Arsip Kategori: Legal Opinion

Dapatkan opini hukum atau legal opinion dari para pakar dalam bidangnya berkaitan dengan hukum bisnis yang sangat bermanfaat

Due Diligence – Arti, Cakupan & Keuntungan

Dalam kaitan proses merger atau akuisisi, pembeli wajib melakukan due diligence pada perusahaan target. 

Proses due diligence melibatkan analisis dan pemahaman resiko hukum yang terkait dengan perusahaan target sebelum merger atau transaksi akuisisi.

Lanjutkan membaca Due Diligence – Arti, Cakupan & Keuntungan

Resiko Hukum | Pengertian, Jenis dan Contohnya

Penjelasan berbagai macam resiko hukum dalam kegiatan usaha dan contoh resiko yang mungkin dialami oleh pebisnis atau pengusaha.

Resiko hukum dapat diakibatkan oleh kelalaian yang disengaja atau perilaku kepatuhan yang tidak sesuai dari pihak organisasi. Juga, sering kali resiko seperti itu muncul karena ketidaktahuan. 

Lanjutkan membaca Resiko Hukum | Pengertian, Jenis dan Contohnya

Apa Itu Legal Audit?

Sebagai pemilik bisnis, Anda harus memahami berbagai aturan dan peraturan tentang bisnis Anda, tentu agar tidak terjerat kasus. Legal audit lah jawabannya! 

Lanjutkan membaca Apa Itu Legal Audit?

7 Tahapan Perencanaan Audit, Penjelasan Dalam Bahasa Sederhana

Bagi Anda yang berminat dalam bidang audit atau sedang mencari informasi tahapan perencanaan Audit, informasi singkat berikut ini akan sangat membantu.

Lanjutkan membaca 7 Tahapan Perencanaan Audit, Penjelasan Dalam Bahasa Sederhana

Cara Legal Mengatasi Kandang Ayam yang Meresahkan

Syarat yang ditetapkan dalam mendirikan kandang ayam, bertujuan untuk menjaga dua hal yakni usaha itu sendiri dan lingkungan.

Masalahnya, tidak jarang perilaku “ngawur” dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Oknum ini mendirikan kandang ternak ayam semaunya, tanpa memperhatikan kondisi lingkungan sekitar.

Namun, terdapat juga oknum lain, entah karena alasan apa? Secara sengaja melaporkan peternak yang sesungguhnya telah memenuhi standar.

Saling melaporkan tentu bukanlah jalan terbaik, penyelesaian secara kekeluargaan merupakan langkah terbaik yang bisa ditempuh.

Syarat mendirikan kandang ayam yang tidak diindahkan oleh pihak peternak menjadi faktor paling dominan di antara penyebab lainnya.

Untuk itu, sebagai tetangganya peternak yang merasa terganggu, sebaiknya pahami dulu apa itu syarat mendirikan ternak ayam sesuai regulasi.

Syarat Mendirikan Kandang Ayam

Bila dirangkum, setidaknya ada empat syarat utama dalam mendirikan kandang ayam di masyarakat. Adapun syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Izin Usaha

Berkaitan dengan lokasi usaha ini merujuk pada UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 18 Tahun 2009, maka harus peternak diharuskan memiliki izin usaha.

Hanya saja, kewajiban ini hanya dibebankan kepada peternak dengan skala tertentu, untuk peternak kecil tidak terkena.

Sebagai solusinya, peternak skala kecil diharuskan mendapatkan tanda daftar usaha dari kabupaten/kota setempat.

2. Lingkungan Masyarakat

Sehubungan dengan lingkungan masyarakat ini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yakni persetujuan dari lingkungan, biasanya berbentuk surat yang ditandatangani oleh pihak yang terdampak 4-5 rumah tangga.

Lokasi pembuangan limbah, bau busuk, dan sejenisnya juga harus diperhatikan oleh pihak peternak.

