Arsip Tag: audit

Pengertian Internal Audit dan Jenis-Jenisnya

Internal Audit adalah proses evaluasi independen atas manajemen risiko dan pengendalian perusahaan dalam rangka meningkatkan operasi bisnis dan menambah nilai perusahaan. Selain itu, audit internal juga dapat membantu dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan pada akhirnya mencapai tujuannya.

Audit ini biasanya dilakukan oleh auditor internal yang merupakan karyawan perusahaan. Namun, beberapa perusahaan mungkin melibatkan perusahaan luar untuk melakukan audit internal ketika mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup.

Tujuan Audit Internal

Tujuan utama internal audit  meliputi:

  • Untuk memastikan bahwa sumber daya perusahaan telah digunakan secara efisien dan efektif
  • Untuk membantu manajemen meningkatkan kontrol dan proses dalam operasi bisnis
  • Meminimalkan risiko kesalahan dan kecurangan yang menghalangi perusahaan mencapai tujuannya
  • Untuk memastikan akurasi dan kelengkapan pencatatan akuntansi
  • Memastikan penyusunan laporan keuangan perusahaan mengikuti standar akuntansi yang berlaku
  • Untuk memastikan keandalan pengendalian internal atas pelaporan keuangan
  • Untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua hukum dan peraturan terkait yang ditetapkan oleh badan pengawas dan pemerintah
  • Dalam memastikan kebijakan dan prosedur perusahaan diikuti oleh staf di berbagai tingkatan

3 Jenis Internal Audit

Tiga jenis utama audit internal meliputi audit operasional, audit keuangan, dan audit kepatuhan.

Audit Operasional

Audit operasional adalah proses mengevaluasi operasi bisnis perusahaan dengan mencoba menemukan hal-hal yang harus dilakukan perbaikan yang dapat diterapkan manajemen untuk meningkatkan kualitas proses bisnis secara keseluruhan.

Pekerjaan auditor dalam jenis pemeriksaan operasional ini melibatkan peninjauan operasi dan pengendalian bisnis sehari-hari untuk melihat apakah ada kekurangan atau kelemahan yang dapat menimbulkan risiko kesalahan atau kecurangan.

Jika ada kekurangan atau kelemahan dalam operasi atau pengendalian bisnis, koreksi harus dilakukan untuk meningkatkan keseluruhan proses bisnis atau untuk meminimalkan risiko. Tujuan akhir dari audit operasional adalah untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Audit Keuangan

Audit keuangan adalah proses mengevaluasi transaksi keuangan dan saldo perusahaan dengan memverifikasi dan memeriksa berbagai file dan dokumen pendukung.

Pekerjaan auditor dalam audit keuangan biasanya melibatkan peninjauan pendapatan, pengeluaran, aset dan kewajiban dalam catatan akuntansi untuk melihat apakah sudah lengkap dan akurat dan untuk melihat apakah mereka benar mengikuti standar akuntansi yang berlaku.

Dalam hal ini, auditor juga mengevaluasi pengendalian internal perusahaan atas pelaporan keuangan untuk melihat apakah pengendalian tersebut dapat diandalkan dan berfungsi dengan baik dalam menghasilkan laporan keuangan.

Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan adalah proses meninjau semua undang-undang dan peraturan yang diberlakukan pada perusahaan dan memverifikasi praktik perusahaan. Ini dilakukan untuk melihat apakah mereka melanggar atau adanya kegiatan yang dapat menyebabkan pelanggaran jika praktik tersebut masih dijalankan.

Auditor juga mengevaluasi praktik staf di berbagai tingkatan untuk melihat apakah mereka mengikuti kebijakan dan prosedur yang dikeluarkan perusahaan. Oleh karena itu, audit ini berfokus pada kepatuhan internal dan eksternal.

Independensi dan Objektivitas Internal Audit

Auditor internal adalah karyawan perusahaan yang dikendalikan oleh CEO dan manajemen senior. Oleh karenanya, independensi dan objektivitas masih menjadi kriteria penting yang harus dimiliki oleh semua auditor internal. Auditor internal harus memiliki kebebasan penuh dalam memutuskan area yang akan diaudit, masalah yang akan dikemukakan, dan pendapat yang akan diberikan untuk memenuhi peran dan tanggung jawabnya sebagai auditor internal.

Jika independensi departemen audit internal terlihat terganggu karena pengaruh direksi dan manajemen senior lainnya. Masalah tersebut harus dilaporkan kepada komite audit sehingga mereka dapat membuat pengaturan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Demikian pula, objektivitas harus selalu dijaga oleh auditor terutama dalam mengumpulkan bukti audit. Seperti pemeriksaan dokumen pendukung dan file yang relevan. Mereka hendaknya tidak membiarkan hubungan pribadi atau bisnis mempengaruhi objektivitas mereka.

Oleh karena itu, jika auditor dalam melaksanakan internal audit merasa bahwa objektivitas terganggu. Mereka harus memberi tahu manajernya agar tindakan dapat diambil, seperti meningkatkan tinjauan atas pekerjaan yang mereka lakukan atau mengeluarkannya dari tim audit.

Contoh Prosedur Audit dan Jenis-Jenisnya

Contoh Prosedur Audit-Seorang Auditor dalam proses mencari data yang valid perlu memahami 8 jenis prosedur audit dan contohnya. Artikel ini, akan mengulas jenis-jenis prosedur ini dan sekaligus menampilkan contohnya. Namun, sebelumnya Anda perlu menyimak Prosedur dan Mekanisme Audit yang Berlaku Umum

Prosedur audit adalah metode yang digunakan auditor untuk memperoleh bukti audit. Bukti audit ini nantinya akan menjadi dasar bagi auditor dalam memberikan opini mereka atas laporan keuangan. Selain itu, prosedur audit dilakukan untuk menguji berbagai asersi audit yang terkait dengan kelas transaksi dan saldo akun yang berbeda.

Auditor perlu menerapkan berbagai jenis prosedur audit untuk memperoleh bukti audit yang akurat. Dalam hal ini, prosedur yang dilakukan auditor biasanya tergantung pada risiko yang dihadapi auditor.

Auditor perlu menggunakan pertimbangan profesional mereka untuk merancang prosedur audit yang sesuai untuk merespons risiko yang dinilai. Selain itu, berbagai jenis prosedur audit biasanya didasarkan pada berbagai jenis bukti audit yang ingin diperoleh auditor.

8 Jenis Prosedur Audit 

Delapan jenis prosedur audit ini adalah sebagai berikut:

  • penyelidikan
  • konfirmasi
  • pemeriksaan catatan atau dokumen
  • pemeriksaan aset berwujud
  • pengamatan
  • penghitungan ulang
  • kinerja ulang
  • prosedur analitis

Contoh Prosedur Audit Teknik Enquiry

Enquiry adalah proses meminta penjelasan kepada klien tentang proses atau transaksi yang terkait dengan laporan keuangan. Jenis prosedur audit ini biasanya melibatkan pengumpulan bukti verbal. Demikian pula, auditor menggunakan prosedur permintaan keterangan untuk berbagai macam proses audit.

Contoh prosedur audit inquiry ini misalnya, auditor dapat meminta klien untuk memahami bisnis dan lingkungan pengendalian; atau mereka mungkin menanyakan tentang transaksi atau saldo item baris laporan keuangan.

Bukti yang dikumpulkan melalui penyelidikan formal atau informal umumnya tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti yang meyakinkan. Oleh karena itu, auditor umumnya akan menerapkan prosedur jenis lainnya. Seperti, memeriksa beberapa dokumen pendukung untuk mengecek apakah keterangan klien benar-benar akurat dan dapat dipercaya.

Teknik Konfirmasi

Konfirmasi mirip dengan penyelidikan karena juga merupakan prosedur untuk meminta informasi. Namun, konfirmasi biasanya dilakukan dengan meminta pihak ketiga, bukan klien, untuk mengkonfirmasi transaksi dan saldo.

