Arsip Tag: bank syariah

Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Tabel perbedaan bank konvensional dan bank syariah di Indonesia, baik secara konseptual dan teknis ini akan memudahkan Anda memahami keduanya.

Lanjutkan membaca Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Fintech Syariah, Karakteristik, Layanan dan Contohnya

Teknologi canggih, dari blockchain hingga kecerdasan buatan, mengubah layanan keuangan. Keuangan Islam pun tidak berbeda. Fintech syariah kini bermunculan di negara-negara Islam dan non-Islam, memiliki target untuk memenangkan pasar dari jutaan pemuda Muslim dan memperluas layanan keuangan kepada mereka yang tidak memiliki rekening bank.

Muslim membentuk sekitar seperempat dari populasi dunia dan merupakan kelompok agama yang tumbuh paling cepat.  Dengan demikian, potensi pasar jasa keuangan syariah sangat besar. Usia rata-rata Muslim secara global adalah 24 tahun, membuat mayoritas “digital natives” siap untuk solusi keuangan Islam digital.

Fintech Syariah merupakan layanan keuangan yang menggabungkan aspek kepatuhan syariah dengan keuangan digital. Hal ini memudahkan umat Islam untuk mengakses tabungan, investasi, asuransi, dan hipotek yang sejalan dengan prinsip keimanan mereka.

Karakteristik Utama dari Investasi Halal atau Syariah

  • Dilarang mengambil keuntungan dari hutang
  • Pembayaran bunga dilarang
  • Berinvestasi dalam bisnis yang mendapat untung dari alkohol, senjata, tembakau, dan perjudian dilarang
  • Penghasilan dihasilkan melalui pembagian keuntungan
  • Aset riil harus mendukung instrumen keuangan Islam

Mewujudkan fintech Islami

Bisnis yang menawarkan solusi investasi Islam secara digital harus memberikan dua hal: kepatuhan dan akses.

1. Operasional yang Sesuai Syariah

Untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah, fintech harus memenuhi seperangkat aturan yang rumit. Biaya bunga, atau riba, dilarang. Begitu pula investasi dalam “saham yang dilarang” dari bisnis yang memperoleh keuntungan dari alkohol, senjata, tembakau, dan perjudian.

Aturan tersebut juga melarang keuntungan dari hutang dan mengharuskan investasi untuk didukung oleh aset nyata. Hal ini yang kemudian menginisiasi pembuatan Sukuk — sertifikat keuangan yang sesuai dengan syariah, mirip dengan obligasi, yang memberikan investor sebagian kepemilikan atas aset yang mendasarinya.

2. Teknologi yang Tepat

Untuk akses, memilih teknologi yang tepat adalah kuncinya. Fintech menyebarkan beragam platform pembayaran halal, dompet elektronik, asuransi, dan layanan pengiriman uang melalui aplikasi ponsel. Bank Islam digital baru seperti Niyah Inggris dan Insha Jerman menawarkan produk bebas bunga melalui saluran serupa.

Selain pengiriman produk, teknologi perusahaan fintech berjanji untuk mendukung keuangan Islam dengan mendorong efisiensi dan mengurangi biaya. Pada gilirannya, ini dapat memotong biaya layanan pembayaran dan transaksi.

Teknologi seperti kecerdasan buatan juga dapat membantu meningkatkan kepatuhan. Jika diterapkan dalam skala besar, Blockchain memiliki potensi untuk mengurangi risiko transaksi penipuan. Emirates Islamic Bank sudah menggunakan teknologi untuk mengautentikasi cek kertas di Uni Emirat Arab.

Pengertian dan Contoh Layanan Fintech Syariah

Berdasarkan paparan mengenai karakter fintech di atas, DinarStandard telah mendefinisikan fintech Islam sebagai, “teknologi fintech secara eksponensial meningkatkan layanan keuangan Islam abad ke-20, operasi, model bisnis, dan keterlibatan pelanggan.”

1. Layanan Pendanaan

Setoran berbasis Deposit (bisa juga berdasarkan Qard), layanan Akun investasi, dan Pembayaran, penagihan, dan manajemen likuiditas yang sesuai dengan Syariah. Contoh perusahaan fintech yang menyediakan jasa ini adalah PayHalal (Souqa Fintech Sdn Bhd, Malaysia), AmalPay (Malaysia), Platform Akun Investasi (IAP –Malaysia).

