Arsip Kategori: Perizinan Usaha

Informasi berbagai prosedur dan syarat pendirian serta perizinan usaha untuk bisnis Anda

Website Resmi Bank Syariah Indonesia dan Official, Jangan Tertipu

Jangan sampai tertipu, bagi Anda yang belum familiar ini dia website bank syariah Indonesia dan akun official resminya.

Bank syariah Indonesia merupakan lembaga keuangan syariah yang baru, beberapa masyarakat masih belum terlalu familiar di era sekarang ini cukup rawan. Pasalnya, ada saja website-website tidak jelas yang hampir mirip, walaupun tidak menyatakan dirinya sebagai bank syariah Indonesia.

Nah! Informasi berikut ini tentu saja untuk membantu Anda, mengurangi resiko tersebut. Berikut merupakan website BSI dan akun officialnya.

Anda juga bisa mendapatkan informasi menarik lain dari postingan kami tentang cara Migrasi BNI Syariah ke BSI, Tips dari Pakar dan Praktisi.

Web Resmi BSI dan Akun Sosial Medianya

1. Website Utama Bank Syariah Indonesia

Website utama bank syariah Indonesia memiliki url sebagai berikut: https://www.bankbsi.co.id/

Di bagian kanan atas terdapat logo bank BSI, sedangkan menunya berada di tengah kiri, jangan lupa pada website resmi selalu ada logo OJK.

Di Bagian footer terdapat beberapa informasi penting mulai dari lokasi kantor dan informasi tentang BSI. Agar terhindar dari salah website, sebaiknya pelajari bagian Tentang Kami. 

2. Website Mobile Bank Syariah Indonesia

Ada satu lagi website resmi milik Bank Syariah Indonesia dengan URL: https://bsimobile.co.id/

Tampilan bsi mobile sedikit berbeda dengan website utama, namun di sana Anda bisa memperoleh informasi link url website utama BSI. 

Selain itu, dari sisi tampilan lebih tampak minimalis dengan logo tetap di bagian kanan atas.

Pada bagian footer juga berbeda dari website pertama, adapun tampilannya adalah sebagai berikut:

Satu hal yang menjadi catatan, selain informasi penting, logo OJK dan LPS terpampang jelas di bagian footer.

3. Akun Facebook

Selain website BSI yang resmi Anda juga bisa mencari informasi dari berbagai akun media sosial milik BSI.

Untuk akun facebook berikut merupakan url-nya: https://www.facebook.com/bankBSI.ID/

4. Akun Instagram

Untuk akun instagram Anda bisa menjelajahinya dan mengikutinya pada url berikut ini: https://www.instagram.com/banksyariahindonesia/

5. Twitter dan Youtube

Berikut merupakan informasi akun twitter resmi dari bank syariah Indonesia dan akun Youtubenya:

Selain link yang dicantumkan di atas atau yang tampilannya hanya menyerupai tapi tampak ada yang berbeda, sebaiknya Anda berhati-hatinya. Baiknya, Anda mengikuti salah satu akun media sosial di atas.

Tarif PPN Naik Lagi! Ini Barang yang Kena dan Bebas Pungutan

Belakangan ini sedang heboh tentang kabar tarif PPN naik untuk beberapa jenis produk. Hal ini menjadi beban tersendiri bagi beberapa pelanggan aktif barang-barang yang mengalami kenaikan tarif pajak ini.

Peraturan tersebut jelas tertulis, pada Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021. Di mana peraturan tersebut membahas kenaikan Pajak Pertambahan Nilai menjadi 11% per tanggal 1 April 2022 dan kenaikan 12% per tanggal 1 Januari 2025.

Hal ini pastinya membuat para pelanggan harus mengeluarkan dana lebih untuk membeli barang yang termasuk dalam barang yang mengalami kenaikan tarif Pajak tersebut. Adapun barang yang mengalami kenaikan PPN akan dibahas pada artikel ini.

Barang dan Jasa yang Mengalami Kenaikan PPN

Berikut beberapa barang yang mengalami kenaikan harga akibat kebijakan UU HPP No. 7 tahun 2021:

  • Beberapa provider dalam penanganan pulsa, kuota internet maupun pinjaman yang berjalan sampai tanggal tertera. Adapun provider tersebut adalah Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata, dan Juga Smartfren.
  • Produk yang dijual di supermarket modern.
  • Tagihan TV Kabel dan Internet pada provider IndiHome.
  • Pendapatan atau komisi dari jual beli saham.

Barang dan Jasa yang Bebas Kenaikan PPN

Berikut beberapa barang yang tidak mengalami kenaikan atau dibebaskan dalam kenaikan pajak.

Produk Kebutuhan Pokok

Untuk produk kebutuhan pokok yang mengalami bebas kenaikan pajak adalah beras atau gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, gula, daging merah, telur, susu, buah, sayur dan masih banyak lagi.

Produk Emas Batangan

Segala jenis transaksi emas batangan terutama untuk kepentingan cadangan devisa negara maupun surat surat berharga, seperti tabungan atau investasi emas.

Jasa Kesehatan

Beberapa jasa kesehatan juga tidak mengalami kenaikan atau dibebaskan dari pajak pertambahan nilai, seperti jasa dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter hewan, kebidanan ibu dan anak, psikolog atau psikiater dan jasa kesehatan lainnya.

Usaha Jasa Pendidikan

Jasa pendidikan yang bebas PPN selanjutnya adalah jasa penyelenggara pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah, seperti les dan lain sebagainya.

Jasa Asuransi

Asuransi juga dibebaskan dari pajak pertambahan nilai, meliputi produk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kerugian, asuransi perjalanan maupun reasuransi.

Jasa Pelayanan Sosial

Selanjutnya, ada jasa pelayanan sosial, meliputi jasa pelayanan panti asuhan, panti jompo, damkar, pemberian pertolongan kecelakaan, lembaga rehab, penyediaan rumah duka, dan pemakanan dan masih banyak lagi.

Jasa Keagamaan

Seluruh jasa keagaman juga dibebaskan dari kenaikan tarif pajak pertambahan nilai.

Jasa Kesenian dan Hiburan

Segala jenis jasa yang dilakukan oleh pelaku atau pekerja seni dan hiburan juga tidak mengalami kenaikan atau dibebaskan dari pajak.

Biaya Perhotelan

Untuk seluruh biaya perhotelan, mulai dari penyewaan kamar, penyewaan ruangan, dan segala layanan hotel juga tidak mengalami kenaikan pajak.

Usaha Jasa Keuangan

Jasa selanjutnya yang dibebaskan dari PPN adalah jasa keuangan, seperti penghimpunan dana masyarakat, koperasi simpan pinjam, pembiayaan prinsip syariat, penyaluran pinjaman hukum gadai.

Jasa Catering Maupun Sejenisnya

Seluruh jenis jasa penyediaan makanan maupun minuman termasuk objek pajak daerah dan retribusi dan tidak dikenai pajak pertambahan nilai.

Daftar Barang Bebas PPN Terbebas Sebagian Atau Seluruhnya

Sesuai dengan peraturan Undang Undang dalam pasal 16B UU HPP yang membahas pajak terutang tidak bebas pajak untuk sementara maupun selamanya. Berikut beberapa barang dan jasa di dalamnya.

  • Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud di luar wilayah pabean.
  • Penyerahan barang kena pajak tertentu.
  • Impor barang kena pajak tertentu.
  • Ketentuan kawasan tertentu pada daerah pabean.
  • Pemanfaatan barang kena pajak tertentu dari luar daerah pabean.
  • Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud di luar wilayah pabean.

Beberapa pajak terutang yang telah penulis paparkan memiliki batasan tujuan, yakni:

  • Mendukung ekspor dan prioritas negara.
  • Menampung kemampuan perjanjian investasi, konvensi internasional dan kelaziman internasional lain.
  • Peningkatan kesehatan masyarakat seperti pengadaan vaksin.
  • Meningkatkan tingkat pendidikan dan kecerdasan generasi penerus bangsa.
  • Pembangunan tempat ibadah atau urusan keagamaan.
  • Menjamin proyek pemerintah dengan biaya hibah maupun pinjaman luar negeri.
  • Akomodasi internasional dalam impor barang kena pajak tertentu yang dibebaskan biaya bea masuk.
  • Mendukung ketersediaan barang kebutuhan pokok untuk kepentingan rakyat.