3. Keamanan

Syarat keamanan ini berkaitan dengan bangunan. Aman yang dimaksud adalah aman dari segi struktur dan aman dari segi kesehatan hewan.

Struktur bangunan artinya, kandang harus melindungi hewan ternak dari serangan hewan buas dan juga pencurian. Dari segi kesehatan tentu ada SOP Khusus yang bisa Anda lihat pada lampiran peraturan di bawah nanti.

4. Lokasi

Untuk mendapatkan izin usaha atau tanda daftar di atas, setidaknya harus diperhatikan empat hal yakni tidak berada terlalu dekat dengan lingkungan penduduk, sirkulasi udara juga harus baik, akses lokasi mudah.

Syarat lokasi inilah yang sering menjadi penyebab polemik di lingkungan masyarakat, terlalu dekat dengan pemukiman padat penduduk, limbah yang merusak ekosistem dan sejenisnya.

Download PERMEN tentang Pedoman Budidaya Ayam.

Langkah Hukum Jika Usaha Ternak Ayam Mengganggu Lingkungan

Setelah mengetahui syarat di atas setidaknya Anda sudah memahami apakah benar gangguan yang terjadi adalah akibat tidak terpenuhinya syarat mendirikan ternak ayam, jika demikian ada beberapa pasal yang berkaitan dengan ini:

1. Mengidentifikasi apakah gangguan termasuk perbuatan melawan hukum

Cara mengidentifikasinya, pertama bandingkan peristiwa hukum dan perbuatan hukum dengan pasal 1368 KUHPerdata berikut:

“Pemilik seekor binatang, atau siapa yang yang memakainya, adalah, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya.”

Teknik membandingkannya adalah dengan melakukan analisis silogisme, dalam bahasa sederhananya pencocokan kasus dengan pasal, sebagai contoh:

A: Pemilik ayam yang merugikan tetangga harus menanggung ganti rugi

B: Ayam pak ABC membuat toko pak BCD sepi

C: Pak ABC harus menanggung ganti rugi

Perbuatan melawan hukum ini dapat Anda identifikasi pada pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Namun dalam kasus ini, Anda perlu memperhatikan lebih detail terkait dengan aspek kerugian “apakah benar kandang ayam menimbulkan kerugian”, benarkah sebabnya itu, atau justru toko PAK BCD memang sudah sepi sejak awal.

2. Identifikasi izin usaha Kandang Ayam

Hal pertama yang harus Anda tanyakan adalah izin usaha yang dimiliki oleh peternak ayam, jika skala besar maka bentuknya izin usaha sesuai ketentuan U tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Namun, jika skalanya kecil, maka tanyakan tanda daftar/izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati/Wali Kota.

3. Jika memiliki izin usaha, pertanyakan izin lingkungannya

Tentu sebagai pihak yang merasa terganggu, ada indikasi bahwa izin lingkungan sebagaimana dipersyaratkan di atas tidak dipenuhi oleh peternak. Pertanyakan, dari mana asal izin lingkungan yang dimiliki sebagai syarat mendapatkan izin usaha.

4. Musyawarah

Jika ternyata dugaan tersebut benar, izin lingkungan belum didapatkan, kemudian pertemukan pihak peternak dengan pihak terdampak. Lakukan musyawarah untuk menemukan win-win solution. Untuk teknik ini Anda bisa menerapkan Cara Praktis Menyelesaikan Sengketa Tanah, Agar Tidak Salah Langkah.

5. Laporkan kepada Dinas Peternakan 

Jika ternyata tetap tidak ditemukan jalan tengah setelah melakukan musyawarah, langkah selanjutnya adalah dengan mengajukan laporan kepada pihak dinas peternakan.

Lakukan klarifikasi terhadap izin usaha, izin lingkungan dan berikan dokumen pendukung berupa laporan gangguan yang telah ditandatangani penduduk sekitar.

6. Tempuh jalur Peradilan

Terakhir, jika telah memastikan syarat mendirikan kandang ayam dan semua cara di atas telah Anda tempuh tapi tetap tidak diindahkan, maka tidak ada cara lain kecuali menempuh jalur peradilan.

