pembuatan Akta Jaminan Fidusia (“Akta”).

Selanjutnya untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia, penerima Jaminan Fidusia, dan / atau perwakilan, dan / atau Pemohon (“Pemohon”) harus menyerahkan pendaftaran tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelumnya, PP 86/2000 mengatur bahwa permohonan Jaminan Fidusia (“Permohonan”) diajukan secara tertulis kepada Menkumham dalam bahasa Indonesia melalui Kantor Pendaftaran fidusia dengan melampirkan pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Namun, cara registrasi tersebut diyakini akan menghadapi kendala mengingat besarnya jumlah aplikasi yang didapat di luar kemampuan sumber daya manusia dan fasilitas yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut, pendaftaran dengan menggunakan permohonan tertulis telah diubah dengan pendaftaran Jaminan Fidusia melalui sistem elektronik sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) PP 21/2015.

Syarat pendaftaran Jaminan Fidusia terdiri dari:

  • Identitas pemberi fidusia dan penerima fidusia;
  • Tanggal, nomor Akta Fidusia, nama, dan domisili notaris yang membuat Akta Fidusia;
  • Data perjanjian prinsip yang dijamin oleh pemegang fidusia;
  • Uraian mengenai barang yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
  • Nilai jaminan; dan
  • Nilai barang yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Selain itu, setelah pendaftaran memenuhi ketentuan di atas, maka Pemohon akan memperoleh bukti pendaftaran sebagai berikut:

  • Nomor pendaftaran;
  • Tanggal pengisian aplikasi;
  • Nama Pemohon;
  • Nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
  • Tipe dari aplikasi; dan
  • Biaya Pendaftaran Fidusia.

Pencatatan elektronik dilakukan jika pembayaran biaya pendaftaran telah dilakukan oleh Pemohon. Pembayaran tersebut dapat dilakukan melalui bank penerima.

Jaminan Fidusia akan dibuat secara elektronik pada tanggal pencatatan Jaminan Fidusia. Sertifikat Fidusia (“Sertifikat”) juga harus ditandatangani secara elektronik oleh pejabat di kantor pendaftaran fidusia. Selanjutnya, pencetakan Sertifikat akan dilakukan sesuai dengan tanggal pencatatan pendaftaran Jaminan Fidusia.

Biaya Akta Jaminan Fidusia Online

Biaya Akta ditentukan berdasarkan nilai jaminan dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Besarnya jaminan sampai dengan 100.000.000,00, – (seratus juta rupiah), biaya Akta paling tinggi 2,5% (dua koma lima persen);
  • Besarnya jaminan lebih dari 100.000.000,00, – (seratus juta rupiah) sampai dengan 1.000.000.000,00, – (satu milyar rupiah), biaya Akta paling banyak 1,5% (satu koma lima persen); dan;
  • Besarnya jaminan di atas 1.000.000.000,00, – (satu miliar Rupiah), biaya Akta berdasarkan kesepakatan antara Notaris dan para pihak, namun 1% (satu persen) adalah paling banyak dari nilai objek obligasi. Perbuatan.

Demikianlah informasi mengenai prosedur dan biaya pendaftaran jaminan fidusia online. Dengan informasi ini diharapkan Anda memperoleh gambaran awal yang jelas mengenai fidusia ini.

Jaminan dan Hukum Jaminan Dalam Bisnis

Jaminan adalah barang atau segala sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada pihak kreditur, dalam rangka memberikan keyakinan pasti bahwa pihak debitur akan memenuhi kewajibannya. Jaminan ini harus dapat dinilai dengan uang dan mampu mewakili nilai hutang yang timbul dari suatu perikatan atau perjanjian. Ini juga biasa disebut dengan garansi.

Selanjutnya Hukum Jaminan merupakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima terkait dengan pembebanan jaminan guna memperoleh fasilitas/kredit.

