Arsip Tag: audit syariah

Audit ISO, Apa itu dan Apa Jenisnya?

Audit ISO adalah istilah dasar yang berarti memeriksa untuk memastikan Anda benar-benar melakukan apa yang Anda katakan dan sedang Anda lakukan.

Apa yang Anda lakukan Selama Menjalani Audit ISO?

Selama proses audit ini Anda akan melakukan hal sebagai berikut:

  • memverifikasi bahwa sistem manajemen sesuai dengan standar ISO yang relevan
  • periksa untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil untuk memenuhi sasaran mutu organisasi sudah sesuai
  • memverifikasi bahwa setiap masalah dalam sistem manajemen telah ditangani
  • mencari perbaikan yang dapat dilakukan pada sistem

Lalu, Apa Itu Audit ISO?

Adapun yang dimaksud dengan audit ini adalah sebagai berikut:

Pemeriksaan sistematis dan independen untuk menentukan apakah kegiatan yang berkualitas dan hasil terkait sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan apakah pengaturan ini dilaksanakan secara efektif dan sesuai untuk mencapai tujuan.

Jenis Audit ISO

Ada 3 jenis utama dalam audit jenis ini, yaitu:

Proses Audit Pihak Pertama – juga dikenal sebagai audit internal. Audit ini biasanya dilakukan secara internal oleh staf Anda sendiri (yang dilatih untuk melakukan audit internal), atau dapat dilakukan oleh perusahaan eksternal atas nama Anda jika Anda tidak memiliki sumber daya internal.

Pelaksanaan Audit Pihak Kedua – juga dikenal sebagai audit pemasok. Audit ini biasanya dilakukan oleh auditor utama dengan organisasi Anda, dan dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan yang memasok produk / layanan kepada Anda melakukan apa yang mereka katakan. Sekali lagi, audit ini dapat dilakukan oleh perusahaan eksternal jika Anda tidak memiliki sumber daya internal.

Pelaksanaan Audit Pihak Ketiga – juga dikenal sebagai audit sertifikasi. Audit ini selalu dilakukan oleh auditor Lembaga Sertifikasi. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan sertifikasi dengan standar ISO yang relevan oleh badan yang disetujui.

Audit dapat (dan terkadang harus) dilakukan terhadap salah satu standar ISO, termasuk ISO 9001, ISO 14001, OHsaS 18001, AS9100, ISO 13485, TS 16969, ISO 27001.

Contoh Proses Audit

Contohnya dapat ditemukan di ISO 9001 di bawah klausul 8.2.2:

Organisasi harus melakukan audit internal pada interval yang direncanakan untuk menentukan apakah sistem manajemen mutu

a) sesuai dengan pengaturan yang direncanakan, dengan persyaratan Standar Internasional ini dan dengan persyaratan sistem manajemen mutu yang ditetapkan oleh organisasi, dan

b) diterapkan dan dipelihara secara efektif

Singkatnya, tanpa audit sistem ISO Anda, bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa segala sesuatunya bekerja dengan benar dan terus ditingkatkan.

7 Tahapan Perencanaan Audit, Penjelasan Dalam Bahasa Sederhana

Bagi Anda yang berminat dalam bidang audit atau sedang mencari informasi tahapan perencanaan Audit, informasi singkat berikut ini akan sangat membantu.

Lanjutkan membaca 7 Tahapan Perencanaan Audit, Penjelasan Dalam Bahasa Sederhana

Ulasan Lengkap dan Contoh Laporan Dewan Pengawas Syariah

Laporan dewan pengawas syariah merupakan bentuk konkrit atas hasil pengawasan yang dilakukan selama kurun waktu tertentu. Laporan ini wajib dibuat oleh DPS, dan harus dilaporkan kepada Dewan Syariah Nasional-MUI. 

Dalam pembuatan laporan, DPS tentu tidak boleh secara sembarangan. Ada format dan standar yang harus dipedomani oleh DPS. Hingga saat ini memang belum ada pedoman bakunya. 

Akan tetapi, terdapat satu aturan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan LK yang menyinggung mengenai standar pelaporan DPS ini. Hanya saja, peraturan ini hanya spesifik untuk Asuransi saja. 

Adapun aturan tersebut adalah PER- 08 /BL/2011  TENTANG  BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERUSAHAAN ASURANSI ATAU PERUSAHAAN REASURANSI YANG MENYELENGGARAKAN SELURUH ATAU SEBAGIAN USAHANYA DENGAN PRINSIP SYARIAH.

Adapun isi dari peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

Masa dan Bentuk Laporan

Dewan Pengawas Syariah harus menyampaikan laporan tahunan atas hasil pengawasan yang dilakukan sejak 1 Januari hingga 31 Desember.

DPS menyampaikan laporan dalam dua bentuk yakni hard copy dan soft copy, dan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret di tahun berikutnya.

Format Laporan Pengawasan Syariah

Adapun format laporan hasil pengawasan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

1. Informasi Umum

Bagian pertama dari laporan Dewan Pengawas Syariah adalah informasi umum, yang memuat informasi pokok sebagai berikut:

Alamat, nama perusahaan, no telepon, email dan website dari Lembaga Keuangan yang diawasi.

Identitas Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan, memuat nama dan surat pengangkatan.

Notulensi ringkas, padat dan jelas terkait dengan hasil pengawasan yang dilakukan.

Nama dari penyusun laporan, identitas detail sebagaimana identitas lembaga yang diawasi.

2. Kalimat Pernyataan atau Opini Dewan Pengawas Syariah

Bagian ini merupakan bagian pernyataan pendapat dari DPS, sebagai bentuk kesimpulan atas hasil pengawasan yang telah dilakukan pada tahun tersebut. Bentuk pernyataan DPS ini terbagi atas 4 kategori, sebagai berikut:

  1. Sesuai, ketika Lembaga Keuangan Syariah yang diawasi telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, fatwa dan prinsip syariah.
  2. Belum sesuai, DPS dapat menyatakan pendapatan “belum sesuai” ketika DPS menemukan adanya ketidaksesuaian praktik pada LKS, hanya saja kesesuaian tersebut disebabkan karena kondisi darurat yang tidak bisa dihindari.
  3. Tidak sesuai, pendapat ini dikeluarkan dalam hal ditemukan praktek yang menyimpang dari Prinsip Syariah, Fatwa MUI, Peraturan Perundang-Undangan tanpa ada alasan darurat.
  4. Tidak memberikan pendapat, ini merupakan bentuk keputusan DPS ketika pihak LKS dengan sengaja tidak menyajikan bukti-bukti yang diminta oleh DPS.