Siapkan bukti-bukti relevan, simpan seluruh bukti saat melakukan proses-proses di atas.

Syarat mendirikan kandang ayam harus menjadi perhatian utama Anda saat merasa terganggu oleh berbagai hal yang ditimbulkan oleh usaha ternak ayam. Ini merupakan kunci utama sebelum Anda melangkah lebih jauh.

Cara Praktis Menyelesaikan Sengketa Tanah, Agar Tidak Salah Langkah

Kiat aman dan damai menyelesaikan sengketa tanah secara tepat, tidak salah langkah, dan tanpa konflik berkepanjangan. Simak ulasannya berikut ini!

Konflik mengenai tanah sudah umum terjadi pada semua kalangan. Tidak peduli siapa orangnya, dimana tempatnya, dewasa ini konflik mengenai tanah semakin menjadi.

Semua pihak, terutama yang kini sedang berkonflik, tentu saja mengharapkan penyelesaian secara win-win solution. Sayangnya, tidak jarang yang kemudian salah langkah, hingga akhirnya justru terjatuh pada konflik yang tiada henti. 

Atas dasar itulah, artikel ini dibuat. Setidaknya ulasan ini mampu memberi wawasan kepada pembaca, bagaimana step-step mengatasi konflik yang sedang menimpa mereka.

Namun, sebelum berlanjut pada step ini. Sebaiknya, Anda pahami terlebih dahulu beberapa jenis konflik lahan yang terjadi di masyarakat.

Beberapa Jenis Sengketa Tanah atau Lahan

1. Sengketa Tanah dalam Suatu Komunitas

Konflik tanah yang terjadi antara anggota rumah tangga, antar keluarga atau sub-kelompok dalam suatu komunitas. Misalnya, elit lokal yang mencoba untuk secara tidak adil mengklaim area umum sebagai tanah pribadi mereka.

2. Sengketa Tanah Antar Komunitas 

Konflik tersebut seringkali berkaitan dengan sengketa batas daerah, Di desa biasanya terjadi perdebatan semacam ini, batas desa yang satu dengan yang lainnya.

3. Konflik Antara Komunitas dan Orang di Luar Komunitas

Sengketa tanah ini seperti yang terjadi antara investor atau pejabat pemerintah. Misalnya, pemerintah menjual atau menyewakan tanah masyarakat kepada investor tanpa berkonsultasi dengan masyarakat, sehingga menimbulkan konflik antara investor dan masyarakat.

Tips Menyelesaikan Sengketa Tanah, Aman dan Nyaman

Mencegah tentu lebih baik, sebelum salah satu sengketa di atas terjadi, sebaiknya Anda, keluarga, kelompok masyarakat harus mampu mengantisipasi penyebab dari konflik tanah. 

Faktanya, membawa kasus sengketa tanah ke pengadilan hanya akan memperpanjang konflik, menghabiskan waktu dan sumber daya, dan memperdalam permusuhan. 

Sebaliknya, strategi penyelesaian konflik alternatif seperti mediasi bisa jadi lebih murah, memakan waktu lebih sedikit, dan lebih mungkin mencapai win-win solution. 

Pemimpin lokal dapat membantu memutuskan strategi mana yang paling sesuai dengan konflik dan konteks lokal.

1. Mengadakan pertemuan kelompok untuk memfasilitasi dialog terbuka. 

Penyelesaian sengketa tanah dengan cara mempertemukan semua orang yang terlibat dalam perselisihan dan menciptakan diskusi yang terbuka. 

Tujuannya adalah untuk mendengarkan semua cerita dan mengidentifikasi akar masalahnya, kerusakan yang telah dilakukan, dan semua hukum yang relevan. 

Baik hukum adat / adat dan formal / hukum harus dibahas. 

Seorang fasilitator harus memoderasi diskusi untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berbicara dan semua detail penting harus diidentifikasi.

