Arsip Tag: dewan pengawas syariah

Makna Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah di Indonesia

Kepatuhan syariah atau shariah compliance merupakan istilah yang mulai dikenal sejalan dengan perkembangan konsep ekonomi Islam, khususnya dalam perbankan syariah. Kepatuhan syariah dimaksudkan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan untuk memenuhi prinsip syariah. Istilah tersebut muncul seiring dengan perkembangan hukum ekonomi Islam yang merupakan salah satu ilmu terapan di cabang hukum Islam.

Jika fenomena shariah compliance dikaitkan dengan kesadaran masyarakat Islam secara global, maka diperlukan pemahaman tentang hubungan antara konsep sharia compliance dengan hukum Islam. Dalam konteks ini, Islam dipandang sebagai pedoman yang tidak terpisahkan dalam segala aspek kehidupan manusia yang diistilahkan rahmatan lil ‘alamin. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan Islam rahmatan lil ‘alamin, konsep sharia compliance merupakan persyaratan yang harus diwujudkan bagi individu dan entitas yang menyatakan diri menganut agama Islam (Setyowati, 2017).

Urgensi Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah

Terkait isu kepercayaan publik, Derigs & Marzban (2009) telah memperkenalkan shariah compliance sebagai paradigma baru dalam optimalisasi portofolio. Hal tersebut memperkuat pandangan bahwa keberadaan dan konsep syariah compliance bagi industri perbankan merupakan kebutuhan masyarakat. 

Bagi industri perbankan syariah, kepatuhan syariah menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan kepercayaan akan besarnya pasar keuangan syariah di Indonesia (Setyowati, 2017). 

Ahmad Rofiq (2016) juga menjelaskan bahwa apabila tidak terdapat jaminan kepatuhan syariah atas operasional perbankan syariah dan industri jasa keuangan syariah non bank, maka terdapat implikasi yang memperkuat asumsi bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. 

Jika pandangan seperti itu lebih dominan di masyarakat, maka tujuan pengembangan industri perbankan syariah untuk menggali potensi ekonomi untuk kemakmuran masyarakat telah gagal. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan Agus (2016) menunjukkan bahwa komitmen penerapan kepatuhan bank syariah terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional belum dikelola secara efektif dan efisien.

Konsep Dasar Kepatuhan Syariah di Bank

Dari segi hukum, perbankan syariah merupakan suatu lembaga yang dipandang sebagai orang yang dalam ranah hukumnya seseorang dapat menjadi orang atau lembaga yang diterima secara hukum, atau disebut badan hukum. 

Oleh karena itu, setiap badan hukum sebagai pribadi memiliki hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bank syariah ditetapkan dalam angka 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah (Abdel, 2017). Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

Selanjutnya dalam butir 11 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan: “Asas Syariah adalah asas hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembentukan fatwa di bidang syariah “.

Perbankan Syariah dan Kepatuhan Syariah

Karena perbankan syariah telah mendeklarasikan dirinya sebagai lembaga Islam dalam sebuah dokumen hukum, maka wajib untuk mengamalkan prinsip-prinsip Islam menjadi inti operasionalnya. Pemahaman semacam itu memperkuat teori kepatuhan hukum sekaligus teori otoritas hukum Islam. 

Kedua teori tersebut membahas tentang pemberlakuan hukum Islam bagi umat Islam. Sebagai institusi muslim, bank syariah harus menunjukkan prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah tersebut dikenal dengan konsep kepatuhan syariah.

Lebih lanjut Luqman (Offering Islamic Financial Services, nd) menyatakan bahwa syariah kepatuhan merupakan hal yang otomatis bagi setiap industri keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, dengan kewajiban memiliki dewan pengawas syariah karena lembaga terikat oleh aturan syariah.

Konsep Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah pada dasarnya telah mengalami evolusi yang signifikan. Kepatuhan syariah pada awalnya merupakan konsep abstrak dari kepatuhan syariah untuk lembaga keuangan Islam. Kini Kepatuhan Syariah telah berkembang menjadi instrumen hukum untuk mengukur kualitas sebuah lembaga keuangan Islam. 