Nah, itu dia beberapa info terkait barang yang terdampak maupun terbebas dari kenaikan tarif PPN.

Sebelum membayar pajak, pastikan Anda telah benar menghitung necara keuangan dari usaha Anda. Simak artikel kami tentang neraca perusahaan.

Paten; Bagaimanakah Cara Mudah Mendapatkannya?

Paten di Indonesia diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2016 (UU Baru) yang menggantikan UU Paten sebelumnya (UU No 14 Tahun 2001). Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Baru, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas penemuan yang baru, dan dapat diterapkan dalam industri’. Hak ini diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan sedangkan Paten Sederhana (untuk Satu Invensi) diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Pemegang hak diharuskan untuk memproduksi produknya di Indonesia; ini ditujukan untuk memberikan kesempatan kerja atau transfer teknologi.

Dalam undang-undang baru terdapat beberapa tambahan hak yang bisa diajukan antara lain:

Program Komputer; Program komputer yang memiliki instruksi, fitur pemecahan masalah, dan efek teknis dianggap sebagai penemuan dan oleh karena itu dapat dipatenkan.

Paten tidak akan diberikan untuk invensi (penemuan) penggunaan baru untuk produk yang sudah ada atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menunjukkan peningkatan efektivitas atau perubahan struktur kimia dari senyawa yang ada.

Cara dan Syarat Pengajuan Paten

Permohonan harus diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan dapat diajukan untuk satu Invensi saja atau beberapa Invensi yang berkontribusi pada kesatuan Invensi. Invensi dianggap baru jika penerapannya tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya.

Permohonan harus berisi:

  • Formulir lamaran tertulis dalam bahasa Indonesia;
  • Judul penemuan;
  • Klaim yang terkandung dalam penemuan;
  • Uraian tertulis dan penjelasan tentang penemuan;
  • Gambar dan desain penemuan;
  • Tanggal, bulan, dan tahun aplikasi;
  • Nama lengkap dan kebangsaan penemu;
  • Alamat lengkap pemohon dan;
  • Pembayaran biaya pemeliharaan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (ini adalah biaya tahunan);
  • Nama lengkap dan alamat pengacara jika aplikasi diajukan melalui pengacara.

Secara lebih rinci simak flowchart berikut ini:

Publikasi dan Pemeriksaan Substantif

Apabila persyaratan permohonan dipenuhi, Direktorat Jenderal akan mempublikasikan permohonan tersebut dalam Lembaran Negara atau pada papan pengumuman yang khusus disediakan untuk itu.

Direktorat Jenderal dapat meminta bantuan ahli atau fasilitas dari instansi pemerintah lainnya untuk melakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa paten yang memenuhi syarat – pemeriksa diberikan pangkat dan tunjangan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan yang berlaku. Jika penguji melaporkan kekurangan pada aplikasi, Direktorat Jenderal akan menginformasikan pemohon untuk menentang laporan tersebut.

Selanjutnya, proses publikasi akan terbuka untuk umum dan siapa pun dapat mengajukan keberatan tertulis atas paten yang relevan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selanjutnya akan menginformasikan kepada pemohon paten yang berhak untuk memberikan penjelasan mengenai keberatan tersebut kepada Direktorat Jenderal. Jika pemohon tidak memberikan klarifikasi atau perbaikan atas permohonan tersebut, Direktorat Jenderal akan mencabut permohonan tersebut.

Otoritas Paten

Permintaan  wajib disetujui atau ditolak oleh Direktorat Jenderal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Paten sederhana disetujui selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal permintaan diterima. Apabila hasil pemeriksaan substantif menyimpulkan permohonan sesuai dengan UU Paten yang baru, Direktorat Jenderal akan menerbitkan Sertifikat kepada pemohon.

Penolakan Permohonan Paten

Apabila permohonan  tidak sesuai dengan yang diatur dalam UU Paten yang baru, Direktorat Jenderal menolak untuk menerbitkan Sertifikat kepada pemohon.

Demikianlah penjelasan singkat mengenai cara pengajuan hak kekayaan intelektual jenis ini. Semoga bermanfaat.

Cara dan Syarat Mendirikan CV Terlengkap dan Analisisnya di Tahun 2020

Commanditaire Vennootschap / CV adalah persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang yang menitipkan uang atau barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin persekutuan. CV menjadi salah satu badan usaha alternatif yang cukup laris digunakan. Lalu bagaimana cara mendirikan cv yang sesuai dengan prosedur? Apa saja syaratnya dan dokumen yang diperlukan? Berikut ulasannnya

Syarat Pendirian CV:

Untuk Anda yang ingin mendirikannya berikut adalah syarat mendirikan CV:

  • Pendiri perusahaan ini minimal terdiri dari 2 (dua) orang yang kemudian disebut sebagai Pesero Aktif dan Pasif.
  • Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia
  • Pendiri CV harus Warga Negara Indonesia
  • Kepemilikan 100% dimiliki oleh pemilik bisnis lokal berarti tidak ada partisipasi warga negara asing yang diizinkan.

Terlihat bahwa syarat mendirikan CV atau cara mendirikan CV sangatlah mudah, dan tidak memerlukan administrasi yang sedetail mungkin.

Syarat Dokumen Pendirian CV

Selain syarat umum di atas, ada beberapa dokumen yang harus Anda persiapkan saat akan mendirikan CV. Adapun dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

  • Dokumen berupa KTP, NPWP termasuk KK para sekutu, baik aktif maupun pasif
  • Fotokopi bukti kepemilikan tempat usaha jika punya, jika tidak bisa bukti sewa atau dokumen bukti sejenis
  • Surat keterangan domisili dari pemilik ruko, jika lokasinya adalah sewa
  • Fotokopi bukti pembayaran Pajak
  • IMB jika bangunan milik sendiri
  • Foto dari lokasi usaha, tampak luar dan dalam

TAHAP PENDIRIAN CV TAHUN 2020

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa CV sangat berbeda dengan PT, berikut adalah cara mendirikan CV step by step sebagai panduan untuk Andai:

1. Datangi Notaris Untuk Mendaftarkan Nama CV Anda

Cara mendirikan CV yang pertama adalah siapa nama. Nama CV tentu akan menjadi brand dari usaha Anda. Namun, untuk memilih nama tersebut Anda harus mendaftarkannya ke Ditjen AHU terlebih dahulu melalui Notaris. Notaris lah yang akan melakukan input nama CV Anda. Jika nama yang Anda pilih belum dipakai oleh orang lain, maka nama tersebut akan mudah didaftarkan. Akan tetapi, jika ternyata sudah dipakai Anda perlu mempersiapkan nama lain. Oleh karena itu, persiapkan beberapa alternatif nama sebelum Anda mendatangi Notaris.

Adapun contoh nama CV adalah seperti: CV Indah Jaya, CV Indah Mekar Jaya dan lain sebagainya.

2. Buatlah Akta CV Melalui Notaris

Langkah kedua dalam prosedur dan cara mendirikan CV ini adalah dengan membuat draft akta pendirian, untuk membuat akta pendirian ini beberapa hal yang harus Anda persiapkan adalah sebagai berikut:

  • Identitas pendiri yang terdiri dari nama, domisili dan pekerjaan;
  • Nama CV yang telah didaftarkan di Ditjen AHU
  • Domisili dari CV
  • Keterangan yang menunjukkan maksud dan tujuan CV, sifat CV apakah terbatas atau umum dan apakah merupakan cabang atau bukan
  • Keterangan Modal awal sekutu
  • Pihak sekutu yang berkuasa melakukan tanda tangan terhadap perjanjian perusahaan.
  • Detail pemisahan antara sekutu aktif dan sekutu pasif
  • Waktu kapan mulai berlakunya CV
  • Beberapa klausula pokok yang berkaitan dengan pihak ketiga
  • Tanggal pendaftaran akta pendirian tersebut ke Pengadilan Negeri
  • Buku kas CV keuangan khusus untuk sebagai likuiditas penagihan dari pihak ketiga. Buku kas inilah yang  dijadikan alat untuk membayar pihak ketiga, selain itu jika ternyata isinya telah kosong, maka uang pribadi sekutu lah yang akan dipertanggungjawabkan.
  • Data keuangan pengeluaran salah satu sekutu yang memiliki wewenang bertindak atas dan untuk sekutu.
  • Larangan bagi sekutu dalam hal menarik modal yang telah disetorkan.

