Arsip Tag: bpom

Online Single Submission (OSS) Permudah Proses Perizinan Usaha

Sistem Online Single Submission (OSS), adalah implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Layanan Perizinan Berusaha Secara Online (GR 24) yang ditandatangani dan disepakati. mulai berlaku pada 21 Juni 2018.

PP 24 memperkenalkan perubahan besar pada setiap aspek regulasi dan pengawasan bisnis di Indonesia. Terutama, sebagian besar perizinan penanaman modal dialihkan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan lembaga pemerintah lainnya ke sistem Online Single Submission (OSS), yang untuk sementara diawasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Tujuan lain dari sistem OSS adalah untuk menyederhanakan proses perizinan dan menjadikannya tanpa kertas. Lisensi dan registrasi akan diterbitkan “secara terbalik”, yang berarti sistem OSS akan mengeluarkan lisensi “sementara” setelah penyerahan informasi yang diperlukan, dan lisensi hanya akan berlaku efektif setelah persyaratan pasca penerbitan dipenuhi.

Berikut adalah ringkasan perubahan terbesar di bawah PP 24.

Selain berkaitan dengan sistem Online Single Submission (OSS), PP 24 juga mengatur beberapa perubahan besar dalam proses perizinan berusaha. Adapun detailnya adalah sebagai berikut:

1. Penyederhanaan Proses Perizinan

PP 24 memperkenalkan jenis lisensi dan registrasi baru melalui konsolidasi dan / atau penghapusan lisensi lama. Berikut ini adalah lisensi dan registrasi baru yang diperkenalkan oleh GR 24:

2. Nomor Identifikasi Bisnis (NIB)

Sesuai dengan Pasal 26 PP 24, NIB menggabungkan dan menggantikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pengenal Impor (API), dan hak akses pabean. Pasal 28 PP 24 juga mengatur bahwa NIB berfungsi sebagai pendaftaran untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan Indonesia (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan).

3. Lisensi Bisnis

Setiap perusahaan dengan NIB dapat segera mengajukan Izin Usaha, yang secara efektif menghilangkan kebutuhan untuk mengajukan Pendaftaran Investasi. Sesuai dengan Pasal 38 PP 24, perusahaan dengan Izin Usaha dapat melakukan kegiatan berikut: (i) pengadaan tanah; (ii) konstruksi dan pengoperasian gedung; (iii) pengadaan peralatan dan fasilitas; (iv) mempekerjakan karyawan; (v) penyelesaian sertifikasi atau pengujian kualitas; (vi) pengujian produksi (komisioning); dan (vii) produksi.

4. Izin Komersial / Operasional

Pasal 39 dari PP 24 mengatur bahwa bisnis tertentu harus memperoleh Izin Komersial / Operasional sebelum memulai operasi komersial. Perusahaan harus memenuhi “komitmen” tertentu terkait dengan standar wajib, sertifikasi dan / atau lisensi, dan / atau registrasi termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI), sertifikasi Praktik Manufaktur yang Baik (CPOB), persetujuan impor, dll. Sebelum Izin Komersial / Operasional menjadi efektif.

Sebagai aturan umum, perusahaan hanya dapat memulai operasi komersial setelah Izin Komersial / Operasional diperoleh. Pengecualian dibuat untuk barang dan jasa yang menurut hukum tidak memerlukan standarisasi atau sertifikasi lebih lanjut. Dalam hal ini, Izin Usaha juga berfungsi sebagai Izin Komersial / Operasional.

Izin Bisnis atau Komersial / Operasional akan dibuat oleh sistem Online Single Submission (OSS) setelah aplikasi yang lengkap diajukan. Namun, lisensi dengan jelas akan menyatakan bahwa itu hanya akan menjadi efektif setelah komitmen yang diperlukan dipenuhi.