2. Layanan Modal Kerja

Yakni Modal kerja Murabahah, Murabahah / Wakala / Mudharabah / Surat Kredit. Contoh perusahaan fintech syariah yang menyediakan layanan ini adalah Waqfe – Bahrain (penyedia platform perbankan digital).

3. Pembiayaan

Layanan pembiayaan fintech syariah dengan akad Murabahah / Mudaraba / Musharaka /Pembiayaan Salam / Istisn’a / Ijara, Keuangan Mikro Syariah. Perusahaan yang menyediakan layanan ini adalah Ethis Crowd – Singapura, Indonesia, Malaysia, Australia dan Blossom Finance.

4. Pasar Modal

Layanan yang diberikan berupa treasury Bank Islam, Sukuk (Obligasi Islam). Perusahaan yang menyediakan layanan ini adalah Adab Solution (pertukaran Crypto).

5. Manajemen Kekayaan

Layanan fintech syariah yang berupa manajemen kekayaan yang sesuai dengan Syariah untuk ritel dan HNWI. Disediakan oleh Wahed – AS (investasi penasehat Robo platform) dan HelloGold (emas berbasis blockchain investasi).

6. Asuransi

Mencangkup layanan Asuransi dan re-Asuransi, perusahaan yang menyediakan layanan ini yaitu Uplift Mutuals dan Insure Halal

Perusahaan fintech syariah dewasa ini semakin terlihat posisi dan urgensinya dalam meningkatkan inklusi keuangan baik di Indonesia maupun secara global.

Hukum Perbankan Di Indonesia (Gambaran Umum)

Apa Itu Hukum Perbankan?

Hukum perbankan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu terkait dengan perbankan. Munir fuady menyebutkan bahwa yang dikatakan hukum perbankan adalah kaidah-kaidah hukum dalam bentuk perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, peraturan pemerintah dan lain semisalnya yang mengatur masalah perbankan yang bertindak sebagai lembaga, mencakup kegiatan, tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan lain semisalnya yang berkenaan dengan dunia perbankan.

Ketika kita pandang dengan sistem hukum nasional, hukum perbankan terus berkembang menjadi hukum fungsional dan sektoral, dengan demikian kajian hukum perbankan meniadakan pembedaan hukum publik dan hukum privat, sehingga ketika kita rinci hukum perbankan itu mencakup bidang hukum administrasi, hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, dan hukum internasional.

Asas-Asas Hukum Perbankan

Asas yang digunakan dalam perbankan adalah asas demokrasi ekonomi dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian, yang termaktub dalam pancasila dan UUD 1945 dan tersimpulkan dalam pasal 33 UUD 1945 yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Sehingga di harapkan dengan asa ini tidak akan terjadi monopoli.

Prinsip-Prinsip Hukum Perbankan

Prinsip Kepercayaan

Prinsip kepercayaan merupakan asas yang menyatakan bahwa kegiatan usaha bank berlandaskan hubungan kepercayaan antara nasabah dan bank. karena kegiatan utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk masyarakat sehingga setiap kegiatan harus selalu menjaga kepercayaan dari masyarakat agar supaya kesehatan bank tetap terjaga.

Prinsip kepercayaan bagi dunia perbankan merupakan tulang punggung yang mendukung kemajuan bank, dengan kuatnya kepercayaan dari masyarakat untuk perbankan maka bank akan dapat menunjukkan eksistensinya dan value yang baik.

Prinsip Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan merupakan komitmen untuk mematuhi semua Undang-Undang perlindungan rahasia serta data yang berlaku dalam kegiatan perbankan. Guna menghargai privasi karyawannya, nasabah dan seluruh stake holder perbankan. Setiap informasi pribadi yang ada diperlakukan dengan hati-hati, dilindungi, dan digunakan sesuai dengan aturan hukum dan secara wajar.

Prinsip kerahasiaan ini membantu memastikan bahwa perbankan mematuhi semua Undang-Undang perlindungan kerahasiaan data secara global. Komitmen ini menunjukkan nilai yang digunakan oleh perbankan dalam mendapatkan dan menjaga kepercayaan baik karyawan, nasabah, mitra usaha, dan stake holder yang lain berbagi informasi pribadi mereka dengan perusahaan.

Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle)

Fungsi utama perbankan adalah sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan nya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan (Lembaga Perantara Keuangan). Mengingat pentingnya fungsi tersebut, upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, dalam beberapa peraturan perbankan telah diterapkan pedoman penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan yang wajib ditaati oleh seluruh bank.

Prinsip yang digunakan dalam perbankan syariah adalah prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Dimana kepatuhan terhadap prinsip tersebut mempengaruhi kesehatan bank syariah itu sendiri. Prinsip kehati-hatian bank adalah kehati-hatian bank dalam meminimalkan risiko kegiatan operasional bank dengan mengacu pada ketentuan bank sentral dan ketentuan internal bank. Tujuannya agar bank selalu dalam kondisi sehat, likuid dan solvent. Mengabaikan penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank, baik oleh bank konvensional maupun oleh bank syariah, tentunya akan berdampak pada kerugian dan risiko bagi bank itu sendiri. Oleh karena itu, dalam memberikan fasilitas pembiayaan, setiap bank harus lebih memperhatikan aspek personality yang dapat diidentifikasi dengan menerapkan prinsip 5 C (the five cs credit analysis). Bank syariah harus aktif menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah

Prinsip Mengenal Nasabah (know how costumer principle)

Prinsip Mengenal Nasabah yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/23 / PBI / Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003 merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan asas kehati-hatian yang merupakan asas hukum dalam UU Perbankan. Oleh karena itu, pentingnya Prinsip Mengenal Nasabah agar aplikasinya tidak hanya berlaku secara nasional, tetapi juga internasional. Bahkan direkomendasikan oleh Basel Committee on Banking Supervision, yang tertuang dalam komite organisasi Bank for International Settlements. Prinsip Mengenal Nasabah tidak hanya terkait dengan bank yang “tersehat”, tetapi juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya transaksi mencurigakan dari nasabah yang berujung pada tindakan pencucian uang.

Fungsi dan Tujuan Perbankan

Terkait dengan fungsi perbankan dapat dilihat pada pasal 3 UU Perbankan yang menyatakan bahwa “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat” dari sini kita bisa memahami bahwa fungsi bank adalah financial intermediary yaitu menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana (lacks of funds). Perbankan di indonesiadisamping memiliki tujuan ekonomis juga berorientasi pada hal-hal yang non ekonomis seperti stabilitas nasional yakni stabilitas sosial dan politik dan secara lengkap ini sudah diatur dalam pasal 4 Undang0Undang perbankan yang menyatakan bahwa “Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat”

Sumber-Sumber Hukum Perbankan

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber hukum formil dan hukum materiil. Sumber hukum formil adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum atau aturan dan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis sedangkan hukum materiil adalah

sumber hukum yang menentukan isi hukum tersebut dan itu tergantung dari mana dilakukan peninjauan nya, apakah dari sudut pandang sejarah, ekonomi, filsafat, teknologi, dan lain sebagai nya. Ahli-ahli perbankan cenderung menyatakan bahwa kebutuhan hukum lembaga perbankan dalam suatu masyarakat yang menimbulkan isi hukum yang bersangkutan. Sumber hukum material baru dapat diperhatikan apabila dianggap perlu untuk diketahui asal-usul hukumnya.

Sumber hukum tertulis:

  1. Undang-undang No.7 Tahun 1992 Jo undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
  2. Undang-undang No.23 tahun 1999 JoUndang-undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank indonesia
  3. Undang-undang No.24 Tahun 1999 Tentang Lalulintas Devisa dan sistem Nili Tukar
  4. KUHPerdata (B.W) Buku II dan Buku Ke III
  5. KUHDagang (W.V.K)Khususnya Buku I tentang Surat-surat berharga
  6. Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang
  7. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah
  8. Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian
  9. Undang-undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization
  10. Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
  11. Undang-undang No. 8 Tentang Pasar Modal
  12. Undang-undang No.9 Tentang Usaha Kecil
  13. Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Besreta benda-benda yang Berkaitan dengan

Sumber Hukum Tidak Tertulis

  1. Yurisprudensi
  2. Konvensi (Kebiasaan)
  3. Doktrin (ilmu Pengetahuan)
  4. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam kegiatan perbankan.