Setelah Anda membuatkan draft tersebut, notaris kemudian akan melakukan koreksi mana saja yang perlu dibenahi. Bila draft dianggap telah sesuai, selanjutnya adalah tahap finalisasi.

3. Penandatanganan Oleh Para Pihak

Langkah selanjutnya, setelah draft dianggap telah selesai, maka langkah selanjutnya dalam proses pendirian CV adalah penandatangan oleh para sekutu, baik sekutu aktif maupun pasif. Bila berhalangan salah satunya, pihak tersebut harus mewakilkan kepada pihak lain dengan surat kuasa. Selanjutnya, jika penandatanganan telah selesai Notaris akan membuat salinan akta untuk didaftarkan ke kemenkumham.

4. Membuat NPWP Perusahaan

Selanjutnya, Notaris akan memberikan salinan akta kepada Anda untuk kemudian mengurus NPWP Perusahaan. NPWP dan fotokopi KTP pengurus yang mewakili CV akan diminta Notaris untuk didaftarkan ke kemenkumham.

5. Pengurusan NIB

NIB atau Nomor Induk Berusaha merupakan fasilitas terbaru bagi pengusaha sebagai pengganti dari beberapa dokumen yakni NIK, TDP, dan lainnya. Untuk mendapatkan NIB ini silahkan lakukan pendaftaran melalui OSS. Bagi Anda yang masih asing mengenai OSS dan NIB silahkan simak artikel sebelumnya tentang Online Single Submission (OSS) Permudah Proses Perizinan Usaha

6. Pengajuan Izin Usaha Komersial

Setelah NIB keluar baru Izin usaha dapat diterbitkan melalui sistem yang sama yakni OSS. Perihal ini Anda juga bisa menyimak artikel tentang Cara Mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan, Mudah dan Cepat

Setidaknya itulah cara mendirikan CV serta langkah-langkah yang harus Anda tempuh saat melakukan proses pendirian CV. Berikut ini adalah beberapa hal yang sering dipertanyakan saat orang akan memilih badan usaha ini.

FAQ (Frequently Asked Question) tentang CV

Commanditaire Vennootschap – CV Sebagai Perusahaan

CV adalah sebuah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih sebagai rekanan, baik rekanan aktif maupun rekanan diam. Mitra aktif adalah pemberi modal sekaligus menjalankan usaha, sedangkan silent partner adalah pemberi modal usaha. Mitra aktif memiliki tanggung jawab penuh atas semua aset dan kewajiban perusahaan, dan mitra diam hanya bertanggung jawab atas modal yang disetor. Prosedur mendirikan CV sama dengan mendirikan perusahaan. Pendirian CV juga tidaklah sulit, Anda bisa memilih bentuk usaha isi sebagai wadah bisnis Anda.

Kapan Mendirikan CV Diperlukan

Kekurangan modal atau kekurangan penyandang dana mungkin mengharuskan Anda untuk membentuk ‘kemitraan terbatas’ daripada ‘kemitraan umum’ (VOF). Kemitraan ini dikenal sebagai CV atau commanditaire vennootschap dalam bahasa Belanda. Dalam kondisi inilah pendirian CV kemudian diperlukan.

Pendana Anda adalah mitra Anda dalam bisnis Anda di commanditaire vennootschap. Mereka dikenal sebagai pasangan yang terbatas, tidur, atau pendiam. Salah satu keuntungan pendirian CV adalah hal ini.

Bagaimana Mengelola CV

Kebanyakan orang menyebut CV sebagai kelas tertentu dari ‘kemitraan umum’. CV memiliki dua jenis mitra: pengelola dan mitra terbatas.

Secara sederhana dalam pendirian CV, peran managing partner adalah menjalankan bisnis sehari-hari sedangkan partner terbatas terlibat dalam urusan keuangan perusahaan.

Apa Saja Kewajiban CV

Dalam pendirian CV, mitra pasif bukan bagian anggota badan hukum perusahaan. Itulah mengapa menjadi managing partner membuat Anda bertanggung jawab atas pinjaman CV. Merupakan tanggung jawab langsung Anda untuk mengajukan kebangkrutan pribadi setiap kali CV dinyatakan pailit.

Penting untuk dicatat bahwa mitra pengelola yang bergabung dengan kemitraan terbatas (pasif) bertanggung jawab atas pinjaman yang dibentuk sebelum mereka memasukinya. Memeriksa akun VOF dan mengevaluasi struktur keuangannya sebelum memasuki kemitraan umum sangat penting sebelum melakukan pendirian CV.

Mitra terbatas akan kehilangan kontribusi finansial mereka dalam kemitraan, kecuali jika mereka mengelola mitra yang mewakili CV kepada orang lain. Jika demikian, mitra terbatas juga bertanggung jawab secara individu.

Karakteristik Pendirian CV meliputi:

  • Dibentuk antara satu orang atau lebih yang memberi modal dan / atau menjalankan usaha
  • Terdiri dari mitra diam dan mitra aktif
  • Mitra pasif yakni adalah anggota yang hanya memberikan modal dan tidak ikut campur dalam pengelolaan perusahaan
  • Mitra aktif atau disebut juga sebagai mitra umum adalah pihak yang menjalankan dan mengelola perusahaan
  • Tanggung jawab mitra diam terbatas pada modal yang diinvestasikan

Keunggulan Pendirian CV adalah:

  • Mudah dibangun
  • Bisa mengumpulkan modal dalam jumlah besar
  • Kemampuan untuk mendapatkan lebih banyak kredit
  • Peluang ekspansi lebih besar
  • Manajemen dapat diverifikasi

Kerugian dari CV adalah:

  • Tanggung jawab tidak terbatas pada mitra umum
  • Kelangsungan hidup perusahaan kurang dapat diandalkan
  • Sulit untuk menarik kembali investasinya

Perbedaan antara CV dan PT yang sebaiknya diperhatikan.

Walaupun keduanya membutuhkan minimal 2 orang (Pendiri) untuk membuatnya, CV tersebut hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia dan 100% modalnya harus orang Indonesia, sedangkan PT bisa dibuat oleh orang asing dan modalnya bisa dimiliki oleh a investor asing sebagian atau seluruhnya. Kemudian disebut PT PMA.

1. Dari Sisi Pengaturan Pendirian CV

CV adalah badan usaha sederhana (badan usaha) yang diatur dengan sangat ringan oleh KUH Dagang sedangkan PT adalah badan hukum (badan hukum) yang diatur dengan undang-undang sendiri (Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Sebuah PT, sebagai korporasi memiliki hak hukum dan merupakan entitas yang terpisah dari pemiliknya, yang memiliki kewajiban terbatas (kewajiban mereka terbatas pada modal yang ditanamkan). Ini berarti bahwa syarat mendirikan CV lebih mudah daripada PT.

Dalam hal ini sangat berbeda dengan Pendirian CV yang lebih menyerupai persekutuan komanditer atau perseroan perseorangan dengan tanggung jawab penuh pesero aktif / direktur yang harus menanggung hutang dan kewajiban CV, bahkan pada pribadinya. property (pesero aktif adalah orang bertanggung jawab penuh kegiatan perusahaan, termasuk kerugian yang harus ditanggung oleh harta karun). Hal ini harus diwaspadai bagi WNA yang menikah dengan warga negara Indonesia yang berencana melakukan pendirian CV di Indonesia. Ada implikasi yang harus dipikirkan. Caveat emptor.

Sebuah PT memiliki modalnya dibagi di antara pemegang sahamnya. CV, umumnya milik salah satu pesero aktif (direktur) yang memiliki totalitas sedangkan komanditer / pesero pasif tidak memiliki atau sedikit kekuasaan.

