Arsip Tag: belajar hukum

Apa Itu Legal Audit?

Sebagai pemilik bisnis, Anda harus memahami berbagai aturan dan peraturan tentang bisnis Anda, tentu agar tidak terjerat kasus. Legal audit lah jawabannya! 

Lanjutkan membaca Apa Itu Legal Audit?

Hukum Pasar Modal dan Penanaman Modal

Sering kita menjumpai istilah hukum pasar modal dan Hukum penanaman modal di berbagai literatur. Sebenarnya istilah tersebut yang benar yang mana? Apakah ada perbedaan? Atau sama saja?

Istilah Hukum Pasar Modal dan Hukum Penanaman Modal merupakan dua istilah yang benar, karena kedua istilah tersebut memiliki makna dan arti yang berbeda…

Lantas apa perbedaannya????

Mari Kita ulas………

Apa Itu Hukum Pasar Modal

Secara terminologi arti “Pasar” dan “Penanaman” itu dua istilah yang berbeda sementara kata hukum dan akhiran modal memiliki kesamaan diksi. Dengan adanya perbedaan makna dan arti tentu konsekuensi yang dihasilkan akan berbeda, untuk memperjelas arti kedua kata tersebut yang paling jelas dan mudah dan tidak ada kesalahan kita mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal pengertiannya, Hukum Pasar Modal diartikan aturan yang berfokus pada hubungan hukum di antara pihak investor dengan pihak Perusahaan Go Publik (Emiten) melalui Bursa Efek sebagai media tempat bertemu dan bertransaksi; Sedangkan Hukum Penanaman Modal merupakan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara investor yang bermaksud menanamkan dananya sebagai modal (pada bidang usaha tertentu) di Indonesia.

Dengan demikian secara terminologi makna “Pasar” berbeda dengan makna “Penanaman” Hukum Pasar Modal lebih cenderung membahas tentang penanaman modal secara tidak langsung (indirect Investment). Sementara, Hukum Penanaman Modal lebih cenderung mengarah pada aspek penanaman modal yang bersifat langsung (direct investment), sehingga kedua istilah tersebut diatas memang jelas memiliki perbedaan. Adapun letak perbedaan di antara kedua istilah tersebut terletak pada tujuan investasi. Hukum Pasar Modal memiliki tujuan investasi jangka pendek, sedangkan Hukum Penanaman lebih menekankan kepada tujuan investasi jangka panjang.

Selain itu, perbedaan yang lain yang mengacu pada Undang-Undang yang ada, pada Hukum Pasar Modal yang diatur oleh UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU-PM) (yang terdiri atas 18 BAB dan 116 pasal di dalamnya); sedangkan Hukum Penanaman Modal diatur pada UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU-PMD) (yang terdiri 18 bab dan 40 pasal di dalamnya). Dalam undang-undang ini juga terdapat pengaturan mengenai modal asing Indonesia.

Pada Pasal 1 ayat (15) UU-PM, Hukum Pasar Modal didefinisikan sebagai kegiatan terkait Penawaran Umum yang dikaitkan dengan kegiatan penawaran efek oleh Emiten untuk menjual Efek pada masyarakat umum berdasarkan teknik yang diatur dalam UU-PM serta dalam peraturan pelaksanaannya. Dengan ketentuan di atas, maka di Pasar Modal lebih terfokus pada jual dan beli Efek berupa surat berharga komersial, pengakuan utang, saham, tanda bukti utang, obligasi, kontrak berjangka Efek, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, dan setiap derivatif dari Efek.

Apa Itu Hukum Penanaman Modal?

Sedangkan, Hukum Penanaman Modal yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun modal asing untuk usaha di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, penanaman modal merupakan bentuk kegiatan bisnis atau usaha dengan cara penanaman modal melalui PMDN dan PMA untuk melakukan usaha di Indonesia. Artinya, ketika tujuan utamanya masih dalam rangka menanamkan modal, tanpa melihat siapa pemilik modalnya? maka kegiatan tersebut tetap dapat dikategorisasikan sebagai penanaman modal.

Jika ditinjau dari sisi kelembagaan nya Hukum pasar modal dan Hukum penanaman modal, mereka memiliki lembaga operasional sendiri-sendiri dan secara mandiri. Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU-OJK) Bapepam merupakan bagian dari struktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tugas utamanya menangani terkait kegiatan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek serta Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek. OJK sendiri merupakan lembaga independen yang di dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya, sehingga tidak bergantung kepada instansi lain baik secara horizontal maupun vertikal.

Pasar Modal dalam lingkup Otoritas Jasa Keuangan dipimpin oleh Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala bidang Eksekutif Pengawas Pasar Modal. sedangkan Hukum Penanaman Modal, dalam hal kelembagaan nya menurut Pasal 1 dalam Perpres No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal ditentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yakni Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah presiden secara langsung serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Melalui ketentuan yang ada dalam perpres tersebut, maka BKPM memiliki derajat independen yang sangat berbeda dengan Bapepam.

BKPM memiliki tugas merumuskan kebijakan terkait bidang penanaman modal, baik untuk investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Dengan diundangkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, BKPM menjadi sebuah lembaga pemerintah yang dijadikan sebagai koordinator kebijakan penanaman modal, dan berkoordinasi secara langsung antar instansi pemerintah, Bank Indonesia, pemerintah pusat serta pemerintah daerah (pasal 27 UU-PM).

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas sudah tampak jelas perbedaan antara pasar dan penanaman modal. Dan dapat di ambil kesimpulan bahwa perbedaannya ini bersumber dari hukum positif yang berlaku serta terdapat perbedaan terkait dengan pengaturannya. Hukum pasar modal mengatur tentang keseimbangan kewajiban dan hak investor dan perusahaan yang di awasi oleh BAPEPAM, sedangkan Hukum penanaman modal terfokus pada penanaman modal investor asing yang diatur dalam BKPM (institusi negara yang mengatur dan mengawasi dan juga menjaga kepentingan negara).

Akan tetapi dibalik perbedaan dua kalimat tersebut ada kesamaan dalam konsep hukum yakni kepastian hukum investasi. Sehingga hukum pasar modal dan hukum penanaman modal sudah tidak selayaknya dipertentangkan lagi, dan bisa menjadi sarana untuk mensejahterakan masyarakat sebagai cita-cita hukum itu dibentuk.

Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa tugas dewan pengawas syariah (DPS) adalah untuk melakukan audit (pengawasan) terhadap operasional LKS (lembaga keuangan syariah). Artikel berikut ini akan mengulas secara lebih detail dari sisi manajemen dan praktek pengawasan yang dilakukan oleh DPS.

Tahap Pengawasan LKS oleh Dewan Pengawas Syariah

Berkaitan dengan tahapan pengawasan ini konsep yang digunakan adalah konsep manajemen secara umum. Oleh karenanya, secara operasional tahapan yang dilakukan oleh DPS akan senada dengan model pengawasan pada lembaga non-syariah. Secara detail berikut adalah tahap nya:

1. Perencanaan

Dalam hal ini Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah membuat perencanaan dalam bentuk program kerja, tujuan serta menetapkan waktu bagi setiap program. Tentu, bagi DPS mengawasi seluruh kegiatan yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah tidaklah dimungkinkan. Oleh karenanya, pada tahap ini Dewan Pengawas Syariah harus menetapkan program prioritas apa yang akan diawasi dalam kurun waktu tertentu. Penentuan durasi waktu dan goal dari pengawasan menjadi sangat penting agar dapat di ukur ketercapaiannya. Selain itu, penentuan target juga akan menjadikan kegiatan pengawasan semakin efektif dan efisien.