Dalam hal ini DPS tidak menggunakan prinsip materialitas sebagaimana pada audit keuangan. Asalkan ada kegiatan yang diselenggarakan bertentangan dengan aturan, maka DPS akan memutuskan bahwa praktik tersebut tidak sesuai.

Cara Menyusun Lembar Laporan Opini Dewan Pengawas Syariah

Selanjutnya, untuk menyusun opini Dewan Pengawas Syariah format yang diperlukan adalah sebagai berikut:

  1. Bagian judul harus ada kata “Pernyataan Dewan Pengawas Syariah”.
  2. Selanjutnya paragraf kedua adalah paragraf ruang lingkup, berisi kalimat yang menyatakan bahwa DPS melakukan pengawasan sesuai dengan prinsip dasar yang ditetapkan.
  3. Selanjutnya, pada paragraf kedua di isi dengan pernyataan kesesuaian kegiatan operasional berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan di lapangan.
  4. Bagian berikutnya adalah paragraf penjelas. Paragraf ini harus diberikan ketika DPS menyatakan pendapat yang berupa “sesuai” dan “tidak sesuai”. Paragraf penjelas ini merupakan ringkasan atas praktik-praktik yang ada di LKS.
  5. Bagian terakhir adalah nama jelas dan tandatangan dari Anggota DPS yang ikut mengawasi LKS.

Selain pernyataan ini, DPS juga harus melampirkan ringkasan hasil pengawasan yang telah dilakukan. Jumlah lampiran ringkasan pengawasan sesuai dengan jumlah berapa kali DPS mengawasi di LKS bersangkutan.

Secara umum laporan dewan pengawas syariah tidak jauh berbeda dengan laporan atau opini audit. Perbedaan terletak pada standar, prinsip materialitas dan juga aspek penilaiannya.

Audit Syariah dan Urgensinya dalam Penerapan Prinsip Syariah di LKS

Audit syariah merupakan salah satu cara untuk menjaga dan memastikan integritas lembaga keuangan syariah dalam menjalankan prinsip syariah. Tujuan audit syariah adalah untuk memastikan kepatuhan seluruh operasional bank terhadap prinsip dan aturan syariah (Minarni, 2013).

Pengertian Audit Syariah

Audit syariah adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan untuk tujuan kepatuhan syariah. Pelaksanaan audit syariah yang baik, tidak terlepas dari aspek regulasi berupa peraturan perundang-undangan dan standar audit sebagai pedoman.

Aspek regulasi adalah regulasi yang disusun oleh regulator bank syariah terkait dengan standar pelaksanaan audit syariah. (Akbar, dkk; 2015)

1. Tujuan Audit Syariah

Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Untuk melakukan audit, harus ada informasi dalam bentuk terverifikasi dan beberapa standar (kriteria) dimana auditor dapat mengevaluasi informasi. Informasi diperoleh dan diambil dari semua lini. Auditor Islam melakukan audit atas dua tujuan informasi obyektif (misalnya informasi keuangan bagi hasil) dan informasi subjektif (informasi syariah) untuk memastikan kepatuhan syariah dengan bank Islam.

2. Bukti Audit Syariah

Bukti atau bukti audit syariah dapat didefinisikan sebagai setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk tujuan penjaminan syariah. Kriteria untuk mengevaluasi informasi berbeda-beda tergantung pada informasi yang diaudit. Dalam audit atas laporan keuangan historis oleh auditor, kriterianya biasanya standar laporan keuangan (FRS).

Harahap menjelaskan, dalam proses audit syariah, kriteria dapat dikembangkan berdasarkan opini tertulis dari Shariah Supervisory Agency (SSA), manual produk dan standar prosedur operasi. Instruksi atau bukti dalam audit syariah antara lain: kesaksian lisan dari auditor, komunikasi tertulis dengan pihak luar, observasi oleh auditor, dan transaksi data elektronik. Audit syariah akan mengembangkan program audit yang sistematis dan komprehensif (Harahap, 2007).

3. Program Atau Prosedur Audit Syariah

Program audit syariah juga perlu ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami oleh pemegang saham potensial. Tiga fase Audit Syariah, yaitu (Harahap, 2002):

Perencanaan

Pertama, perencanaan. Auditor harus memahami bisnis lembaga keuangan Islam termasuk sifat kontrak yang digunakan untuk berbagai jenis layanan keuangan Islam. Kemudian, auditor syariah perlu mengidentifikasi teknik, sumber daya, dan ruang lingkup yang tepat untuk mengembangkan program audit. Program audit kemudian akan mengidentifikasi kegiatan utama yang akan dilakukan, tujuan dari setiap kegiatan dan teknik yang akan digunakan, termasuk teknik pengambilan sampel untuk mencapai tujuan audit. Di antara teknik yang dapat digunakan antara lain pemeriksaan makalah, wawancara, benchmarking, survei, studi kasus, diagram alir, dll.

Inspeksi

Kedua, inspeksi. Teknik audit yang tepat perlu diidentifikasi dan dijelaskan. Diperlukan teknik yang tepat untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan baik secara kualitas maupun kuantitas untuk mencapai kesimpulan yang wajar sesuai dengan syariah. Aspek utama pemeriksaan di lapangan membutuhkan teknik pengambilan sampel. Pemeriksaan dokumentasi yang lebih rinci akan diperlukan apakah metodologi pengambilan sampel digunakan atau tidak. Kertas kerja dan catatan audit adalah dua hal terpenting dalam tahap pemeriksaan. Tujuan dari kertas kerja adalah untuk memberikan catatan sistematis tentang pekerjaan yang dilakukan selama audit dan merupakan catatan informasi dan fakta yang diperoleh untuk mendukung temuan dan kesimpulan.