Prosedur Pengajuan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS)

Proses aplikasi lisensi dimulai dengan membuat akun di Sistem Online Single Submission (OSS). Sistem OSS akan secara otomatis menghasilkan link yang dikirim ke alamat email pemohon yang akan memberikan detail login. Berbeda dengan proses untuk mendapatkan hak akses BKPM, tidak diperlukan dokumentasi untuk mendapatkan akses login ke sistem OSS.

Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Online Single Submission OSS

Pelamar pertama kali mengajukan NIB. Pelamar yang bersifat perorangan harus memberikan: (a) Nomor Induk Kependudukan (NIK); (b) alamat; (c) bidang usaha; (d) lokasi penanaman modal; (e) nilai investasi modal yang direncanakan; (f) rencana pemanfaatan tenaga kerja; (g) nomor kontak bisnis dan / atau aktivitas; (h) rencana untuk meminta fasilitas fiskal, bea cukai, dan / atau lainnya; dan (i) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi.

Bagi badan hukum, informasi yang diperlukan adalah: (a) nama dan / atau akta nomor pendirian atau nomor pendaftaran; (b) bidang usaha; (c) jenis penanaman modal; (d) negara asal pemegang saham, untuk pemegang saham asing; (e) lokasi penanaman modal; (f) nilai investasi modal yang direncanakan; (g) rencana pemanfaatan tenaga kerja; (h) nomor kontak bisnis; (i) rencana untuk meminta fasilitas fiskal, bea cukai, dan / atau lainnya; (j) NPWP non-individu; dan (k) NIK bisnis dan / atau penanggung jawab.

Jika pemohon belum memiliki NPWP, sistem Online Single Submission (OSS) akan membuatkan NPWP. Setelah informasi di atas dilengkapi dan NPWP diperoleh, sistem OSS akan menghasilkan NIB berupa kode 13 digit disertai dengan tanda tangan elektronik yang unik. NIB diperlukan untuk aplikasi selanjutnya untuk izin Bisnis dan Komersial / Operasional.

Cara Mendapatkan Izin Usaha Melalui Online Single Submission OSS

Seperti disebutkan di atas, Izin Usaha atau izin Usaha Perdagangan hanya berlaku setelah syarat  yang dibutuhkan terpenuhi. Secara umum,syarat  ini dapat mencakup:

  • Izin Lokasi atau Izin Lokasi Perairan, lihat cara memperoleh izin tempat usaha di sini.
  • Izin Lingkungan
  • Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Setelah komitmen yang diperlukan terpenuhi, sistem Online Single Submission (OSS) akan mengeluarkan Izin Usaha. Jika bidang usaha pemohon tidak memerlukan Lisensi Komersial / Operasional, pemohon dapat memulai operasi komersial.

Cara Mendapatkan Izin Komersial / Operasional Online Single Submission OSS

Izin Komersial / Operasional diperlukan jika standarisasi dan / atau sertifikasi barang / jasa diperlukan sebelum operasi komersial. Lisensi Komersial / Operasional akan dikeluarkan setelah masing-masing komitmen dipenuhi oleh pemohon, yang memungkinkan pemohon untuk memulai operasi komersial. Ini tidak termasuk izin yang diperlukan untuk impor / ekspor, Indonesia National Single Window (INSW) dan sistem aplikasi izin kementerian lainnya, yang akan memberi tahu sistem Online Single Submission (OSS) tentang pemenuhan komitmen yang diperlukan.

Perluasan Bisnis dan Perubahan Data Perusahaan di OSS

Berdasarkan pedoman sistem Online Single Submission (OSS), bisnis yang meningkatkan kapasitas produksi tidak diwajibkan untuk mengajukan izin perluasan, seperti yang terjadi di bawah peraturan BKPM terkait. Setiap peningkatan kapasitas produksi, selama berada di lini bisnis yang sama, cukup memerlukan pembaruan data perusahaan di sistem OSS. Namun, perluasan apapun ke lini bisnis atau lokasi yang berbeda memerlukan permohonan Izin Usaha baru.