2. Pengorganisasian

Perlu diketahui bahwa dari aspek organisasi, ada beberapa pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengawasan DPS yakni OJK, DSN, dan pihak independen lainnya. Kualitas dan latar belakang setiap anggota yang terlibat akan sangat menentukan hasil audit yang dilakukan. Pada tahap ini ketersediaan sarana dan prasarana juga sangat diperlukan.

3. Pelaksanaan

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa aktivitas pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung artinya pengawasan dilakukan oleh pihak DPS sendiri di lembaga keuangan bersangkutan. Sedangkan secara tidak langsung bisa dalam bentuk respon masyarakat, pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan lainnya.

4. Pengawasan

Pengawasan dalam hal ini adalah audit yang dilakukan secara langsung oleh DSN-MUI terhadap kinerja yang dilakukan oleh DPS. DSN-MUI juga sekaligus melakukan pengawasan terhadap operasional lembaga keuangan syariah yang diawasi oleh DPS.

Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah

Secara umum setiap periode waktu tertentu, misalnya mingguan atau bulanan dalam menjalankan tugas Dewan Pengawas Syariah. DPS akan mengunjungi lembaga keuangan syariah yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam proses ini, DPS pun juga menjalankan beberapa tahapan khusus yakni sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Tugas Dewan Pengawas Syariah pada tahapan pengumpulan data ini terbagi menjadi dua tujuan pengumpulan. Pertama, pengumpulan data dalam rangka membuat laporan bulanan. Kedua, dalam rangka untuk membuat laporan per semester.

Dalam proses pengumpulan data ini DPS menggunakan dua metode yakni metode wawancara dan metode dokumentasi. Metode wawancara umumnya digunakan oleh DPS untuk menggali data dari staf pengembangan usaha dan staf operasional di LKS. Hal-hal yang digali antara lain; SOP Produk, syarat-syarat pelaksanaan akad dan penerapan akad di LKS.

Sedangkan metode dokumentasi digunakan oleh DPS untuk mengumpulkan data berupa; dokumen perjanjian yang terdiri atas proposal pembiayaan, kwitansi pembelian dan lainnya.

2. Melakukan Review

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan lengkap, maka Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah melakukan review terhadap semua data tersebut. Proses pemeriksaan dilakukan dengan cara melakukan analisa data. Membandingkan antara keterangan hasil wawancara operasional dengan dokumen akad. Dalam kaitan ini, DPS hanya akan memeriksa beberapa akad sebagai sampel saja. Dewan Pengawas Syariah tidak memeriksa seluruh akad yang terjadi di LKS.

3. Pembuatan Laporan Pengawasan

Setelah proses analisa dibuat, maka langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh DPS adalah dengan membuat laporan hasil pengawasan. Sebelum membuat laporan ini, DPS akan melakukan rapat evaluasi bulanan terlebih dahulu dan meninjau ulang hasil analisis mereka. Di sinilah kemudian DPS akan membuat laporan pengawasan dalam bentuk opini audit. Opini ini berisikan pendapat dan penilaian DPS apakah operasional produk tertentu telah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.

Contoh Kasus Pengawasan Sebagai Tugas Dewan Pengawas Syariah

Selain melakukan pengawasan secara berkala, tugas Dewan Pengawas Syariah tentu setiap harinya harus siap untuk memberikan arahan kepada Lembaga Keuangan Syariah terkait operasional kegiatannya. Sebagai contoh adalah beberapa kasus berikut ini:

1. Contoh Kasus A

Seorang nasabah bernama Bapak A adalah nasabah dari Lembaga Keuangan Syariah MISAL. Nasabah ini awalnya telah melakukan akad dengan LKS berupa murabahah. Melalui akad tersebut Nasabah mendapatkan/membeli emas. Dalam kaitan ini kemudian pihak nasabah ingin mengajukan pembiayaan ini dengan skim rahn (gadai) emas. Karena bingung, pihak manajemen bertanya kepada DPS bolehkan Bapak A mengajukan pembiayaan rahn dengan emas yang dibelinya dengan pembiayaan murabahah tersebut?

2. Contoh Kasus B

Lembaga Keuangan Syariah MISAL memiliki cabang Lembaga Keuangan Konvensional CONTOH. Di kantor cabang konvensional kemudian ada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dengan akad syariah. Pertanyaan yang diajukan oleh staf pengembang usaha di LKS adalah bolehkah cabang Konvensional ini melayani pembiayaan dengan akad syariah?

Untuk menjawab kasus ini tentu diperlukan pengetahuan tidak hanya dari aspek hukum Islam semata, melainkan harus memahami operasional dari Lembaga Keuangan Syariah. Oleh karena itu, salah satu syarat menjadi DPS tidak lain adalah memahami hukum Islam terkait muamalah sekaligus operasional LKS.

Demikianlah uraian mengenai mekanisme dpengawasan LKS sebagai tugas Dewan Pengawas Syariah. Semoga bermanfaat.

Apa Itu Due Diligence? Contoh dan Cara Melakukannya

Resiko pasti akan Anda hadapi ketika membeli sebuah perusahaan/bisnis baru, lalu bagaimana kemudian mengukur besarnya resiko tersebut? Jawabannya tidak lain adalah dengan melakukan due diligence. Lalu apa itu due diligence?

Urgensi Due Diligence

Ketika Anda membeli bisnis orang lain, penting kiranya jika Anda melakukan uji tuntas terlebih dahulu. Sifat transaksi, jenis produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, dan ruang lingkup operasi bisnis perusahaan yang ingin Anda beli akan sangat menentukan luasnya penyelidikan. Penasihat keuangan dan hukum jelas merupakan pihak yang berperan selama proses berlangsung, tetapi transaksi sering kali juga membutuhkan bantuan dari profesional lain di berbagai bidang untuk menyelidiki dan memberi nasihat tentang masalah-masalah seperti: masalah lingkungan; paten atau ulasan kekayaan intelektual lainnya; pajak asing, akuntansi, atau pertanyaan hukum; privasi, Asuransi Kesehatan, manajemen data, dan masalah keamanan; dan teknologi baru atau yang terus berkembang.

Jika Anda tidak melakukan uji tuntas yang semestinya, Anda mungkin akan tersandung masalah serius atau bahkan menghancurkan Anda, atau Anda dapat membayar harga yang lebih tinggi untuk bisnis baru ini. Tulisan ini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana melakukan pemeriksaan uji tuntas, apa yang harus dicari, cara menemukan bendera merah (tanda bahaya), dan cara mengungkap masalah tersembunyi yang penjual mungkin tidak ingin Anda ketahui. Ini juga menjelaskan bagaimana informasi yang dipelajari melalui uji tuntas dapat mengarah pada penghentian kesepakatan atau perubahan substansial dari ketentuan material.

Uji tuntas tidak hanya untuk calon pembeli dan investor bisnis; seringkali tidak kalah penting bagi pemilik bisnis dan perusahaan yang ingin mendapatkan pendanaan.