Laporan

Ketiga, laporan. Hasil dari pelaksanaan audit termasuk penyusunan laporan audit syariah yaitu komunikasi yang baik dari auditor kepada pengguna atau pembaca. Secara umum laporan akan berbeda, tetapi semua harus menginformasikan kepada pembaca tentang tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Standar Audit Syariah

Standar yang dapat mendukung proses audit yang dibuat oleh AAOIFI adalah sebagai berikut (AAOIFI, 2017):

1. Tujuan dan Prinsip Audit

Pertama, Tujuan dan Prinsip Audit (Tujuan dan Prinsip Audit). Tujuan utama dari audit IFI terletak pada pernyataan pendapat tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan Aturan Prinsip Syariah dan standar akuntansi AAOIFI dan relevan dengan standar dan praktik akuntansi nasional di negara-negara di mana institusi beroperasi. Hal ini dilakukan agar auditor memberikan pandangan yang benar dan wajar atas laporan keuangan. Auditor harus mematuhi kode dan etika sebagai akuntan profesional yang diterbitkan oleh AAOIFI dan Federasi Akuntan Internasional yang tidak bertentangan dengan kaidah dan prinsip Islam. Prinsip etika yang mengatur tanggung jawab profesional auditor meliputi: kebenaran, integritas, kepercayaan, keadilan, kejujuran, independen, objektivitas, kompetensi profesional, kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional dan standar teknis.

2. Standar Pelaporan

Kedua, Laporan Auditor. Auditor harus me-review dan menilai kesimpulan yang diambil dari bukti audit yang diperoleh sebagai dasar untuk menyatakan opini atas laporan keuangan. Elemen dasar laporan Auditor adalah sebagai berikut: Judul, Alamat yang akan dituju, paragraf pembuka atau pengantar, paragraf ruang lingkup, referensi ke standar nasional yang relevan dan relevan, uraian tugas auditor, paragraf opini, tanggal laporan, alamat auditor , dan tanda tangan auditor.

3. Tanggung Jawab Auditor

Ketiga, tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan kecurangan dan kesalahan dalam audit laporan keuangan. Standar ini memberikan panduan tentang karakteristik kecurangan dan kesalahan dan tanggung jawab auditor dalam menetapkan prosedur minimum yang berkaitan dengan kecurangan dan kesalahan. Tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan aturan Islam dan prinsip Syariah, standar akuntansi AAOIFI dan standar nasional yang relevan serta persyaratan perundang-undangan.

4. Prosedur Audit Berkelanjutan

Keempat, Prosedur Audit Berkelanjutan. Ada beberapa metodologi langkah penting yang harus dilakukan untuk memiliki Standar Hasil Audit dari Lembaga Keuangan Islam. Metodologi tersebut harus didahului dengan pertimbangan awal karena pertimbangan awal merupakan pertimbangan yang sangat penting dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan kepatuhan syariah. Yang terdiri atas:

Pemantauan dan Audit Terus Menerus

Pemantauan ini akan membantu memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan proses bisnis beroperasi secara efektif dan membantu manajemen menilai efektivitas pengendalian internal. Ini biasanya melibatkan pengujian otomatis aktivitas sistem dalam proses bisnis yang diberikan terhadap aturan kontrol dan frekuensi berdasarkan siklus bisnis yang mendasarinya. Sedangkan audit kontinu adalah pengendalian kinerja otomatis dan penilaian risiko setiap hari secara terus menerus.

Meta Control

Meta Control adalah extra level of control sebagai sistem peringatan, misalnya: jika fasilitas pembiayaan Bank Islam meningkat tanpa otorisasi manajemen yang tepat, Departemen Pengendalian Intern dapat membantu mengingatkan manajemen.

Independensi dan Objektivitas

Proses audit mungkin perlu dikonsep ulang sebelum menerapkan audit berkelanjutan. Hal ini dikarenakan aktivitas audit kontinu berbeda dengan aktivitas audit pada umumnya yang seringkali menempatkan auditor di tengah-tengah proses audit. Dalam audit berkelanjutan, auditor harus diberitahu jika transaksi dihentikan setelah permintaan audit tertentu dipenuhi. Hal ini penting bagi auditor untuk memastikan bahwa proses audit tetap memiliki sistem check and balances untuk menjaga objektivitas pekerjaannya selama melakukan audit.

Pentingya audit syariah bagi LKS tidak lain adalah untuk menjaga terlestarikannya penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. Selain itu, juga mengontrol lembaga agar tetap pada jalurnya dan tetap menjalankan kepatuhan syariah dalam segala aspek operasionalnya.

Makna Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah di Indonesia

Kepatuhan syariah atau shariah compliance merupakan istilah yang mulai dikenal sejalan dengan perkembangan konsep ekonomi Islam, khususnya dalam perbankan syariah. Kepatuhan syariah dimaksudkan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan untuk memenuhi prinsip syariah. Istilah tersebut muncul seiring dengan perkembangan hukum ekonomi Islam yang merupakan salah satu ilmu terapan di cabang hukum Islam.

Jika fenomena shariah compliance dikaitkan dengan kesadaran masyarakat Islam secara global, maka diperlukan pemahaman tentang hubungan antara konsep sharia compliance dengan hukum Islam. Dalam konteks ini, Islam dipandang sebagai pedoman yang tidak terpisahkan dalam segala aspek kehidupan manusia yang diistilahkan rahmatan lil ‘alamin. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan Islam rahmatan lil ‘alamin, konsep sharia compliance merupakan persyaratan yang harus diwujudkan bagi individu dan entitas yang menyatakan diri menganut agama Islam (Setyowati, 2017).

Urgensi Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah

Terkait isu kepercayaan publik, Derigs & Marzban (2009) telah memperkenalkan shariah compliance sebagai paradigma baru dalam optimalisasi portofolio. Hal tersebut memperkuat pandangan bahwa keberadaan dan konsep syariah compliance bagi industri perbankan merupakan kebutuhan masyarakat. 

Bagi industri perbankan syariah, kepatuhan syariah menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan kepercayaan akan besarnya pasar keuangan syariah di Indonesia (Setyowati, 2017). 

Ahmad Rofiq (2016) juga menjelaskan bahwa apabila tidak terdapat jaminan kepatuhan syariah atas operasional perbankan syariah dan industri jasa keuangan syariah non bank, maka terdapat implikasi yang memperkuat asumsi bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. 

Jika pandangan seperti itu lebih dominan di masyarakat, maka tujuan pengembangan industri perbankan syariah untuk menggali potensi ekonomi untuk kemakmuran masyarakat telah gagal. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan Agus (2016) menunjukkan bahwa komitmen penerapan kepatuhan bank syariah terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional belum dikelola secara efektif dan efisien.