2. Perbedaan dari Segi Modal

Selain itu, PT memiliki modal minimal Rp50.000.000 (25% diantaranya harus tersedia pada saat pendirian PT) dan menyebutkannya harus dilakukan dalam akta pendirian PT. Setiap perubahan modal harus dilaporkan dan mendapat persetujuan dari depkumham (PT) atau BKPM (PT PMA). Dalam proses pendirian CV tidak memiliki kewajiban seperti itu, tidak ada modal minimum dan tidak perlu menyebutkannya ke Depkumham. Itu hanya disebutkan dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Namun, ini tidak berarti bahwa CV harus berupa perusahaan kecil. Tidak jarang menemukan CV dengan modal di atas salah satu dari beberapa PT.

3. Perbedaan Dari Segi Syarat Administrasi Pendirian CV dan Keluasaan Usaha

Secara administratif syarat mendirikan CV atau pendirian CV jauh lebih fleksibel dan ringan dibandingkan dengan PT. Namun, sejumlah sektor tertentu ditutup untuk CV dan oleh karena itu PT merupakan kewajiban jika bisnis yang Anda targetkan ada di salah satu sektor ini. Jangan berharap untuk membuat perusahaan penerbangan atau lembaga perbankan, misalnya dengan CV, itu tidak akan membawa Anda kemana-mana. Pada dasarnya pendirian CV lebih untuk penggunaan / bidang aksi lokal dan lebih cocok untuk apa yang kita sebut UKM (Usaha Kecil dan Menegah). Ini hanya membutuhkan pendaftaran ke Pengadilan Negeri setempat (di samping memperoleh SIUP & TDP) dan tidak ada persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain itu, PT harus memiliki namanya yang disetujui oleh menteri dan tidak boleh memiliki nama yang sama atau mirip dengan PT lain di seluruh nusantara. Ini berbeda dengan CV. Pilih nama yang Anda suka, pergi ke Notaris dan hanya itu. Sebut diri Anda CV Garuda, CV Kokakola atau CV Gratillaisgonnasaythatmypostistoolong dan Anda akan dapat berbisnis tanpa kesulitan.

4. Biaya Mendirikan CV

Ringannya administrasi dalam syarat mendirikan CV dibandingkan dengan PT menghasilkan perbedaan biaya saat pembuatan atau pengoperasiannya. Dengan 3 jutaan, mungkin kurang, saya akan membuatkan Anda siap mengoperasikan CV dalam 10 hingga 15 hari di Manado, termasuk akta pendirian (termahal), surat Keterangan Domisili, NPWP, SK-PKP, pendaftaran PN , SITU, SIUP dan TDP. Sebuah PT, dikelola sendiri, akan membebani Anda dua kali lipat jumlah ini atau bahkan lebih jika Anda berurusan dengan “agen” dan akan memakan waktu hampir 2 bulan.

Terakhir, CV adalah Commanditaire Vennootschap atau l Persekutuan Komanditer / Perseroan Komanditer dalam Bahasa Indonesia, sedangkan PT adalah singkatan dari Perseroan Terbatas (perseroan terbatas dalam bahasa Inggris).

Demikianlah ulasan mengenai cara dan syarat mendirikan CV. Dalam memilih badan hukum hal penting yang harus diperhatikan adalah kesesuaian lingkup hak dan kewajiban hukum yang timbul akibatnya. Selain itu, perlu juga Anda perhatikan seberapa jauh gerak yang dapat dilakukan oleh badan hukum bersangkutan untuk melakukan perluasan bisnis.

Cara Cetak Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Wajib Pajak Orang Pribadi

Pendaftaran pajak adalah bagian penting dari sistem perpajakan di negara mana pun. Demikian halnya dengan Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi para wajib pajak mengetahui secara pasti bagaimana mereka mendaftarkan dan mendapatkan surat keterangan terdaftar pajak dan mengajukannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang ada di Indonesia.

Mengapa Pendaftaran Pajak Diperlukan

Perpajakan adalah elemen penting dalam perekonomian negara mana pun. Jumlah pajak yang dikenakan merupakan penyumbang utama pendapatan suatu negara. Jumlah yang dikenakan juga berdampak signifikan bagi investor.

Di Indonesia, terdapat berbagai sistem perpajakan untuk perorangan, perusahaan, dan investor. Ini termasuk pajak penghasilan perorangan, pajak penghasilan badan, pemotongan pajak, pajak pertambahan nilai (PPN), perjanjian pajak internasional, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bea cukai, pajak perjanjian internasional, pajak bumi dan bangunan, dan pajak. konsesi. Bentuk pajak ini wajib dan harus dipatuhi.

Di Indonesia, tarif pajaknya 25% untuk perusahaan. Tarif ini berlaku untuk pendapatan domestik maupun pendapatan yang diperoleh dari sumber internasional. Untuk setiap perusahaan yang tinggal di Indonesia, pajak dikenakan dengan tarif 20% dari pembayaran yang dilakukan kepada perusahaan di luar Indonesia.

Perpajakan adalah hukum fundamental di Indonesia. Fakta ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pungutan wajib bagi warga negara, penduduk, dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia secara kumulatif selama 183 hari dalam satu tahun pajak.

Pendaftaran Pajak dan Pengajuan Pajak Tahunan di Indonesia

Perpajakan di Indonesia didasarkan pada status penduduk. Suatu perusahaan di Indonesia dianggap sebagai penduduk apabila didirikan di Indonesia. Perusahaan residen yang berpenghasilan paling sedikit 15.850.000 rupiah mendaftar di kantor cabang lokal Direktorat Jenderal Pajak untuk membuka berkas SPT tahunan.

Wajib pajak terdaftar harus selalu ingat untuk melihat pembayaran pajak sebagai tanggung jawab dan kewajiban sipil sebagai orang Indonesia. Selama pendaftaran di Direktorat Jenderal Pajak, individu diberi nomor identitas yang dikenal sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Di Indonesia, keluarga adalah satu kesatuan untuk tujuan perpajakan. Sehingga, seluruh keluarga hanya diberi satu NPWP atas nama Kepala Keluarga.

Untuk pendaftaran, dokumen-dokumen berikut harus disediakan:

  • Formulir pendaftaran yang sudah diisi
  • NPWP (NPWP pemberi kerja) Fotokopinya
  • Fotokopi paspor pemohon (di semua halaman)
  • Fotokopi surat ijin kerja pemohon

Otoritas Pendaftaran Pajak di Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak, juga dikenal sebagai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), adalah lembaga pemerintah di bawah Kementerian Keuangan Indonesia. Hal ini dibebani dengan tanggung jawab kebijakan di bidang perpajakan serta standarisasi masalah teknis di bidang perpajakan. Badan ini merupakan gabungan dari beberapa instansi lain yang merupakan sub unit. Mereka adalah sebagai berikut:

  • Kantor Pajak (juga dikenal sebagai Jawatan Pajak): Dibebani dengan tanggung jawab pemungutan pajak dalam hal peraturan perundang-undangan
  • Kantor Akuntan Pajak (juga dikenal sebagai Jawatan Akuntan Pajak): Dibebani dengan tanggung jawab membantu KPP melaksanakan fungsi pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak
  • Biro Lelang (juga dikenal sebagai Jawatan Lelang): Dibebani dengan tanggung jawab menyediakan lelang barang selundupan untuk menyelesaikan piutang tugas negara
  • Dinas Pajak Pertanian (juga dikenal sebagai Jawatan Pajak Hasil Bumi): Badan ini membantu melaksanakan pemungutan pajak untuk hasil tanah dan hasil pertanian. Badan ini beroperasi di bawah Direktorat Kontribusi Pembangunan Daerah

Cara Pengajuan dan Cetak Ulang Surat Keterangan Terdaftar Pajak

Setelah mengetahui apa pentingnya pendaftaran pajak serta beberapa kegunaan NPWP, berikut ini adalah tata cara pengajuan dan cetak ulang surat keterangan terdaftar pajak.