Jenis prosedur audit ini biasanya dilakukan melalui surat tertulis formal. Auditor biasanya melakukan prosedur konfirmasi untuk menguji saldo akun seperti piutang, hutang dagang, dan saldo bank, dll.

Misalnya, auditor biasanya melakukan konfirmasi atas saldo bank milik klien untuk mendapatkan bukti keberadaannya serta penegasan hak dan kewajiban.

slot online

Pemeriksaan catatan atau dokumen

Pemeriksaan catatan atau dokumen adalah proses pengumpulan bukti dengan memeriksa catatan atau dokumen. Jenis prosedur audit ini dapat dilakukan dengan cara menjamin catatan transaksi ke dokumen pendukung atau menelusuri dokumen pendukung ke catatan transaksi.

Sebagai contoh, auditor dapat menggunakan prosedur inspeksi untuk menguji asersi terjadinya transaksi biaya dengan menjamin mereka menerima laporan, faktur pemasok, dan pesanan pembelian.

Asersi audit seperti kejadian, akurasi, dan cut-off biasanya diuji dengan memeriksa dokumen-dokumen untuk mendukung transaksi akuntansi dalam catatan perusahaan (vouching). Dan pernyataan kelengkapan biasanya diuji dengan memilih dokumen dan menelusurinya kembali ke catatan perusahaan (tracing).

Pemeriksaan aset berwujud

Pemeriksaan aset berwujud adalah proses pemeriksaan fisik aset berwujud perusahaan seperti properti, pabrik, dan peralatan. Jenis prosedur audit ini dapat memberikan bukti keberadaan aset berwujud.

Contoh prosedur audit ini adalah bahwa auditor dapat menguji asersi keberadaan aset tetap dengan melakukan pemeriksaan fisik aset yang dicatat dalam daftar aset tetap.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa pemeriksaan saja tidak akan memberikan bukti tentang hak dan kewajiban. Untuk asersi audit ini, auditor mungkin perlu memeriksa dokumen hukum aset.

Pengamatan Atau Observasi

Observasi adalah proses yang dilakukan auditor dengan melihat prosedur yang dilakukan oleh klien. Jenis prosedur audit ini memberikan bukti bahwa prosedur klien benar-benar terjadi pada saat auditor melakukan observasi.

Pengamatan berbeda dengan pemeriksaan fisik aset karena pemeriksaan fisik aset sebenarnya sama dengan penghitungan aset sedangkan pengamatan hanya berfokus pada aktivitas klien.

Misalnya, auditor dapat melakukan prosedur observasi dengan menyaksikan penghitungan persediaan oleh klien. Prosedur observasi ini untuk menguji keberadaan prosedur penghitungan inventaris klien, bukan keakuratan inventaris klien.

Perhitungan ulang

Perhitungan ulang adalah proses penghitungan ulang pekerjaan yang telah dilakukan klien untuk melihat apakah terdapat hasil yang berbeda antara pekerjaan auditor dan pekerjaan klien. Jenis prosedur audit ini biasanya digunakan untuk menguji penilaian dan alokasi asersi laporan keuangan.

Misalnya, auditor dapat melakukan penghitungan ulang atas penyusutan aset tetap untuk menguji asersi penilaian mereka.

Performa Ulang

Re-performance adalah proses auditor secara independen melakukan prosedur pengendalian yang semula dilakukan sebagai bagian dari sistem pengendalian internal oleh klien. Jenis prosedur audit ini digunakan untuk menguji prosedur pengendalian klien.

Sebagai contoh, auditor dapat menggunakan prosedur audit kinerja ulang dalam pengujian pengendalian atas prosedur rekonsiliasi bank yang telah dilakukan oleh klien.

Prosedur analitis

Prosedur analitik adalah proses mengevaluasi informasi keuangan melalui analisis kecenderungan, rasio atau hubungan antar data baik data keuangan maupun non keuangan. Auditor menerapkan prosedur audit ini dengan cara menganalisis transaksi atau saldo akun dan membandingkannya dengan catatan yang dimiliki klien.

Jika auditor menemukan bahwa catatan klien tidak konsisten dengan ekspektasi mereka, mereka akan menyelidiki lebih lanjut tentang varian yang ada. Investigasi mungkin melibatkan melakukan tes yang lebih substantif.

Sebagai contoh, auditor melakukan analisis terhadap akun beban bunga dengan cara mengkomparasikan dan mengalikan tingkat bunga rata-rata dengan saldo pinjaman rata-rata. Selanjutnya, auditor menggunakan hasilnya telaahnya dan akan dibandingkan dengan jumlah yang dicatat oleh klien. Jika terjadi perbedaan yang signifikan, maka akan diselidiki lebih lanjut.

Demikianlah beberapa jenis dan contoh prosedur audit yang biasa diterapkan oleh Auditor saat melakukan pemeriksaan dalam rangka mencari bukti yang valid. Jika Anda adalah auditor pastikan teknik yang Anda gunakan benar-benar relevan dalam hal ini.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian; Ulasan dan Contohnya

Opini wajar tanpa pengecualian adalah opini audit yang diberikan oleh auditor eksternal independen ketika mereka menyimpulkan bahwa laporan keuangan klien tidak mengandung salah saji material. Demikian pula, ketika auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian, itu berarti mereka telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendukung pendapat mereka bahwa tidak ada yang salah dengan laporan keuangan dari perspektif material.

Dengan kata lain, opini wajar tanpa pengecualian dari auditor berarti laporan keuangan perusahaan disajikan secara wajar, atau memberikan pandangan yang benar dan wajar, dalam semua hal yang material dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “menyajikan secara wajar” atau “memberikan pandangan yang benar dan wajar” di sini berarti bahwa informasi dalam laporan keuangan adalah faktual dan benar-benar ada dalam pembukuan dan pencatatan perusahaan. Selain itu, mereka mencerminkan substansi komersial dari transaksi bisnis dan peristiwa perusahaan. Terakhir, mereka mematuhi aturan dan regulasi akuntansi yang berlaku.

Penting untuk dicatat bahwa ketika auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan, itu tidak berarti bahwa klien dalam keadaan baik atau buruk. Auditor hanya menyatakan pendapatnya bahwa informasi dalam laporan keuangan adalah benar dan adil, yang mencerminkan substansi ekonomi aktual dari bisnis klien.

Contoh Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Sebagai contoh, opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan auditor atas laporan keuangan Perusahaan ABC dalam laporan audit akan terlihat seperti di bawah ini:

Umumnya, auditor akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian dalam laporan auditnya ketika tidak ditemukan kesalahan material. Hal ini dikarenakan biasanya auditor akan berkomunikasi dengan manajemen klien untuk mengusulkan penyesuaian audit untuk memperbaiki salah saji tersebut. Akibatnya, laporan keuangan setelah penyesuaian biasanya tidak mengandung salah saji material.

Namun, terkadang klien dapat menolak proses penyesuaian audit karena beberapa alasan. Misalnya penyesuaian akan berdampak negatif pada perjanjian pinjaman atau prospek keuangan, dll. Dalam hal ini, auditor perlu mengevaluasi apakah memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada keuangan klien merupakan pernyataan yang masih sesuai.

Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelas

Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelas adalah kondisi dimana auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji material. Akan tetapi, mereka yakin bahwa pengungkapan tambahan penting untuk pemahaman pengguna atas laporan keuangan.

Dalam hal ini, auditor akan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan memberikan paragraf penjelas di bawah paragraf opini untuk mengungkapkan hal yang mereka yakini signifikan dalam laporan audit. Demikian pula, tujuan utama penekanan paragraf masalah adalah untuk menarik perhatian pengguna ke masalah yang diungkapkan.

Beberapa contoh keadaan yang menyebabkan auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan penekanan pada paragraf hal tersebut antara lain:

  • Ketidakpastian materi
  • Bencana besar
  • Transaksi pihak terkait, dll.