Pemilik dan perusahaan akan belajar bagaimana melakukan uji tuntas pada perusahaan Anda sendiri, cara mengungkap masalah yang dapat membuat lari calon pembeli atau investor, dan bagaimana memecahkan masalah yang masih ada sebelum memulai transaksi bisnis yang signifikan.

Apa Itu Due Diligence? Prakteknya Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Jangan pernah terlibat dalam transaksi bisnis penting apapun sebelum uji tuntas yang disesuaikan dengan sifat, cakupan, dan ketentuan transaksi telah selesai. Lalu apa itu due diligence?

Dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya Anda seringkali melakukan proses due diligence secara informal. Sebagian besar dari Anda pasti mendasarkan keputusan sehari-hari terkait membeli barang atau layanan menarik — mencoba restoran baru, mengunduh aplikasi ponsel cerdas, membeli televisi terbaru, mempekerjakan pengacara, dan sebagainya. Secara tidak sadar Anda sebenarnya telah melakukan uji tuntas, anda akan mempertimbangkan aspek hukum (legalitas produk, garansi produk), keuangan, teknologi yang dipakai, dan kesesuaiannya dengan kehidupan pribadi Anda. Untuk lebih memahami praktek due diligence dalam kehidupan sehari-hari, simak tabel berikut ini:

Tabel Praktek Due Diligence Dalam Kehidupan Anda

Transaksi Kemungkinan Investigasi Jenis Uji Tuntas
Membeli Televisi Melihat ulasan secara online dan melakukan perbandingan harga Uji tuntas pada produk dan penilain harga
Menyewa Pengacara Bertanya pada Asosiasi Uji Tuntas Pelayanan
Mencoba Restoran Baru Bertanya kepada teman, apa menu di sana Uji Tuntas Produk
Menyewa tukang kebun outsourcing Mengecek lisensi dan asuransi legal due diligence
Mendownload Aplikasi Melihat review dari konsumen lain Uji Tuntas Teknologi
Membeli rumah Mendapatkan asuransi atau jaminan Legal due diligence
Menghadiri undangan Bertanya mengenai penampilan kepada teman Uji tuntas pribadi

Contoh-contoh uji tuntas dalam kehidupan kita sehari-hari ini menunjukkan bahwa esensi uji tuntas adalah mendidik diri kita sendiri secara memadai sebelum membeli suatu produk atau menggunakan jasa pihak ketiga. Kerja keras yang dibutuhkan konsumen rata-rata untuk menjadi pembeli yang berpengetahuan luas dan untuk memastikan mereka mendapatkan produk atau layanan yang tepat dengan harga yang tepat hanyalah bentuk yang kurang terstruktur dan terperinci dari uji tuntas yang harus dilakukan oleh wirausahawan atau investor sebelum masuk ke dalam transaksi bisnis.

Sebelum membeli produk atau layanan menarik konsumen yang rajin akan menilai kualitas produk atau layanan, membandingkan nilai produk atau layanan, dan kadang-kadang melakukan pemeriksaan latar belakang atau investigasi calon karyawan., profil dan reputasi perusahaan riset / penyedia layanan. Pengusaha menerapkan kriteria uji tuntas untuk transaksi bisnis yang serupa dengan kriteria yang diterapkan konsumen sebelum membeli produk atau merekrut layanan profesional: menyelidiki perusahaan dan operasi bisnisnya, meneliti produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, menentukan penilaian yang sesuai dari perusahaan target, dan memeriksa kemampuan manajemen dan melakukan pemeriksaan latar belakang dan investigasi terhadap pendiri dan personil kunci.

Definisi Due Diligence

Sampai disini tentu Anda semakin penasaran dengan apa itu due diligence bukan? Untuk mengurangi rasa penasaran Anda, simak definisi due diligence berikut ini:

Uji tuntas merupakan proses memeriksa dan mengembangkan tingkat pemahaman yang diperlukan dari empat faktor — perusahaan dan operasi bisnisnya (dengan kata lain, produk, aset, dan / atau layanannya dan bagaimana fungsi perusahaan); menentukan penilaian bisnis, aset, dan transaksi yang sesuai; dan memeriksa kemampuan manajemen, personel kunci, dan masalah ketenagakerjaan — sebelum melakukan transaksi bisnis dengan, berinvestasi, melisensi aset atau layanan, atau membeli semua atau sebagian bisnis atau asetnya. Keempat pilar bisnis yang akan diselidiki dengan hati-hati dalam pemeriksaan uji tuntas adalah perusahaan, operasi bisnisnya, nilai bisnis dan / atau asetnya, dan orang-orangnya.

Due Diligence Dalam Transaksi Bisnis, Apa Saja?

Setelah mengetahui apa itu due diligence, berikutnya pasti Anda penasaran dengan kapan dan apa saja yang dilakukan uji tuntas dalam kegiatan bisnis. Sebagian besar pengusaha dan investor menyadari pentingnya melakukan uji tuntas dalam persiapan untuk pembelian sekuritas atau merger perusahaan. Adapun jenis-jenis transaksi bisnis yang umumnya sering dilakukan uji tuntas sebelum berlanjut ke proses transaksi adalah sebagai berikut:

  • Transaksi pinjaman
  • Pembelian bisnis atau asetnya
  • Pembelian perusahaan (baik merger atau pembelian bisnis)
  • Pembelian saham atau investasi dalam perusahaan, seperti dengan penempatan pribadi
  • Pembelian real estate

Beberapa Praktik Due Diligence Lainnya

Selain itu terdapat beberapa transaksi bisnis lain di mana kebutuhan untuk melakukan uji tuntas sesungguhnya sama pentingnya dengan beberapa transaksi di atas, namun dapat diabaikan adalah sebagai berikut:

  • Membeli hak untuk mengoperasikan waralaba dari pemilik waralaba
  • Memulai perusahaan dengan mitra atau beberapa mitra
  • Melisensikan produk, layanan, teknologi, atau intelektual properti dari pihak ketiga
  • Melisensikan produk, layanan, teknologi, atau intelektual properti ke pihak ketiga
  • Ikut dalam perusahaan patungan
  • Melibatkan pihak ketiga untuk merancang dan / atau mengembangkan suatu produk, layanan, atau teknologi
  • Melibatkan pihak ketiga untuk memproduksi atau menyediakan produk, layanan, atau teknologi
  • Memasuki berbagai jenis kontrak yang penting untuk bisnis Anda

Daftar ini menunjukkan bahwa penyelidikan uji tuntas tidak terbatas hanya pada keputusan tentang apakah akan membeli atau berinvestasi dalam bisnis atau membeli real estate; sebaliknya, uji tuntas berlaku untuk berbagai transaksi bisnis yang prospektif.

Selain itu, prosesnya tidak hanya untuk meyakinkan pihak yang berkepentingan tentang aspek hukum dan keuangan transaksi; melainkan lebih luas yakni untuk memberikan tingkat kenyamanan yang cukup kepada pihak yang berkepentingan sehubungan dengan landasan bisnis yang diselidiki — perusahaan; produk, layanan, aset, dan operasinya; nilai yang sesuai dari perusahaan dan / atau asetnya dan potensi transaksi; dan personel yang penting untuk keberhasilan hubungan bisnis potensial.