Dalam hal perubahan data perusahaan, pedoman OSS sebagaimana ditegaskan secara lisan oleh pejabat OSS, mengatur bahwa pada prinsipnya setiap aksi korporasi harus terlebih dahulu dibuat dalam akta notaris. Apabila akta tersebut diajukan ke dalam sistem administrasi hukum umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pembaruan tersebut secara otomatis akan tercermin dalam sistem OSS. Sebagai alternatif, pelamar dapat memasukkan perubahan secara manual dalam sistem OSS. Tidak diperlukan persetujuan lebih lanjut.

Periode Transisi

Dengan diperkenalkannya jenis izin usaha baru dan proses permohonan izin berdasarkan PP 24, peraturan sebelumnya tentang izin usaha yang dikeluarkan oleh BKPM dan badan pemerintah lainnya tidak berlaku lagi. Sesuai dengan Pasal 103 PP 24, semua permohonan lisensi yang diatur dalam PP 24 yang diajukan sebelum berlakunya GR 24 harus diproses melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Kesimpulan

Perlu diperhatikan bahwa pemberlakuan PP 24 tidak sepenuhnya menggantikan peraturan perundang-undangan sebelumnya terkait dengan perizinan penanaman modal. Misalnya, aturan tentang Penanaman Modal Minimum untuk Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan rasio utang terhadap ekuitas maksimum sebagaimana diatur dalam peraturan BKPM yang ada masih berlaku. Mendapatkan surat izin usaha perdagangan lebih mudah dengan sistem ini.

Selain itu, pengalihan kewenangan perizinan BKPM dan badan kementerian lainnya ke sistem Online Single Submission (OSS) tidak sepenuhnya menghapus kewajiban perundang-undangan yang ada bagi perusahaan. Misalnya, kewenangan penelaahan Laporan Triwulanan Penanaman Modal (LKPM) masih dipegang oleh BKPM. BKPM dan kementerian lainnya masih berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menentukan sejauh mana perizinan dan fasilitas penanaman modal di bawah sistem OSS.

Surat Izin Tempat Usaha Begini, Begini Cara Mudah Mendapatkannya

Ibarat seseorang yang memiliki tempat tinggal atau domisili, suatu perusahaan juga memiliki hal yang sama. Apabila seseorang membuktikan domisili dengan KTP, maka alamat perusahaan di Indonesia dibuktikan dengan Surat Izin Tempat Usaha atau Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDP).

Apa Itu Surat Izin Tempat/Domisili Usaha (SKDP)?

SKDP adalah Surat Keterangan Domisili Perusahaan atau Surat Izin Tempat Usaha/ Perusahaan. Umumnya berbentuk sertifikat dan sertifikat ini berisi informasi tentang domisili suatu perusahaan. Untuk mendapatkan SKDP, perseroan terbatas (lebih dikenal dengan PT) harus memiliki akta yang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan domisili yang dipilih harus dalam zonasi yang telah ditentukan pemerintah.

Siapa yang menerbitkan SKDP?

Surat Izin Tempat Usaha atau SKDP diterbitkan oleh Kelurahan yang wilayah kerjanya meliputi domisili perusahaan. Sertifikat tersebut akan ditandatangani oleh Lurah selaku otoritas pemerintah yang ditunjuk. Umumnya sertifikat juga ditandatangani oleh Camat. Namun, ini tergantung pada aturan masing-masing Provinsi.

Sedangkan untuk perusahaan yang berdomisili di pedesaan, SKDP diterbitkan oleh Kepala Desa dan ditandatangani juga oleh Camat. Ada beberapa dokumen yang perlu Anda persiapkan sebagai syarat untuk mengajukan SKDP. Dokumen yang diperlukan dapat berbeda di setiap wilayah, jadi sebaiknya tanyakan pemerintah kota setempat untuk mengetahui detail selengkapnya.

Bagaimana Cara Memperoleh Surat Izin Tempat Usaha?

