Arsip Tag: hukum online

Makna Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah di Indonesia

Kepatuhan syariah atau shariah compliance merupakan istilah yang mulai dikenal sejalan dengan perkembangan konsep ekonomi Islam, khususnya dalam perbankan syariah. Kepatuhan syariah dimaksudkan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan untuk memenuhi prinsip syariah. Istilah tersebut muncul seiring dengan perkembangan hukum ekonomi Islam yang merupakan salah satu ilmu terapan di cabang hukum Islam.

Jika fenomena shariah compliance dikaitkan dengan kesadaran masyarakat Islam secara global, maka diperlukan pemahaman tentang hubungan antara konsep sharia compliance dengan hukum Islam. Dalam konteks ini, Islam dipandang sebagai pedoman yang tidak terpisahkan dalam segala aspek kehidupan manusia yang diistilahkan rahmatan lil ‘alamin. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan Islam rahmatan lil ‘alamin, konsep sharia compliance merupakan persyaratan yang harus diwujudkan bagi individu dan entitas yang menyatakan diri menganut agama Islam (Setyowati, 2017).

Urgensi Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah

Terkait isu kepercayaan publik, Derigs & Marzban (2009) telah memperkenalkan shariah compliance sebagai paradigma baru dalam optimalisasi portofolio. Hal tersebut memperkuat pandangan bahwa keberadaan dan konsep syariah compliance bagi industri perbankan merupakan kebutuhan masyarakat. 

Bagi industri perbankan syariah, kepatuhan syariah menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan kepercayaan akan besarnya pasar keuangan syariah di Indonesia (Setyowati, 2017). 

Ahmad Rofiq (2016) juga menjelaskan bahwa apabila tidak terdapat jaminan kepatuhan syariah atas operasional perbankan syariah dan industri jasa keuangan syariah non bank, maka terdapat implikasi yang memperkuat asumsi bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. 

Jika pandangan seperti itu lebih dominan di masyarakat, maka tujuan pengembangan industri perbankan syariah untuk menggali potensi ekonomi untuk kemakmuran masyarakat telah gagal. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan Agus (2016) menunjukkan bahwa komitmen penerapan kepatuhan bank syariah terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional belum dikelola secara efektif dan efisien.

Konsep Dasar Kepatuhan Syariah di Bank

Dari segi hukum, perbankan syariah merupakan suatu lembaga yang dipandang sebagai orang yang dalam ranah hukumnya seseorang dapat menjadi orang atau lembaga yang diterima secara hukum, atau disebut badan hukum. 

Oleh karena itu, setiap badan hukum sebagai pribadi memiliki hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bank syariah ditetapkan dalam angka 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah (Abdel, 2017). Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

Selanjutnya dalam butir 11 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan: “Asas Syariah adalah asas hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembentukan fatwa di bidang syariah “.

Perbankan Syariah dan Kepatuhan Syariah

Karena perbankan syariah telah mendeklarasikan dirinya sebagai lembaga Islam dalam sebuah dokumen hukum, maka wajib untuk mengamalkan prinsip-prinsip Islam menjadi inti operasionalnya. Pemahaman semacam itu memperkuat teori kepatuhan hukum sekaligus teori otoritas hukum Islam. 

Kedua teori tersebut membahas tentang pemberlakuan hukum Islam bagi umat Islam. Sebagai institusi muslim, bank syariah harus menunjukkan prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah tersebut dikenal dengan konsep kepatuhan syariah.

Lebih lanjut Luqman (Offering Islamic Financial Services, nd) menyatakan bahwa syariah kepatuhan merupakan hal yang otomatis bagi setiap industri keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, dengan kewajiban memiliki dewan pengawas syariah karena lembaga terikat oleh aturan syariah.

Konsep Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah pada dasarnya telah mengalami evolusi yang signifikan. Kepatuhan syariah pada awalnya merupakan konsep abstrak dari kepatuhan syariah untuk lembaga keuangan Islam. Kini Kepatuhan Syariah telah berkembang menjadi instrumen hukum untuk mengukur kualitas sebuah lembaga keuangan Islam. 