Dialog terbuka dapat bekerja dengan baik dalam berbagai situasi, yakni sebagai berikut:

  • menangani praktek-praktek adat yang tidak adil yang merugikan kelompok-kelompok rentan
  • menangani perselisihan dalam komunitas tentang penggunaan bersama sumber daya alam dan tanah
  • menyelesaikan sengketa antar keluarga dan kelompok masyarakat tertentu.

2. Bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah yang terpercaya.

Dalam situasi di mana diskusi dan negosiasi internal mungkin tidak berhasil. Pemimpin yang dihormati mungkin dapat menggunakan otoritas mereka untuk membantu pihak-pihak menyelesaikan sengketa tanah yang sulit untuk ditangani.

Misalnya, jika seorang pejabat pemerintah daerah mengintimidasi anggota masyarakat dan merampas tanah mereka, mungkin paling efektif untuk memanggil pejabat yang dipercaya dan dihormati dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi untuk membawa pejabat setempat tersebut. Jika suatu konflik di ambang kekerasan, masyarakat mungkin akan segera meminta bantuan dari pejabat pemerintah tingkat tinggi.

3. Mediasi

Proses Mediasi umumnya tepat jika negosiasi terhenti dan para pihak merasa membutuhkan bantuan dari seseorang yang tidak terlibat sengketa. Mediasi diperlukan jika:

  • orang menjadi sangat emosional, membuat kompromi menjadi sulit
  • komunikasi antar pihak tidak berjalan dengan baik
  • ada ketidaksepakatan yang serius atas fakta dan informasi yang relevan
  • ada ketidakseimbangan kekuatan yang signifikan antara para pihak.

Mediasi adalah proses terstruktur yang dipimpin oleh mediator (pihak ketiga yang netral). Mediator dapat berupa pengacara, penggerak komunitas, atau anggota komunitas yang terlatih dan dihormati. 

Tugas mediator adalah mengingatkan para pihak tentang hukum yang relevan, membantu para pihak berkomunikasi, menemukan kesamaan dan membantu dalam mengidentifikasi solusi yang diinginkan. 

Tujuan mediator adalah membantu kedua pihak mencapai resolusi yang menguntungkan kedua belah pihak, tidak hanya satu.

Setelah penyelesaian konflik tercapai, hasilnya harus dicatat secara tertulis dan ditandatangani oleh semua pihak. Langkah ini akan membantu memastikan bahwa setiap orang berpegang pada kesepakatan.

Lalu Bagaimana jika resolusi konflik gagal

Sengketa tanah bisa berkembang menjadi konflik kekerasan jika tidak ditangani dengan baik. 

Jika pendekatan yang dijelaskan di atas tidak menyelesaikan konflik, mungkin perlu untuk merujuk kasus tersebut ke pengadilan.

4 Tips Mengajukan Gugatan Sederhana Agar Langsung Diterima Saat Pendaftaran

Meskipun namanya gugatan sederhana bukan berarti proses mengajukan gugatan tidak melalui pemeriksaan administratif. Paling minim syarat dan kriteria harus terpenuhi.

Gugatan sederhana tidak lain merupakan upaya pengadilan dalam menjalankan peradilan yang cepat, mudah dan murah. 

Hanya saja, fakta menunjukkan bahwa tidak jarang pencari keadilan yang harus bolak-balik lantaran kurangnya syarat saat mengajukan gugatan jenis ini.

Faktornya bermacam-macam, bisa jadi masyarakat yang salah paham prosedur mengajukan “gugatan sederhana”, atau memang tidak memenuhi syarat.

Bisa juga, karena salah paham dengan istilah “sederhana”, jadi beberapa pihak menganggapnya seperti proses mengajukan laporan ke pak RT.

Agar hal yang sama tidak terjadi kepada Anda, sebaiknya simak tips menarik berikut ini, sehingga dengan cukup sekali datang, gugatan Anda sudah bisa diterima.