Dalam konteks ini, bank merupakan lembaga yang menjadi role model bagi lembaga keuangan syariah lainnya mengingat karakter perbankannya sebagai lembaga yang paling banyak diatur dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Konsep sharia compliance yang telah menjadi instrumen hukum mengindikasikan adanya strategi dan paradigma baru dalam mengukur kualitas suatu lembaga keuangan (Nurhisam, 2016).

Dasar Filosofis Kepatuhan Syariah

Secara filosofis, kepatuhan syariah tidak dapat dipisahkan dari bank syariah dan oleh karena itu pemahaman filosofis tersebut dapat diperluas kepada asal muasal semangat syariah. 

Pada dasarnya semangat kepatuhan syariah muncul dari filosofi penciptaan manusia dalam perspektif Islam yaitu manusia dilahirkan hanya untuk mengabdi atau beribadah. 

Arti beribadah dalam arti luas adalah ketaatan untuk melakukan kehendak, mengikuti fitrah, dan mewujudkan ketertiban, Tuhan Yang Maha Esa. Konsep ibadah (Setyowati, 2017) dengan demikian dilengkapi dengan konsep kaffaah (Al-Qur’an, Adz-Dzariyat) yang membawa pesan integralitas gaya hidup kepada umat Islam dan telah menginspirasi tumbuh kembang ekonomi Islam. 

Kedua konsep tersebut dilengkapi dengan falah (Al-Qur’an, Al-Baqarah) yang menegaskan orientasi hidup yang lurus, sesuai dengan tujuan penciptaan. Berdasarkan konsep teoritis tersebut maka tantangan utama dalam rangka penerapan syariah compliance pada perbankan syariah adalah bagaimana merumuskan norma dan nilai Islam dalam pedoman operasional perbankan syariah sehingga dapat dengan mudah diterapkan dalam kegiatan transaksi perbankan. 

Terkait dengan isu terakhir, kecerdasan manusia dalam inovasi dan modifikasi memperoleh legalitas atas penggunaan ar ra’yu dalam penggalian dan penemuan hukum melalui mekanisme ijtihad (Al-Qur’an, Al-Qashash). Di Indonesia, fungsi ini diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia, khususnya Dewan Syariah Nasional.

Sharia Compliance Sebagai Standar Bisnis Islami

Chapra (Yusoff, 2002) menyatakan bahwa ukuran kesuksesan bisnis dalam Islam tidak hanya dilihat dari segi materi, tetapi juga dinilai dari sejauh mana seseorang mampu mewujudkan maqashid al-syariah (Chapra, 1992 ). 

Pemahaman tersebut didukung oleh filosofi Islam yang meyakini bahwa segala sesuatu, baik alam semesta maupun manusia, telah ditiru oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap bentuk kegiatan, termasuk urusan bisnis, haruslah dalam rangka menjalankan kehendak, mengikuti kodrat, dan mewujudkan ketertiban-Nya. Pemahaman tentang konsep syariah compliance sangat penting bagi bank syariah. 

Perbankan Syariah merupakan lembaga yang memiliki kewajiban menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan shariah compliance. Sedangkan dari sudut pandang masyarakat, pelanggan berhak mendapatkan perlindungan dalam aspek spiritual. Hak-hak ini disebut sebagai hak spiritual (Zaki dan Cahya, 2015). Berkaitan dengan hal tersebut, penting untuk mengetahui dan mengukur pandangan dan atau penilaian para pihak perbankan syariah terhadap masalah kepatuhan syariah.

Evolusi Konsep Kepatuhan Syariah dalam Ranah Praktis

Dari hasil evolusi shariah compliance dari bentuk konseptual hingga tindakan praktis, harus ditegaskan bahwa terdapat beberapa bentuk konsep kepatuhan syariah dalam undang-undang tertulis. 

Dalam beberapa ketentuan dan ketentuan yang berkaitan dengan industri keuangan syariah secara khusus, baik berupa Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, atau Undang-Undang terdapat bukti akomodasi konsep kepatuhan syariah. Ketentuan dan ketentuan tersebut bersumber dari prinsip Syariah yang dibuat khusus (Setyowati, 2009). 