Tujuan Due Diligence

Selain memahami apa itu due diligence. Untuk menunjang pemahaman Anda, memahami mengenai tujuan dari uji tuntas juga merupakan landasan yang penting untuk menunjang kegiatan bisnis. Adapun tujuan dari due diligence audit ini dapat Anda lihat pada penjelasan di bawah ini:

1. Aspek Organisasi Perusahaan

Bagi perusahaan mengetahui apa itu due diligence dan mempraktekannya memiliki kegunaan berupa memahami struktur hukum dan keuangan perusahaan dan mengidentifikasi potensi risiko organisasi atau struktural.

2. Aspek Operasi Bisnis

Memahami apa itu due diligence juga berguna bagi pelaku bisnis dalam hal menjalankan operasionalnya yakni Untuk memahami sifat bisnis dan produknya, aset, dan layanannya, menilai aspek operasional bisnis, dan mengidentifikasi serta mengukur risiko hukum, keuangan, dan bisnis.

3. Aspek Penilaian Resiko Transaksi

Untuk menentukan penilaian yang tepat dari perusahaan dan / atau transaksi dan mengidentifikasi dan mengukur risiko keuangan.

4. Aspek Karyawan/Personil

Untuk mengidentifikasi personil kunci dan memastikan apakah mereka mampu menjalankan bisnis, melaksanakan rencana bisnis, dan / atau memenuhi kewajiban pasca penutupan bisnis.

Kesimpulan umum dari keempat tujuan ini adalah bahwa proses uji tuntas memberi Anda tingkat pemahaman yang cukup untuk memungkinkan Anda memutuskan apakah akan terlibat dalam transaksi yang dimaksud. Untuk mencapai pemahaman ini, penyelidikan uji tuntas mengharuskan tidak hanya memeriksa bahan dan data yang disediakan oleh perusahaan tetapi juga informasi yang diperoleh dari berbagai sumber di luar bisnis sasaran, termasuk informasi publik dan pribadi dan saran dari konsultan profesional.

Meskipun pengusaha atau investor akan bergantung pada sejumlah sumber luar untuk informasi, sumber informasi yang paling penting adalah target perusahaan itu sendiri. Untuk tujuan ini, komponen investigasi yang paling penting adalah kuesioner uji tuntas yang disesuaikan dengan transaksi.

Sampai disini tentu Anda sudah mempunyai gambaran yang cukup untuk menjawab pertanyaan apa itu due diligence. Pemahaman ini pada langkah berikutnya, akan digunakan untuk memahami secara praktis mengenai praktek uji tuntas ini dalam kegiatan bisnis Anda.

Beberapa Contoh Pertanyaan dalam Due Diligence

Mempersiapkan kuesioner uji tuntas mengharuskan Anda mempertimbangkan sejumlah pertanyaan mendasar yang terkait dengan hukum, keuangan, operasional, dan personil yang terkait dengan masing-masing landasan. Sebelum memberikan kuesioner kepada perusahaan target dan siapa pun yang berpartisipasi dalam uji tuntas, Anda perlu memilih dan membuat pertanyaan berdasarkan sifat transaksi. Kuesioner uji tuntas yang dikembangkan dengan baik, yang terdiri dari pertanyaan umum dan spesifik-transaksi, sangat penting untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai transaksi yang diusulkan.

Untuk membawa Anda pada pemahaman yang lebih praktis mengenai apa itu due diligence. Berikut ini juga akan diulas mengenai beberapa contoh pertanyaan yang umumnya diajukan saat melakukan proses uji tuntas. Adapun beberapa pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aspek Organisasi Perusahaan

Untuk memperoleh data dan hasil analisis yang sesuai dengan tujuan uji tuntas dari aspek organisasi perusahaan, tanyakan beberapa hal berikut ini:

  • Bagaimana pengelolaan perusahaan? Bagaimana sistemnya? Bagaimana Anggaran Dasarnya?
  • Siapa pemilik perusahaan tersebut? Apa bukti legalnya?
  • Apa saja aset dan properti utama dari perusahaan?
  • Apakah ada masalah hukum terkait kesepakatan terlalu berisiko?

Pertanyaan ini tentu belumlah lengkap, Anda bisa menambahkan beberapa pertanyaan terstruktur lainnya. Seperti bagaimana sistem pembagian kewenangan dari organ perusahan yang ada dan sejenisnya.

2. Aspek Operasional Bisnis

Beberapa pertanyaan yang dapat Anda ajukan saat melakukan uji tuntas dalam aspek operasional ini adalah sebagai berikut:

  • Apa dan bagaimana sifat bisnisnya?
  • Produk apa dan / atau layanan yang ditawarkannya?
  • Apa dan di mana produk dan layanan di pasarkan?
  • Apa kemungkinan resiko dari bisnis yang dijalankan?

3. Resiko Transaksi

Untuk melakukan identifikasi resiko dari transaksi yang telah dijalankan, Anda bisa menanyakan beberapa contoh pertanyaan berikut ini:

  • Berapa pendapatannya, jika ada, dan bagaimana dan darimana asalnya?
  • Berapa nilai dari aktiva?
  • Berapa jumlah kewajiban dan pengeluaran?
  • Bagaimana pasar untuk barang atau jasa?
  • Apakah ada peluang untuk terus berkembang?
  • Apa risiko keuangannya?

4. Pegawai

Untuk meninjau bagaimana entitas mengelola pegawainya, Anda setidaknya bisa menanyakan beberapa hal berikut ini:

  • Siapa personil kunci dan seberapa baik mereka mengelola operasi bisnis?
  • Apa saja pengalaman yang dimiliki oleh personil kunci?
  • Bagaimana latar belakangnya?
  • Apa resiko yang paling signifikan dari personel kunci ini?
  • Apakah ada masalah retensi?

Sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan di atas hanyalah contoh dan belum secara menyeluruh mewakili masing-masing poin dalam proses uji tuntas untuk perusahaan atau kegiatan bisnis. Hal terpenting dalam proses membuat kuisioner uji tuntas ini adalah sesuaikan dengan masalah di lapangan yang dijelaskan dan permintaan klien Anda. Untuk memudahkan Anda lihatlah Contoh Legal Opinion; Analisis Kasus Persaingan Usaha

Demikianlah ulasan penting yang dapat membantu Anda dalam memahami apa itu due diligence sesungguhnya. Tanamkan pada pikiran Anda bahwa uji tuntas merupakan proses mendengarkan cerita bisnis perusahaan — yang mungkin telah disediakan dalam presentasi investasi atau rencana bisnis — dan kemudian melakukan penyelidikan untuk melihat apakah cerita tersebut dapat dikuatkan. Pemeriksaan uji tuntas yang tepat tidak hanya mencakup pertanyaan hukum dan keuangan yang luas tetapi juga mengharuskan Anda mengidentifikasi bidang-bidang penting bisnis dan mengarahkan pertanyaan Anda ke bisnis tertentu dan sifat transaksi yang terlibat.

Contoh Legal Opinion; Analisis Kasus Persaingan Usaha

Contoh legal opinion berikut ini akan memudahkan Anda dalam memahami apa dan bagaimana membuat opini hukum yang baik dan benar. Pasalnya, istilah dan praktik memberikan pendapat hukum ini, memang secara praktis tidak berasal dari negara yang menganut sistem common law seperti Perancis. Tradisi memberikan pendapat hukum sebelum perjanjian dilakukan, justru muncul dari Amerika Serikat yang menganut sistem Anglo Saxon. Oleh karena itu, di Indonesia sebagai negara yang menganut sistem common law, pendapat hukum masih jarang dikenal dan dipraktikkan.