Dalam konteks ini, bank merupakan lembaga yang menjadi role model bagi lembaga keuangan syariah lainnya mengingat karakter perbankannya sebagai lembaga yang paling banyak diatur dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Konsep sharia compliance yang telah menjadi instrumen hukum mengindikasikan adanya strategi dan paradigma baru dalam mengukur kualitas suatu lembaga keuangan (Nurhisam, 2016).

Dasar Filosofis Kepatuhan Syariah

Secara filosofis, kepatuhan syariah tidak dapat dipisahkan dari bank syariah dan oleh karena itu pemahaman filosofis tersebut dapat diperluas kepada asal muasal semangat syariah. 

Pada dasarnya semangat kepatuhan syariah muncul dari filosofi penciptaan manusia dalam perspektif Islam yaitu manusia dilahirkan hanya untuk mengabdi atau beribadah. 

Arti beribadah dalam arti luas adalah ketaatan untuk melakukan kehendak, mengikuti fitrah, dan mewujudkan ketertiban, Tuhan Yang Maha Esa. Konsep ibadah (Setyowati, 2017) dengan demikian dilengkapi dengan konsep kaffaah (Al-Qur’an, Adz-Dzariyat) yang membawa pesan integralitas gaya hidup kepada umat Islam dan telah menginspirasi tumbuh kembang ekonomi Islam. 

Kedua konsep tersebut dilengkapi dengan falah (Al-Qur’an, Al-Baqarah) yang menegaskan orientasi hidup yang lurus, sesuai dengan tujuan penciptaan. Berdasarkan konsep teoritis tersebut maka tantangan utama dalam rangka penerapan syariah compliance pada perbankan syariah adalah bagaimana merumuskan norma dan nilai Islam dalam pedoman operasional perbankan syariah sehingga dapat dengan mudah diterapkan dalam kegiatan transaksi perbankan. 

Terkait dengan isu terakhir, kecerdasan manusia dalam inovasi dan modifikasi memperoleh legalitas atas penggunaan ar ra’yu dalam penggalian dan penemuan hukum melalui mekanisme ijtihad (Al-Qur’an, Al-Qashash). Di Indonesia, fungsi ini diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia, khususnya Dewan Syariah Nasional.

Sharia Compliance Sebagai Standar Bisnis Islami

Chapra (Yusoff, 2002) menyatakan bahwa ukuran kesuksesan bisnis dalam Islam tidak hanya dilihat dari segi materi, tetapi juga dinilai dari sejauh mana seseorang mampu mewujudkan maqashid al-syariah (Chapra, 1992 ). 

Pemahaman tersebut didukung oleh filosofi Islam yang meyakini bahwa segala sesuatu, baik alam semesta maupun manusia, telah ditiru oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap bentuk kegiatan, termasuk urusan bisnis, haruslah dalam rangka menjalankan kehendak, mengikuti kodrat, dan mewujudkan ketertiban-Nya. Pemahaman tentang konsep syariah compliance sangat penting bagi bank syariah. 

Perbankan Syariah merupakan lembaga yang memiliki kewajiban menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan shariah compliance. Sedangkan dari sudut pandang masyarakat, pelanggan berhak mendapatkan perlindungan dalam aspek spiritual. Hak-hak ini disebut sebagai hak spiritual (Zaki dan Cahya, 2015). Berkaitan dengan hal tersebut, penting untuk mengetahui dan mengukur pandangan dan atau penilaian para pihak perbankan syariah terhadap masalah kepatuhan syariah.

Evolusi Konsep Kepatuhan Syariah dalam Ranah Praktis

Dari hasil evolusi shariah compliance dari bentuk konseptual hingga tindakan praktis, harus ditegaskan bahwa terdapat beberapa bentuk konsep kepatuhan syariah dalam undang-undang tertulis. 

Dalam beberapa ketentuan dan ketentuan yang berkaitan dengan industri keuangan syariah secara khusus, baik berupa Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, atau Undang-Undang terdapat bukti akomodasi konsep kepatuhan syariah. Ketentuan dan ketentuan tersebut bersumber dari prinsip Syariah yang dibuat khusus (Setyowati, 2009). 

Ke depan, shariah compliance menjadi pertimbangan penting sebagai bagian dari industri keuangan syariah dalam hal manajemen dan operasional (Ilhami, 2009). Terkait hal tersebut, Abdullah (Nurhisam, 2016) mengemukakan bahwa adanya regulasi untuk ketaatan pada prinsip syariah mencerminkan salah satu aspek fundamental yang membedakan industri keuangan syariah dan konvensional.