Konsep Dasar Kepatuhan Syariah di Bank

Dari segi hukum, perbankan syariah merupakan suatu lembaga yang dipandang sebagai orang yang dalam ranah hukumnya seseorang dapat menjadi orang atau lembaga yang diterima secara hukum, atau disebut badan hukum. 

Oleh karena itu, setiap badan hukum sebagai pribadi memiliki hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bank syariah ditetapkan dalam angka 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah (Abdel, 2017). Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

Selanjutnya dalam butir 11 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan: “Asas Syariah adalah asas hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembentukan fatwa di bidang syariah “.

Perbankan Syariah dan Kepatuhan Syariah

Karena perbankan syariah telah mendeklarasikan dirinya sebagai lembaga Islam dalam sebuah dokumen hukum, maka wajib untuk mengamalkan prinsip-prinsip Islam menjadi inti operasionalnya. Pemahaman semacam itu memperkuat teori kepatuhan hukum sekaligus teori otoritas hukum Islam. 

Kedua teori tersebut membahas tentang pemberlakuan hukum Islam bagi umat Islam. Sebagai institusi muslim, bank syariah harus menunjukkan prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah tersebut dikenal dengan konsep kepatuhan syariah.

Lebih lanjut Luqman (Offering Islamic Financial Services, nd) menyatakan bahwa syariah kepatuhan merupakan hal yang otomatis bagi setiap industri keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, dengan kewajiban memiliki dewan pengawas syariah karena lembaga terikat oleh aturan syariah.

Konsep Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah pada dasarnya telah mengalami evolusi yang signifikan. Kepatuhan syariah pada awalnya merupakan konsep abstrak dari kepatuhan syariah untuk lembaga keuangan Islam. Kini Kepatuhan Syariah telah berkembang menjadi instrumen hukum untuk mengukur kualitas sebuah lembaga keuangan Islam. 

Dalam konteks ini, bank merupakan lembaga yang menjadi role model bagi lembaga keuangan syariah lainnya mengingat karakter perbankannya sebagai lembaga yang paling banyak diatur dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Konsep sharia compliance yang telah menjadi instrumen hukum mengindikasikan adanya strategi dan paradigma baru dalam mengukur kualitas suatu lembaga keuangan (Nurhisam, 2016).

Dasar Filosofis Kepatuhan Syariah

Secara filosofis, kepatuhan syariah tidak dapat dipisahkan dari bank syariah dan oleh karena itu pemahaman filosofis tersebut dapat diperluas kepada asal muasal semangat syariah. 

Pada dasarnya semangat kepatuhan syariah muncul dari filosofi penciptaan manusia dalam perspektif Islam yaitu manusia dilahirkan hanya untuk mengabdi atau beribadah. 

Arti beribadah dalam arti luas adalah ketaatan untuk melakukan kehendak, mengikuti fitrah, dan mewujudkan ketertiban, Tuhan Yang Maha Esa. Konsep ibadah (Setyowati, 2017) dengan demikian dilengkapi dengan konsep kaffaah (Al-Qur’an, Adz-Dzariyat) yang membawa pesan integralitas gaya hidup kepada umat Islam dan telah menginspirasi tumbuh kembang ekonomi Islam. 

Kedua konsep tersebut dilengkapi dengan falah (Al-Qur’an, Al-Baqarah) yang menegaskan orientasi hidup yang lurus, sesuai dengan tujuan penciptaan. Berdasarkan konsep teoritis tersebut maka tantangan utama dalam rangka penerapan syariah compliance pada perbankan syariah adalah bagaimana merumuskan norma dan nilai Islam dalam pedoman operasional perbankan syariah sehingga dapat dengan mudah diterapkan dalam kegiatan transaksi perbankan. 

Terkait dengan isu terakhir, kecerdasan manusia dalam inovasi dan modifikasi memperoleh legalitas atas penggunaan ar ra’yu dalam penggalian dan penemuan hukum melalui mekanisme ijtihad (Al-Qur’an, Al-Qashash). Di Indonesia, fungsi ini diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia, khususnya Dewan Syariah Nasional.

Sharia Compliance Sebagai Standar Bisnis Islami

Chapra (Yusoff, 2002) menyatakan bahwa ukuran kesuksesan bisnis dalam Islam tidak hanya dilihat dari segi materi, tetapi juga dinilai dari sejauh mana seseorang mampu mewujudkan maqashid al-syariah (Chapra, 1992 ). 

Pemahaman tersebut didukung oleh filosofi Islam yang meyakini bahwa segala sesuatu, baik alam semesta maupun manusia, telah ditiru oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap bentuk kegiatan, termasuk urusan bisnis, haruslah dalam rangka menjalankan kehendak, mengikuti kodrat, dan mewujudkan ketertiban-Nya. Pemahaman tentang konsep syariah compliance sangat penting bagi bank syariah. 

Perbankan Syariah merupakan lembaga yang memiliki kewajiban menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan shariah compliance. Sedangkan dari sudut pandang masyarakat, pelanggan berhak mendapatkan perlindungan dalam aspek spiritual. Hak-hak ini disebut sebagai hak spiritual (Zaki dan Cahya, 2015). Berkaitan dengan hal tersebut, penting untuk mengetahui dan mengukur pandangan dan atau penilaian para pihak perbankan syariah terhadap masalah kepatuhan syariah.

Evolusi Konsep Kepatuhan Syariah dalam Ranah Praktis

Dari hasil evolusi shariah compliance dari bentuk konseptual hingga tindakan praktis, harus ditegaskan bahwa terdapat beberapa bentuk konsep kepatuhan syariah dalam undang-undang tertulis. 

Dalam beberapa ketentuan dan ketentuan yang berkaitan dengan industri keuangan syariah secara khusus, baik berupa Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, atau Undang-Undang terdapat bukti akomodasi konsep kepatuhan syariah. Ketentuan dan ketentuan tersebut bersumber dari prinsip Syariah yang dibuat khusus (Setyowati, 2009). 

Ke depan, shariah compliance menjadi pertimbangan penting sebagai bagian dari industri keuangan syariah dalam hal manajemen dan operasional (Ilhami, 2009). Terkait hal tersebut, Abdullah (Nurhisam, 2016) mengemukakan bahwa adanya regulasi untuk ketaatan pada prinsip syariah mencerminkan salah satu aspek fundamental yang membedakan industri keuangan syariah dan konvensional.