Pendapat yang tidak memenuhi syarat dengan aspek going concern

Dalam audit, going concern didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk melanjutkan operasinya di masa depan (minimal 12 bulan dari tanggal pelaporan).

Demikian pula, auditor memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat keraguan yang signifikan tentang kemampuan klien. Untuk menilai apakah penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh klien sudah tepat.

Contoh kondisi yang menyebabkan status kelangsungan usaha klien dipertanyakan mungkin termasuk:

  • Penurunan kinerja keuangan untuk jangka waktu yang lama.
  • Rasio keuangan yang merugikan
  • Uang tunai negatif dari operasi
  • Gagal membayar pembayaran pinjaman
  • Kasus pengadilan luar biasa yang signifikan, dll.

Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan status going concern oleh klien sudah sesuai dan tidak ada ketidakpastian yang signifikan. Auditor akan menerbitkan laporan audit standar dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Di sisi lain, jika status kelangsungan usaha klien sesuai (dengan pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan) tetapi terdapat ketidakpastian material yang masih ada sebagai tanggal laporan. Auditor perlu mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan pengungkapan tentang ketidakpastian tersebut dalam laporan keuangan. laporan audit.

Dalam hal ini, paragraf terpisah, yang merupakan ketidakpastian material terkait kelangsungan usaha, diperlukan dalam laporan audit untuk mengungkapkan peristiwa dan kondisi terkait tersebut.

Demikianlah sedikit ulasan mengenai opini wajar tanpa pengecualian beserta contohnya. Untuk lebih jelasnya Anda bisa menyimak artikel sebelumnya tentang 5 Jenis Opini Audit Plus Contoh Lengkapnya

Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa tugas dewan pengawas syariah (DPS) adalah untuk melakukan audit (pengawasan) terhadap operasional LKS (lembaga keuangan syariah). Artikel berikut ini akan mengulas secara lebih detail dari sisi manajemen dan praktek pengawasan yang dilakukan oleh DPS.

Tahap Pengawasan LKS oleh Dewan Pengawas Syariah

Berkaitan dengan tahapan pengawasan ini konsep yang digunakan adalah konsep manajemen secara umum. Oleh karenanya, secara operasional tahapan yang dilakukan oleh DPS akan senada dengan model pengawasan pada lembaga non-syariah. Secara detail berikut adalah tahap nya:

1. Perencanaan

Dalam hal ini Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah membuat perencanaan dalam bentuk program kerja, tujuan serta menetapkan waktu bagi setiap program. Tentu, bagi DPS mengawasi seluruh kegiatan yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah tidaklah dimungkinkan. Oleh karenanya, pada tahap ini Dewan Pengawas Syariah harus menetapkan program prioritas apa yang akan diawasi dalam kurun waktu tertentu. Penentuan durasi waktu dan goal dari pengawasan menjadi sangat penting agar dapat di ukur ketercapaiannya. Selain itu, penentuan target juga akan menjadikan kegiatan pengawasan semakin efektif dan efisien.

2. Pengorganisasian

Perlu diketahui bahwa dari aspek organisasi, ada beberapa pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengawasan DPS yakni OJK, DSN, dan pihak independen lainnya. Kualitas dan latar belakang setiap anggota yang terlibat akan sangat menentukan hasil audit yang dilakukan. Pada tahap ini ketersediaan sarana dan prasarana juga sangat diperlukan.

3. Pelaksanaan

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa aktivitas pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung artinya pengawasan dilakukan oleh pihak DPS sendiri di lembaga keuangan bersangkutan. Sedangkan secara tidak langsung bisa dalam bentuk respon masyarakat, pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan lainnya.

4. Pengawasan

Pengawasan dalam hal ini adalah audit yang dilakukan secara langsung oleh DSN-MUI terhadap kinerja yang dilakukan oleh DPS. DSN-MUI juga sekaligus melakukan pengawasan terhadap operasional lembaga keuangan syariah yang diawasi oleh DPS.

Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah

Secara umum setiap periode waktu tertentu, misalnya mingguan atau bulanan dalam menjalankan tugas Dewan Pengawas Syariah. DPS akan mengunjungi lembaga keuangan syariah yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam proses ini, DPS pun juga menjalankan beberapa tahapan khusus yakni sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Tugas Dewan Pengawas Syariah pada tahapan pengumpulan data ini terbagi menjadi dua tujuan pengumpulan. Pertama, pengumpulan data dalam rangka membuat laporan bulanan. Kedua, dalam rangka untuk membuat laporan per semester.

Dalam proses pengumpulan data ini DPS menggunakan dua metode yakni metode wawancara dan metode dokumentasi. Metode wawancara umumnya digunakan oleh DPS untuk menggali data dari staf pengembangan usaha dan staf operasional di LKS. Hal-hal yang digali antara lain; SOP Produk, syarat-syarat pelaksanaan akad dan penerapan akad di LKS.

Sedangkan metode dokumentasi digunakan oleh DPS untuk mengumpulkan data berupa; dokumen perjanjian yang terdiri atas proposal pembiayaan, kwitansi pembelian dan lainnya.

2. Melakukan Review

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan lengkap, maka Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah melakukan review terhadap semua data tersebut. Proses pemeriksaan dilakukan dengan cara melakukan analisa data. Membandingkan antara keterangan hasil wawancara operasional dengan dokumen akad. Dalam kaitan ini, DPS hanya akan memeriksa beberapa akad sebagai sampel saja. Dewan Pengawas Syariah tidak memeriksa seluruh akad yang terjadi di LKS.

3. Pembuatan Laporan Pengawasan

Setelah proses analisa dibuat, maka langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh DPS adalah dengan membuat laporan hasil pengawasan. Sebelum membuat laporan ini, DPS akan melakukan rapat evaluasi bulanan terlebih dahulu dan meninjau ulang hasil analisis mereka. Di sinilah kemudian DPS akan membuat laporan pengawasan dalam bentuk opini audit. Opini ini berisikan pendapat dan penilaian DPS apakah operasional produk tertentu telah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.

Contoh Kasus Pengawasan Sebagai Tugas Dewan Pengawas Syariah

Selain melakukan pengawasan secara berkala, tugas Dewan Pengawas Syariah tentu setiap harinya harus siap untuk memberikan arahan kepada Lembaga Keuangan Syariah terkait operasional kegiatannya. Sebagai contoh adalah beberapa kasus berikut ini:

1. Contoh Kasus A

Seorang nasabah bernama Bapak A adalah nasabah dari Lembaga Keuangan Syariah MISAL. Nasabah ini awalnya telah melakukan akad dengan LKS berupa murabahah. Melalui akad tersebut Nasabah mendapatkan/membeli emas. Dalam kaitan ini kemudian pihak nasabah ingin mengajukan pembiayaan ini dengan skim rahn (gadai) emas. Karena bingung, pihak manajemen bertanya kepada DPS bolehkan Bapak A mengajukan pembiayaan rahn dengan emas yang dibelinya dengan pembiayaan murabahah tersebut?

2. Contoh Kasus B

Lembaga Keuangan Syariah MISAL memiliki cabang Lembaga Keuangan Konvensional CONTOH. Di kantor cabang konvensional kemudian ada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dengan akad syariah. Pertanyaan yang diajukan oleh staf pengembang usaha di LKS adalah bolehkah cabang Konvensional ini melayani pembiayaan dengan akad syariah?

Untuk menjawab kasus ini tentu diperlukan pengetahuan tidak hanya dari aspek hukum Islam semata, melainkan harus memahami operasional dari Lembaga Keuangan Syariah. Oleh karena itu, salah satu syarat menjadi DPS tidak lain adalah memahami hukum Islam terkait muamalah sekaligus operasional LKS.

Demikianlah uraian mengenai mekanisme dpengawasan LKS sebagai tugas Dewan Pengawas Syariah. Semoga bermanfaat.

Apa Itu Due Diligence? Contoh dan Cara Melakukannya

Resiko pasti akan Anda hadapi ketika membeli sebuah perusahaan/bisnis baru, lalu bagaimana kemudian mengukur besarnya resiko tersebut? Jawabannya tidak lain adalah dengan melakukan due diligence. Lalu apa itu due diligence?