1. Persyaratan

Ada beberapa kategori persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak ketika ingin mencetak surat keterangan terdaftar pajak ini. Yakni kategori wajib pajak perorangan atau pribadi, dan kategori wajib pajak perusahaan atau badan. Adapun masing-masing syaratnya adalah sebagai berikut:

Surat Keterangan Terdaftar Pajak-Wajib Pajak Pribadi
  • Mengisi formulir pendaftaran pengajuan cetak SKT dan di isi lengkap
  • Foto Kopi atau Print scan Kartu Tanda Penduduk
Surat Keterangan Terdaftar Pajak-Wajib Pajak Badan

Untuk wajib pajak badan, syarat mendapatkan surat keterangan terdaftar pajak  lebih banyak daripada wajib pajak pribadi. Secara lebih detail berikut adalah syaratnya:

  • Formulir pendaftaran pengajuan cetak SKT di isi lengkap
  • Bagi wajib pajak dalam negeri, melampirkan foto kopi Akta Pendirian beserta perubahannya
  • Jika yang bersangkutan merupakan kantor perwakilan badan hukum asing atau usaha tetap, harus melampirkan surat penunjukan yang diberikan oleh kantor pusat (foto kopi)
  • Surat pernyataan bermaterai yang berisi keterangan melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha, distempel dan ditandatangani pengurus.
  • Identitas salah satu pengurus badan hukum, bisa berupa KTP dan NPWP. Jika WNA maka buktinya adalah Paspor dan NPWP (jika terdaftar).

2. Prosedur Cetak Ulang Surat Keterangan Terdaftar Pajak

Untuk prosedur cetak surat keterangan terdaftar pajak tidak jauh berbeda dengan ketikan Anda membuat NPWP. Tentu terdapat beberapa perbedaan, secara lebih detail berikut langkahnya:

  • Datanglah ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak), ambil nomor antrian
  • Tunggu hingga petugas mengumumkan nomor antrian Anda
  • Setelah dipanggil, datanglah ke bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (biasanya di atasnya ada nomor digital yang menunjukkan nomor antrian Anda), serahkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan.
  • Petugas akan mengecek dokumen Anda. Untuk itu susunlah dokumen sesuai urutan di atas.
  • Jika dokumen belum lengkap, maka petugas akan menyerahkan kembali dokumen tersebut dan menjelaskan apa saja kekurangannya.
  • Jika sudah lengkap, akan segera mencetak (BPS) bukti penerimaan surat dan menyerahkannya kepada Anda
  • Simpanlah BPS tersebut, sebab setelah satu hari Anda dapat mengambil surat keterangan terdaftar pajak (SKT) Anda dengan syarat BPS harus diserahkan sebagai bukti
  • Petugas akan mengambil BPS tersebut, dan Anda mendapatkan SKT.

3. Waktu dan Biaya Mengurus Surat Keterangan Terdaftar Pajak

Untuk biaya pengurusan SKT ini adalah gratis, jadi berhati-hatilah dengan pungutan liar. Selanjutnya, untuk jangka waktu adalah 1 hari kerja, SKT sudah bisa Anda ambil.

Contoh Surat Keterangan Terdaftar Pajak

Demikianlah cara mudah mendapatkan surat keterangan terdaftar pajak untuk pribadi maupun badan. Dengan semakin baiknya sistem administrasi sekarang ini, mendapatkan SKT bukanlah hal yang sulit. 

Untuk Anda yang masih bingung bagaimana format atau contoh surat keterangan terdaftar pajak, berikut adalah contoh lengkapnya:

Online Single Submission (OSS) Permudah Proses Perizinan Usaha

Sistem Online Single Submission (OSS), adalah implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Layanan Perizinan Berusaha Secara Online (GR 24) yang ditandatangani dan disepakati. mulai berlaku pada 21 Juni 2018.

PP 24 memperkenalkan perubahan besar pada setiap aspek regulasi dan pengawasan bisnis di Indonesia. Terutama, sebagian besar perizinan penanaman modal dialihkan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan lembaga pemerintah lainnya ke sistem Online Single Submission (OSS), yang untuk sementara diawasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Tujuan lain dari sistem OSS adalah untuk menyederhanakan proses perizinan dan menjadikannya tanpa kertas. Lisensi dan registrasi akan diterbitkan “secara terbalik”, yang berarti sistem OSS akan mengeluarkan lisensi “sementara” setelah penyerahan informasi yang diperlukan, dan lisensi hanya akan berlaku efektif setelah persyaratan pasca penerbitan dipenuhi.

Berikut adalah ringkasan perubahan terbesar di bawah PP 24.

Selain berkaitan dengan sistem Online Single Submission (OSS), PP 24 juga mengatur beberapa perubahan besar dalam proses perizinan berusaha. Adapun detailnya adalah sebagai berikut:

1. Penyederhanaan Proses Perizinan

PP 24 memperkenalkan jenis lisensi dan registrasi baru melalui konsolidasi dan / atau penghapusan lisensi lama. Berikut ini adalah lisensi dan registrasi baru yang diperkenalkan oleh GR 24:

2. Nomor Identifikasi Bisnis (NIB)

Sesuai dengan Pasal 26 PP 24, NIB menggabungkan dan menggantikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pengenal Impor (API), dan hak akses pabean. Pasal 28 PP 24 juga mengatur bahwa NIB berfungsi sebagai pendaftaran untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan Indonesia (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan).

3. Lisensi Bisnis

Setiap perusahaan dengan NIB dapat segera mengajukan Izin Usaha, yang secara efektif menghilangkan kebutuhan untuk mengajukan Pendaftaran Investasi. Sesuai dengan Pasal 38 PP 24, perusahaan dengan Izin Usaha dapat melakukan kegiatan berikut: (i) pengadaan tanah; (ii) konstruksi dan pengoperasian gedung; (iii) pengadaan peralatan dan fasilitas; (iv) mempekerjakan karyawan; (v) penyelesaian sertifikasi atau pengujian kualitas; (vi) pengujian produksi (komisioning); dan (vii) produksi.

4. Izin Komersial / Operasional

Pasal 39 dari PP 24 mengatur bahwa bisnis tertentu harus memperoleh Izin Komersial / Operasional sebelum memulai operasi komersial. Perusahaan harus memenuhi “komitmen” tertentu terkait dengan standar wajib, sertifikasi dan / atau lisensi, dan / atau registrasi termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI), sertifikasi Praktik Manufaktur yang Baik (CPOB), persetujuan impor, dll. Sebelum Izin Komersial / Operasional menjadi efektif.

Sebagai aturan umum, perusahaan hanya dapat memulai operasi komersial setelah Izin Komersial / Operasional diperoleh. Pengecualian dibuat untuk barang dan jasa yang menurut hukum tidak memerlukan standarisasi atau sertifikasi lebih lanjut. Dalam hal ini, Izin Usaha juga berfungsi sebagai Izin Komersial / Operasional.

Izin Bisnis atau Komersial / Operasional akan dibuat oleh sistem Online Single Submission (OSS) setelah aplikasi yang lengkap diajukan. Namun, lisensi dengan jelas akan menyatakan bahwa itu hanya akan menjadi efektif setelah komitmen yang diperlukan dipenuhi.

Prosedur Pengajuan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS)

Proses aplikasi lisensi dimulai dengan membuat akun di Sistem Online Single Submission (OSS). Sistem OSS akan secara otomatis menghasilkan link yang dikirim ke alamat email pemohon yang akan memberikan detail login. Berbeda dengan proses untuk mendapatkan hak akses BKPM, tidak diperlukan dokumentasi untuk mendapatkan akses login ke sistem OSS.

Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Online Single Submission OSS

Pelamar pertama kali mengajukan NIB. Pelamar yang bersifat perorangan harus memberikan: (a) Nomor Induk Kependudukan (NIK); (b) alamat; (c) bidang usaha; (d) lokasi penanaman modal; (e) nilai investasi modal yang direncanakan; (f) rencana pemanfaatan tenaga kerja; (g) nomor kontak bisnis dan / atau aktivitas; (h) rencana untuk meminta fasilitas fiskal, bea cukai, dan / atau lainnya; dan (i) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi.

