Arsip Tag: hukum jaminan

Fidusia Online; Prosedur Pendaftaran Dan Biaya Akta Jaminan Fidusia

Fidusia mungkin sudah tidak asing bagi Anda, namun bagaimana dengan fidusia online? Sudahkan Anda mengenal sistemnya?

Jaminan Fidusia diartikan sebagai hak atas agunan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud, khususnya atas bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dan tetap menjadi milik pemberi fidusia sebagai jaminan atas pembayaran utang tertentu yang memberikan posisi yang disukai pihak penerima fidusia.

Agar pihak-pihak yang bersangkutan mendapatkan kepastian hukum, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia (“UU No. 42/1999”) mengamanatkan bahwa agar setiap jaminan fidusia didaftarkan.

Berkaitan dengan tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan beberapa persyaratannya dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia (“PP 21/2015”) yang berlaku sejak 6 April 2015. Peraturan ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia (“PP 86/2000”)

Prosedur Pendaftaran Fidusia Online

Berdasarkan pasal 4 PP 21/2015, pendaftaran Jaminan Fidusia harus diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya pembuatan Akta Jaminan Fidusia (“Akta”).

Selanjutnya untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia, penerima Jaminan Fidusia, dan / atau perwakilan, dan / atau Pemohon (“Pemohon”) harus menyerahkan pendaftaran tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelumnya, PP 86/2000 mengatur bahwa permohonan Jaminan Fidusia (“Permohonan”) diajukan secara tertulis kepada Menkumham dalam bahasa Indonesia melalui Kantor Pendaftaran fidusia dengan melampirkan pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Namun, cara registrasi tersebut diyakini akan menghadapi kendala mengingat besarnya jumlah aplikasi yang didapat di luar kemampuan sumber daya manusia dan fasilitas yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut, pendaftaran dengan menggunakan permohonan tertulis telah diubah dengan pendaftaran Jaminan Fidusia melalui sistem elektronik sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) PP 21/2015.

Syarat pendaftaran Jaminan Fidusia terdiri dari:

  • Identitas pemberi fidusia dan penerima fidusia;
  • Tanggal, nomor Akta Fidusia, nama, dan domisili notaris yang membuat Akta Fidusia;
  • Data perjanjian prinsip yang dijamin oleh pemegang fidusia;
  • Uraian mengenai barang yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
  • Nilai jaminan; dan
  • Nilai barang yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Selain itu, setelah pendaftaran memenuhi ketentuan di atas, maka Pemohon akan memperoleh bukti pendaftaran sebagai berikut:

  • Nomor pendaftaran;
  • Tanggal pengisian aplikasi;
  • Nama Pemohon;
  • Nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
  • Tipe dari aplikasi; dan
  • Biaya Pendaftaran Fidusia.

Pencatatan elektronik dilakukan jika pembayaran biaya pendaftaran telah dilakukan oleh Pemohon. Pembayaran tersebut dapat dilakukan melalui bank penerima.

Jaminan Fidusia akan dibuat secara elektronik pada tanggal pencatatan Jaminan Fidusia. Sertifikat Fidusia (“Sertifikat”) juga harus ditandatangani secara elektronik oleh pejabat di kantor pendaftaran fidusia. Selanjutnya, pencetakan Sertifikat akan dilakukan sesuai dengan tanggal pencatatan pendaftaran Jaminan Fidusia.

Biaya Akta Jaminan Fidusia Online

Biaya Akta ditentukan berdasarkan nilai jaminan dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Besarnya jaminan sampai dengan 100.000.000,00, – (seratus juta rupiah), biaya Akta paling tinggi 2,5% (dua koma lima persen);
  • Besarnya jaminan lebih dari 100.000.000,00, – (seratus juta rupiah) sampai dengan 1.000.000.000,00, – (satu milyar rupiah), biaya Akta paling banyak 1,5% (satu koma lima persen); dan;
  • Besarnya jaminan di atas 1.000.000.000,00, – (satu miliar Rupiah), biaya Akta berdasarkan kesepakatan antara Notaris dan para pihak, namun 1% (satu persen) adalah paling banyak dari nilai objek obligasi. Perbuatan.

Demikianlah informasi mengenai prosedur dan biaya pendaftaran jaminan fidusia online. Dengan informasi ini diharapkan Anda memperoleh gambaran awal yang jelas mengenai fidusia ini.