Hukum perbankan yang berlaku di indonesia bersifat imperatif atau bersifat memaksa artinya bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, apabila peraturan melarang dna perbankan melanggarnya maka Bank Indonesia berwenang menindak bank yang bersangkutan dengan memberikan sanksi administratif  seperti mencabut izin usaha dans emisalnya.walaupun demikian dalam rangka pengawasan, bank diperkenankan untuk membuat dan memberlakukan aturan internal (self regulation) dengan tetap berpedoman pada kebijakan umum BI. Ketentuan internal harus dijadikan sebagai standar aturan yang jelas dan tegas dalam pengawasan internal sehingga diharapkan dengan aturan internal tersebut dapat mewujudkan lembaga yang baik dan bertanggungjawab dan dapat mewujudkan cita-cita ekonomi Nasional.

ALASAN PERUBAHAN ATAS UU PERBANKAN

  1. Perkembangan ekonomi nasional yang tumbuh dengan cepat, kompetitif serta terintegrasi dengan tantangan yang semakin komplek dan dengan sistem keuangan yang semakin maju.
  2. Sebagai bentuk/wujud komitmen internasional (WTO, APEK, ASEAN)
  3. Pembukaan akses pasar internasional

BEBERAPA SUBTANSI PERUBAHAN ATAS UU PERBANKAN 1992

  1. Pengalihan otoritas pemberian ijin yang semula  ijin pendirian bank dari Menteri Keuangan dan saat ini ijin usaha bank kepada Bank Indonesia
  2. Peningkatan sanksi pidana terkait dengan adanya pelanggaran rahasia bank
  3. Peningkatan, pengakuan peran bank umum dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
  4. Memberi peluang investor asing sebagai mitra dan pemegang saham bank umum
  5. Peran BPK dalam melaksanakan pemeriksaan bank
  6. Dibentuknya (LPS) Lembaga Penjamin Simpanan
  7. Syarat analisis dampak lingkungan yang harus di cantumkan di dalamnya.dalam perjanjian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
  8. pengenaan hukuman bersifat minimum dan maksimum

SISTEMATIS PERUBAHAN UU PERBANKAN 1992

  • Asas, fungsi dan tujuan perbankan Indonesia
  • Jenis dan usaha bank
  • Perijinan, bentuk hukum dan kepemilikan bank
  • Pembinaan dan Pengawasan bank
  • Kepengurusan bank
  • Penggunaan tenaga asing oleh bank
  • Rahasia bank
  • Ketentuan pidana dan sanksi administratif

Demikian ulasan umum mengenai hukum perbankan di Indonesia. Secara lebih detail aspek-aspek spesifik akan di bahas pada artikel selanjutnya.

Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa tugas dewan pengawas syariah (DPS) adalah untuk melakukan audit (pengawasan) terhadap operasional LKS (lembaga keuangan syariah). Artikel berikut ini akan mengulas secara lebih detail dari sisi manajemen dan praktek pengawasan yang dilakukan oleh DPS.

Tahap Pengawasan LKS oleh Dewan Pengawas Syariah

Berkaitan dengan tahapan pengawasan ini konsep yang digunakan adalah konsep manajemen secara umum. Oleh karenanya, secara operasional tahapan yang dilakukan oleh DPS akan senada dengan model pengawasan pada lembaga non-syariah. Secara detail berikut adalah tahap nya:

1. Perencanaan

Dalam hal ini Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah membuat perencanaan dalam bentuk program kerja, tujuan serta menetapkan waktu bagi setiap program. Tentu, bagi DPS mengawasi seluruh kegiatan yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah tidaklah dimungkinkan. Oleh karenanya, pada tahap ini Dewan Pengawas Syariah harus menetapkan program prioritas apa yang akan diawasi dalam kurun waktu tertentu. Penentuan durasi waktu dan goal dari pengawasan menjadi sangat penting agar dapat di ukur ketercapaiannya. Selain itu, penentuan target juga akan menjadikan kegiatan pengawasan semakin efektif dan efisien.

2. Pengorganisasian

Perlu diketahui bahwa dari aspek organisasi, ada beberapa pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengawasan DPS yakni OJK, DSN, dan pihak independen lainnya. Kualitas dan latar belakang setiap anggota yang terlibat akan sangat menentukan hasil audit yang dilakukan. Pada tahap ini ketersediaan sarana dan prasarana juga sangat diperlukan.