Bagi badan hukum, informasi yang diperlukan adalah: (a) nama dan / atau akta nomor pendirian atau nomor pendaftaran; (b) bidang usaha; (c) jenis penanaman modal; (d) negara asal pemegang saham, untuk pemegang saham asing; (e) lokasi penanaman modal; (f) nilai investasi modal yang direncanakan; (g) rencana pemanfaatan tenaga kerja; (h) nomor kontak bisnis; (i) rencana untuk meminta fasilitas fiskal, bea cukai, dan / atau lainnya; (j) NPWP non-individu; dan (k) NIK bisnis dan / atau penanggung jawab.

Jika pemohon belum memiliki NPWP, sistem Online Single Submission (OSS) akan membuatkan NPWP. Setelah informasi di atas dilengkapi dan NPWP diperoleh, sistem OSS akan menghasilkan NIB berupa kode 13 digit disertai dengan tanda tangan elektronik yang unik. NIB diperlukan untuk aplikasi selanjutnya untuk izin Bisnis dan Komersial / Operasional.

Cara Mendapatkan Izin Usaha Melalui Online Single Submission OSS

Seperti disebutkan di atas, Izin Usaha atau izin Usaha Perdagangan hanya berlaku setelah syarat  yang dibutuhkan terpenuhi. Secara umum,syarat  ini dapat mencakup:

  • Izin Lokasi atau Izin Lokasi Perairan, lihat cara memperoleh izin tempat usaha di sini.
  • Izin Lingkungan
  • Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Setelah komitmen yang diperlukan terpenuhi, sistem Online Single Submission (OSS) akan mengeluarkan Izin Usaha. Jika bidang usaha pemohon tidak memerlukan Lisensi Komersial / Operasional, pemohon dapat memulai operasi komersial.

Cara Mendapatkan Izin Komersial / Operasional Online Single Submission OSS

Izin Komersial / Operasional diperlukan jika standarisasi dan / atau sertifikasi barang / jasa diperlukan sebelum operasi komersial. Lisensi Komersial / Operasional akan dikeluarkan setelah masing-masing komitmen dipenuhi oleh pemohon, yang memungkinkan pemohon untuk memulai operasi komersial. Ini tidak termasuk izin yang diperlukan untuk impor / ekspor, Indonesia National Single Window (INSW) dan sistem aplikasi izin kementerian lainnya, yang akan memberi tahu sistem Online Single Submission (OSS) tentang pemenuhan komitmen yang diperlukan.

Perluasan Bisnis dan Perubahan Data Perusahaan di OSS

Berdasarkan pedoman sistem Online Single Submission (OSS), bisnis yang meningkatkan kapasitas produksi tidak diwajibkan untuk mengajukan izin perluasan, seperti yang terjadi di bawah peraturan BKPM terkait. Setiap peningkatan kapasitas produksi, selama berada di lini bisnis yang sama, cukup memerlukan pembaruan data perusahaan di sistem OSS. Namun, perluasan apapun ke lini bisnis atau lokasi yang berbeda memerlukan permohonan Izin Usaha baru.

Dalam hal perubahan data perusahaan, pedoman OSS sebagaimana ditegaskan secara lisan oleh pejabat OSS, mengatur bahwa pada prinsipnya setiap aksi korporasi harus terlebih dahulu dibuat dalam akta notaris. Apabila akta tersebut diajukan ke dalam sistem administrasi hukum umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pembaruan tersebut secara otomatis akan tercermin dalam sistem OSS. Sebagai alternatif, pelamar dapat memasukkan perubahan secara manual dalam sistem OSS. Tidak diperlukan persetujuan lebih lanjut.

Periode Transisi

Dengan diperkenalkannya jenis izin usaha baru dan proses permohonan izin berdasarkan PP 24, peraturan sebelumnya tentang izin usaha yang dikeluarkan oleh BKPM dan badan pemerintah lainnya tidak berlaku lagi. Sesuai dengan Pasal 103 PP 24, semua permohonan lisensi yang diatur dalam PP 24 yang diajukan sebelum berlakunya GR 24 harus diproses melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Kesimpulan

Perlu diperhatikan bahwa pemberlakuan PP 24 tidak sepenuhnya menggantikan peraturan perundang-undangan sebelumnya terkait dengan perizinan penanaman modal. Misalnya, aturan tentang Penanaman Modal Minimum untuk Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan rasio utang terhadap ekuitas maksimum sebagaimana diatur dalam peraturan BKPM yang ada masih berlaku. Mendapatkan surat izin usaha perdagangan lebih mudah dengan sistem ini.

Selain itu, pengalihan kewenangan perizinan BKPM dan badan kementerian lainnya ke sistem Online Single Submission (OSS) tidak sepenuhnya menghapus kewajiban perundang-undangan yang ada bagi perusahaan. Misalnya, kewenangan penelaahan Laporan Triwulanan Penanaman Modal (LKPM) masih dipegang oleh BKPM. BKPM dan kementerian lainnya masih berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menentukan sejauh mana perizinan dan fasilitas penanaman modal di bawah sistem OSS.

Surat Izin Tempat Usaha Begini, Begini Cara Mudah Mendapatkannya

Ibarat seseorang yang memiliki tempat tinggal atau domisili, suatu perusahaan juga memiliki hal yang sama. Apabila seseorang membuktikan domisili dengan KTP, maka alamat perusahaan di Indonesia dibuktikan dengan Surat Izin Tempat Usaha atau Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDP).

Apa Itu Surat Izin Tempat/Domisili Usaha (SKDP)?

SKDP adalah Surat Keterangan Domisili Perusahaan atau Surat Izin Tempat Usaha/ Perusahaan. Umumnya berbentuk sertifikat dan sertifikat ini berisi informasi tentang domisili suatu perusahaan. Untuk mendapatkan SKDP, perseroan terbatas (lebih dikenal dengan PT) harus memiliki akta yang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan domisili yang dipilih harus dalam zonasi yang telah ditentukan pemerintah.

Siapa yang menerbitkan SKDP?

Surat Izin Tempat Usaha atau SKDP diterbitkan oleh Kelurahan yang wilayah kerjanya meliputi domisili perusahaan. Sertifikat tersebut akan ditandatangani oleh Lurah selaku otoritas pemerintah yang ditunjuk. Umumnya sertifikat juga ditandatangani oleh Camat. Namun, ini tergantung pada aturan masing-masing Provinsi.

Sedangkan untuk perusahaan yang berdomisili di pedesaan, SKDP diterbitkan oleh Kepala Desa dan ditandatangani juga oleh Camat. Ada beberapa dokumen yang perlu Anda persiapkan sebagai syarat untuk mengajukan SKDP. Dokumen yang diperlukan dapat berbeda di setiap wilayah, jadi sebaiknya tanyakan pemerintah kota setempat untuk mengetahui detail selengkapnya.

Bagaimana Cara Memperoleh Surat Izin Tempat Usaha?

Untuk mendaftarkan alamat perusahaan Anda di Indonesia dan untuk mendapatkan surat izin tempat usaha, ada beberapa prosedur yang harus Anda ikuti, yakni sebagai Berikut:

1. Meminta Surat Pengantar SKDP dari RT / RW

Pertama, bawa semua persyaratan ke RT tempat perusahaan Anda berdomisili. RT akan memberikan surat pengantar yang harus ditandatangani RW juga.

2. Pergi ke Kantor Kelurahan

Setelah surat ditandatangani oleh RT dan RW, Anda harus membawanya ke Kelurahan atau Kepala Desa. Kemudian Anda akan diminta untuk mengisi formulir aplikasi domisili perusahaan yang ditujukan kepada Kepala PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kelurahan.

3. Penerbitan SKDP

Selanjutnya tinggal menunggu proses penerbitan SKDP. Jangka waktu penerbitan SKDP tidak pasti tetapi umumnya memakan waktu sekitar tiga sampai delapan hari sejak dokumen yang diminta diterima oleh kelurahan. Jadi, sebaiknya tanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan SKDP di kelurahan Anda.

4. Biaya Pembuatan SKDP

Pada dasarnya pembuatan SKDP itu gratis. Namun dalam praktiknya, Anda mungkin akan dikenakan sumbangan sejumlah uang. Besarnya donasi bisa berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Jadi ada baiknya menyisihkan dana untuk itu.