Apa Itu Legal Opinion?

Legal Opinion atau pendapat hukum merupakan opini yang dikeluarkan oleh konsultan/penasehat hukum terhadap entitas/institusi/perusahaan setelah melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap entitas/institusi/perusahaan. Sedangkan due diligence sendiri merupakan serangkaian proses audit/pemeriksaan yang dilakukan oleh konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau terhadap objek transaksi khusus dengan tujuan memperoleh fakta dan informasi material yang menjelaskan secara gamblang kondisi perusahaan atau objek transaksi.

Manfaat Legal Opinion

Pendapat hukum khususnya untuk perusahaan setidaknya memiliki dua bentuk manfaat, adapun secara rinci adalah sebagai berikut:

  • Sebagai dasar pengambilan keputusan yang bersifat material oleh pihak Manajemen terkait transaksi yang akan dilakukan atau terkait dengan perusahaan secara keseluruhan.
  • Dalam hal konsultan hukum enggan memberikan pendapat yang bersifat tanpa syarat dan menguntungkan, maka hal tersebut menjadi peringatan bagi perusahaan bahwa ada hal yang salah secara hukum terkait dengan transaksi atau aspek hukum perusahaan bersangkutan.

Selanjutnya, manfaat dari pendapat hukum ini akan secara lebih praktis Anda pahami dalam contoh legal opinion di bawah nanti.

Unsur-Unsur Legal Opinion

Untuk memahami contoh legal opinion yang akan disajikan pada pembahasan selanjutnya, Anda harus mengetahui terlebih dahulu unsur-unsur/format dari pendapat hukum. Adapun unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Duduk Perkara

Bagian ini menjelaskan secara singkat masalah yang dihadapi klien, umumnya konsultan hukum akan meringkas cerita klien dan hanya menulis pokok permasalahan saja yang benar-benar berkaitan dengan hukum.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum ini adalah penjelasan mengenai peraturan apa saja yang berkaitan dengan duduk perkara di atas. Dasar hukum ini bisa berupa undang-undang, yurisprudensi, perjanjian internasional, doktrin hingga kebiasaan. Dalam mencantumkan dasar hukum ini diperlukan kemampuan identifikasi masalah yang cermat, agar dasar hukum yang diambil benar-benar sesuai dengan isu yang ajukan klien.

3. Legal Opinion

Legal opinion ini merupakan inti dari seluruh bagian dalam format pendapat hukum. Bagian ini berisi hasil analisis dari konsultan hukum terhadap permasalahan klien dan menghubungkannya dengan dasar hukum yang sebelumnya telah diidentifikasi. Konsultan hukum harus menjelaskan secara spesifik pasal-pasal atau ketentuan mana yang bertentangan termasuk konsekuensi hukum yang akan dihadapi klien.

4. Kesimpulan

Bagian dari contoh legal opinion yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dari konsultan hukum kepada klien. Bagian ini merupakan ringkasan dari hasil analisis yang dilakukan sebelumnya.

Perlu diperhatikan bahwa dalam membuat legal opinion yang harus diperhatikan adalah proporsionalitas isi. Bagian pendapat hukum haruslah yang paling banyak diantara penjelasan lainnya. Bagian ini pasti mendominasi dari keseluruhan halaman yang ada.

Contoh Legal Opinion

Untuk lebih memahami bagaimana membuat pendapat hukum, berikut akan disajikan contoh legal opinion untuk Anda.

1. Soal Fiktif:

Perusahaan Aq dan Le telah bersaing di pasaran cukup lama dalam usaha air minum kemasan. Persaingan ini kian hari kian meningkat dan pada musim kemarau, umumnya persaingan akan semakin meningkat. Aq merupakan perusahaan yang paling awal berdiri dan telah memiliki sejumlah distributor yang terklasifikasi menjadi star outlet (SO) dan wholeseller (WO), klasifikasi ini tentu didasarkan dengan peringkat penjualan yang dilakukan oleh pihak distributor.

Kemudian, datanglah Le selaku perusahaan yang tergolong baru dan menawarkan produknya untuk dijualkan di wilayah di mana salah satu star outlet (SO) dari produk Aq berada, tentu salah satu diantara beberapa star outlet (SO) tersebut akan ditawari oleh pihak Le. Setelah Le menawarkan produknya, ternyata di lapangan Le menemukan indikasi bahwa Aq dengan sengaja menakut-nakuti para star outlet (SO) dengan ancaman akan diturunkan peringkatnya menjadi wholeseller (WO) jika sampai menjualkan produk Le. Dalam hal ini Le ingin mengajukan keberatan melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Nah, berdasarkan latar belakang tersebut bagaimana pendapat konsultan hukum dari Le?

2. Duduk Perkara

Setelah mendapatkan informasi tersebut, maka konsultan hukum harus mampu mengidentifikasi duduk perkara apa yang sebenarnya terjadi terkait dengan aduan klien Le di atas. Sebagai legal auditor, kemudian cerita di atas diringkas dalam kalimat pokok sebagai berikut:

“PT. Le adalah pihak yang ingin mengajukan tuntutan laporan adanya praktik persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh PT. Aq kepada KPPU, dalam hal ini PT. Aq dengan sengaja menghalangi distribusi air minum kemasan PT.Le, Indikasi dari adanya monopoli usaha adalah berupa peringatan kepada distributor dari pihak Aq yang berstatus star outlet (SO) diancam dengan penurunan peringkat menjadi distributor kelas wholeseller (WO)”

“Untuk fakta pendukung, perbedaan dari kedua jenis distributor ini adalah perbedaan pemberian harga sebesar 5% lebih murah”.

3. Dasar Hukum

Berdasarkan pokok perkara tersebut, sebagai konsultan hukum setelah melakukan penelusuran akhirnya ditemukan dasar hukum yang berkaitan dengan kasus di atas, yakni:

4. Pendapat Hukum

Sebagai konsultan hukum, meskipun klien berasal dari pihak Le, Anda harus tetap berlaku profesional dan dalam hal ini harus memberikan pendapat yang netral. Sehubungan dengan itu, analisis berkaitan dengan kasus tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 15 Ayat 3 b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Bahwa apa yang dilakukan pihak Aq ternyata bertentangan dengan pasal di atas. Perilaku Aq yang mengancam ini senada dengan ketentuan pasal 15 huruf b, namun perlu juga di cermati bahwa dalam pasal di atas terdapat kata “perjanjian”, artinya temuan di lapangan tersebut harus diperkuat dengan bukti bahwa Aq telah membuat perjanjian semacam itu.