Dewan Pengawas Syariah Sebagai Ujung Tombak Kepatuhan Syariah

Salah satu bentuk utama shariah compliance adalah kewajiban keberadaan Dewan Pengawas Syariah di setiap Industri Keuangan Bank Syariah dan Industri Keuangan Syariah Non Bank untuk memenuhi ketentuan syariah yang menjadikan pengawasan syariah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari shariah compliance (Noman , 2003). Dewan Pengawas Syariah harus berfungsi sebagai filter pertama pada produk baru yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah sebelum produk tersebut diteliti dan diajukan oleh Dewan Syariah Nasional (Nurhisam, 2016).

Terkait penilaian industri perbankan syariah terhadap penerapan shariah compliance, terdapat keragaman penilaian yang dikategorikan sebagai: 1) Sangat baik, artinya konsep tersebut terintegrasi dalam setiap kebijakan dan atau program; 2) baik, artinya ada dalam berbagai kebijakan dan atau program; 3) Cukup, terlihat ada di beberapa kebijakan dan atau program; dan 4) kurang, artinya tidak ada dalam kebijakan atau program.

Demikianlah konsep kepatuhan syariah bagi bank syariah serta kaitannya dengan dewan pengawas syariah. Artikel ini membawa pemahaman bahwa DPS merupakan agen masyarakat untuk mengawasi kepatuhan syariah di bank syariah.

Apa itu Sinta 2? Contoh Jurnal Hukum Terindeks Sinta

Bagi Anda yang baru mengenal dunia jurnal, tentu masih cukup asing ketika mendengar istilah Sinta 2 dan Sinta lainnya. Artikel ini akan sedikit memberikan ulasan kepada Anda mengenai apa pengertian dari istilah ini berikut contohnya.

Sinta sendiri bisa kita sebut sebagai sebuah aplikasi khusus yang bertujuan untuk mengukur kinerja dari peneliti, IPTEK dan Jurnal di Indonesia. Selain itu, sinta juga memiliki fungsi berupa indeksasi bertaraf internasional yang di dalamnya terdapat  arsip berbagai karya ilmiah seperti jurnal, buku dan karya lainnya.

Bila Anda pernah mendengar istilah Google Scholar, Indonesia Publication Index (IPI), Portal Garuda sekilas aplikasi ini hampir sama. Namun, sesungguhnya aplikasi ini justru lebih canggih. Sinta memiliki fitur yang lebih lengkap dibanding daftar situs pengindeks di atas. 

Cara Mendaftar di Sinta

Untuk mendapatkan akun sinta Anda harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Secara umum ada 3 tahapan yang harus Anda lalui, adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Panduan Registrasi Sinta

Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah melakukan pendaftaran di situs Sinta. Pada tahap ini Anda harus mengisi beberapa data antara lain: input NAMA, input NIDN, input ID Google Scholar, input Email. Jika selesai mengisi data dengan lengkap, maka langkah selanjutnya adalah dengan mengklik menu registrasi. Selanjutnya, Anda diharuskan untuk membuka email Anda yang telah diisikan sebelumnya. Carilah email verifikasi di sana.

2. Tahapan Verifikasi

Tahap selanjutnya adalah melakukan verifikasi akun. Dalam hal ini Anda sebelumnya telah mendapatkan email yang berisi link verifikasi email, klik link tersebut. Jika sudah, maka tahap berikutnya pihak tim verifikator dari RistekDikti akan melakukan cek data Anda. Selanjutnya, jika tim menilai bahwa data Anda telah benar, maka langkah pihak akun Anda akan berubah status menjadi VERIFIED.

3. Sinkronisasi

Tahapan ini merupakan proses menyalin artikel-artikel Anda dan termasuk artikel Scopus dalam database Sinta. Sinkronisasi ini dilakukan oleh Tim Verifikator sehingga Anda akan mendapatkan nilai tidak nol lagi. Selain itu, nama penulis secara otomatis akan masuk dalam afiliasi PT mereka masing-masing. 