5. Penggunaan SKDP

SKDP memiliki peran vital dalam tahap awal pendirian perusahaan baru. SKDP digunakan sebagai keterangan domisili perusahaan dan juga diperlukan untuk mengurus perizinan perusahaan lain seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha.

Demikianlah sedikit ulasan mengenai cara mendapatkan surat izin tempat usaha untuk Anda yang sedang merintis bisnis. Dengan banyaknya kegunaan yang dimilikinya, sebaiknya Anda segera mendapatkan surat ini.

Update Info Surat Izin Tempat Usaha

Pada tanggal 26 April 2019 Kepala Badan Penanaman Modal Jakarta dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengumumkan akan menghentikan penerbitan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) untuk usaha yang berdomisili di Jakarta. Ini mulai berlaku pada 2 Mei 2019.

SKDP dan SKDU adalah surat yang menguraikan domisili seseorang atau badan, yang digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh dokumen hukum seperti izin usaha, NPWP, dan pembukaan rekening bank.

Sebagai pengganti surat-surat tersebut, perusahaan dapat menggunakan dokumen izin usaha yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Jakarta dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan / atau lembaga pemerintah lainnya.

Tidak lama sebelum menghapus SKDP dan SKDU, pemerintah Indonesia memperkenalkan mal layanan publik, toko serba ada yang unik tempat izin usaha dan dokumen resmi lainnya dapat diproses.

Ini merupakan salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menyederhanakan proses birokrasi yang kompleks dalam memulai bisnis dan mendirikan perusahaan di Jakarta. Tujuannya adalah membantu mendorong Indonesia masuk dalam peringkat 40 besar untuk kemudahan berbisnis.

Tentu itu hanya berlaku di Jakarta, tetapi tidak menutup kemungkinan di wilayah Anda hal di atas juga telah diberlakukan. Jadi tetaplah update informasi Anda ya!

Cara Mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan, Mudah dan Cepat

Berencana untuk memulai perusahaan dagang Anda sendiri? Berikut adalah cara mendapatkan surat izin usaha perdagangan untuk Anda!

Perusahaan perdagangan adalah perusahaan khusus yang mencakup semua jenis operasi dalam bidang dagang. Termasuk kegiatan dan prosedur ekspor dan impor. Sebuah perusahaan perdagangan membeli produk di satu negara dan menjualnya di berbagai negara sesuai dengan jaringan distribusinya sendiri.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan  sumber daya alam seperti assilver, batubara, tanah subur, gas alam, minyak bumi, emas, bauksit, timah, tembaga, kayu, dan nikel. Fakta ini,mendorong upaya pemerintah negara untuk mengurangi hambatan dalam menjalankan kegiatan bisnis di dalam negeri. Guna menarik banyak investor dari seluruh dunia untuk memulai perusahaan perdagangan di Indonesia.

Namun, memulai perusahaan dagang di Indonesia tidak semudah yang dibayangkan. Bagi yang berminat, perlu memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) terlebih dahulu. Lalu Bagaimana cara mendapatkannya? Berikut adalah detailnya:

Macam-macam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Sebelum berlanjut pada pembahasan mengenai cara mendapatkan surat izin usaha perdagangan. Langkah pertama dalam mendirikan perusahaan perdagangan di Indonesia adalah dengan mendapatkan surat izin usaha perdagangan (SIUP). Ada empat jenis perusahaan perdagangan yang tersedia di Indonesia. Masing-masing membutuhkan SIUP yang berbeda. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:

1. SIUP Usaha Mikro

Izin Micro SIUP atau SIUP Mikro adalah jenis surat izin usaha yang dikhususkan untuk bisnis skala mikro dengan kekayaan bersih kurang dari 50 juta rupiah (US $ 3.560), tidak termasuk tanah dan bangunan. Usaha mikro ini harus dikelola oleh perseorangan atau kemitraan dan memiliki kegiatan bisnis yang dikelola dan dipelihara oleh pemiliknya atau anggota keluarga atau kerabat dekat.

2. SIUP Usaha Kecil

Izin SIUP Kecil atau SIUP Kecil adalah izin yang dikhususkan untuk usaha kecil dengan kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah (US $ 3.560) tetapi tidak lebih dari 500 juta rupiah (US $ 35.606), tidak termasuk tanah dan bangunan.

3. SIUP Usaha Menengah

SIUP Menengah atau SIUP Menengah adalah izin usaha yang diberikan untuk perusahaan kelas menengah dengan kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah (US $ 35.606) tetapi tidak lebih dari 10 miliar rupiah (US $ 712.125), tidak termasuk bangunan dan tanah.

4. SIUP Usaha Skala Besar

SIUP Besar atau SIPBesar adalah izin untuk usaha yang diberikan kepada perusahaan berskala besar dengan kekayaan bersih lebih dari 10 miliar rupiah (US $ 712.125), tidak termasuk tanah dan bangunan.

Cara dan Syarat Mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan

Setelah Anda menentukan jenis surat izin usaha perdagangan, Anda kemudian harus mengajukan permohonan izin usaha kepada pemerintah Indonesia dengan mengisi formulir permohonan izin usaha. Berbagai jenis formulir permohonan izin perdagangan digunakan untuk berbagai jenis badan usaha. Berikut detail dari masing-masing form:

1. Surat Izin Usaha Perdagangan Perseroan terbatas

  • Keputusan tentang pengesahan status badan hukum perusahaan (Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia)
  • Pernyataan dari pemohon izin perdagangan terkait lokasi usaha perusahaan
  • Surat Domisili
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Salinan akta pendirian (termasuk perubahan Anggaran Dasar, jika ada)
  • Dua foto penanggung jawab direktur perusahaan perdagangan
  • Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab atau direktur kantor pusat

2. Surat Izin Usaha Perdagangan Perusahaan Koperasi

  • Pernyataan dari pemohon izin perdagangan terkait lokasi usaha koperasi
  • Surat Domisili
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Salinan akta pendirian koperasi yang telah disahkan oleh instansi pemerintah yang berwenang
  • Dua foto penanggung jawab atau manajer koperasi
  • Fotokopi kartu identitas (KTP) penanggung jawab atau pengurus koperasi

3. Surat Izin Usaha Perdagangan CV / Firma

  • Pernyataan dari pemohon izin perdagangan tentang lokasi usaha perusahaan
  • Surat Domisili
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Salinan akta pendirian atau akta yang telah diajukan di Pengadilan Negeri
  • Dua foto pemilik, manajer, atau orang yang bertanggung jawab atas perusahaan
  • Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik, pengelola, atau penanggung jawab lainnya

3. Perusahaan Perorangan

  • Pernyataan dari pemohon izin perdagangan terkait lokasi usaha perusahaan
  • Dua foto pemilik atau penanggung jawab perusahaan
  • Salinan kartu identitas (KTP) pemilik atau penanggung jawab

Menariknya, kini Anda juga bisa mendapatkan layanan pengajuan SIUP Online melalui OSS

Informasi Penting Bagi Anda yang Memulai Perusahaan Dagang di Indonesia

1. Daftar Negatif Investasi

Semua pemilik perusahaan perdagangan di Indonesia harus mematuhi Daftar Negatif Investasi Indonesia. Daftar Negatif Investasi dibuat oleh pemerintah Indonesia sebagai cara untuk melindungi kepentingan bisnis Indonesia. Daftar ini menyebutkan bisnis yang melarang investasi asing.

2. Nomor Identifikasi Kepabeanan

Sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), setiap perusahaan perdagangan harus memiliki nomor identifikasi pabean yang diterbitkan oleh DJBC agar sesuai dengan peraturan kepabeanan di Indonesia. Nomor identifikasi pabean ini berlaku jika perusahaan telah aktif menjalankan kegiatan usahanya selama 12 bulan terakhir.

3. Kegiatan Bisnis Per Lisensi

SIUP yang diberikan pemerintah hanya dapat digunakan untuk satu jenis kegiatan usaha. Untuk memulai kegiatan usaha lainnya, pemilik perusahaan dagang harus mengajukan dan mendapatkan lebih banyak izin.