Pasal 19 a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Sehubungan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 19 huruf a dan b ini dapat berlaku jika memang ditemukan bukti real baik perjanjian maupun saksi bahwa pihak Aq telah dengan sengaja menghalangi dan menguasai pasar. Untuk itu, bukti menjadi penting sebelum melakukan tuntutan ke KPPU.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Ketentuan pasal 25 ini tampaknya lebih relevan ketika dijadikan dasar untuk menuntut ke KPPU, bila tidak ditemukan pada perjanjian atau saksi maka bisa dilihat pada ketentuan dan syarat perdagangan pihak Aq, apakah memang benar bahwa untuk menjadi distributor kelas star outlet (SO) terdapat larangan untuk menjual produk sejenis lainnya? Bila ada maka pasal ini menjadi relevan. Selanjutnya, berkaitan dengan ayat 2 perlu dilakukan kalkulasi matematis apakah benar pihak Aq telah melebihi ambang batas sebagaimana ditentukan dalam pasal 25 ayat 2 tersebut.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tersebut di atas, kemudian konsultan hukum memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Masalah ini dapat Anda ajukan ke KKPU dengan syarat ada bukti penguat yang menunjukkan bahwa pihak Aq benar-benar telah sengaja membatasi gerak Anda. Bila tidak menemukan satu bukti pun, rekomendasi dari kami sebaiknya masalah ini diperjelas langsung kepada pihak Aq.

Demikianlah contoh legal opinion sederhana, analisis di atas hanyalah contoh saja tidak mutlak kebenarannya. Kasusnya pun juga bersifat fiktif, untuk memperkuat pemahaman, Anda bisa mencoba dengan menganalisis beberapa kasus yang berkaitan dengan persaingan usaha. Selamat mencoba.

Contoh MoU; Pengertian, Ulasan Lengkap dan Formatnya

Contoh MoU doc-Memperoleh kepastian merupakan salah satu tujuan utama diadakannya perjanjian. Sebelum melanjutkan ke tahap perjanjian, umumnya para pihak terlebih dahulu akan membuat nota kesepahaman atau yang biasa disebut dengan MoU.

Apa itu MoU? MoU sendiri sering diartikan sebagai kesepakatan tertulis dari para pihak yang menunjukkan komitmen bersama/pemahaman awal untuk menjalankan hal-hal yang telah disepakati sebagai langkah awal untuk melakukan perjanjian sebenarnya dalam bentuk yang lebih formal.

Kekuatan Hukum MoU

Sehubungan dengan kekuatan mengikat dari MoU sendiri masih terdapat perbedaan di kalangan ahli. Sebagian menyatakan bahwa MoU hanya merupakan surat kesepahaman antara para pihak yang tidak mengikat, artinya bila isi dari MoU tidak dijalankan maka tidak dianggap wanprestasi, oleh karenanya tidak dapat dituntut di muka pengadilan.  Namun, sebagian yang lain menyatakan bahwa MoU dilihat dari unsur telah memenuhi unsur-unsur perjanjian dan didalamnya juga telah sesuai dengan syarat sah perjanjian. Oleh karena itu, kedudukan hukum dari MoU sama dengan perjanjian umumnya. Artinya, pendapat kedua menyatakan bahwa dalam MoU berlaku wanprestasi dan dapat dituntut di Pengadilan.

Sehubungan dengan itu, secara praktis memang terdapat dua jenis MoU ini yakni MoU yang dapat dituntut pemenuhannya di muka pengadilan dan MoU yang pemenuhannya tidak dapat dituntut di muka pengadilan. MoU yang dapat dituntut ini sebagaimana di Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2014 yang mengatur tentang tata cara dan ruang lingkup membuat surat kerjasama di Kementerian Pertanian.

Format MoU

MoU ini pada dasarnya ada yang dibuat dengan sederhana yakni hanya mencangkup ketentuan pokok, identitas para pihak, penutup, tanda tangan dan tanggal berlaku. Namun, untuk MoU yang bersifat resmi misalnya antar lembaga pemerintah, terdapat format baku yang lebih resmi, adapun secara detail formatnya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Akta/Judul

Judul dalam MoU haruslah menggambarkan secara jelas dan spesifik mengenai perbuatan hukum, subjek dan objek hukum yang menjadi kesepakatan, dalam beberapa contoh MoU PDF resmi dapat diidentifikasi ketentuan penulisan judul ini. Adapun secara spesifik ketentuannya adalah sebagai berikut:

  • Judul harus singkat dan jelas mampu mencerminkan keseluruhan materi dari MoU
  • Judul harus menuliskan siapa saja pihak yang melakukan MoU dan juga kesepakatannya
  • Judul harus memuat jenis perbuatan hukumnya, dalam hal ini umumnya ditulis dengan frasa “Nota Kesepahaman”
  • Nomor MoU dalam contoh MoU antar Perusahaan umumnya ditulis sebelum judul, nomor ini terdiri dari nomor kedua belah pihak yang tentu formatnya berbeda. Oleh karenanya penulisan nomor urutannya harus sesuai dengan urutan penyebutan para pihak.
  • Judul harus ditulis dengan huruf kapital

2. Waktu dan Tempat Penandatanganan

Dari beberapa contoh MoU kerjasama antar lembaga yang beredar, penjelasan mengenai waktu dan tempat penandatangan ini sering luput diantara kedua belah pihak. Bila menganut pendapat bahwa MoU dapat dituntut di muka Pengadilan, maka menyebut tempat dan waktu penandatanganan ini menjadi penting.

3. Komparisi Para Pihak

Komparisi adalah penjelasan rinci mengenai para pihak yang menandatangani nota kesepahaman. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

  • Para pihak adalah mereka yang memang berwenang/berhak mewakili badan hukum bersangkutan
  • Harus mencantumkan nama terang pihak yang mewakili, termasuk KTP (jika ada), jabatan para pihak, alamat institusi, nama institusi, dasar hukum yang menjadikannya wenang untuk bertindak, dan mencantumkan izin/pengesahan badan usaha jika yang bersepakatan adalah badan usaha, demikian halnya dengan badan hukum.
  • Penyataan bahwa para pihak memang bertindak untuk dan atas nama lembaga/Institusi/badan hukum/badan usaha.

4. Premise

Premise berisi latar belakang atau keadaan yang berisi pertimbangan-pertimbangan dan alasan para pihak melakukan kesepakatan. Umumnya dalam contoh MoU yang ada, premise ini memuat beberapa poin berupa maksud para pihak melakukan MoU, urgensi dari MoU, dan hal-hal yang diharapkan dari MoU.

5. Isi Akta

Isi dari akta ini dalam contoh MoU kerjasama antar perusahaan yang ada, selama ini dicantumkan dalam bentuk pasal-pasal. Umumnya dalam nota kesepahaman hanya diatur hal-hal pokok saja tidak selengkap isi dalam perjanjian, adapun isi dari akta ini setidaknya terdiri dari:

  • Maksud dan Tujuan

Maksud ini umumnya berupa pernyataan yang bermakna luas mengenai hal yang diharapkan dari MoU. Sedangkan tujuan adalah bentuk lebih rinci yang nantinya akan mengarahkan pada tercapainya maksud dari MoU.

  • Ruang Lingkup

Yakni kalimat yang membatasi mengenai hal-hal atau lingkup dari MoU. Hal-hal yang perlu dilakukan dan sejauh mana harus dilakukan.

  • Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam contoh MoU sederhana tugas dan tanggung jawab ini umumnya berisi kewajiban dan tugas rinci yang disesuaikan dengan kewenangan masing-masing pihak.

  • Pelaksanaan

Pasal pelaksanaan ini umumnya berisi mengenai cara melakukan tugas dan tanggung jawab. Pelaksanaan ini dapat diatur dalam perjanjian kerjasama atau dengan membentuk tim kerja di luar perjanjian kerjasama.