Ke depan, shariah compliance menjadi pertimbangan penting sebagai bagian dari industri keuangan syariah dalam hal manajemen dan operasional (Ilhami, 2009). Terkait hal tersebut, Abdullah (Nurhisam, 2016) mengemukakan bahwa adanya regulasi untuk ketaatan pada prinsip syariah mencerminkan salah satu aspek fundamental yang membedakan industri keuangan syariah dan konvensional.

Dewan Pengawas Syariah Sebagai Ujung Tombak Kepatuhan Syariah

Salah satu bentuk utama shariah compliance adalah kewajiban keberadaan Dewan Pengawas Syariah di setiap Industri Keuangan Bank Syariah dan Industri Keuangan Syariah Non Bank untuk memenuhi ketentuan syariah yang menjadikan pengawasan syariah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari shariah compliance (Noman , 2003). Dewan Pengawas Syariah harus berfungsi sebagai filter pertama pada produk baru yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah sebelum produk tersebut diteliti dan diajukan oleh Dewan Syariah Nasional (Nurhisam, 2016).

Terkait penilaian industri perbankan syariah terhadap penerapan shariah compliance, terdapat keragaman penilaian yang dikategorikan sebagai: 1) Sangat baik, artinya konsep tersebut terintegrasi dalam setiap kebijakan dan atau program; 2) baik, artinya ada dalam berbagai kebijakan dan atau program; 3) Cukup, terlihat ada di beberapa kebijakan dan atau program; dan 4) kurang, artinya tidak ada dalam kebijakan atau program.

Demikianlah konsep kepatuhan syariah bagi bank syariah serta kaitannya dengan dewan pengawas syariah. Artikel ini membawa pemahaman bahwa DPS merupakan agen masyarakat untuk mengawasi kepatuhan syariah di bank syariah.

Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa tugas dewan pengawas syariah (DPS) adalah untuk melakukan audit (pengawasan) terhadap operasional LKS (lembaga keuangan syariah). Artikel berikut ini akan mengulas secara lebih detail dari sisi manajemen dan praktek pengawasan yang dilakukan oleh DPS.

Tahap Pengawasan LKS oleh Dewan Pengawas Syariah

Berkaitan dengan tahapan pengawasan ini konsep yang digunakan adalah konsep manajemen secara umum. Oleh karenanya, secara operasional tahapan yang dilakukan oleh DPS akan senada dengan model pengawasan pada lembaga non-syariah. Secara detail berikut adalah tahap nya:

1. Perencanaan

Dalam hal ini Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah membuat perencanaan dalam bentuk program kerja, tujuan serta menetapkan waktu bagi setiap program. Tentu, bagi DPS mengawasi seluruh kegiatan yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah tidaklah dimungkinkan. Oleh karenanya, pada tahap ini Dewan Pengawas Syariah harus menetapkan program prioritas apa yang akan diawasi dalam kurun waktu tertentu. Penentuan durasi waktu dan goal dari pengawasan menjadi sangat penting agar dapat di ukur ketercapaiannya. Selain itu, penentuan target juga akan menjadikan kegiatan pengawasan semakin efektif dan efisien.

2. Pengorganisasian

Perlu diketahui bahwa dari aspek organisasi, ada beberapa pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengawasan DPS yakni OJK, DSN, dan pihak independen lainnya. Kualitas dan latar belakang setiap anggota yang terlibat akan sangat menentukan hasil audit yang dilakukan. Pada tahap ini ketersediaan sarana dan prasarana juga sangat diperlukan.

3. Pelaksanaan

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa aktivitas pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung artinya pengawasan dilakukan oleh pihak DPS sendiri di lembaga keuangan bersangkutan. Sedangkan secara tidak langsung bisa dalam bentuk respon masyarakat, pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan lainnya.

4. Pengawasan

Pengawasan dalam hal ini adalah audit yang dilakukan secara langsung oleh DSN-MUI terhadap kinerja yang dilakukan oleh DPS. DSN-MUI juga sekaligus melakukan pengawasan terhadap operasional lembaga keuangan syariah yang diawasi oleh DPS.

Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah

Secara umum setiap periode waktu tertentu, misalnya mingguan atau bulanan dalam menjalankan tugas Dewan Pengawas Syariah. DPS akan mengunjungi lembaga keuangan syariah yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam proses ini, DPS pun juga menjalankan beberapa tahapan khusus yakni sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Tugas Dewan Pengawas Syariah pada tahapan pengumpulan data ini terbagi menjadi dua tujuan pengumpulan. Pertama, pengumpulan data dalam rangka membuat laporan bulanan. Kedua, dalam rangka untuk membuat laporan per semester.

Dalam proses pengumpulan data ini DPS menggunakan dua metode yakni metode wawancara dan metode dokumentasi. Metode wawancara umumnya digunakan oleh DPS untuk menggali data dari staf pengembangan usaha dan staf operasional di LKS. Hal-hal yang digali antara lain; SOP Produk, syarat-syarat pelaksanaan akad dan penerapan akad di LKS.

Sedangkan metode dokumentasi digunakan oleh DPS untuk mengumpulkan data berupa; dokumen perjanjian yang terdiri atas proposal pembiayaan, kwitansi pembelian dan lainnya.

2. Melakukan Review

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan lengkap, maka Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah melakukan review terhadap semua data tersebut. Proses pemeriksaan dilakukan dengan cara melakukan analisa data. Membandingkan antara keterangan hasil wawancara operasional dengan dokumen akad. Dalam kaitan ini, DPS hanya akan memeriksa beberapa akad sebagai sampel saja. Dewan Pengawas Syariah tidak memeriksa seluruh akad yang terjadi di LKS.

3. Pembuatan Laporan Pengawasan

Setelah proses analisa dibuat, maka langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh DPS adalah dengan membuat laporan hasil pengawasan. Sebelum membuat laporan ini, DPS akan melakukan rapat evaluasi bulanan terlebih dahulu dan meninjau ulang hasil analisis mereka. Di sinilah kemudian DPS akan membuat laporan pengawasan dalam bentuk opini audit. Opini ini berisikan pendapat dan penilaian DPS apakah operasional produk tertentu telah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.

Contoh Kasus Pengawasan Sebagai Tugas Dewan Pengawas Syariah

Selain melakukan pengawasan secara berkala, tugas Dewan Pengawas Syariah tentu setiap harinya harus siap untuk memberikan arahan kepada Lembaga Keuangan Syariah terkait operasional kegiatannya. Sebagai contoh adalah beberapa kasus berikut ini:

1. Contoh Kasus A

Seorang nasabah bernama Bapak A adalah nasabah dari Lembaga Keuangan Syariah MISAL. Nasabah ini awalnya telah melakukan akad dengan LKS berupa murabahah. Melalui akad tersebut Nasabah mendapatkan/membeli emas. Dalam kaitan ini kemudian pihak nasabah ingin mengajukan pembiayaan ini dengan skim rahn (gadai) emas. Karena bingung, pihak manajemen bertanya kepada DPS bolehkan Bapak A mengajukan pembiayaan rahn dengan emas yang dibelinya dengan pembiayaan murabahah tersebut?

2. Contoh Kasus B

Lembaga Keuangan Syariah MISAL memiliki cabang Lembaga Keuangan Konvensional CONTOH. Di kantor cabang konvensional kemudian ada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dengan akad syariah. Pertanyaan yang diajukan oleh staf pengembang usaha di LKS adalah bolehkah cabang Konvensional ini melayani pembiayaan dengan akad syariah?

Untuk menjawab kasus ini tentu diperlukan pengetahuan tidak hanya dari aspek hukum Islam semata, melainkan harus memahami operasional dari Lembaga Keuangan Syariah. Oleh karena itu, salah satu syarat menjadi DPS tidak lain adalah memahami hukum Islam terkait muamalah sekaligus operasional LKS.

Demikianlah uraian mengenai mekanisme dpengawasan LKS sebagai tugas Dewan Pengawas Syariah. Semoga bermanfaat.