Demikianlah sedikit ulasan mengenai surat izin usaha perdagangan dan cara cepat mendapatkannya tidak lain adalah dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang ada. 

Perjanjian Kontrak Rumah; Contoh dan Uraiannya

Ingin melakukan perjanjian kontrak rumah? Temukan penjelasan serta contoh lengkapnya dengan mudah di sini. Atau perjanjian kerja karyawan di sini.

Kontrak rumah merupakan bagian dari perjanjian sewa. Perjanjian sewa atau sewa adalah dokumen yang menguraikan pengaturan antara pemilik real estat, yang dikenal sebagai “pemberi penyewa”, dan orang lain yang bersedia membayar sewa saat menempati properti, yang dikenal sebagai “penyewa” . Dalam istilah awam, ini adalah dokumen yang digunakan untuk menempati ruang (baik komersial atau residensial) untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa bulanan/tahunan. Persyaratan kontrak bisa dinegosiasikan antara penyewa dan pemilik dan setelah ditandatangani, formulir dianggap mengikat secara hukum dan saling mengikat.

Agar Anda tidak harus repot-repot menyewa ahli ketika ingin menyewakan rumah, tapi tetap memiliki dokumen hukum yang kuat sebagai dasar. Untuk memudahkan Anda berikut adalah contoh perjanjian kontrak rumah lengkap untuk Anda:

Contoh Perjanjian Kontrak Rumah

Contoh  ini lebih mengarah pada sewa properti di lokasi wisata daripada sewa rumah hunian biasa.

Judul# Perjanjian Kontrak Rumah

Judul cukup ditulis sederhana yakni perjanjian kontrak rumah.

Bagian# Pengantar/Konsideran

Pada bagian pengantar surat perjanjian kontrak rumah ini, yang harus Anda perhatikan adalah alamat, tanggal mulai dan berakhirnya masa sewa. Contohnya adalah sebagai berikut:

  • Terima kasih atas minat Anda untuk menyewa rumah yang berlokasi di [ALAMAT RUMAH] (“Rumah”) dari [TANGGAL MULAI] sampai [TANGGAL AKHIR]. Harap tinjau dan tanda tangani di bawah ini untuk mengonfirmasi persetujuan Anda dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Sewa Sewa Rumah ini. Tanda tangan oleh kedua belah pihak yang disebutkan dalam Perjanjian Sewa Sewa Rumah ini akan mengikat mereka pada kontrak yang memiliki kekuatan hukum, jadi pastikan untuk berkonsultasi dengan pengacara sebelum menandatangani jika Anda ingin melakukannya.

Terkadang menggunakan sedikit informasi secara informal membantu para pihak lebih memahami apa yang mereka setujui dan merupakan langkah penting untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.

Bagian# Jangka Waktu

Pada perjanjian kontrak rumah ini, contoh kalimat yang harus dimuat dalam bagian syarat dan ketentuan adalah sebagai berikut:

  • Kesepakatan untuk menyewa. [PEMILIK] (“Pemilik”) setuju untuk menyewakan rumah yang berlokasi di [ALAMAT RUMAH] kepada [PENYEWA] (“Penyewa”) untuk jangka waktu Perjanjian Sewa Sewa Rumah ini.
  • Jangka waktu sewa. Jangka waktu sewa akan mulai pada [START DATE] dan berakhir pada [END DATE].
  • Penyewa setuju untuk membayar [JUMLAH SEWA] sebagai imbalan atas penggunaan Rumah sesuai dengan ketentuan Perjanjian Sewa Sewa Rumah ini, yang harus dibayar sebagai berikut: [JADWAL PEMBAYARAN SEWA].

Jika  sewa jangka pendek, Anda mungkin ingin seluruh jumlah dibayar sekaligus, tetapi jika lebih lama, mungkin beberapa minggu (seperti dengan properti sewa liburan), atau bulan demi bulan (untuk penggunaan perumahan biasa). Tetapkan jadwal pembayaran dan tanggal jatuh tempo yang sesuai dengan situasi Anda.

Bagian# Cara Pembayaran

Cara pembayaran juga harus Anda atur sedemikian rupa dalam perjanjian kontrak rumah, apakah secara tunai atau transfer. Demikian halnya apakah cicil atau lunas.

  • Pembayaran akan dilakukan dengan [METODE PEMBAYARAN] ke [REKENING] pada atau sebelum tanggal jatuh tempo yang ditetapkan di atas. Pembayaran yang terlambat akan mengakibatkan [KONSEKUENSI PEMBAYARAN TERLAMBAT]; cek yang dikembalikan akan menghasilkan [KONSEKUENSI PERIKSA YANG DIKEMBALIKAN.]
  • Uang jaminan. Penyewa akan membayar kepada Pemilik uang jaminan sebesar Rp [DEPOSIT KEAMANAN] pada hari Perjanjian Sewa Sewa Rumah ini ditandatangani. Ini akan dikembalikan setelah penyerahan Rumah dalam kondisi bersih dan tidak rusak, tunduk pada keausan biasa. Setiap penggunaan uang jaminan untuk mengganti uang Pemilik untuk biaya pembersihan atau perbaikan yang tidak biasa akan dirinci oleh Pemilik setelah uang jaminan dikembalikan.

Bergantung pada persyaratan pembayaran sewa Anda di atas, Anda mungkin ingin menambahkan biaya keterlambatan atau biaya yang dikembalikan.

Bagian# Syarat Penghuni, Resiko dan Tanggung Jawab

Dalam perjanjian kontrak rumah juga harus Anda perhatikan perihal, berapa jumlah penghuninya. Kemudian, siapa yang bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul di kemudian hari dan sejenisnya.

  • Penghuni. Penghuni rumah maksimal adalah [TAMU MAKSIMUM]. Setiap tamu yang tidak sah melebihi jumlah tersebut akan dikenakan biaya tambahan sebesar $ [BIAYA TAMBAHAN] per tamu per hari.
  • Asumsi tanggung jawab dan risiko. Penyewa setuju untuk membebaskan Pemilik dari cedera, tanggung jawab, kerusakan, atau biaya Penyewa, atau tamu Penyewa, yang mungkin timbul karena penghunian Rumah atau area sekitarnya, dan Penyewa menanggung semua risiko yang terkait dengannya.

Bagian adalah tempat untuk mengatur secara detail hal-hal seperti parkir, atau penggunaan fasilitas tertentu, kerusakan dan kebijakan pembersihan, hewan peliharaan, merokok, hal-hal yang spesifik untuk properti rumah tersebut.

Bagian# Ketentuan Lainnya

Ketentuan tambahan dalam perjanjian kontrak rumah tidak harus ada, tetapi terkadang penting dan perlu diperhatikan oleh para pihak.

  • Peraturan dan Ketentuan. Penyewa akan mematuhi Peraturan dan Ketentuan, daftar yang dilampirkan di sini sebagai Bukti A.
  • Ketentuan tambahan. Ketentuan tambahan untuk Perjanjian ini adalah sebagai berikut: [KETENTUAN TAMBAHAN]

Mungkin ada beberapa undang-undang negara atau peraturan lokal yang berkaitan dengan properti sewaan yang mungkin belum dibahas dalam paragraf di atas; tambahkan di sini. Berkonsultasilah dengan pengacara untuk memastikan Anda mematuhi hukum di wilayah Anda.

Bagian# Penutup

Perjanjian Kontrak Rumah ini, termasuk semua lampiran (jika ada), adalah keseluruhan perjanjian antara Pemilik dan Penyewa. Setiap perubahan harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Disetujui oleh Para Pihak pada [TANDA TANGAN].

_________________________________________

Pemilik [OWNER]

[ALAMAT PEMILIK]

[Kota, Kode Pos]

[TELEPON]

 [SUREL]

_________________________________________

Penyewa [RENTER]

[ALAMAT PENYEWA]

[Kota, Kode Pos]

[TELEPON]

[SUREL]

Demikianlah contoh dari perjanjian kontrak rumah yang dapat Anda jadikan sebagai patokan untuk membuat surat perjanjian Anda sendiri.