Untuk mendaftarkan alamat perusahaan Anda di Indonesia dan untuk mendapatkan surat izin tempat usaha, ada beberapa prosedur yang harus Anda ikuti, yakni sebagai Berikut:

1. Meminta Surat Pengantar SKDP dari RT / RW

Pertama, bawa semua persyaratan ke RT tempat perusahaan Anda berdomisili. RT akan memberikan surat pengantar yang harus ditandatangani RW juga.

2. Pergi ke Kantor Kelurahan

Setelah surat ditandatangani oleh RT dan RW, Anda harus membawanya ke Kelurahan atau Kepala Desa. Kemudian Anda akan diminta untuk mengisi formulir aplikasi domisili perusahaan yang ditujukan kepada Kepala PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kelurahan.

3. Penerbitan SKDP

Selanjutnya tinggal menunggu proses penerbitan SKDP. Jangka waktu penerbitan SKDP tidak pasti tetapi umumnya memakan waktu sekitar tiga sampai delapan hari sejak dokumen yang diminta diterima oleh kelurahan. Jadi, sebaiknya tanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan SKDP di kelurahan Anda.

4. Biaya Pembuatan SKDP

Pada dasarnya pembuatan SKDP itu gratis. Namun dalam praktiknya, Anda mungkin akan dikenakan sumbangan sejumlah uang. Besarnya donasi bisa berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Jadi ada baiknya menyisihkan dana untuk itu.

5. Penggunaan SKDP

SKDP memiliki peran vital dalam tahap awal pendirian perusahaan baru. SKDP digunakan sebagai keterangan domisili perusahaan dan juga diperlukan untuk mengurus perizinan perusahaan lain seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha.

Demikianlah sedikit ulasan mengenai cara mendapatkan surat izin tempat usaha untuk Anda yang sedang merintis bisnis. Dengan banyaknya kegunaan yang dimilikinya, sebaiknya Anda segera mendapatkan surat ini.

Update Info Surat Izin Tempat Usaha

Pada tanggal 26 April 2019 Kepala Badan Penanaman Modal Jakarta dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengumumkan akan menghentikan penerbitan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) untuk usaha yang berdomisili di Jakarta. Ini mulai berlaku pada 2 Mei 2019.

SKDP dan SKDU adalah surat yang menguraikan domisili seseorang atau badan, yang digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh dokumen hukum seperti izin usaha, NPWP, dan pembukaan rekening bank.

Sebagai pengganti surat-surat tersebut, perusahaan dapat menggunakan dokumen izin usaha yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Jakarta dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan / atau lembaga pemerintah lainnya.

Tidak lama sebelum menghapus SKDP dan SKDU, pemerintah Indonesia memperkenalkan mal layanan publik, toko serba ada yang unik tempat izin usaha dan dokumen resmi lainnya dapat diproses.

Ini merupakan salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menyederhanakan proses birokrasi yang kompleks dalam memulai bisnis dan mendirikan perusahaan di Jakarta. Tujuannya adalah membantu mendorong Indonesia masuk dalam peringkat 40 besar untuk kemudahan berbisnis.

Tentu itu hanya berlaku di Jakarta, tetapi tidak menutup kemungkinan di wilayah Anda hal di atas juga telah diberlakukan. Jadi tetaplah update informasi Anda ya!

Arti e-BPOM, Proses Pendaftaran dan Pentingnya Izin BPOM

Izin BPOM. Bagi para pelaku usaha, tentu sudah tidak asing dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yakni lembaga yang mengawasi peredaran obat dan makanan ini memang sangat penting untuk keberlangsungan produk para pengusaha. Proses mendapatkan izin secara manual ini cukup panjang dan memakan waktu lama. Nah, apa kalian sudah mencoba sistem perizinan online melalui e-BPOM? e-BPOM ini hadir untuk memudahkan proses perizinan bagi para pengusaha.