  • Pembiayaan

Merupakan pasal yang mengatur dari mana sumber biaya dalam hal masing-masing pihak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

  • Jangka Waktu

Jangka waktu ini menunjukkan kapan MoU dimulai dan kapan berakhir. Dalam contoh MoU di bawah masa berlakunya adalah 5 (lima) tahun. Jangka waktu ini sangat penting dengan alasan untuk menghindari adanya MoU yang tidak memiliki manfaat jelas, untuk melakukan evaluasi, untuk memudahkan proses renegosiasi sebagai tindak lanjut dari MoU

  • Monitoring dan Evaluasi

Pasal yang mengatur mengenai bagaimana para pihak saling melakukan monitoring dan evaluasi terhadap isi kesepakatan.

  • Perubahan

Pasal yang mengatur mengenai tata cara perubahan terhadap hal yang belum diatur dalam MoU atau bila ada kesalahan dalam MoU.

  • Ketentuan Lain

Umumnya berisi ketentuan yang bersifat tambahan. Dalam ketentuan ini hal yang perlu dicantumkan adalah bahwa MoU belum memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat, dan hanya merupakan kesepakatan awal sebelum melakukan perjanjian yang sebenarnya.

6. Penutup

Isi dari bagian penutup ini umumnya berupa penjelasan mengenai cara pembuatan MoU, cara penandatanganan, dan kekuatan MoU sebagai alat bukti.

7. Bagian Penandatanganan

Umumnya dalam MoU yang bersifat resmi ada ketentuan khusus dari format penulisan penandatangan ini, yaitu:

  • Huruf harus Kapital
  • Pihak pertama ditulis di bagian kanan, pihak kedua pada bagian kiri
  • Tidak harus mencantumkan jabatan dan instansi
  • Diberi materai dan stempel basah

Demikianlah uraian lengkap mengenai format dari MoU. Untuk lebih memahaminya simak contoh dari MoU di bawah ini.

Contoh MoU

Contoh MoU doc berikut ini tidak persis sama dengan format di atas, sebab format di atas merupakan standar ideal dari MoU. Namun, contoh berikut ini sudah mewakili bentuk MoU yang cukup lengkap. Adapun detail adalah sebagai berikut:

Due Diligence Untuk Bisnis Anda; Urgensi dan Tekniknya

Due Diligence atau uji tuntas ini seringkali dilakukan pelaku usaha atau perusahaan yang ingin melakukan merger, akuisisi dan/atau membeli usaha/perusahaan orang lain. Tanpa melakukan uji tuntas, bisa saja di kemudian hari Anda harus menanggung resiko besar yang seharusnya ditanggung oleh pemilik bisnis sebelumnya. Oleh karena itu, sebelum berani mengakuisisi kegiatan bisnis uji tuntas ini diperlukan.

Apa Itu Due Diligence?

Due diligence adalah serangkaian kegiatan memeriksa, meneliti, mengamati, mengobservasi hingga wawancara mengenai segala aspek hukum dalam suatu kegiatan bisnis, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh perusahaan/instansi.

Kegiatan tersebut umumnya dilakukan untuk mengukur resiko-resiko hukum yang kemungkinan terjadi atas suatu bisnis yang dijalankan perusahaan. Due diligence ini dilakukan dalam rangka mempelajari bisnis rekan atau bisnis orang lain yang Anda memiliki kepentingan terhadapnya.

Urgensi Due Diligence dalam Bisnis

Sebagai ilustrasi, Anda ingin melakukan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki bisnis sorum motor. Tanpa melakukan uji tuntas Anda langsung menyetujuinya dengan hanya mendasarkan pada bukti awal dan beberapa fakta yang menurut pengamatan sementara Anda usaha tersebut berjalan lancar. Sebelum bekerjasama dengan Anda ternyata rekan bisnis Anda telah melakukan perjanjian hutang piutang yang jaminannya adalah tanah dan bangunan sorum tersebut. Hal ini tidak diinformasikan kepada Anda sebelumnya, sedangkan dalam perjanjian kerjasama dicantumkan bahwa Andalah memiliki sebagian aset sorum.

Dalam ilustrasi tersebut, secara tidak langsung Anda juga turut menjamin hutang sang rekan tanpa persetujuan Anda. Ketika menandatangani kontrak kerjasama secara tidak langsung Anda telah menyetujui untuk turut menjamin hutang tersebut.

Resiko semacam ini tidak akan Anda temui ketika sebelumnya Anda telah melakukan uji tuntas terlebih dahulu. Di sinilah salah satu urgensi dari dilakukannya due diligence terhadap institusi/perusahaan sebelum melakukan kontrak bisnis dengannya.

Teknik Melakukan Legal Due Diligence

Secara singkat berikut ini adalah beberapa teknik melakukan legal due diligence:

Sebagai calon pemilik baru, hendaknya Anda memeriksa seluruh dokumen yang berhubungan dengan kepemilikan Anda, mulai dari hak milik, laporan keuangan, berbagai perjanjian jual beli yang telah dilakukan oleh pemilik lama, laporan pajak dan beberapa hal lainnya.

  • Lakukan observasi secara menyeluruh terhadap jalannya bisnis dari perusahaan yang Anda ingin bekerja sama atau membelinya. Mulailah observasi dari operasional hingga ke manajemen. Termasuk observasi kepada klien dari perusahaan.
  • Lakukan wawancara terhadap karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, lakukan wawancara juga terhadap klien/rekan bisnis dari perusahaan.
  • Jika Anda menemukan bahwa perusahaan bersangkutan memiliki tuntutan hukum, maka ajaklah pengacara atau ahli hukum untuk memeriksa dokumen-dokumen terkait tuntutan tersebut.
  • Lihatlah daftar pelanggan dari perusahaan tersebut, lakukan observasi hingga wawancara kepada pelanggan.

Tujuan dari Legal Due Diligence

Di awal telah disinggung urgensi dari uji tuntas/due diligence ini, kini saatnya mengetahui secara lebih rinci beberapa tujuan dari uji tuntas. Adapun tujuan dari legal audit ini adalah sebagai berikut:

  • Mengetahui dengan jelas dan clear mengenai status hukum dari dokumen-dokumen yang diuji
  • Mengetahui bagaimana sebenarnya legalitas dari badan usaha/badan usaha yang diaudit
  • Mengetahui seberapa taat perusahaan terkait dengan peraturan hukum yang berlaku termasuk di dalamnya laporan pajak
  • Memberikan legal advice terhadap perusahaan terkait, sebagai bahan pertimbangan manajemen untuk membuat kebijakan.

5 Langkah Membuat Due Diligence Tanpa Celah

Setelah mengetahui urgensi, teknik dan tujuan dari uji tuntas ini berikutnya adalah membuat rancangan legal due diligence tanpa ada celah hukum di dalamnya. Bagaimana langkahnya?  Berikut penjelasannya:

1. Teliti Secara Cermat Anggaran Dasar Perusahaan

Langkah pertama yang harus Anda terapkan dalam melakukan due diligence adalah meneliti bagaimana anggaran dasar dari perusahaan bersangkutan dibuat, sudah sahkah? Apakah ketentuan di dalamnya sudah benar? Adakah celah hukum di dalam anggaran dasar tersebut? Ada beberapa poin yang harus Anda perhatikan dengan cermat pada anggaran dasar ini yakni:

  • Bagaimana status akta pendiri perusahaan?
  • Bagaimana berita acara dari rapat umum yang selama ini dilakukan?
  • Siapa dan bagaimana daftar pemegang saham dikelola?
  • Bagaimana struktur organisasi dari perusahaan bersangkutan?