Jaminan dan Hukum Jaminan Dalam Bisnis

Jaminan adalah barang atau segala sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada pihak kreditur, dalam rangka memberikan keyakinan pasti bahwa pihak debitur akan memenuhi kewajibannya. Jaminan ini harus dapat dinilai dengan uang dan mampu mewakili nilai hutang yang timbul dari suatu perikatan atau perjanjian. Ini juga biasa disebut dengan garansi.

Selanjutnya Hukum Jaminan merupakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima terkait dengan pembebanan jaminan guna memperoleh fasilitas/kredit.

Azas Hukum Jaminan:

  1. Asas publicity: asas bahwa semua hak, baik itu hak fidusia, hak tanggungan, dan hipotek harus didaftarkan.
  2. Asas speciality: bahwa hak tanggungan, berupa hak hipotek, hak fidusia hanya dapat dibebankan atas barang yang sudah didaftarkan atas nama orang tertentu.
  3. Asas tak dapat dibagi – bagi: dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak fidusia, hak tanggungan, hipotek, serta hak gadai walaupun sudah dilakukan pembayaran sebagian.
  4. asas bestselling yaitu barang harus dibawa oleh penerima gadai.
  5. asas horizontal yaitu tanah dan bangunan bukan satu kesatuan.

Fungsi Jaminan

Fungsinya tidak lain adalah dalam rangka pemberian hak dan kekuasaan bagi kreditur agar ia memperoleh pelunasan dari barang yang dijadikan objek, ketika si debitur pada akhirnya tidak mampu melunasi hutang yang menjadi tanggungannya.

Jenis-Jenis:

  1. Jaminan umum yaitu garansi dari debitur yang timbul karena adanya Undang-Undang, yaitu bahwa seluruh benda baik yang bergerak ataupun tidak bergerak yang dimiliki oleh debitur menjadi tanggungan kepada kreditur. Jadi apabila debitur wanprestasi (ingkar janji), maka pihak kreditur dapat menyita dan melelang seluruh harta debitur melalui pengadilan.
  2. Jaminan khusus yaitu garansi hutang yang bersifat kontraktual yang timbul dari perjanjian tertentu baik yang ditujukan pada benda-tertentu ataupun orang tertentu.

Kenapa pada umumnya orang lebih memilih jaminan khusus?

Karena,

  1. Jika terjadi wanprestasi untuk eksekusi lebih mudah, cepat dan sederhana.
  2. Kreditur dengan jaminan khusus lebih didahulukan daripada yang menggunakan garansi umum dalam hal pemenuhan piutang.

Macam Jaminan Khusus;

  1. Jaminan kebendaan: yakni berupa hak atas suatu benda yang memiliki hubungan langsung atas benda yang dimiliki debitur yang dapat dipertahankan oleh dan kepada siapapun, yang dapat diperalihkan dan selalu mengikuti bendanya (droit de suit).
  2. Jaminan Immaterial adalah garansi yang timbul dari hubungan orang perorangan serta yang dapat dipertahankan debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur seperti borgtocht.

Jenis Jaminan Kebendaan

  1. Benda Bergerak (Gadai, Fidusia)
  2. Benda Tidak Bergerak (Hypotik dan hak tanggungan)

Penilaian dan Pengikatan Garansi

Penilaian dan pengikatan  perlu dilakukan oleh pihak kreditur, karena nilai dari hasil penilaian akan menentukan besaran nilai benda yang dapat mengkover plafon kredit yang diajukan oleh debitur.

Adapun dasar dari penilaian yang umum dipakai adalah

  1. Harga buku; harga beli dikurangi dengan jumlah penghapusan barang yang dijaminkan
  2. Harga pasar; nilai barang sesuai dengan nilai harga jual pada harga pasar saat terjadinya transaksi.