Azas Hukum Jaminan:

  1. Asas publicity: asas bahwa semua hak, baik itu hak fidusia, hak tanggungan, dan hipotek harus didaftarkan.
  2. Asas speciality: bahwa hak tanggungan, berupa hak hipotek, hak fidusia hanya dapat dibebankan atas barang yang sudah didaftarkan atas nama orang tertentu.
  3. Asas tak dapat dibagi – bagi: dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak fidusia, hak tanggungan, hipotek, serta hak gadai walaupun sudah dilakukan pembayaran sebagian.
  4. asas bestselling yaitu barang harus dibawa oleh penerima gadai.
  5. asas horizontal yaitu tanah dan bangunan bukan satu kesatuan.

Fungsi Jaminan

Fungsinya tidak lain adalah dalam rangka pemberian hak dan kekuasaan bagi kreditur agar ia memperoleh pelunasan dari barang yang dijadikan objek, ketika si debitur pada akhirnya tidak mampu melunasi hutang yang menjadi tanggungannya.

Jenis-Jenis:

  1. Jaminan umum yaitu garansi dari debitur yang timbul karena adanya Undang-Undang, yaitu bahwa seluruh benda baik yang bergerak ataupun tidak bergerak yang dimiliki oleh debitur menjadi tanggungan kepada kreditur. Jadi apabila debitur wanprestasi (ingkar janji), maka pihak kreditur dapat menyita dan melelang seluruh harta debitur melalui pengadilan.
  2. Jaminan khusus yaitu garansi hutang yang bersifat kontraktual yang timbul dari perjanjian tertentu baik yang ditujukan pada benda-tertentu ataupun orang tertentu.

Kenapa pada umumnya orang lebih memilih jaminan khusus?

Karena,

  1. Jika terjadi wanprestasi untuk eksekusi lebih mudah, cepat dan sederhana.
  2. Kreditur dengan jaminan khusus lebih didahulukan daripada yang menggunakan garansi umum dalam hal pemenuhan piutang.

Macam Jaminan Khusus;

  1. Jaminan kebendaan: yakni berupa hak atas suatu benda yang memiliki hubungan langsung atas benda yang dimiliki debitur yang dapat dipertahankan oleh dan kepada siapapun, yang dapat diperalihkan dan selalu mengikuti bendanya (droit de suit).
  2. Jaminan Immaterial adalah garansi yang timbul dari hubungan orang perorangan serta yang dapat dipertahankan debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur seperti borgtocht.

Jenis Jaminan Kebendaan

  1. Benda Bergerak (Gadai, Fidusia)
  2. Benda Tidak Bergerak (Hypotik dan hak tanggungan)

Penilaian dan Pengikatan Garansi

Penilaian dan pengikatan  perlu dilakukan oleh pihak kreditur, karena nilai dari hasil penilaian akan menentukan besaran nilai benda yang dapat mengkover plafon kredit yang diajukan oleh debitur.

Adapun dasar dari penilaian yang umum dipakai adalah

  1. Harga buku; harga beli dikurangi dengan jumlah penghapusan barang yang dijaminkan
  2. Harga pasar; nilai barang sesuai dengan nilai harga jual pada harga pasar saat terjadinya transaksi.

Adapun pengikatan jaminan yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan para pihak yang melakukan transaksi, terdapat dua jenis yakni;

  1. Pengikatan notarial atau akta otentik
  2. Akta dibawah tangan

Demikianlah uraian singkat mengenai jaminan, lebih detailnya simak artikel Usaha Penjaminan Dalam Perspektif Hukum Bisnis

Usaha Penjaminan Dalam Perspektif Hukum Bisnis

Dalam upaya memperkuat dasar hukum usaha penjaminan dan memastikan bahwa usaha kecil menengah dan koperasi memiliki akses kredit, pada tanggal 15 Januari 2016 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (“Hukum Penjaminan/Hukum Jaminan”). Ini adalah aturan pertama tentang bisnis penjaminan yang. Sebelum UU Penjaminan diberlakukan, usaha penjaminan berada pada regulasi teknis, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / KUH Perdata, Peraturan Presiden No. 2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan, Peraturan Menteri Keuangan No. 222 /PMK.010/2008 tentang Lembaga Penjaminan Kredit dan Penjaminan Ulang sebagaimana telah diubah dan serangkaian ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2014 tentang Lembaga Penjaminan.