Dewan Pengawas Syariah Sebagai Ujung Tombak Kepatuhan Syariah

Salah satu bentuk utama shariah compliance adalah kewajiban keberadaan Dewan Pengawas Syariah di setiap Industri Keuangan Bank Syariah dan Industri Keuangan Syariah Non Bank untuk memenuhi ketentuan syariah yang menjadikan pengawasan syariah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari shariah compliance (Noman , 2003). Dewan Pengawas Syariah harus berfungsi sebagai filter pertama pada produk baru yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah sebelum produk tersebut diteliti dan diajukan oleh Dewan Syariah Nasional (Nurhisam, 2016).

Terkait penilaian industri perbankan syariah terhadap penerapan shariah compliance, terdapat keragaman penilaian yang dikategorikan sebagai: 1) Sangat baik, artinya konsep tersebut terintegrasi dalam setiap kebijakan dan atau program; 2) baik, artinya ada dalam berbagai kebijakan dan atau program; 3) Cukup, terlihat ada di beberapa kebijakan dan atau program; dan 4) kurang, artinya tidak ada dalam kebijakan atau program.

Demikianlah konsep kepatuhan syariah bagi bank syariah serta kaitannya dengan dewan pengawas syariah. Artikel ini membawa pemahaman bahwa DPS merupakan agen masyarakat untuk mengawasi kepatuhan syariah di bank syariah.

Pengertian Internal Audit dan Jenis-Jenisnya

Internal Audit adalah proses evaluasi independen atas manajemen risiko dan pengendalian perusahaan dalam rangka meningkatkan operasi bisnis dan menambah nilai perusahaan. Selain itu, audit internal juga dapat membantu dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan pada akhirnya mencapai tujuannya.

Audit ini biasanya dilakukan oleh auditor internal yang merupakan karyawan perusahaan. Namun, beberapa perusahaan mungkin melibatkan perusahaan luar untuk melakukan audit internal ketika mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup.

Tujuan Audit Internal

Tujuan utama internal audit  meliputi:

  • Untuk memastikan bahwa sumber daya perusahaan telah digunakan secara efisien dan efektif
  • Untuk membantu manajemen meningkatkan kontrol dan proses dalam operasi bisnis
  • Meminimalkan risiko kesalahan dan kecurangan yang menghalangi perusahaan mencapai tujuannya
  • Untuk memastikan akurasi dan kelengkapan pencatatan akuntansi
  • Memastikan penyusunan laporan keuangan perusahaan mengikuti standar akuntansi yang berlaku
  • Untuk memastikan keandalan pengendalian internal atas pelaporan keuangan
  • Untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua hukum dan peraturan terkait yang ditetapkan oleh badan pengawas dan pemerintah
  • Dalam memastikan kebijakan dan prosedur perusahaan diikuti oleh staf di berbagai tingkatan

3 Jenis Internal Audit

Tiga jenis utama audit internal meliputi audit operasional, audit keuangan, dan audit kepatuhan.

Audit Operasional

Audit operasional adalah proses mengevaluasi operasi bisnis perusahaan dengan mencoba menemukan hal-hal yang harus dilakukan perbaikan yang dapat diterapkan manajemen untuk meningkatkan kualitas proses bisnis secara keseluruhan.

Pekerjaan auditor dalam jenis pemeriksaan operasional ini melibatkan peninjauan operasi dan pengendalian bisnis sehari-hari untuk melihat apakah ada kekurangan atau kelemahan yang dapat menimbulkan risiko kesalahan atau kecurangan.

Jika ada kekurangan atau kelemahan dalam operasi atau pengendalian bisnis, koreksi harus dilakukan untuk meningkatkan keseluruhan proses bisnis atau untuk meminimalkan risiko. Tujuan akhir dari audit operasional adalah untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Audit Keuangan

Audit keuangan adalah proses mengevaluasi transaksi keuangan dan saldo perusahaan dengan memverifikasi dan memeriksa berbagai file dan dokumen pendukung.

Pekerjaan auditor dalam audit keuangan biasanya melibatkan peninjauan pendapatan, pengeluaran, aset dan kewajiban dalam catatan akuntansi untuk melihat apakah sudah lengkap dan akurat dan untuk melihat apakah mereka benar mengikuti standar akuntansi yang berlaku.

Dalam hal ini, auditor juga mengevaluasi pengendalian internal perusahaan atas pelaporan keuangan untuk melihat apakah pengendalian tersebut dapat diandalkan dan berfungsi dengan baik dalam menghasilkan laporan keuangan.

Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan adalah proses meninjau semua undang-undang dan peraturan yang diberlakukan pada perusahaan dan memverifikasi praktik perusahaan. Ini dilakukan untuk melihat apakah mereka melanggar atau adanya kegiatan yang dapat menyebabkan pelanggaran jika praktik tersebut masih dijalankan.

Auditor juga mengevaluasi praktik staf di berbagai tingkatan untuk melihat apakah mereka mengikuti kebijakan dan prosedur yang dikeluarkan perusahaan. Oleh karena itu, audit ini berfokus pada kepatuhan internal dan eksternal.

Independensi dan Objektivitas Internal Audit

Auditor internal adalah karyawan perusahaan yang dikendalikan oleh CEO dan manajemen senior. Oleh karenanya, independensi dan objektivitas masih menjadi kriteria penting yang harus dimiliki oleh semua auditor internal. Auditor internal harus memiliki kebebasan penuh dalam memutuskan area yang akan diaudit, masalah yang akan dikemukakan, dan pendapat yang akan diberikan untuk memenuhi peran dan tanggung jawabnya sebagai auditor internal.

Jika independensi departemen audit internal terlihat terganggu karena pengaruh direksi dan manajemen senior lainnya. Masalah tersebut harus dilaporkan kepada komite audit sehingga mereka dapat membuat pengaturan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Demikian pula, objektivitas harus selalu dijaga oleh auditor terutama dalam mengumpulkan bukti audit. Seperti pemeriksaan dokumen pendukung dan file yang relevan. Mereka hendaknya tidak membiarkan hubungan pribadi atau bisnis mempengaruhi objektivitas mereka.