Bagaimana Agar Jurnal Bisa Masuk di Sinta

Agar dapat masuk di Sinta, maka setiap jurnal akan diakreditasi terlebih dahulu. Caranya adalah Anda sebagai pengelola harus mendaftarkan jurnal Anda di situs Akreditasi Jurnal Nasional (ARJUNA).

Selanjutnya, bagian Subdit Fasilitasi Jurnal Ilmiah Kemristekdikti akan menunjuk Asesor untuk menilai konten dan manajemen dari Jurnal Anda.

Jurnal yang telah dilakukan peninjauan kemudian akan memperoleh nilai, nila akreditasi jurnal biasanya terdiri atas sinta 1-6. Secara lebih detail, berikut adalah peringkat jurnal sinta beserta nilai akreditasinya:

Contoh Jurnal Hukum Terindeks Sinta

Berikut ini adalah beberapa contoh jurnal terindeks sinta, Anda bisa melakukan penilaian baik dari sisi konten maupun manajemen dari jurnal ini. Hal ini dapat membantu Anda untuk mengevaluasi jurnal yang Anda kelola sendiri.

1. Jurnal Hukum Justicia Islamica

Jurnal ini merupakan jurnal milik Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, jurnal ini telah mendapat predikat terakreditasi Sinta 2 dan sekarang sedang proses menuju Sinta 1. Anda bisa melakukan perbandingan konten dan manajemen pada jurnal ini. Anda bisa mengunjungi lewat link Justicia Islamica.

2. Jurnal Hukum Keluarga Islam

Masih merupakan jurnal yang dimiliki oleh Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Jurnal ini masih kategori sinta 6 kebawah. Anda juga bisa melakukan perbandingan dengan jurnal sebelumnya. Jika ingin mengunjunginya Anda bisa menuju ke Ahwal Syakhsiyyah.

Demikianlah sedikit ulasan mengenai jurnal sinta 2, tulisan ini setidaknya memberikan gambaran kepada Anda mengenai dunia jurnal ilmiah.

Membangun Hukum dalam Sistem Ekonomi Pasar

Sistem ekonomi pasar tidak lain adalah konsep ekonomi yang memberikan kebebasan pada individu untuk memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kemampuan dan daya pikirnya. Untuk menjamin bahwa kebebasan tersebut tidak mengarah pada “kebablasan” maka hukum perlu hadir di dalamnya.

SISTEM EKONOMI

Sistem ekonomi adalah sarana di mana masyarakat atau pemerintah mengatur dan mendistribusikan sumber daya, layanan, dan barang yang tersedia di seluruh wilayah geografis atau negara. Artinya, Sistem ekonomi mengatur faktor produksi, termasuk modal, tenaga kerja, sumber daya fisik, dan pengusaha. Sistem ekonomi mencakup banyak lembaga, lembaga, dan entitas lainnya.

Jenis Sistem Ekonomi di seluruh dunia sangat banyak sekali. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, meskipun mereka memiliki sistem dasar yang sama. Setiap fungsi ekonomi didasarkan pada serangkaian kondisi dan asumsi yang unik. Secara umum sistem ekonomi dapat dikategorikan ke dalam empat jenis yakni: ekonomi tradisional, ekonomi komando, ekonomi campuran, dan ekonomi pasar.

1. Sistem ekonomi tradisional

Sistem ekonomi tradisional didasarkan pada barang, jasa, dan pekerjaan, yang semuanya mengikuti tren tertentu yang mapan. Ini sangat bergantung pada orang-orang, dan ada sangat sedikit pembagian tenaga kerja atau spesialisasi. Pada dasarnya, ekonomi tradisional sangat mendasar dan paling kuno dari empat jenis.

Ada beberapa negara di belahan dunia ini masih menggunakan sistem ekonomi tradisional. Umumnya ditemukan di lingkungan pedesaan di mana kegiatan ekonomi didominasi pertanian atau kegiatan menghasilkan pendapatan tradisional lainnya. Namun, justru karena sifat primitifnya, sistem ekonomi tradisional sangat berkelanjutan. Selain itu, karena output nya yang kecil, tidak ada pemborosan disitu, dibandingkan dengan tiga sistem lainnya.