Urgensi Due Diligence

Ketika Anda membeli bisnis orang lain, penting kiranya jika Anda melakukan uji tuntas terlebih dahulu. Sifat transaksi, jenis produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, dan ruang lingkup operasi bisnis perusahaan yang ingin Anda beli akan sangat menentukan luasnya penyelidikan. Penasihat keuangan dan hukum jelas merupakan pihak yang berperan selama proses berlangsung, tetapi transaksi sering kali juga membutuhkan bantuan dari profesional lain di berbagai bidang untuk menyelidiki dan memberi nasihat tentang masalah-masalah seperti: masalah lingkungan; paten atau ulasan kekayaan intelektual lainnya; pajak asing, akuntansi, atau pertanyaan hukum; privasi, Asuransi Kesehatan, manajemen data, dan masalah keamanan; dan teknologi baru atau yang terus berkembang.

Jika Anda tidak melakukan uji tuntas yang semestinya, Anda mungkin akan tersandung masalah serius atau bahkan menghancurkan Anda, atau Anda dapat membayar harga yang lebih tinggi untuk bisnis baru ini. Tulisan ini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana melakukan pemeriksaan uji tuntas, apa yang harus dicari, cara menemukan bendera merah (tanda bahaya), dan cara mengungkap masalah tersembunyi yang penjual mungkin tidak ingin Anda ketahui. Ini juga menjelaskan bagaimana informasi yang dipelajari melalui uji tuntas dapat mengarah pada penghentian kesepakatan atau perubahan substansial dari ketentuan material.

Uji tuntas tidak hanya untuk calon pembeli dan investor bisnis; seringkali tidak kalah penting bagi pemilik bisnis dan perusahaan yang ingin mendapatkan pendanaan.

Pemilik dan perusahaan akan belajar bagaimana melakukan uji tuntas pada perusahaan Anda sendiri, cara mengungkap masalah yang dapat membuat lari calon pembeli atau investor, dan bagaimana memecahkan masalah yang masih ada sebelum memulai transaksi bisnis yang signifikan.

Apa Itu Due Diligence? Prakteknya Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Jangan pernah terlibat dalam transaksi bisnis penting apapun sebelum uji tuntas yang disesuaikan dengan sifat, cakupan, dan ketentuan transaksi telah selesai. Lalu apa itu due diligence?

Dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya Anda seringkali melakukan proses due diligence secara informal. Sebagian besar dari Anda pasti mendasarkan keputusan sehari-hari terkait membeli barang atau layanan menarik — mencoba restoran baru, mengunduh aplikasi ponsel cerdas, membeli televisi terbaru, mempekerjakan pengacara, dan sebagainya. Secara tidak sadar Anda sebenarnya telah melakukan uji tuntas, anda akan mempertimbangkan aspek hukum (legalitas produk, garansi produk), keuangan, teknologi yang dipakai, dan kesesuaiannya dengan kehidupan pribadi Anda. Untuk lebih memahami praktek due diligence dalam kehidupan sehari-hari, simak tabel berikut ini:

Tabel Praktek Due Diligence Dalam Kehidupan Anda

Transaksi Kemungkinan Investigasi Jenis Uji Tuntas
Membeli Televisi Melihat ulasan secara online dan melakukan perbandingan harga Uji tuntas pada produk dan penilain harga
Menyewa Pengacara Bertanya pada Asosiasi Uji Tuntas Pelayanan
Mencoba Restoran Baru Bertanya kepada teman, apa menu di sana Uji Tuntas Produk
Menyewa tukang kebun outsourcing Mengecek lisensi dan asuransi legal due diligence
Mendownload Aplikasi Melihat review dari konsumen lain Uji Tuntas Teknologi
Membeli rumah Mendapatkan asuransi atau jaminan Legal due diligence
Menghadiri undangan Bertanya mengenai penampilan kepada teman Uji tuntas pribadi

Contoh-contoh uji tuntas dalam kehidupan kita sehari-hari ini menunjukkan bahwa esensi uji tuntas adalah mendidik diri kita sendiri secara memadai sebelum membeli suatu produk atau menggunakan jasa pihak ketiga. Kerja keras yang dibutuhkan konsumen rata-rata untuk menjadi pembeli yang berpengetahuan luas dan untuk memastikan mereka mendapatkan produk atau layanan yang tepat dengan harga yang tepat hanyalah bentuk yang kurang terstruktur dan terperinci dari uji tuntas yang harus dilakukan oleh wirausahawan atau investor sebelum masuk ke dalam transaksi bisnis.

Sebelum membeli produk atau layanan menarik konsumen yang rajin akan menilai kualitas produk atau layanan, membandingkan nilai produk atau layanan, dan kadang-kadang melakukan pemeriksaan latar belakang atau investigasi calon karyawan., profil dan reputasi perusahaan riset / penyedia layanan. Pengusaha menerapkan kriteria uji tuntas untuk transaksi bisnis yang serupa dengan kriteria yang diterapkan konsumen sebelum membeli produk atau merekrut layanan profesional: menyelidiki perusahaan dan operasi bisnisnya, meneliti produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, menentukan penilaian yang sesuai dari perusahaan target, dan memeriksa kemampuan manajemen dan melakukan pemeriksaan latar belakang dan investigasi terhadap pendiri dan personil kunci.

Definisi Due Diligence

Sampai disini tentu Anda semakin penasaran dengan apa itu due diligence bukan? Untuk mengurangi rasa penasaran Anda, simak definisi due diligence berikut ini:

Uji tuntas merupakan proses memeriksa dan mengembangkan tingkat pemahaman yang diperlukan dari empat faktor — perusahaan dan operasi bisnisnya (dengan kata lain, produk, aset, dan / atau layanannya dan bagaimana fungsi perusahaan); menentukan penilaian bisnis, aset, dan transaksi yang sesuai; dan memeriksa kemampuan manajemen, personel kunci, dan masalah ketenagakerjaan — sebelum melakukan transaksi bisnis dengan, berinvestasi, melisensi aset atau layanan, atau membeli semua atau sebagian bisnis atau asetnya. Keempat pilar bisnis yang akan diselidiki dengan hati-hati dalam pemeriksaan uji tuntas adalah perusahaan, operasi bisnisnya, nilai bisnis dan / atau asetnya, dan orang-orangnya.

Due Diligence Dalam Transaksi Bisnis, Apa Saja?

Setelah mengetahui apa itu due diligence, berikutnya pasti Anda penasaran dengan kapan dan apa saja yang dilakukan uji tuntas dalam kegiatan bisnis. Sebagian besar pengusaha dan investor menyadari pentingnya melakukan uji tuntas dalam persiapan untuk pembelian sekuritas atau merger perusahaan. Adapun jenis-jenis transaksi bisnis yang umumnya sering dilakukan uji tuntas sebelum berlanjut ke proses transaksi adalah sebagai berikut:

  • Transaksi pinjaman
  • Pembelian bisnis atau asetnya
  • Pembelian perusahaan (baik merger atau pembelian bisnis)
  • Pembelian saham atau investasi dalam perusahaan, seperti dengan penempatan pribadi
  • Pembelian real estate

Beberapa Praktik Due Diligence Lainnya

Selain itu terdapat beberapa transaksi bisnis lain di mana kebutuhan untuk melakukan uji tuntas sesungguhnya sama pentingnya dengan beberapa transaksi di atas, namun dapat diabaikan adalah sebagai berikut:

  • Membeli hak untuk mengoperasikan waralaba dari pemilik waralaba
  • Memulai perusahaan dengan mitra atau beberapa mitra
  • Melisensikan produk, layanan, teknologi, atau intelektual properti dari pihak ketiga
  • Melisensikan produk, layanan, teknologi, atau intelektual properti ke pihak ketiga
  • Ikut dalam perusahaan patungan
  • Melibatkan pihak ketiga untuk merancang dan / atau mengembangkan suatu produk, layanan, atau teknologi
  • Melibatkan pihak ketiga untuk memproduksi atau menyediakan produk, layanan, atau teknologi
  • Memasuki berbagai jenis kontrak yang penting untuk bisnis Anda

Daftar ini menunjukkan bahwa penyelidikan uji tuntas tidak terbatas hanya pada keputusan tentang apakah akan membeli atau berinvestasi dalam bisnis atau membeli real estate; sebaliknya, uji tuntas berlaku untuk berbagai transaksi bisnis yang prospektif.