Oleh karena itu, jika auditor dalam melaksanakan internal audit merasa bahwa objektivitas terganggu. Mereka harus memberi tahu manajernya agar tindakan dapat diambil, seperti meningkatkan tinjauan atas pekerjaan yang mereka lakukan atau mengeluarkannya dari tim audit.

Contoh Prosedur Audit dan Jenis-Jenisnya

Contoh Prosedur Audit-Seorang Auditor dalam proses mencari data yang valid perlu memahami 8 jenis prosedur audit dan contohnya. Artikel ini, akan mengulas jenis-jenis prosedur ini dan sekaligus menampilkan contohnya. Namun, sebelumnya Anda perlu menyimak Prosedur dan Mekanisme Audit yang Berlaku Umum

Prosedur audit adalah metode yang digunakan auditor untuk memperoleh bukti audit. Bukti audit ini nantinya akan menjadi dasar bagi auditor dalam memberikan opini mereka atas laporan keuangan. Selain itu, prosedur audit dilakukan untuk menguji berbagai asersi audit yang terkait dengan kelas transaksi dan saldo akun yang berbeda.

Auditor perlu menerapkan berbagai jenis prosedur audit untuk memperoleh bukti audit yang akurat. Dalam hal ini, prosedur yang dilakukan auditor biasanya tergantung pada risiko yang dihadapi auditor.

Auditor perlu menggunakan pertimbangan profesional mereka untuk merancang prosedur audit yang sesuai untuk merespons risiko yang dinilai. Selain itu, berbagai jenis prosedur audit biasanya didasarkan pada berbagai jenis bukti audit yang ingin diperoleh auditor.

8 Jenis Prosedur Audit 

Delapan jenis prosedur audit ini adalah sebagai berikut:

  • penyelidikan
  • konfirmasi
  • pemeriksaan catatan atau dokumen
  • pemeriksaan aset berwujud
  • pengamatan
  • penghitungan ulang
  • kinerja ulang
  • prosedur analitis

Contoh Prosedur Audit Teknik Enquiry

Enquiry adalah proses meminta penjelasan kepada klien tentang proses atau transaksi yang terkait dengan laporan keuangan. Jenis prosedur audit ini biasanya melibatkan pengumpulan bukti verbal. Demikian pula, auditor menggunakan prosedur permintaan keterangan untuk berbagai macam proses audit.

Contoh prosedur audit inquiry ini misalnya, auditor dapat meminta klien untuk memahami bisnis dan lingkungan pengendalian; atau mereka mungkin menanyakan tentang transaksi atau saldo item baris laporan keuangan.

Bukti yang dikumpulkan melalui penyelidikan formal atau informal umumnya tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti yang meyakinkan. Oleh karena itu, auditor umumnya akan menerapkan prosedur jenis lainnya. Seperti, memeriksa beberapa dokumen pendukung untuk mengecek apakah keterangan klien benar-benar akurat dan dapat dipercaya.

Teknik Konfirmasi

Konfirmasi mirip dengan penyelidikan karena juga merupakan prosedur untuk meminta informasi. Namun, konfirmasi biasanya dilakukan dengan meminta pihak ketiga, bukan klien, untuk mengkonfirmasi transaksi dan saldo.

Jenis prosedur audit ini biasanya dilakukan melalui surat tertulis formal. Auditor biasanya melakukan prosedur konfirmasi untuk menguji saldo akun seperti piutang, hutang dagang, dan saldo bank, dll.

Misalnya, auditor biasanya melakukan konfirmasi atas saldo bank milik klien untuk mendapatkan bukti keberadaannya serta penegasan hak dan kewajiban.

Pemeriksaan catatan atau dokumen

Pemeriksaan catatan atau dokumen adalah proses pengumpulan bukti dengan memeriksa catatan atau dokumen. Jenis prosedur audit ini dapat dilakukan dengan cara menjamin catatan transaksi ke dokumen pendukung atau menelusuri dokumen pendukung ke catatan transaksi.

Sebagai contoh, auditor dapat menggunakan prosedur inspeksi untuk menguji asersi terjadinya transaksi biaya dengan menjamin mereka menerima laporan, faktur pemasok, dan pesanan pembelian.

Asersi audit seperti kejadian, akurasi, dan cut-off biasanya diuji dengan memeriksa dokumen-dokumen untuk mendukung transaksi akuntansi dalam catatan perusahaan (vouching). Dan pernyataan kelengkapan biasanya diuji dengan memilih dokumen dan menelusurinya kembali ke catatan perusahaan (tracing).

Pemeriksaan aset berwujud

Pemeriksaan aset berwujud adalah proses pemeriksaan fisik aset berwujud perusahaan seperti properti, pabrik, dan peralatan. Jenis prosedur audit ini dapat memberikan bukti keberadaan aset berwujud.

Contoh prosedur audit ini adalah bahwa auditor dapat menguji asersi keberadaan aset tetap dengan melakukan pemeriksaan fisik aset yang dicatat dalam daftar aset tetap.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa pemeriksaan saja tidak akan memberikan bukti tentang hak dan kewajiban. Untuk asersi audit ini, auditor mungkin perlu memeriksa dokumen hukum aset.

Pengamatan Atau Observasi

Observasi adalah proses yang dilakukan auditor dengan melihat prosedur yang dilakukan oleh klien. Jenis prosedur audit ini memberikan bukti bahwa prosedur klien benar-benar terjadi pada saat auditor melakukan observasi.

Pengamatan berbeda dengan pemeriksaan fisik aset karena pemeriksaan fisik aset sebenarnya sama dengan penghitungan aset sedangkan pengamatan hanya berfokus pada aktivitas klien.

Misalnya, auditor dapat melakukan prosedur observasi dengan menyaksikan penghitungan persediaan oleh klien. Prosedur observasi ini untuk menguji keberadaan prosedur penghitungan inventaris klien, bukan keakuratan inventaris klien.

Perhitungan ulang

Perhitungan ulang adalah proses penghitungan ulang pekerjaan yang telah dilakukan klien untuk melihat apakah terdapat hasil yang berbeda antara pekerjaan auditor dan pekerjaan klien. Jenis prosedur audit ini biasanya digunakan untuk menguji penilaian dan alokasi asersi laporan keuangan.

Misalnya, auditor dapat melakukan penghitungan ulang atas penyusutan aset tetap untuk menguji asersi penilaian mereka.