Tips Mengajukan Gugatan Sederhana

1. Identifikasi Kriteria Perkara dalam Gugatan Sederhana

Sesuai dengan PERMA Gugatan Sederhana PDF No.4 Tahun 2019, Anda perlu mengidentifikasi apa perkara Anda memenuhi kriteria gugatan jenis ini atau tidak. Secara ringkas, berikut kriterianya:

  • Perkara PMH (Perbuatan Melawan Hukum) dan Cidera Janji (Wanprestasi)
  • Perkara yang tata cara penyelesaiannya telah diatur oleh UU melalui pengadilan khusus
  • Tidak merupakan sengketa yang berkaitan dengan hak atas tanah
  •  Ada batas minimal nilai gugatan, yakni 500 juta jika diukur dengan uang
  • Pihak yang berperkara yakni penggugat dan tergugat jangan lebih dari satu, kecuali jika memang memiliki kepentingan sama.
  • Pihak yang Anda gugat harus diketahui alamatnya
  • Para pihak domisilinya juga harus sama
  • Jika memang tidak sama domisilinya, bisa dengan solusi berupa kuasa insidentil salah satunya.

2. Gugatan Sederhana yang Anda Buat Juga Harus Benar

Ada dua cara membuat gugatan sederhana yakni dengan membuatnya sendiri atau cukup dengan mengisi form gugatan. Jika ternyata Anda membuatnya sendiri, perhatikan tiga hal pokok berikut ini:

  • Identitas pihak tergugat maupun penggugat harus benar dan jelas
  • Jelaskan secara ringkas duduk perkara, termasuk dasar hukum dari gugatan Anda, hubungkan peristiwa yang terjadi dengan hukum yang berlaku
  • Isikan tuntutan Anda, apa yang Anda harapkan dan inginkan, tuangkan dalam poin ini.

3. Siapkan Bukti-bukti yang valid

Anda adalah orang yang tahu apa dan mengapa gugatan ini diajukan, oleh karenanya semua bukti penguat atas gugatan ini hanya Anda yang dapat memperoleh dan menyiapkan.

Bentuk bukti bisa apapun, asal sesuai dengan kriteria, bisa tertulis atau bukti tidak tertulis. Bukti tertulis misalnya dokumen perjanjian atau sejenisnya. Sedangkan untuk yang tidak tertulis, siapkan saksi, sumpah dan lainnya.

4. Mendaftar Melalui E-Court

Anda tips termudah yang bisa Anda lakukan dan ini lebih sederhana dari prosedur umumnya, Anda bisa mengisi blanko gugatan lewat aplikasi E-Court di Pengadilan setempat.

Tentu saja, langkah pertama hingga ketiga di atas harus sudah siap terlebih dahulu, terutama dokumen bukti harus Anda scan terlebih dahulu.

Berkaitan dengan bukti, selain dalam bentuk scan Anda nantinya juga harus menyerahkan dokumen asli ke pengadilan.

Jika tiga langkah di atas, plus tips tambahan mengajukan via online di atas Anda penuhi, maka dipastikan dalam sekali pendaftaran gugatan sederhana Anda sudah dapat diterima, tanpa harus bolak balik ke pengadilan lagi.

Bisakah Meminta Penerbitan Buku Nikah Orang Tua yang Hilang?

Buku nikah hilang atau buku nikah milik orang tua di KUA yang hilang, rusak dan atau sebagainya sering menjadi kendala administrasi bagi anak yang ingin mengurus administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Masalah semacam ini kemudian sering menghambat berbagai hal bagi anak, salah satu yang paling sering terjadi adalah tidak dapat menerbitkan akta kelahiran.

Ini merupakan masalah yang cukup serius bila tidak segera ditangani, mengapa demikian sebab ini akan berakibat langsung pada masa depan si anak, sebagai contoh adalah akses pendidikan yang terkendala.

Termasuk juga dalam hal melakukan perjanjian dan bisnis.