Selain itu, prosesnya tidak hanya untuk meyakinkan pihak yang berkepentingan tentang aspek hukum dan keuangan transaksi; melainkan lebih luas yakni untuk memberikan tingkat kenyamanan yang cukup kepada pihak yang berkepentingan sehubungan dengan landasan bisnis yang diselidiki — perusahaan; produk, layanan, aset, dan operasinya; nilai yang sesuai dari perusahaan dan / atau asetnya dan potensi transaksi; dan personel yang penting untuk keberhasilan hubungan bisnis potensial.

Tujuan Due Diligence

Selain memahami apa itu due diligence. Untuk menunjang pemahaman Anda, memahami mengenai tujuan dari uji tuntas juga merupakan landasan yang penting untuk menunjang kegiatan bisnis. Adapun tujuan dari due diligence audit ini dapat Anda lihat pada penjelasan di bawah ini:

1. Aspek Organisasi Perusahaan

Bagi perusahaan mengetahui apa itu due diligence dan mempraktekannya memiliki kegunaan berupa memahami struktur hukum dan keuangan perusahaan dan mengidentifikasi potensi risiko organisasi atau struktural.

2. Aspek Operasi Bisnis

Memahami apa itu due diligence juga berguna bagi pelaku bisnis dalam hal menjalankan operasionalnya yakni Untuk memahami sifat bisnis dan produknya, aset, dan layanannya, menilai aspek operasional bisnis, dan mengidentifikasi serta mengukur risiko hukum, keuangan, dan bisnis.

3. Aspek Penilaian Resiko Transaksi

Untuk menentukan penilaian yang tepat dari perusahaan dan / atau transaksi dan mengidentifikasi dan mengukur risiko keuangan.

4. Aspek Karyawan/Personil

Untuk mengidentifikasi personil kunci dan memastikan apakah mereka mampu menjalankan bisnis, melaksanakan rencana bisnis, dan / atau memenuhi kewajiban pasca penutupan bisnis.

Kesimpulan umum dari keempat tujuan ini adalah bahwa proses uji tuntas memberi Anda tingkat pemahaman yang cukup untuk memungkinkan Anda memutuskan apakah akan terlibat dalam transaksi yang dimaksud. Untuk mencapai pemahaman ini, penyelidikan uji tuntas mengharuskan tidak hanya memeriksa bahan dan data yang disediakan oleh perusahaan tetapi juga informasi yang diperoleh dari berbagai sumber di luar bisnis sasaran, termasuk informasi publik dan pribadi dan saran dari konsultan profesional.

Meskipun pengusaha atau investor akan bergantung pada sejumlah sumber luar untuk informasi, sumber informasi yang paling penting adalah target perusahaan itu sendiri. Untuk tujuan ini, komponen investigasi yang paling penting adalah kuesioner uji tuntas yang disesuaikan dengan transaksi.

Sampai disini tentu Anda sudah mempunyai gambaran yang cukup untuk menjawab pertanyaan apa itu due diligence. Pemahaman ini pada langkah berikutnya, akan digunakan untuk memahami secara praktis mengenai praktek uji tuntas ini dalam kegiatan bisnis Anda.

Beberapa Contoh Pertanyaan dalam Due Diligence

Mempersiapkan kuesioner uji tuntas mengharuskan Anda mempertimbangkan sejumlah pertanyaan mendasar yang terkait dengan hukum, keuangan, operasional, dan personil yang terkait dengan masing-masing landasan. Sebelum memberikan kuesioner kepada perusahaan target dan siapa pun yang berpartisipasi dalam uji tuntas, Anda perlu memilih dan membuat pertanyaan berdasarkan sifat transaksi. Kuesioner uji tuntas yang dikembangkan dengan baik, yang terdiri dari pertanyaan umum dan spesifik-transaksi, sangat penting untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai transaksi yang diusulkan.

Untuk membawa Anda pada pemahaman yang lebih praktis mengenai apa itu due diligence. Berikut ini juga akan diulas mengenai beberapa contoh pertanyaan yang umumnya diajukan saat melakukan proses uji tuntas. Adapun beberapa pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aspek Organisasi Perusahaan

Untuk memperoleh data dan hasil analisis yang sesuai dengan tujuan uji tuntas dari aspek organisasi perusahaan, tanyakan beberapa hal berikut ini:

  • Bagaimana pengelolaan perusahaan? Bagaimana sistemnya? Bagaimana Anggaran Dasarnya?
  • Siapa pemilik perusahaan tersebut? Apa bukti legalnya?
  • Apa saja aset dan properti utama dari perusahaan?
  • Apakah ada masalah hukum terkait kesepakatan terlalu berisiko?

Pertanyaan ini tentu belumlah lengkap, Anda bisa menambahkan beberapa pertanyaan terstruktur lainnya. Seperti bagaimana sistem pembagian kewenangan dari organ perusahan yang ada dan sejenisnya.

2. Aspek Operasional Bisnis

Beberapa pertanyaan yang dapat Anda ajukan saat melakukan uji tuntas dalam aspek operasional ini adalah sebagai berikut:

  • Apa dan bagaimana sifat bisnisnya?
  • Produk apa dan / atau layanan yang ditawarkannya?
  • Apa dan di mana produk dan layanan di pasarkan?
  • Apa kemungkinan resiko dari bisnis yang dijalankan?

3. Resiko Transaksi

Untuk melakukan identifikasi resiko dari transaksi yang telah dijalankan, Anda bisa menanyakan beberapa contoh pertanyaan berikut ini:

  • Berapa pendapatannya, jika ada, dan bagaimana dan darimana asalnya?
  • Berapa nilai dari aktiva?
  • Berapa jumlah kewajiban dan pengeluaran?
  • Bagaimana pasar untuk barang atau jasa?
  • Apakah ada peluang untuk terus berkembang?
  • Apa risiko keuangannya?

4. Pegawai

Untuk meninjau bagaimana entitas mengelola pegawainya, Anda setidaknya bisa menanyakan beberapa hal berikut ini:

  • Siapa personil kunci dan seberapa baik mereka mengelola operasi bisnis?
  • Apa saja pengalaman yang dimiliki oleh personil kunci?
  • Bagaimana latar belakangnya?
  • Apa resiko yang paling signifikan dari personel kunci ini?
  • Apakah ada masalah retensi?

Sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan di atas hanyalah contoh dan belum secara menyeluruh mewakili masing-masing poin dalam proses uji tuntas untuk perusahaan atau kegiatan bisnis. Hal terpenting dalam proses membuat kuisioner uji tuntas ini adalah sesuaikan dengan masalah di lapangan yang dijelaskan dan permintaan klien Anda. Untuk memudahkan Anda lihatlah Contoh Legal Opinion; Analisis Kasus Persaingan Usaha

Demikianlah ulasan penting yang dapat membantu Anda dalam memahami apa itu due diligence sesungguhnya. Tanamkan pada pikiran Anda bahwa uji tuntas merupakan proses mendengarkan cerita bisnis perusahaan — yang mungkin telah disediakan dalam presentasi investasi atau rencana bisnis — dan kemudian melakukan penyelidikan untuk melihat apakah cerita tersebut dapat dikuatkan. Pemeriksaan uji tuntas yang tepat tidak hanya mencakup pertanyaan hukum dan keuangan yang luas tetapi juga mengharuskan Anda mengidentifikasi bidang-bidang penting bisnis dan mengarahkan pertanyaan Anda ke bisnis tertentu dan sifat transaksi yang terlibat.