Performa Ulang

Re-performance adalah proses auditor secara independen melakukan prosedur pengendalian yang semula dilakukan sebagai bagian dari sistem pengendalian internal oleh klien. Jenis prosedur audit ini digunakan untuk menguji prosedur pengendalian klien.

Sebagai contoh, auditor dapat menggunakan prosedur audit kinerja ulang dalam pengujian pengendalian atas prosedur rekonsiliasi bank yang telah dilakukan oleh klien.

Prosedur analitis

Prosedur analitik adalah proses mengevaluasi informasi keuangan melalui analisis kecenderungan, rasio atau hubungan antar data baik data keuangan maupun non keuangan. Auditor menerapkan prosedur audit ini dengan cara menganalisis transaksi atau saldo akun dan membandingkannya dengan catatan yang dimiliki klien.

Jika auditor menemukan bahwa catatan klien tidak konsisten dengan ekspektasi mereka, mereka akan menyelidiki lebih lanjut tentang varian yang ada. Investigasi mungkin melibatkan melakukan tes yang lebih substantif.

Sebagai contoh, auditor melakukan analisis terhadap akun beban bunga dengan cara mengkomparasikan dan mengalikan tingkat bunga rata-rata dengan saldo pinjaman rata-rata. Selanjutnya, auditor menggunakan hasilnya telaahnya dan akan dibandingkan dengan jumlah yang dicatat oleh klien. Jika terjadi perbedaan yang signifikan, maka akan diselidiki lebih lanjut.

Demikianlah beberapa jenis dan contoh prosedur audit yang biasa diterapkan oleh Auditor saat melakukan pemeriksaan dalam rangka mencari bukti yang valid. Jika Anda adalah auditor pastikan teknik yang Anda gunakan benar-benar relevan dalam hal ini.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian; Ulasan dan Contohnya

Opini wajar tanpa pengecualian adalah opini audit yang diberikan oleh auditor eksternal independen ketika mereka menyimpulkan bahwa laporan keuangan klien tidak mengandung salah saji material. Demikian pula, ketika auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian, itu berarti mereka telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendukung pendapat mereka bahwa tidak ada yang salah dengan laporan keuangan dari perspektif material.

Dengan kata lain, opini wajar tanpa pengecualian dari auditor berarti laporan keuangan perusahaan disajikan secara wajar, atau memberikan pandangan yang benar dan wajar, dalam semua hal yang material dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “menyajikan secara wajar” atau “memberikan pandangan yang benar dan wajar” di sini berarti bahwa informasi dalam laporan keuangan adalah faktual dan benar-benar ada dalam pembukuan dan pencatatan perusahaan. Selain itu, mereka mencerminkan substansi komersial dari transaksi bisnis dan peristiwa perusahaan. Terakhir, mereka mematuhi aturan dan regulasi akuntansi yang berlaku.

Penting untuk dicatat bahwa ketika auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan, itu tidak berarti bahwa klien dalam keadaan baik atau buruk. Auditor hanya menyatakan pendapatnya bahwa informasi dalam laporan keuangan adalah benar dan adil, yang mencerminkan substansi ekonomi aktual dari bisnis klien.

Contoh Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Sebagai contoh, opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan auditor atas laporan keuangan Perusahaan ABC dalam laporan audit akan terlihat seperti di bawah ini:

Umumnya, auditor akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian dalam laporan auditnya ketika tidak ditemukan kesalahan material. Hal ini dikarenakan biasanya auditor akan berkomunikasi dengan manajemen klien untuk mengusulkan penyesuaian audit untuk memperbaiki salah saji tersebut. Akibatnya, laporan keuangan setelah penyesuaian biasanya tidak mengandung salah saji material.

Namun, terkadang klien dapat menolak proses penyesuaian audit karena beberapa alasan. Misalnya penyesuaian akan berdampak negatif pada perjanjian pinjaman atau prospek keuangan, dll. Dalam hal ini, auditor perlu mengevaluasi apakah memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada keuangan klien merupakan pernyataan yang masih sesuai.

Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelas

Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelas adalah kondisi dimana auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji material. Akan tetapi, mereka yakin bahwa pengungkapan tambahan penting untuk pemahaman pengguna atas laporan keuangan.

Dalam hal ini, auditor akan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan memberikan paragraf penjelas di bawah paragraf opini untuk mengungkapkan hal yang mereka yakini signifikan dalam laporan audit. Demikian pula, tujuan utama penekanan paragraf masalah adalah untuk menarik perhatian pengguna ke masalah yang diungkapkan.

Beberapa contoh keadaan yang menyebabkan auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan penekanan pada paragraf hal tersebut antara lain:

  • Ketidakpastian materi
  • Bencana besar
  • Transaksi pihak terkait, dll.

Pendapat yang tidak memenuhi syarat dengan aspek going concern

Dalam audit, going concern didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk melanjutkan operasinya di masa depan (minimal 12 bulan dari tanggal pelaporan).

Demikian pula, auditor memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat keraguan yang signifikan tentang kemampuan klien. Untuk menilai apakah penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh klien sudah tepat.

Contoh kondisi yang menyebabkan status kelangsungan usaha klien dipertanyakan mungkin termasuk:

  • Penurunan kinerja keuangan untuk jangka waktu yang lama.
  • Rasio keuangan yang merugikan
  • Uang tunai negatif dari operasi
  • Gagal membayar pembayaran pinjaman
  • Kasus pengadilan luar biasa yang signifikan, dll.

Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan status going concern oleh klien sudah sesuai dan tidak ada ketidakpastian yang signifikan. Auditor akan menerbitkan laporan audit standar dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Di sisi lain, jika status kelangsungan usaha klien sesuai (dengan pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan) tetapi terdapat ketidakpastian material yang masih ada sebagai tanggal laporan. Auditor perlu mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan pengungkapan tentang ketidakpastian tersebut dalam laporan keuangan. laporan audit.

Dalam hal ini, paragraf terpisah, yang merupakan ketidakpastian material terkait kelangsungan usaha, diperlukan dalam laporan audit untuk mengungkapkan peristiwa dan kondisi terkait tersebut.