3. Pelaksanaan

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa aktivitas pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung artinya pengawasan dilakukan oleh pihak DPS sendiri di lembaga keuangan bersangkutan. Sedangkan secara tidak langsung bisa dalam bentuk respon masyarakat, pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan lainnya.

4. Pengawasan

Pengawasan dalam hal ini adalah audit yang dilakukan secara langsung oleh DSN-MUI terhadap kinerja yang dilakukan oleh DPS. DSN-MUI juga sekaligus melakukan pengawasan terhadap operasional lembaga keuangan syariah yang diawasi oleh DPS.

Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah

Secara umum setiap periode waktu tertentu, misalnya mingguan atau bulanan dalam menjalankan tugas Dewan Pengawas Syariah. DPS akan mengunjungi lembaga keuangan syariah yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam proses ini, DPS pun juga menjalankan beberapa tahapan khusus yakni sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Tugas Dewan Pengawas Syariah pada tahapan pengumpulan data ini terbagi menjadi dua tujuan pengumpulan. Pertama, pengumpulan data dalam rangka membuat laporan bulanan. Kedua, dalam rangka untuk membuat laporan per semester.

Dalam proses pengumpulan data ini DPS menggunakan dua metode yakni metode wawancara dan metode dokumentasi. Metode wawancara umumnya digunakan oleh DPS untuk menggali data dari staf pengembangan usaha dan staf operasional di LKS. Hal-hal yang digali antara lain; SOP Produk, syarat-syarat pelaksanaan akad dan penerapan akad di LKS.

Sedangkan metode dokumentasi digunakan oleh DPS untuk mengumpulkan data berupa; dokumen perjanjian yang terdiri atas proposal pembiayaan, kwitansi pembelian dan lainnya.

2. Melakukan Review

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan lengkap, maka Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah melakukan review terhadap semua data tersebut. Proses pemeriksaan dilakukan dengan cara melakukan analisa data. Membandingkan antara keterangan hasil wawancara operasional dengan dokumen akad. Dalam kaitan ini, DPS hanya akan memeriksa beberapa akad sebagai sampel saja. Dewan Pengawas Syariah tidak memeriksa seluruh akad yang terjadi di LKS.

3. Pembuatan Laporan Pengawasan

Setelah proses analisa dibuat, maka langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh DPS adalah dengan membuat laporan hasil pengawasan. Sebelum membuat laporan ini, DPS akan melakukan rapat evaluasi bulanan terlebih dahulu dan meninjau ulang hasil analisis mereka. Di sinilah kemudian DPS akan membuat laporan pengawasan dalam bentuk opini audit. Opini ini berisikan pendapat dan penilaian DPS apakah operasional produk tertentu telah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.

Contoh Kasus Pengawasan Sebagai Tugas Dewan Pengawas Syariah

Selain melakukan pengawasan secara berkala, tugas Dewan Pengawas Syariah tentu setiap harinya harus siap untuk memberikan arahan kepada Lembaga Keuangan Syariah terkait operasional kegiatannya. Sebagai contoh adalah beberapa kasus berikut ini:

1. Contoh Kasus A

Seorang nasabah bernama Bapak A adalah nasabah dari Lembaga Keuangan Syariah MISAL. Nasabah ini awalnya telah melakukan akad dengan LKS berupa murabahah. Melalui akad tersebut Nasabah mendapatkan/membeli emas. Dalam kaitan ini kemudian pihak nasabah ingin mengajukan pembiayaan ini dengan skim rahn (gadai) emas. Karena bingung, pihak manajemen bertanya kepada DPS bolehkan Bapak A mengajukan pembiayaan rahn dengan emas yang dibelinya dengan pembiayaan murabahah tersebut?

2. Contoh Kasus B

Lembaga Keuangan Syariah MISAL memiliki cabang Lembaga Keuangan Konvensional CONTOH. Di kantor cabang konvensional kemudian ada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dengan akad syariah. Pertanyaan yang diajukan oleh staf pengembang usaha di LKS adalah bolehkah cabang Konvensional ini melayani pembiayaan dengan akad syariah?

Untuk menjawab kasus ini tentu diperlukan pengetahuan tidak hanya dari aspek hukum Islam semata, melainkan harus memahami operasional dari Lembaga Keuangan Syariah. Oleh karena itu, salah satu syarat menjadi DPS tidak lain adalah memahami hukum Islam terkait muamalah sekaligus operasional LKS.