Contoh Legal Opinion; Analisis Kasus Persaingan Usaha

Contoh legal opinion berikut ini akan memudahkan Anda dalam memahami apa dan bagaimana membuat opini hukum yang baik dan benar. Pasalnya, istilah dan praktik memberikan pendapat hukum ini, memang secara praktis tidak berasal dari negara yang menganut sistem common law seperti Perancis. Tradisi memberikan pendapat hukum sebelum perjanjian dilakukan, justru muncul dari Amerika Serikat yang menganut sistem Anglo Saxon. Oleh karena itu, di Indonesia sebagai negara yang menganut sistem common law, pendapat hukum masih jarang dikenal dan dipraktikkan.

Apa Itu Legal Opinion?

Legal Opinion atau pendapat hukum merupakan opini yang dikeluarkan oleh konsultan/penasehat hukum terhadap entitas/institusi/perusahaan setelah melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap entitas/institusi/perusahaan. Sedangkan due diligence sendiri merupakan serangkaian proses audit/pemeriksaan yang dilakukan oleh konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau terhadap objek transaksi khusus dengan tujuan memperoleh fakta dan informasi material yang menjelaskan secara gamblang kondisi perusahaan atau objek transaksi.

Manfaat Legal Opinion

Pendapat hukum khususnya untuk perusahaan setidaknya memiliki dua bentuk manfaat, adapun secara rinci adalah sebagai berikut:

  • Sebagai dasar pengambilan keputusan yang bersifat material oleh pihak Manajemen terkait transaksi yang akan dilakukan atau terkait dengan perusahaan secara keseluruhan.
  • Dalam hal konsultan hukum enggan memberikan pendapat yang bersifat tanpa syarat dan menguntungkan, maka hal tersebut menjadi peringatan bagi perusahaan bahwa ada hal yang salah secara hukum terkait dengan transaksi atau aspek hukum perusahaan bersangkutan.

Selanjutnya, manfaat dari pendapat hukum ini akan secara lebih praktis Anda pahami dalam contoh legal opinion di bawah nanti.

Unsur-Unsur Legal Opinion

Untuk memahami contoh legal opinion yang akan disajikan pada pembahasan selanjutnya, Anda harus mengetahui terlebih dahulu unsur-unsur/format dari pendapat hukum. Adapun unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Duduk Perkara

Bagian ini menjelaskan secara singkat masalah yang dihadapi klien, umumnya konsultan hukum akan meringkas cerita klien dan hanya menulis pokok permasalahan saja yang benar-benar berkaitan dengan hukum.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum ini adalah penjelasan mengenai peraturan apa saja yang berkaitan dengan duduk perkara di atas. Dasar hukum ini bisa berupa undang-undang, yurisprudensi, perjanjian internasional, doktrin hingga kebiasaan. Dalam mencantumkan dasar hukum ini diperlukan kemampuan identifikasi masalah yang cermat, agar dasar hukum yang diambil benar-benar sesuai dengan isu yang ajukan klien.

3. Legal Opinion

Legal opinion ini merupakan inti dari seluruh bagian dalam format pendapat hukum. Bagian ini berisi hasil analisis dari konsultan hukum terhadap permasalahan klien dan menghubungkannya dengan dasar hukum yang sebelumnya telah diidentifikasi. Konsultan hukum harus menjelaskan secara spesifik pasal-pasal atau ketentuan mana yang bertentangan termasuk konsekuensi hukum yang akan dihadapi klien.

4. Kesimpulan

Bagian dari contoh legal opinion yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dari konsultan hukum kepada klien. Bagian ini merupakan ringkasan dari hasil analisis yang dilakukan sebelumnya.

Perlu diperhatikan bahwa dalam membuat legal opinion yang harus diperhatikan adalah proporsionalitas isi. Bagian pendapat hukum haruslah yang paling banyak diantara penjelasan lainnya. Bagian ini pasti mendominasi dari keseluruhan halaman yang ada.

Contoh Legal Opinion

Untuk lebih memahami bagaimana membuat pendapat hukum, berikut akan disajikan contoh legal opinion untuk Anda.

1. Soal Fiktif:

Perusahaan Aq dan Le telah bersaing di pasaran cukup lama dalam usaha air minum kemasan. Persaingan ini kian hari kian meningkat dan pada musim kemarau, umumnya persaingan akan semakin meningkat. Aq merupakan perusahaan yang paling awal berdiri dan telah memiliki sejumlah distributor yang terklasifikasi menjadi star outlet (SO) dan wholeseller (WO), klasifikasi ini tentu didasarkan dengan peringkat penjualan yang dilakukan oleh pihak distributor.

Kemudian, datanglah Le selaku perusahaan yang tergolong baru dan menawarkan produknya untuk dijualkan di wilayah di mana salah satu star outlet (SO) dari produk Aq berada, tentu salah satu diantara beberapa star outlet (SO) tersebut akan ditawari oleh pihak Le. Setelah Le menawarkan produknya, ternyata di lapangan Le menemukan indikasi bahwa Aq dengan sengaja menakut-nakuti para star outlet (SO) dengan ancaman akan diturunkan peringkatnya menjadi wholeseller (WO) jika sampai menjualkan produk Le. Dalam hal ini Le ingin mengajukan keberatan melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Nah, berdasarkan latar belakang tersebut bagaimana pendapat konsultan hukum dari Le?

2. Duduk Perkara

Setelah mendapatkan informasi tersebut, maka konsultan hukum harus mampu mengidentifikasi duduk perkara apa yang sebenarnya terjadi terkait dengan aduan klien Le di atas. Sebagai legal auditor, kemudian cerita di atas diringkas dalam kalimat pokok sebagai berikut:

“PT. Le adalah pihak yang ingin mengajukan tuntutan laporan adanya praktik persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh PT. Aq kepada KPPU, dalam hal ini PT. Aq dengan sengaja menghalangi distribusi air minum kemasan PT.Le, Indikasi dari adanya monopoli usaha adalah berupa peringatan kepada distributor dari pihak Aq yang berstatus star outlet (SO) diancam dengan penurunan peringkat menjadi distributor kelas wholeseller (WO)”

“Untuk fakta pendukung, perbedaan dari kedua jenis distributor ini adalah perbedaan pemberian harga sebesar 5% lebih murah”.

3. Dasar Hukum

Berdasarkan pokok perkara tersebut, sebagai konsultan hukum setelah melakukan penelusuran akhirnya ditemukan dasar hukum yang berkaitan dengan kasus di atas, yakni:

4. Pendapat Hukum

Sebagai konsultan hukum, meskipun klien berasal dari pihak Le, Anda harus tetap berlaku profesional dan dalam hal ini harus memberikan pendapat yang netral. Sehubungan dengan itu, analisis berkaitan dengan kasus tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 15 Ayat 3 b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Bahwa apa yang dilakukan pihak Aq ternyata bertentangan dengan pasal di atas. Perilaku Aq yang mengancam ini senada dengan ketentuan pasal 15 huruf b, namun perlu juga di cermati bahwa dalam pasal di atas terdapat kata “perjanjian”, artinya temuan di lapangan tersebut harus diperkuat dengan bukti bahwa Aq telah membuat perjanjian semacam itu.