Oleh karena itu, bila buku nikah hilang, baik itu milik orang tua atau milik Anda, untuk mendapatkan akta misalnya, harus segera dilakukan penanganan segera. Bagaimana langkahnya?

Mengatasi Buku Nikah Rusak Atau Hilang

Ada dua hal yang harus terlebih dahulu diperhatikan saat kejadian semacam ini menimpa Anda, yakni sebagai berikut:

  • Pastikan, apakah orang tua atau pernikahan Anda benar-benar telah dicatatkan?
  • Jika ini terjadi, Anda sebagai anak tetap dapat mendapatkan akta kelahiran dengan pencantuman nama Ibu saja.
  • Jika langkah ini tidak dapat ditempuh lantaran berbagai alasan, prosedurnya dengan terlebih dahulu melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama.

Bisakah Mendapatkan Akta Kelahiran Jika Akta Nikah Hilang

Pertanyaan atau masalah semacam ini adalah yang paling sering dihadapi di masyarakat, oleh karena itu sebagai ilustrasi, syarat mendapatkan akta kelahiran ketika buku nikah hilang dijadikan sebagai contoh.

Jika masalah semacam ini terjadi pada Anda, maka ada beberapa hal yang harus Anda penuhi.

Anda tetap bisa mendapatkan Akta Kelahiran dengan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Untuk mendapatkan Akta kelahiran, Anda harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

  • Cari atau dapatkan surat keterangan kelahiran dari bidan atau dokter, atau pihak yang menolong persalinan
  • Dapatkan dan isi formulir surat kelahiran dari Desa Anda
  • Salinan dari surat keterangan dari KUA yang telah Anda dapatkan sebelumnya
  • Foto Copy KK (Kartu Keluarga)
  • Salinan KTP milik orang tua
  • Salinan akta kematian, jika orang tua ternyata sudah meninggal
  • Dapatkan dan foto copy KTP dari minimal 2 orang saksi
  • Surat kuasa di lampiri foto copy dan KTP-nya

Seluruh syarat-syarat di atas, harus di legalisir oleh pihak/instansi yang berwenang.

Kemudian ajukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat tinggal Anda.

Jika kemudian yang Anda pertanyakan adalah bisakah menerbitkan kembali surat keterangan nikah orang tua?

Jawabannya Anda bisa meminta surat keterangan dari KUA saja, bukan menerbitkan kembali surat nikah yang hilang.

Opini Audit Going Concern, Apa Itu dan Bagaimana Bisa Terjadi?

Jadi apa itu opini audit going concern? Apa alasan auditor mengeluarkan hal ini, lalu bagaimana efeknya terhadap perusahaan atau entitas bisnis?

Opini audit going concern merupakan opini audit yang dikeluarkan oleh auditor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menjaga kelangsungan usahanya.

Mengapa Opini Audit Ini Dikeluarkan?

Laporan keuangan merupakan salah satu media bagi manajemen untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada para pemangku kepentingan dalam rangka menilai kinerja perusahaan.

Laporan keuangan harus memiliki informasi yang lengkap atau komprehensif dalam mengungkapkan semua fakta yang dilakukan oleh perusahaan selama satu periode.

Tujuan utama audit adalah untuk memberikan kepercayaan yang cukup bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Diterima Secara Umum.

Hasil audit laporan keuangan merupakan opini auditor yang dianggap sebagai simbol kepercayaan publik terhadap akuntabilitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Bagaimana Prosesnya Terjadi?

Dalam proses yang sedang berjalan, auditor dihimbau untuk mengevaluasi kelangsungan usaha dan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan usahanya untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Going concern merupakan asumsi yang mewajibkan entitas ekonomi memiliki kemampuan operasional dan finansial dalam mempertahankan kelangsungan usahanya.

Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat keraguan substansial tentang kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan bisnisnya untuk jangka waktu yang wajar.

Opini audit going concern merupakan audit modifikasi yang menurut pertimbangan auditor terdapat ketidakmampuan atau ketidakpastian yang signifikan terhadap kelangsungan suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya.