Demikianlah uraian mengenai mekanisme dpengawasan LKS sebagai tugas Dewan Pengawas Syariah. Semoga bermanfaat.

Mengenal Dewan Pengawas Syariah Indonesia

Sejak menjamurnya bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) semakin menemui urgensinya. Untuk itu, mengetahui tugas, fungsi serta peran dari DPS ini menjadi penting bagi Anda praktisi atau akademisi yang konsen terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Untuk itu, pada tulisan ini kita akan mengulas bersama-sama mengenai beberapa konsep penting terkait dengan DPS, mulai dari pengertian, landasan operasional, pengangkatan, hingga tugas dan fungsinya.

Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah atau biasa disingkat dengan DPS hampir mirip dengan fungsi dari dewan komisari dalam perseroan. DPS ini merupakan dewan yang memiliki kewenangan mengawasi dan sekaligus memberikan nasehat dan saran kepada direksi bank syariah sehubungan dengan ketaatannya dalam menjalankan prinsip syariah. DPS ini merupakan kepanjangan tangan dari DSN-MUI dalam mengawasi operasional perbankan syariah. DPS diangkat secara langsung melalui rapat umum pemegang saham, dimana calon DPS sebelumnya telah mendapatkan rekomendasi dari DSN-MUI.

Landasan Operasional Dewan Pengawas Syariah

Dari mana Dewan Pengawas Syariah ini memperoleh kewenangannya, berasal dari direktur bank atau dari ketentuan lainnya. Sehubungan dengan landasan operasional bank syariah ini, dapat diklasifikasi menjadi dua jenis landasan sebagai berikut:

1. Landasan Umum

Landasan umum dalam segala kewenangan termasuk juga tugas dan fungsi dari dewan pengawas syariah ini dapat ditemukan dalam ketentuan UU tentang Bank Syariah No. 21 Tahun 2008. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa setiap bank syariah minimal harus memiliki 3 orang DPS di dalamnya. Artinya tanpa keberadaan DPS, izin operasional bank syariah ini belum valid secara hukum.

2. Landasan Khusus

Kemudian, secara lebih terperinci, operasional dari DPS ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Adapun peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

  • Landasan operasional DPS di Bank Umum Syariah diatur dalam PBI No. 15/13/2013 tentang Bank Umum Syariah;
  • Landasan operasional DPS di Unit Usaha Syariah diatur dalam PBI No.15/13/2013 tentang Unit Usaha Syariah.

Selain itu, bagi kedua jenis bank syariah di atas yakni Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) berlaku ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.12/13/DPbS tentang good corporate governance (GCG). Aturan ini secara eksplisit menjelaskan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai bank yang telah menerapkan GCG, maka bank syariah harus memiliki DPS.

Selain landasan bagi bank syariah, terdapat juga landasan umum bagi bank pembiayaan rakyat syariah dan asuransi syariah untuk memiliki DPS di dalamnya. Adapun landasan tersebut adalah sebagai berikut:

  • Landasan operasional DPS di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah PBI No.11/13/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
  • Landasan operasional DPS di Asuransi Syariah adalah PMK No.18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi yang menggunakan prinsip syariah. Serta beberapa peraturan Bapepam-LK yang mengatur mengenai tata cara perhitungan dana tabarru’, tata cara menyusun laporan usaha, dan tata cara penyampaian laporan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Secara lebih spesifik, masing-masing peraturan tersebut dapat Anda akses sendiri dalam website Otoritas Jasa Keuangan Indonesia.

Mekanisme Penetapan Dewan Pengawas Syariah

Seluruh landasan operasional di atas mencantumkan bagaimana cara menetapkan dan prosedur penetapan dewan pengawas syariah pada instansi masing-masing. Secara umum, ketentuan yang ada tidak jauh berbeda. Mekanisme tersebut mengatur dua hal pokok, sebagai berikut:

1. Syarat Menjadi Dewan Pengawas Syariah

Setidaknya ada 3 kriteria utama agar seseorang calon DPS dapat diakui dan sesuai syarat yang telah ditetapkan undang-undang yakni:

  • Berintegritas; artinya DPS harus memiliki akhlak yang baik dan bermoral, DPS berkomitmen mematuhi peraturan perundang-undangan, berkomitmen dalam pengembangan bank yang sehat dan tangguh, dan telah lulus dalam uji kemampuan (fit and proper test) sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  • Kompeten, artinya DPS memiliki pengetahuan dalam bidang fiqh muamalah/hukum dan memiliki pengetahuan mengenai dunia perbankan.
  • Memiliki reputasi keuangan yang baik, artinya tidak pernah masuk dalam daftar pihak yang memiliki kredit macet, dan tidak pernah dinyatakan pailit.
  • Anggota DPS minimal harus terdiri dari 2 orang dan maksimal hanya 3 orang. Salah satunya sebagai ketua.
  • Anggota DPS boleh rangkap jabatan hingga 4 Lembaga Keuangan Syariah sekaligus;
  • Telah memperoleh persetujuan sebelum dari bank Indonesia (wajib);
  • Diajukan setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI;
  • Pengangkatan DPS harus dilaporkan ke Bank Indonesia sekarang OJK paling lama 10 hari sejak diangkat.
  • Jika DPS diangkat oleh RUPS, batas waktu pelaporan adalah 3 bulan;

2. Mekanisme dan Prosedur Penetapan Dewan Pengawas Syariah

Adapun mekanisme penetapan DPS di lembaga keuangan syariah ini secara detail adalah sebagai berikut:

  • Pihak komite remunerasi dan nominasi terlebih dahulu akan memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai calon DPS;
  • Dewan komisaris kemudian akan mengusulkannya kepada dewan direksi;
  • Dewan direksi akan mempertimbangkan usul dari dewan komisaris tersebut, dan kemudian memilih calon terpilih untuk diusulkan ke DSN-MUI;
  • DSN-MUI kemudian akan meneliti usulan tersebut dan akan memberikan surat rekomendasi apabila calon bersangkutan diterima;
  • Calon DPS yang telah mendapatkan rekomendasi dari DSN-MUI, kemudian akan diajukan permohonan penetapan ke Bank Indonesia;
  • Bank Indonesia berhak memberikan persetujuan atau penolakan; ketika mendapat persetujuan artinya DPS telah sah diangkat;
  • Dalam hal pengangkatan ternyata belum mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia, pengangkatan DPS baru dapat efektif setelah mendapat persetujuan.

Untuk lebih memahaminya Anda dapat melihat ilustrasi pada gambar berikut ini:

Kedudukan, Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah

Telah disinggung sebelum bahwa DPS hampir mirip dengan dewan komisaris. Namun, DPS dalam struktur perusahaan bukanlah merupakan organ perusahaan. Lalu bagaimana sesungguhnya kedudukan DPS ini? Apa tugas dan wewenangnya?

1. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah

Meskipun bukan merupakan organ perusahaan layaknya komisaris, karena DPS secara langsung merupakan amanat undang-undang, maka dari segi kedudukan DPS ini setara dengan dewan komisaris. Perbedaannya, jika dewan komisaris adalah pengawas internal, maka pengawas eksternalnya adalah dewan pengawas syariah. Untuk lebih memahaminya lihat gambar berikut ini:

2. Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan wewenang ini diatur baik dalam undang-undang maupun peraturan di bawahnya. Adapun secara detail adalah sebagai berikut:

  • Sebagai penasehat; artinya DPS bertugas memberikan saran dan masukan kepada pihak direksi bank atau lembaga keuangan terkait aspek syariah;
  • Sebagai mediator; artinya DPS merupakan pihak yang menjadi perantara antara lembaga keuangan syariah (LKS) dan DSN-MUI. Bila ada produk baru yang dikeluarkan oleh LKS, maka DPS lah yang mengusulkan untuk meminta fatwa dari DSN-MUI;
  • Melakukan pengawasan periodik terhadap LKS yang dibawah wewenangnya;
  • Memberikan beberapa usul terkait dengan pengembangan LKS;
  • DPS adalah pihak yang harus merumuskan berbagai permasalahan yang akan dibahas oleh DSN-MUI.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 , DPS secara umum bertugas untuk memberikan nasehat serta saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar tidak melenceng dari prinsip syariah. Demikianlah ulasan mengenai dewan pengawas syariah berikut dengan tugas dan wewenangnya. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman lebih baik.