Adapun pengikatan jaminan yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan para pihak yang melakukan transaksi, terdapat dua jenis yakni;

  1. Pengikatan notarial atau akta otentik
  2. Akta dibawah tangan

Demikianlah uraian singkat mengenai jaminan, lebih detailnya simak artikel Usaha Penjaminan Dalam Perspektif Hukum Bisnis

Usaha Penjaminan Dalam Perspektif Hukum Bisnis

Dalam upaya memperkuat dasar hukum usaha penjaminan dan memastikan bahwa usaha kecil menengah dan koperasi memiliki akses kredit, pada tanggal 15 Januari 2016 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (“Hukum Penjaminan/Hukum Jaminan”). Ini adalah aturan pertama tentang bisnis penjaminan yang. Sebelum UU Penjaminan diberlakukan, usaha penjaminan berada pada regulasi teknis, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / KUH Perdata, Peraturan Presiden No. 2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan, Peraturan Menteri Keuangan No. 222 /PMK.010/2008 tentang Lembaga Penjaminan Kredit dan Penjaminan Ulang sebagaimana telah diubah dan serangkaian ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2014 tentang Lembaga Penjaminan.

Definisi Jaminan dan Usaha Penjaminan

Undang-Undang Penjaminan mendefinisikan usaha penjaminan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh penjamin yang melibatkan pemberian jaminan kepatuhan oleh pihak yang dijamin atas kewajiban keuangannya kepada penerima jaminan (penerima). UU Penjaminan mengakui 2 jenis lembaga penjaminan:

  1. perusahaan penjaminan yang merupakan badan hukum yang bergerak di bidang keuangan untuk memberikan jaminan;
  2. perusahaan penjaminan ulang.

Masing-masing dari kedua perusahaan tersebut dapat menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip bisnis konvensional (komersial) atau syariah. Perusahaan penjaminan ulang hanya dapat menjamin kewajiban keuangan perusahaan penjaminan. Sedangkan bagian usaha lembaga penjaminan konvensional dapat didasarkan pada prinsip syariah dalam unit usaha syariah.

Perusahaan penjaminan dan penjaminan ulang dapat didirikan sebagai;

  1. perusahaan umum (public utility company) yang dimiliki oleh pemerintah pusat,
  2. perseroan terbatas,

Batas Kepemilikan Asing Atas Usaha Penjaminan

Hukum Jaminan/Undang-Undang Penjaminan menetapkan batas kepemilikan asing atas suatu jaminan atau jaminan ulang perseroan terbatas sebesar 30% dari modal disetor perusahaan. Ini lebih rendah dari batas kepemilikan asing saat ini berdasarkan Peraturan OJK No. 5 / POJK.05 / 2014, yaitu 49% dari modal disetor perusahaan. Undang-Undang Penjaminan juga mewajibkan modal asing yang diinvestasikan di lembaga penjaminan untuk disimpan di bank lokal di bawah nama perusahaan penjaminan atau penjaminan ulang.

Undang-Undang Penjaminan hanya memperbolehkan suatu pihak menjadi pemegang saham pengendali pada satu perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan ulang, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan penjaminan ulang syariah, dengan pengecualian untuk pemerintah pusat dan / atau daerah. Pemegang saham, direksi dan komisaris / dewan pengawas / pengawas lembaga penjaminan harus memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh OJK.

Perlunya Usaha Penjaminan Mendapat Izin OJK

Semua lembaga penjaminan harus memiliki izin usaha dari OJK. Pelanggaran terhadap persyaratan ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Selama masa operasional, lembaga penjaminan wajib menyampaikan laporan bulanan, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, laporan perubahan Anggaran Dasar, dan / atau laporan lainnya (jika diperlukan) kepada OJK. Setiap merger, konsolidasi, akuisisi, dan / atau pemisahan lembaga penjaminan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari OJK. Kecuali jika ditentukan lain oleh Undang-Undang, permohonan pernyataan pailit untuk lembaga penjaminan hanya dapat diajukan oleh OJK.

Lembaga Penjaminan yang memperoleh izin usaha sebelum Undang-Undang Penjaminan diterbitkan harus melakukan penyesuaian yang relevan dengan praktik bisnisnya agar sesuai sepenuhnya dengan Undang-Undang Penjaminan dalam waktu dua tahun sejak tanggal Undang-Undang ini diterbitkan. Sementara itu, pihak yang tidak tergolong sebagai lembaga penjaminan, tetapi telah memberikan layanan penjaminan, harus sepenuhnya mematuhi UU Penjaminan dalam jangka waktu tiga tahun sejak tanggal diterbitkan. UU Penjaminan juga mewajibkan unit usaha syariah yang memiliki aset minimal 50% dari aset perusahaan induknya atau yang telah beroperasi selama 15 tahun sebelum diterbitkannya UU Penjaminan untuk dipisahkan dan dibentuk sebagai lembaga penjaminan syariah tersendiri.