2. Sistem ekonomi komando

Dalam sistem komando, ada yang mendominasi, otoritas terpusat – biasanya pemerintah – yang mengendalikan sebagian besar struktur ekonomi. Juga dikenal sebagai sistem yang direncanakan, sistem ekonomi komando umum dalam masyarakat komunis karena keputusan produksi ada di tangan pemerintah.

Secara teori, sistem komando bekerja dengan sangat baik selama otoritas pusat menjalankan kontrol dengan kepentingan terbaik. Namun, yang jarang tampaknya terjadi. Ekonomi komando kaku dibandingkan dengan sistem lain. Mereka bereaksi perlahan untuk berubah karena kekuasaan terpusat. Itu membuat mereka rentan terhadap krisis ekonomi atau keadaan darurat, karena mereka tidak dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah.

3. Sistem Ekonomi Pasar

Sistem ekonomi pasar didasarkan pada konsep pasar bebas. Dengan kata lain, sangat sedikit sekali campur tangan pemerintah. Pemerintah melakukan sedikit kontrol atas sumber daya, dan itu tidak mengganggu segmen penting ekonomi. Sebaliknya, peraturan berasal dari orang-orang dan hubungan antara penawaran dan permintaan.

Sistem ekonomi pasar sebagian besar teoritis. Artinya, sistem pasar murni tidak benar-benar ada. Mengapa? Nah, semua sistem ekonomi tunduk pada semacam gangguan dari otoritas pusat. Misalnya, sebagian besar pemerintah memberlakukan undang-undang yang mengatur perdagangan yang adil dan monopoli.

Dari sudut pandang teoritis, ekonomi pasar memfasilitasi pertumbuhan yang substansial. Bisa dibilang, pertumbuhan tertinggi di bawah sistem ekonomi pasar.

Kerugian terbesar ekonomi pasar adalah memungkinkan entitas swasta untuk mengumpulkan banyak kekuatan ekonomi, terutama mereka yang memiliki sumber daya bernilai besar. Distribusi sumber daya tidak merata karena mereka yang berhasil mengendalikan secara ekonomi sebagian besar dari mereka.

4. Sistem Campuran

Sistem campuran menggabungkan karakteristik pasar dan sistem ekonomi perintah. Untuk alasan ini, sistem campuran juga dikenal sebagai sistem ganda. Kadang-kadang istilah ini digunakan untuk menggambarkan sistem pasar di bawah kontrol peraturan yang ketat.

Banyak negara di Barat mengikuti sistem campuran. Sebagian besar industri swasta, sementara sisanya, terutama terdiri dari layanan publik, berada di bawah kendali pemerintah.

Sistem campuran adalah norma secara global. Seharusnya, sistem campuran menggabungkan fitur terbaik dari pasar dan sistem perintah. Namun, secara praktis, ekonomi campuran menghadapi tantangan untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara pasar bebas dan kontrol pemerintah. Pemerintah cenderung mengerahkan lebih banyak kontrol daripada yang diperlukan.

Yang pada intinya, Sistem ekonomi dikelompokkan ke dalam sistem tradisional, komando, pasar, dan campuran. Sistem tradisional berfokus pada dasar-dasar barang, jasa, dan pekerjaan, dan mereka dipengaruhi oleh tradisi dan kepercayaan. Otoritas terpusat mempengaruhi sistem komando, sementara sistem pasar berada di bawah kendali kekuatan permintaan dan pasokan. Terakhir, ekonomi campuran adalah kombinasi dari sistem komando dan pasar.

KEGAGALAN SISTEM EKONOMI PASAR

Kegagalan pasar terjadi ketika ada keadaan ketidakseimbangan di pasar karena distorsi pasar. Hal ini terjadi ketika kuantitas barang atau jasa yang disediakan tidak sama dengan kuantitas barang atau jasa yang diminta. Beberapa distorsi yang dapat mempengaruhi pasar bebas mungkin termasuk kekuasaan monopoli, batas harga, persyaratan upah minimum, dan peraturan pemerintah. Penyebab kegagalan pasar

Kegagalan pasar dapat terjadi di pasar karena beberapa alasan, termasuk:

1. Eksternalitas

Eksternalitas mengacu pada biaya atau manfaat yang dihasilkan dari transaksi yang mempengaruhi pihak ketiga yang tidak memutuskan untuk dikaitkan dengan manfaat atau biaya. Hal ini dapat positif atau negatif. Eksternalitas positif memberikan efek positif pada pihak ketiga. Misalnya, memberikan pendidikan publik yang baik terutama bermanfaat bagi siswa, tetapi manfaat dari kebaikan publik ini akan tumpah ke seluruh masyarakat.