Pangan, obat, dan kosmetik merupakan kebutuhan manusia. Untuk menjamin keamanan suatu produk aman dikonsumsi atau tidak maka diperlukan adanya izin dari instansi yang berwenang. Salah satu lembaga yang menjamin keamanan hal  tersebut adalah BPOM. Semakin berkembangnya zaman, BPOM terus berinovasi untuk semakin memudahkan izin yang terkesan sulit dan memakan waktu. Salah satunya dengan menggunakan pelayanan melalui sistem online.

Pelayanan izin BPOM online yang dikembangkan adalah dengan e-BPOM. e-BPOM ini sebenarnya bukanlah hal baru lagi, karena aplikasi ini sudah ada sejak sekitar tahun 2016. Nah apa sebenarnya e-BPOM itu? Yuk kita simak penjelasan dibawah ini.

Arti e-BPOM

e-BPOM ini merupakan sebuah aplikasi layanan publik yang dalam hal ini digunakan untuk proses perizinan peredaran obat-obatan, kosmetik dan makanan. Cara kerja aplikasi ini sangat mudah, hanya dengan mengakses website http://e-bpom.pom.go.id/, sudah dapat melakukan proses registrasi secara online. Jadi, anda bisa melakukannya di rumah.

Adapun cakupan perizinan aplikasi publik ini antara lain :

  • Importasi obat jadi
  • Bahan baku obat
  • Bahan baku dan produk obat tradisional
  • Kosmetika
  • Produk komplemen
  • Bahan baku pangan
  • Bahan tambahan pangan
  • Produk pangan

Proses Pendaftaran

Proses pendaftaran melalui Izin BPOM mellaui e-BPOM ini memang berfungsi untuk semakin memudahkan, mempercepat serta meningkatkan efisiensi perolehan izin. Sebelum mendaftarkan produk, yang harus dilakukan adalah  mendaftarkan perusahaan/UKM  terlebih dahulu.  Caranya dengan masuk ke website http://e-bpom.pom.go.id/ terlebih dahulu, kemudian memilih menu Registrasi Baru. Setelah itu silahkan melengkapi seluruh data form pendaftaran yang ada. Data tersebut antara lain; Data Perusahaan, Data Penanggung Jawab, serta Data Login.

Setelah mendaftarkan perusahaan atau UKM dan mendapatkan akun, kemudian baru dapat melakukan registrasi produk obat-obatan, makanan atau kosmetik. Jika telah melakukan log in, lakukan pengisian seluruh data produk seperti komposisi, hasil analisa sesuai masing-masing kategori produk, dan mengupload dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan.

Pentingnya Memiliki Izin BPOM

Mendapat izin edar dari BPOM sangat penting. Karena produk yang telah mendapat izin BPOM berarti telah melalui uji lab dan verifikasi dokumen sehingga produk tersebut dikatakan layak beredar di pasaran. Produk yang telah mendapatkan izin edar dari BPOM telah memenuhi standar keamanan dan mutu untuk dikonsumsi atau digunakan masyarakat. Secara otomatis, hal ini akan menambah kepercayaan konsumen untuk memakai atau mengkonsumsi produk tersebut.

Selain itu, dengan mendapatkan izin edar dari BPOM juga memberikan ketenangan bagi anda yang menjual produk karena telah memiliki legalitas dari instansi yang berwenang. Karena produk yang tidak memiliki izin edar akan dianggap ilegal dan akan ditarik dari pasaran. Dengan adanya aplikasi e-BPOM ini tentu menjadi angin segar untuk para produsen yang mengeluh sulitnya proses pendaftaran, karena hal ini berarti proses semakin dimudahkan.

Nah, bagaimana menurut teman-teman mengenai uraian di atas? sekian penjelasan mengenai e-BPOM  baik dari segi arti, proses pendaftaran dan pentingnya izin BPOM. semoga dapat memberi manfaat dan menambah wawasan. Sampai jumpa di artikel selanjutnya!