Demikianlah sedikit ulasan mengenai opini wajar tanpa pengecualian beserta contohnya. Untuk lebih jelasnya Anda bisa menyimak artikel sebelumnya tentang 5 Jenis Opini Audit Plus Contoh Lengkapnya

Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa tugas dewan pengawas syariah (DPS) adalah untuk melakukan audit (pengawasan) terhadap operasional LKS (lembaga keuangan syariah). Artikel berikut ini akan mengulas secara lebih detail dari sisi manajemen dan praktek pengawasan yang dilakukan oleh DPS.

Tahap Pengawasan LKS oleh Dewan Pengawas Syariah

Berkaitan dengan tahapan pengawasan ini konsep yang digunakan adalah konsep manajemen secara umum. Oleh karenanya, secara operasional tahapan yang dilakukan oleh DPS akan senada dengan model pengawasan pada lembaga non-syariah. Secara detail berikut adalah tahap nya:

1. Perencanaan

Dalam hal ini Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah membuat perencanaan dalam bentuk program kerja, tujuan serta menetapkan waktu bagi setiap program. Tentu, bagi DPS mengawasi seluruh kegiatan yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah tidaklah dimungkinkan. Oleh karenanya, pada tahap ini Dewan Pengawas Syariah harus menetapkan program prioritas apa yang akan diawasi dalam kurun waktu tertentu. Penentuan durasi waktu dan goal dari pengawasan menjadi sangat penting agar dapat di ukur ketercapaiannya. Selain itu, penentuan target juga akan menjadikan kegiatan pengawasan semakin efektif dan efisien.

2. Pengorganisasian

Perlu diketahui bahwa dari aspek organisasi, ada beberapa pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengawasan DPS yakni OJK, DSN, dan pihak independen lainnya. Kualitas dan latar belakang setiap anggota yang terlibat akan sangat menentukan hasil audit yang dilakukan. Pada tahap ini ketersediaan sarana dan prasarana juga sangat diperlukan.

3. Pelaksanaan

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa aktivitas pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung artinya pengawasan dilakukan oleh pihak DPS sendiri di lembaga keuangan bersangkutan. Sedangkan secara tidak langsung bisa dalam bentuk respon masyarakat, pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan lainnya.

4. Pengawasan

Pengawasan dalam hal ini adalah audit yang dilakukan secara langsung oleh DSN-MUI terhadap kinerja yang dilakukan oleh DPS. DSN-MUI juga sekaligus melakukan pengawasan terhadap operasional lembaga keuangan syariah yang diawasi oleh DPS.

Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah

Secara umum setiap periode waktu tertentu, misalnya mingguan atau bulanan dalam menjalankan tugas Dewan Pengawas Syariah. DPS akan mengunjungi lembaga keuangan syariah yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam proses ini, DPS pun juga menjalankan beberapa tahapan khusus yakni sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Tugas Dewan Pengawas Syariah pada tahapan pengumpulan data ini terbagi menjadi dua tujuan pengumpulan. Pertama, pengumpulan data dalam rangka membuat laporan bulanan. Kedua, dalam rangka untuk membuat laporan per semester.

Dalam proses pengumpulan data ini DPS menggunakan dua metode yakni metode wawancara dan metode dokumentasi. Metode wawancara umumnya digunakan oleh DPS untuk menggali data dari staf pengembangan usaha dan staf operasional di LKS. Hal-hal yang digali antara lain; SOP Produk, syarat-syarat pelaksanaan akad dan penerapan akad di LKS.

Sedangkan metode dokumentasi digunakan oleh DPS untuk mengumpulkan data berupa; dokumen perjanjian yang terdiri atas proposal pembiayaan, kwitansi pembelian dan lainnya.

2. Melakukan Review

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan lengkap, maka Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah melakukan review terhadap semua data tersebut. Proses pemeriksaan dilakukan dengan cara melakukan analisa data. Membandingkan antara keterangan hasil wawancara operasional dengan dokumen akad. Dalam kaitan ini, DPS hanya akan memeriksa beberapa akad sebagai sampel saja. Dewan Pengawas Syariah tidak memeriksa seluruh akad yang terjadi di LKS.

3. Pembuatan Laporan Pengawasan

Setelah proses analisa dibuat, maka langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh DPS adalah dengan membuat laporan hasil pengawasan. Sebelum membuat laporan ini, DPS akan melakukan rapat evaluasi bulanan terlebih dahulu dan meninjau ulang hasil analisis mereka. Di sinilah kemudian DPS akan membuat laporan pengawasan dalam bentuk opini audit. Opini ini berisikan pendapat dan penilaian DPS apakah operasional produk tertentu telah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.

Contoh Kasus Pengawasan Sebagai Tugas Dewan Pengawas Syariah

Selain melakukan pengawasan secara berkala, tugas Dewan Pengawas Syariah tentu setiap harinya harus siap untuk memberikan arahan kepada Lembaga Keuangan Syariah terkait operasional kegiatannya. Sebagai contoh adalah beberapa kasus berikut ini:

1. Contoh Kasus A

Seorang nasabah bernama Bapak A adalah nasabah dari Lembaga Keuangan Syariah MISAL. Nasabah ini awalnya telah melakukan akad dengan LKS berupa murabahah. Melalui akad tersebut Nasabah mendapatkan/membeli emas. Dalam kaitan ini kemudian pihak nasabah ingin mengajukan pembiayaan ini dengan skim rahn (gadai) emas. Karena bingung, pihak manajemen bertanya kepada DPS bolehkan Bapak A mengajukan pembiayaan rahn dengan emas yang dibelinya dengan pembiayaan murabahah tersebut?

2. Contoh Kasus B

Lembaga Keuangan Syariah MISAL memiliki cabang Lembaga Keuangan Konvensional CONTOH. Di kantor cabang konvensional kemudian ada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dengan akad syariah. Pertanyaan yang diajukan oleh staf pengembang usaha di LKS adalah bolehkah cabang Konvensional ini melayani pembiayaan dengan akad syariah?

Untuk menjawab kasus ini tentu diperlukan pengetahuan tidak hanya dari aspek hukum Islam semata, melainkan harus memahami operasional dari Lembaga Keuangan Syariah. Oleh karena itu, salah satu syarat menjadi DPS tidak lain adalah memahami hukum Islam terkait muamalah sekaligus operasional LKS.

Demikianlah uraian mengenai mekanisme dpengawasan LKS sebagai tugas Dewan Pengawas Syariah. Semoga bermanfaat.