Pasal 19 a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Sehubungan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 19 huruf a dan b ini dapat berlaku jika memang ditemukan bukti real baik perjanjian maupun saksi bahwa pihak Aq telah dengan sengaja menghalangi dan menguasai pasar. Untuk itu, bukti menjadi penting sebelum melakukan tuntutan ke KPPU.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Ketentuan pasal 25 ini tampaknya lebih relevan ketika dijadikan dasar untuk menuntut ke KPPU, bila tidak ditemukan pada perjanjian atau saksi maka bisa dilihat pada ketentuan dan syarat perdagangan pihak Aq, apakah memang benar bahwa untuk menjadi distributor kelas star outlet (SO) terdapat larangan untuk menjual produk sejenis lainnya? Bila ada maka pasal ini menjadi relevan. Selanjutnya, berkaitan dengan ayat 2 perlu dilakukan kalkulasi matematis apakah benar pihak Aq telah melebihi ambang batas sebagaimana ditentukan dalam pasal 25 ayat 2 tersebut.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tersebut di atas, kemudian konsultan hukum memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Masalah ini dapat Anda ajukan ke KKPU dengan syarat ada bukti penguat yang menunjukkan bahwa pihak Aq benar-benar telah sengaja membatasi gerak Anda. Bila tidak menemukan satu bukti pun, rekomendasi dari kami sebaiknya masalah ini diperjelas langsung kepada pihak Aq.

Demikianlah contoh legal opinion sederhana, analisis di atas hanyalah contoh saja tidak mutlak kebenarannya. Kasusnya pun juga bersifat fiktif, untuk memperkuat pemahaman, Anda bisa mencoba dengan menganalisis beberapa kasus yang berkaitan dengan persaingan usaha. Selamat mencoba.

Bukti Audit Pengertian, Jenis dan Contohnya

Untuk memberikan opini audit, tidak hanya dipertimbangkan berdasarkan asumsi auditor semata. Setiap pendapat haruslah didasarkan fakta dan data atau biasa disebut bukti audit.

Apa Itu Bukti Audit

Bukti Audit (Audit Evidence) merupakan segala jenis informasi relevan yang nanti akan digunakan oleh akuntan publik/konsultan hukum/auditor sebagai dasar dalam mengeluarkan opini auditnya. Bukti ini dalam laporan keuangan umumnya berbentuk nominal, dalam legal audit berbentuk dokumen hukum. Selain itu, bukti bisa juga berupa hasil observasi auditor dan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak terkait.

Seorang auditor pasti membutuhkan bukti audit ini sebagai dasar dalam mengeluarkan opini yang dapat dipercaya dan berkualitas. Bukti ini bisa didapatkan melalui beragam cara yakni bisa melalui inspeksi, pengamatan, meminta keterangan dari pihak terkait, dan melakukan konfirmasi atas laporan-laporan yang sebelumnya telah dikirimkan kepada auditor.

Bagaimana Cara Auditor Mengukur Kelayakan Bukti Audit?

Perusahaan umumnya selalu menyediakan bukti atas informasi yang diberikan kepada auditor. Bahkan, bukti yang dihadirkan terkadang berjumlah besar dan bertumpuk antara satu jenis bukti dengan bukti lainnya. Diantara berbagai bukti yang disediakan seringkali perusahaan menyuguhkan bukti-bukti yang sesungguhnya tidak relevan dengan maksud dilakukannya audit. Oleh karena itu, umumnya auditor akan melakukan seleksi terhadap kelayakan bukti audit ini. Adapun beberapa hal yang umumnya dijadikan dasar oleh auditor untuk mengukur kelayakan audit evidence adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Profesional Auditor

Auditor wajib menguasai bidang keilmuan baik teoritis maupun praktis terhadap objek yang diaudit. Dalam audit hukum, auditor harus menguasai keilmuan bidang hukum. Demikian halnya dalam bidang audit keuangan, auditor haruslah seorang akuntan publik. Kompetensi tersebut nantinya akan digunakan oleh auditor melakukan screening secara cepat dan tepat terhadap laporan keuangan atau dokumen hukum yang disediakan oleh perusahaan. Melalui pertimbangan profesional, seorang auditor akan dengan mudah menilai mana bukti yang relevan dan bukti non-relevan.

2. Integritas Manajemen

Terkadang seorang auditor juga menilai track record dari pihak manajemen, bagaimana selama ini profil mereka, bagaimana tingkat integritas mereka. Ini juga mempengaruhi keyakinan auditor terhadap segala bukti yang diajukan.

3. Status Badan Hukum

Status badan hukum dari suatu perusahaan juga akan mempengaruhi cara penilaian bukti oleh auditor. Badan hukum perseroan terbatas tentu akan dinilai lebih detail dibandingkan dengan badan hukum CV, dan seterusnya.

4. Kondisi Keuangan

Dalam audit keuangan, financial condition menjadi faktor yang sangat menentukan apakah auditor akan menilai secara detail (satu per-satu) bukti yang disodorkan atau hanya melihat sampel saja. Semakin baik kondisi keuangan yang baik tentu buktinya berbeda dengan ketika kondisi keuangan perusahaan buruk.

Cara Mengukur Kualitas Bukti Audit

Sejauh mana bukti-bukti yang ada dapat dipercaya? Bagaimana cara mengukurnya? Untuk menjawab ini auditor harus memiliki indikator yang dijadikan olehnya sebagai dasar pertimbangan dalam mengukur tingkat kompeten dari bukti audit. Semakin kompeten bukti yang diberikan, maka semakin baik nilai dari kewajaran atas laporan keuangan yang disodorkan perusahaan. Adapun indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Relevansi

Bukti audit yang diberikan haruslah relevan dengan tujuan dilaksanakannya audit. Misalnya, ketika yang ingin di audit dalam perusahaan adalah persediaan, maka bukti yang paling relevan adalah dengan cara melihat langsung stok persediaan yang ada.

2. Sumber Perolehan Bukti

Asal peroleh bukti juga menjadi dasar pertimbangan yang menentukan bagi seorang audit, informasi yang diperoleh dari pihak lain yang independen akan semakin dipercaya. Kemudian, informasi yang bersalah dari manajemen internal yang sangat transparan dengan pengelolaan yang baik, pasti dapat lebih dipercaya. Terakhir, informasi yang diperoleh auditor sendiri melalui pengamatan, inspeksi dan sejenisnya tentu lebih dapat dipercaya.

3. Ketepatan Waktu

Dalam audit keuangan ketepatan waktu atau tanggal dari bukti audit sangat menentukan tingkat validitas, terutama bila yang diaudit adalah mengenai hutang dan aktiva lancar, laporan laba rugi, surplus keuangan, dan sejenisnya. Ketepatan waktu digunakan untuk mengetahui apakah pengakuan yang dilakukan sudah tepat. Ketepatan waktu ini dalam audit hukum juga berpengaruh, ini bisa digunakan untuk menilai ketaatan perusahaan terhadap aturan hukum seperti pajak.

4. Objektivitas

Bukti yang sifatnya objektif tentu lebih baik dari bukti yang sifatnya subjektif. Bagaimana cara menentukan suatu bukti adalah objektif atau subjektif? Tentu caranya adalah dengan menentukan siapa yang menandatangani bukti dan siapa yang memberikan bukti tersebut.

Jenis Bukti Audit

Setelah mengetahui beberapa hal penting mengenai bukti dalam proses audit ini, selanjutnya penting untuk Anda mengetahui jenis-jenis dari audit evidence ini. Adapun secara detail berikut adalah uraiannya:

1. Pengujian Fisik

Bukti jenis ini adalah fakta atau informasi yang diperoleh oleh auditor dengan cara melihat secara langsung fisik dari aset perusahaan. Misalnya fisik dari persediaan yang dimiliki perusahaan. Pengujian fisik ini digunakan dalam audit hukum misalnya untuk melakukan cek kebenaran luas tanah yang tertera dalam sertifikat tanah.

2. Konfirmasi

Bukti konfirmasi ini adalah fakta yang diperoleh auditor berdasarkan pernyataan, baik bersifat langsung maupun tertulis oleh pihak ketiga yang independen. Auditor umumnya lebih memilih bukti yang sifatnya tertulis dibandingkan bukti yang sifatnya pernyataan langsung, sebab lebih mudah dianalisis.

3. Dokumentasi

Dalam memperoleh bukti yang valid, setelah melakukan pengujian fisik atau terhadap bukti barang yang sifatnya habis pakai, atau berupa kegiatan maka cara pembuktian yang paling relevan adalah dengan melakukan dokumentasi.