Apa itu E-BPOM: Cara Mudah Daftar Produk Melalui E-Reg BPOM

E-BPOM. Saat ini, manusia memang semakin dimudahkan dengan adanya sistem online. Kemajuan teknologi ini berkembang hampir ke semua lini termasuk layanan publik. E-BPOM merupakan layanan publik yang disediakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dengan sistem perizinan daring melalui E-POM ini, pemilik perusahaan atau UKM tidak sesulit dahulu untuk mendapatkan izin. Izin edar dari BPOM ini diperlukan dalam penjualan produk. Selain memberikan legalitas produk, izin edar BPOM juga bermanfaat untuk mendapatkan kepercayaan konsumen serta meningkatkan kualitas produk sehingga dapat membantu perkembangan usaha.

Lihat juga: Cara dan Syarat Membuat NPWP Online

Hanya dengan mengakses website e-registration BPOM atau disebut E-BPOM, pendaftaran akun perusahaan atau produk sudah dapat dilakukan. Sebenarnya apa itu E-BPOM? Dan apa Anda sudah tahu bagaimana cara registrasi produk melalui E-BPOM ini ? nah lebih jelasnya yuk kita simak uraian berikut.

Apa Itu E-BPOM?

E-BPOM atau e-registration BPOM adalah sebuah fitur online yang digunakan untuk mendaftarkan perusahaan atau produk yang disediakan oleh BPOM. Fitur ini merupakan fasilitas e-BPOM (BPOM online) yang berfungsi untuk memudahkan pelayanan publik dalam memproses izin edar obat-obatan, kosmetik, dan makanan.

Pendaftaran produk ke BPOM disarankan untuk produsen yang bermodal lebih dan dapat mengikuti persyaratan keamanan pangan yang disyaratkan pemerintah. Nantinya, produk yang didaftarkan akan mendapatkan nomor MD dan ML. Nomor MD untuk produk yang berasal dari dalam negeri, sedangkan ML untuk produk yang berasal dari luar negeri (impor).

Cara Registrasi Produk Melalui E-BPOM

Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa sebelum melakukan registrasi produk, terlebih dahulu Anda harus melakukan registrasi perusahaan untuk mendapatkan user ID dan password. User ID dan password ini digunakan untuk log in di e-reg BPOM. Menurut laman resmi E-BPOM, tahapannya adalah sebagai berikut:

  • Akses http://e-reg.pom.go.id kemudian klik daftar.
  • Lakukan pengisian seluruh data sesuai dokumen asli perusahaan.
  • Masukkan data pabrik sesuai dengan status perusahaan.
  • Masukkan data PSB atau hasil pemeriksaan sarana produksi atau distribusi yang diterbitkan oleh balai POM setempat berdasarkan hasil audit yang dimiliki masing masing pabrik.
  • Terakhir, upload semua dokumen yang diperlukan. Perhatikan ukuran file, kemudian klik tombol selesai jika sudah.

Hardcopy perusahaan yang dipersyaratkan harus dikirim ke alamat yang tercantum di halaman registrasi. Hasil pemeriksaan akan disampaikan melalui email baik permohonan disetujui atau ditolak oleh petugas.

Setelah semua persyaratan terpenuhi dan berhasil melakukan registrasi perusahaan, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk registrasi produk adalah sebagai berikut:

  • Log in ke website EBPOM kembali melalui link http://e-reg.pom.go.id dengan memasukkan user ID, password dan captcha;
  • Lakukan perubahan password;
  • Kemudian lakukan pengisian data produk;
  • Pengisian data bahan baku (komposisi). Jika ada yang tidak sesuai, maka lakukan perubahan dengan mengedit data sebelum verifikasi;
  • Pengisian data hasil analisa;
  • Pengisian informasi nilai gizi (ING);
  • Pengisian data klaim produk;
  • Dan terakhir upload seluruh file sesuai persyaratan. Kemudian klik verifikasi. Sama seperti pendaftaran perusahaan di atas, hasil verifikasi akan dikirim melalui email.

Dari uraian di atas, sudah tahu kan mengenai arti E-BPOM serta cara registrasi produk? Terimakasih sudah berkenan membaca, semoga bermanfaat.