Pentingnya going concern things menunjukkan bahwa diperlukan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit going concern dalam hubungan auditor dengan klien. Adapun Karakteristik hubungan antara auditor dan klien meliputi audit client tenure, audit lag, dan opinion shopping.

Hubungan Opini Audit Going Concern dengan Keadaan Keuangan

Opini ini juga terkait dengan keadaan keuangan suatu perusahaan dalam hal ini rasio likuiditas dan tingkat leverage. Rasio likuiditas bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar.

Semakin kecil likuiditas suatu perusahaan, hal tersebut menunjukkan perjuangan perusahaan dalam membayar kewajibannya. Oleh karena itu, auditor kemungkinan akan memberikan pendapat going concern.

Lalu Apa Itu Opini Audit Going Concern?

Berdasarkan PSA nomor 29 SA Bagian 208, opini auditor dikelompokkan menjadi lima jenis: opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan, opini wajar dengan pengecualian, opini merugikan, dan opini disclaimer.

Opini audit going concern merupakan audit modifikasi yang menurut pertimbangan auditor terdapat ketidakmampuan atau ketidakpastian yang signifikan atas kelangsungan perusahaan dalam menjalankan operasinya.

Auditor dapat memberikan opini audit going concern jika menemukan kondisi atau kejadian selama proses audit yang menimbulkan keraguan auditor terhadap keberlanjutan suatu perusahaan.

Indikator dari Opini Audit Going Concern

Tidak ada prosedur khusus yang harus diikuti oleh auditor dalam mengeluarkan opini ini. Sebaliknya, informasi ini diperoleh dari jumlah total semua prosedur audit lain yang dilakukan. Indikator potensi masalah kelangsungan usaha adalah:

  • Tren negatif. Bisa berupa penurunan penjualan, kenaikan biaya, kerugian berulang, rasio keuangan yang merugikan, dan lain sebagainya.
  • Para karyawan. Kehilangan manajer kunci atau karyawan yang terampil, serta berbagai jenis kesulitan tenaga kerja, seperti pemogokan.
  • Sistem. Pencatatan akuntansi yang tidak memadai.
  • Hukum. Proses hukum terhadap perusahaan, yang mungkin termasuk kewajiban dan hukuman yang tertunda terkait dengan pelanggaran hukum lingkungan atau lainnya.
  • Hak milik intelektual. Hilang atau kedaluwarsa lisensi atau paten kunci.
  • Struktur bisnis. Perusahaan telah kehilangan dan tidak dapat mengganti pelanggan utama atau pemasok utama.
  • Pembiayaan. Perusahaan telah gagal membayar pinjaman atau tidak dapat menemukan pembiayaan baru.

Kesimpulan

Pada prinsipnya Anda harus berasumsi bahwa bisnis akan terus berlanjut di masa depan kecuali ada bukti yang bertentangan.

Ketika auditor melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi suatu perusahaan, dia memiliki kewajiban untuk meninjau kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya;

Jika penilaiannya menunjukkan adanya keraguan substansial mengenai kemampuan perusahaan untuk melanjutkan di masa depan (yang didefinisikan sebagai tahun berikutnya), kualifikasi kelangsungan usaha harus disertakan dalam pendapatnya atas laporan keuangan perusahaan.

Pernyataan ini biasanya disajikan dalam paragraf penjelasan terpisah yang mengikuti paragraf opini auditor.

Kualifikasi kelangsungan usaha merupakan perhatian besar bagi pemberi pinjaman karena merupakan indikator utama ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kembali hutangnya.

Beberapa pemberi pinjaman menentukan dalam dokumen mereka bahwa going concern akan memicu percepatan semua pembayaran pinjaman yang tersisa.

Pemberi pinjaman biasanya hanya tertarik untuk memberikan pinjaman kepada bisnis yang telah menerima opini wajar tanpa pengecualian dari auditornya mengenai laporan keuangannya.