4. Analitis

Bukti analitis ini berkaitan dengan kompetensi keilmuan dari auditor, dalam memperoleh bukti analitis ini umumnya auditor akan membandingkan suatu objek dengan objek lainnya. Atau dalam laporan keuangan auditor tentu akan melakukan perbandingan antara neraca saldo dengan beberapa laporan keuangan lainnya seperti laba-rugi.

5. Wawancara

Wawancara ini diperlukan sebagai bukti pendukung, misalnya untuk menilai bagaimana kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan, bukti yang paling valid antara lain adalah dengan melakukan wawancara terhadap pegawai atau organisasi dibawahnya.

6. Perhitungan Ulang

Bukti ini hanya berlaku jika yang diaudit adalah laporan keuangan. Teknik ini digunakan untuk mengukur validitas hasil perhitungan yang dilakukan klien.

7. Observasi

Meskipun hampir sama pengujian fisik, tapi prakteknya berbeda. Pengujian fisik lebih detail dari observasi, sebab dalam observasi ini hanya dilakukan pengamatan saja tanpa melakukan kontak fisik. Namun, metode ini juga bisa mendapatkan fakta lain yang lebih valid dibandingkan dengan uji fisik. Tujuannya tentu berbeda, bila uji fisik dilakukan untuk melakukan cek terhadap informasi yang dicantumkan, observasi dilakukan untuk tujuan memperoleh data diluar informasi yang disediakan.

Demikianlah penjelasan mengenai pengertian dari bukti audit, jenis dan beberapa contohnya. Untuk mendapatkan informasi lebih rinci mengenai tema ini, Anda bisa menyimak makalah postingan kami tentang Audit Eksternal.

5 Jenis Opini Audit Plus Contoh Lengkapnya

Sebelumnya kita telah menyinggung format laporan audit standar yang di dalamnya membahas pula mengenai opini audit “wajar tanpa pengecualian”, pada bahasan kali ini kita akan mengulas mengenai opini audit yang tidak standar.

Pengertian Opini Audit

Opini audit adalah pendapat yang diberikan oleh akuntan publik atau auditor atas proses audit yang telah dilakukannya pada instansi tertentu. Dalam hal ini auditor akan melakukan penilaian atas laporan keuangan yang disajikan dan kemudian memberikan pendapatnya tentang kualitas dari perusahaan yang diaudit. Adapun contoh dari opini “wajar tanpa pengecualian” adalah sebagai berikut:

Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Jenis Opini Audit dan Contohnya

Dalam standar profesional akuntan publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia laporan/opini audit yang menyimpang dari standar terdiri dari empat kategori, yaitu:

1. Opini Wajar dengan Bahasa Penjelasan

Opini ini sebenarnya masih merupakan pendapat yang berisi pendapat “wajar tanpa pengecualian” hanya saja ada kondisi tertentu yang mengharuskan auditor menambah kalimat penjelas dalam paragraf pendapat. Artinya, terdapat tambahan kalimat penjelas dari paragraf dalam laporan standar. Sesuai dengan standar profesional akuntan, keadaan-keadaan yang mengharuskan auditor menambah kalimat penjelas tersebut adalah:

  • Pendapat auditor yang sebagian pendapatnya didasarkan atas laporan auditor lainnya
  • Menghindari laporan keuangan yang menyesatkan, sebab adanya keadaan tertentu yang sifatnya luar biasa.
  • Laporan keuangan, ternyata memiliki format yang berbeda dari pedoman yang ada dalam prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh IAI
  • Keuangan yang dilaporkan ternyata dipenuhi oleh unsur ketidakpastian, misalnya peristiwa di masa yang akan datang dan tidak bisa diperkirakan hitungannya pada saat laporan audit dilaksanakan.
  • Adanya keraguan yang cukup besar berdasarkan fakta audit, jika perusahaan dalam melangsungkan usahanya di masa depan
  • Adanya perubahan material diantara dua periode, baik dalam penerapannya atau prinsip akuntansi yang digunakan.
  • Keadaan lain yang memiliki hubungan erat dengan audit atas laporan keuangan.
  • Tidak disajikannya data keuangan kuartal yang diwajibkan oleh BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal)

Untuk lebih memahaminya berikut adalah contohnya nya:

Opini Audit Wajar Dengan Penjelasan

2. Pendapat wajar dengan pengecualian

Opini audit wajar dengan pengecualian diberikan oleh auditor apabila setelah melakukan pemeriksaan ditemukan beberapa kondisi berikut ini:

  • Tidak mencukupinya bukti yang sifatnya kompeten atau karena pihak manajemen perusahaan membatasi ruang lingkup kewenangan audit secara sengaja.
  • Ditemukan penyimpangan-penyimpangan dari standar yakni prinsip-prinsip akuntansi yang telah berlaku secara umum (standar akuntansi keuangan) di dalam laporan yang disusun pihak manajemen. Laporan ini memiliki dampaknya cukup materil terhadap tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan yang disajikan.

Dalam menyatakan opini audit ini, Auditor harus secara tegas mencantumkan kalimat “dengan pengecualian” dalam laporannya. Selain itu auditor juga harus menguatkan pendapatnya dengan mencantumkan beberapa paragraf penjelas sebagai alasan mengapa pendapat itu dikeluarkan.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Di dalam standar profesional akuntan publik ditegaskan bahwa, untuk pendapat dengan pengecualian agar dihindarkan penggunaan frasa “tergantung pada” (subject to) karena frasa tersebut maknanya tidak jelas sehingga dapat di salah tafsirkan oleh pihak pemakai laporan.

Opini Wajar Dengan Pengecualian 2

3. Pendapat Tidak Wajar

Opini audit ini umumnya diberikan oleh auditor ketika menemukan bahwa laporan keuangan yang disajikan ternyata tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atau standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dalam memberikan pendapat ini, akuntan publik harus menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami mengenai alasan dasar dikeluarkannya pendapat tersebut. Selain itu, Auditor juga harus menjelaskan dampak dari pendapatnya terhadap laporan keuangan, hasil usaha perusahaan hingga arus kas yang ada. Jika auditor memberikan pendapat tidak wajar, paragraf pendapat harus berisi penunjukkan langsung ke paragraf terpisah yang menjelaskan dasar untuk pendapat tidak wajar tersebut.

Sebagai contoh misalnya, kesalahan dalam menyajikan nilai aktiva tetap perusahaan yang disajikan dalam neraca ternyata didasarkan pada penilaian kembali nilai aktiva. Seharusnya dalam menyajikan nilai aktiva tetap harus didasarkan pada harga perolehan. Penyusutan aktiva tetap dihitung berdasarkan nilai tersebut.

Pendapat Tidak Wajar

4. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat

Pernyataan tidak memberikan pendapat diberikan oleh auditor apabila, adanya pembatasan terhadap ruang lingkup audit, sehingga tidak dapat melaksanakan yang cukup untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan yang di audit nya. Jika pernyataan tidak memberikan pendapat disebabkan karena adanya pembatasan ruang lingkup audit, auditor harus menunjukkan dalam paragraf terpisah, alasan mengapa audit yang dilakukannya tidak berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Tidak Menyatakan Pendapat

Dalam pendapat ini, Auditor harus menyatakan bahwa ruang lingkup audit yang telah dilakukannya, tidak cukup memadai untuk dijadikan dasar sebagai bukti untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor juga harus menjelaskan beberapa keberatan lain yang berhubungan dengan tingkat kewajaran penyajian informasi dari laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

Sebagai contoh misalnya ketika pelaksanaan audit, ternyata pihak manajemen perusahaan enggan untuk melaksanakan inventori taking. Bukti-bukti yang mendukung harga perolehan aktiva tetap sebelum tahun dilaksanakannya audit ternyata tidak bisa disajikan oleh perusahaan karena hilang dari arsip perusahaan. Dalam hal ini, Auditor tidak dapat menggunakan prosedur audit lainnya terhadap persediaan dan aktiva tetap.