Definisi Jaminan dan Usaha Penjaminan

Undang-Undang Penjaminan mendefinisikan usaha penjaminan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh penjamin yang melibatkan pemberian jaminan kepatuhan oleh pihak yang dijamin atas kewajiban keuangannya kepada penerima jaminan (penerima). UU Penjaminan mengakui 2 jenis lembaga penjaminan:

  1. perusahaan penjaminan yang merupakan badan hukum yang bergerak di bidang keuangan untuk memberikan jaminan;
  2. perusahaan penjaminan ulang.

Masing-masing dari kedua perusahaan tersebut dapat menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip bisnis konvensional (komersial) atau syariah. Perusahaan penjaminan ulang hanya dapat menjamin kewajiban keuangan perusahaan penjaminan. Sedangkan bagian usaha lembaga penjaminan konvensional dapat didasarkan pada prinsip syariah dalam unit usaha syariah.

Perusahaan penjaminan dan penjaminan ulang dapat didirikan sebagai;

  1. perusahaan umum (public utility company) yang dimiliki oleh pemerintah pusat,
  2. perseroan terbatas,

Batas Kepemilikan Asing Atas Usaha Penjaminan

Hukum Jaminan/Undang-Undang Penjaminan menetapkan batas kepemilikan asing atas suatu jaminan atau jaminan ulang perseroan terbatas sebesar 30% dari modal disetor perusahaan. Ini lebih rendah dari batas kepemilikan asing saat ini berdasarkan Peraturan OJK No. 5 / POJK.05 / 2014, yaitu 49% dari modal disetor perusahaan. Undang-Undang Penjaminan juga mewajibkan modal asing yang diinvestasikan di lembaga penjaminan untuk disimpan di bank lokal di bawah nama perusahaan penjaminan atau penjaminan ulang.

Undang-Undang Penjaminan hanya memperbolehkan suatu pihak menjadi pemegang saham pengendali pada satu perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan ulang, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan penjaminan ulang syariah, dengan pengecualian untuk pemerintah pusat dan / atau daerah. Pemegang saham, direksi dan komisaris / dewan pengawas / pengawas lembaga penjaminan harus memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh OJK.

Perlunya Usaha Penjaminan Mendapat Izin OJK

Semua lembaga penjaminan harus memiliki izin usaha dari OJK. Pelanggaran terhadap persyaratan ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Selama masa operasional, lembaga penjaminan wajib menyampaikan laporan bulanan, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, laporan perubahan Anggaran Dasar, dan / atau laporan lainnya (jika diperlukan) kepada OJK. Setiap merger, konsolidasi, akuisisi, dan / atau pemisahan lembaga penjaminan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari OJK. Kecuali jika ditentukan lain oleh Undang-Undang, permohonan pernyataan pailit untuk lembaga penjaminan hanya dapat diajukan oleh OJK.

Lembaga Penjaminan yang memperoleh izin usaha sebelum Undang-Undang Penjaminan diterbitkan harus melakukan penyesuaian yang relevan dengan praktik bisnisnya agar sesuai sepenuhnya dengan Undang-Undang Penjaminan dalam waktu dua tahun sejak tanggal Undang-Undang ini diterbitkan. Sementara itu, pihak yang tidak tergolong sebagai lembaga penjaminan, tetapi telah memberikan layanan penjaminan, harus sepenuhnya mematuhi UU Penjaminan dalam jangka waktu tiga tahun sejak tanggal diterbitkan. UU Penjaminan juga mewajibkan unit usaha syariah yang memiliki aset minimal 50% dari aset perusahaan induknya atau yang telah beroperasi selama 15 tahun sebelum diterbitkannya UU Penjaminan untuk dipisahkan dan dibentuk sebagai lembaga penjaminan syariah tersendiri.