Intinya hampir semua pasal yang tercantum dalam anggaran dasar harus Anda teliti baik dari segi normatif maupun empirisnya. Seorang konsultan hukum juga harus menanyakan bukti-bukti penting yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran dasar, seperti bagaimana rapat dijalankan selama ini? Bagaimana keterlibatan pihak direksi, komisaris dan pemegang saham? Termasuk juga status ketaatan hukum pihak manajemen, adakah diantara mereka yang sedang terlibat masalah hukum?

2. Teliti Dokumen Aset Perusahaan

Langkah kedua dalam melakukan due diligence adalah dengan meneliti seluruh dokumen sebagai bukti kepemilikan atas aset perusahaan, termasuk juga asuransi. Pertanyaan-pertanyaan seperti dibawah ini harus terjawab oleh konsultan hukum:

  • Bagaimana bukti hak milik atas aset perusahaan?
  • Bagaimana jaminan atas aset perusahaan?
  • Bagaimana aset perusahaan diasuransikan? Berapa besar jumlah pertanggungannya?

Selain itu perhatikan juga bagaimana cara perolehan aset perusahaan tersebut, serta kemungkinan aset perusahaan dialihkan secara ilegal oleh pihak lain.

3. Teliti Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

Identifikasi seluruh dokumen perjanjian yang dilakukan perusahaan dengan pihak ketiga. Ukurlah tingkat resikonya. Teliti lah keabsahan perjanjian tersebut. Lihatlah berbagai kemungkinan tuntutan hukum yang bisa dilakukan perusahaan dan tuntutan hukum yang bisa diklaim oleh pihak ketiga dalam hal terjadi wanprestasi.

4. Teliti Dokumen Izin Perusahaan

Setelah memastikan tidak ada resiko hukum yang berarti berkaitan dengan perikatan yang dilakukan perusahaan, maka lanjutkan dengan meneliti dokumen izin perusahaan. Periksalah beberapa hal sebagai berikut:

  • Izin usahanya
  • Kepemilikan asetnya
  • Izin pengelolaan lingkungannya

Apakah perusahaan sudah aman dalam menjalankan ketentuan dan persyaratan dalam hal memenuhi segala syarat yang berkaitan dengan izin usaha tersebut atau belum? Apakah perusahaan secara berkala memperbarui dan mempersiapkan izin usaha dengan baik? Dan lain sebagainya.

5. Dokumen Kepegawaian

Dokumen terakhir yang harus diperhatikan oleh konsultan hukum adalah terkait dengan aturan-aturan yang mengikat antara perusahaan dengan pegawai. Mulai dari dokumen keselamatan kerja hingga dokumen yang berkaitan dengan hak pegawai seperti pensiun, PHK dan lain sebagainya.

Dalam mengidentifikasi seluruh dokumen di atas utamakan prinsip kehati-hatian dalam pemeriksaan. Konsultan hukum tidak boleh lalai dalam mengidentifikasi setiap resiko hukum yang akan diderita oleh perusahaan di kemudian hari.

Demikianlah penjelasan mengenai due diligence, mulai dari pengertian, urgensi, tujuan hingga langkah-langkah dalam melakukan uji tuntas oleh seorang konsultan hukum. Untuk lebih jelas dan rinci dalam memahami apa itu legal audit/due diligence lihatlah dokumen di bawah ini:

Belajar Hukum Secara Online Ter-sertifikasi

Kini banyak lembaga seperti Jimly School dan Asosiasi-Asosiasi tertentu mengadakan kegiatan belajar hukum secara online. Masalahnya, untuk kebutuhan dunia kerja sertifikat ataupun skill yang diperoleh dari webinar tidak diakui sebagai kompetensi. Sertifikat yang didapatkan hanya diakui sebagai penunjang dari kompetensi dasar yang dimiliki.

Bagi Anda yang ingin belajar hukum dengan sertifikat dan/atau ijazah yang bisa diakui secara internasional, maka situs belajar hukum di bawah ini adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Adapun daftar situs tersebut adalah sebagai berikut:

Program Kursus Legal Studies Global Akses Berkeley

Kursus fulltime dalam bidang ilmu hukum spesifikasi imigrasi, hak cipta dan kebijakan hukum. Di Berkeley ini Anda akan mendapatkan fasilitas belajar hukum selama 4 bulan dengan dua jenis kurikulum yakni mata kuliah inti yang berupa  dasar-dasar hukum, kewirausahaan, dan perubahan hukum A.S.

Setelah mata kuliah wajib terselesaikan Anda dapat mengambil beberapa mata kuliah spesialisasi antara lain: hukum bisnis, hukum konstitusional, hukum pidana, hukum imigrasi, hukum kekayaan intelektual atau hukum internasional.

Edx: Hukum Internasional

Bila Anda salah satu peneliti atau akademisi dalam bidang Hukum Internasional, maka Edx adalah tempatnya. Menariknya untuk belajar hukum internasional ini Anda bisa memperolehnya secara gratis, namun untuk mendapatkan sertifikat keahlian Anda harus membayar sebesar $150. Anda bisa mempelajari bagaimana hukum internasional ini dibuat, bagaimana penerapannya hingga proses penegakannya. Selain itu, Anda juga akan bergabung dengan Komunitas Hukum Internasional.

Anda harus menyelesaikan kursus ini dalam waktu 12 Minggu dengan durasi pertemuan 6-8 jam perminggu. Selain itu kursus ini bersifat fulltime. Jadi setidaknya Anda harus fokus ya.

Kursus Paralegal di International Career Institute (ICI)

ICI menawarkan kursus paralegal bagi Anda yang ingin mengejar karir di lapangan serta bagi mereka yang sudah bekerja sebagai sekretaris hukum dan paralegal. Kurikulum di kembangkan dengan mengintegrasikan kebutuhan industri dan pemerintah sehingga sesuai dengan tuntutan saat ini. Pada akhir kursus, Anda akan mendapatkan:

Dengan mengikuti kursus Paralegal ini, Anda akan belajar hukum dan memiliki pengetahuan dalam menyiapkan dokumen hukum. Paralegal juga memiliki keterampilan penelitian dan pelaporan yang luar biasa, dan memiliki pemahaman luas tentang dokumentasi hukum, konsep, dan bahasa hukum.

Belajar HAM Internasional di Sekolah Musim Panas Jerman

Fakultas Hukum di Justus Liebig University Giessen dan University of Wisconsin Law menjamu para siswa dari seluruh dunia untuk Sekolah Hukum Musim Panas AS-Jerman ke-12 di Giessen.

Kursus online selama dua minggu, siswa akan belajar hukum dari rumah dan bertemu dengan dosen dan praktisi yang sangat baik dari seluruh dunia dalam kursus online mereka. Selain itu, siswa memiliki kesempatan untuk mengenal teman sekelas mereka dari seluruh dunia dan menjadi teman seumur hidup.

Itulah sedikit daftar situs belajar hukum secara online yang dapat Anda lakukan di masa PSBB ini. Masih cukup banyak situs lain di luar sana silahkan Anda gunakan kesempatan ini sebaik mungkin, selamat mencoba.