Di sisi lain, eksternalitas negatif adalah efek negatif yang dihasilkan dari konsumsi produk, dan itu menghasilkan dampak negatif pada pihak ketiga. Misalnya, meskipun merokok terutama berbahaya bagi perokok, itu juga menyebabkan dampak kesehatan negatif pada orang-orang di sekitar perokok.

2. Barang Publik

Barang-barang publik adalah barang yang dikonsumsi oleh sejumlah besar penduduk, dan biaya mereka tidak meningkat dengan peningkatan jumlah konsumen. Barang-barang publik tidak dapat disaingi serta tidak dapat disederingkan. Konsumsi non-saingan berarti bahwa barang dialokasikan secara efisien untuk seluruh populasi jika disediakan dengan biaya nol, sementara konsumsi yang tidak dapat dikecualikan berarti bahwa barang publik tidak dapat mengecualikan non-pembayar dari konsumsinya.

Barang publik menciptakan kegagalan pasar jika bagian dari populasi yang mengkonsumsi barang gagal membayar tetapi terus menggunakan yang baik sebagai pembayar yang sebenarnya. Sebagai contoh, pelayanan kepolisian adalah kebaikan publik yang setiap warga negara berhak untuk menikmati, terlepas dari apakah mereka membayar pajak kepada pemerintah atau tidak.

3. Kontrol Pasar

Kontrol pasar terjadi ketika pembeli atau penjual memiliki kekuatan untuk menentukan harga barang atau jasa di pasar. Kekuatan mencegah kekuatan alami permintaan dan pasokan dari menetapkan harga barang di pasar. Di sisi pasokan, penjual dapat mengontrol harga barang dan jasa jika hanya ada beberapa penjual besar (oligopoli) atau penjual besar tunggal (monopoli). Penjual dapat berkolusi untuk menetapkan harga yang lebih tinggi untuk memaksimalkan pengembalian mereka. Penjual juga dapat mengontrol jumlah barang yang diproduksi di pasar dan dapat berkolusi untuk menciptakan kelangkaan dan meningkatkan harga komoditas.

Di sisi permintaan, pembeli memiliki kekuatan untuk mengontrol harga barang jika pasar hanya terdiri dari pembeli besar tunggal (monopsony) atau beberapa pembeli besar (oligopsony). Jika hanya ada satu atau segelintir pembeli besar, pembeli dapat menjalankan dominasi mereka dengan berkolusi untuk menetapkan harga di mana mereka bersedia untuk membeli produk dari produsen. Praktik ini mencegah pasar dari menyamakan pasokan barang dan jasa dengan permintaan mereka.

4. Informasi yang tidak sempurna di pasar

Kegagalan pasar juga dapat disebabkan oleh kurangnya informasi yang tepat di antara pembeli atau penjual. Ini berarti bahwa harga permintaan atau penawaran tidak mencerminkan semua manfaat atau biaya peluang yang baik. Kurangnya informasi di sisi pembeli mungkin berarti bahwa pembeli mungkin bersedia membayar harga yang lebih tinggi atau lebih rendah untuk produk karena mereka tidak tahu manfaat sebenarnya.

Di sisi lain, informasi yang tidak memadai di pihak penjual mungkin berarti bahwa mereka mungkin bersedia menerima harga yang lebih tinggi atau lebih rendah untuk produk daripada biaya peluang sebenarnya untuk memproduksinya.

Solusi untuk kegagalan pasar

Untuk menghilangkan kegagalan pasar, beberapa solusi dapat diimplementasikan. Mereka termasuk:

1. Penggunaan undang-undang

Salah satu cara pemerintah dapat mengelola kegagalan pasar adalah dengan menerapkan undang-undang yang mengubah perilaku pasar. Misalnya, pemerintah dapat melarang mobil beroperasi di pusat kota, atau memberlakukan hukuman kepada bisnis yang menjual alkohol kepada anak-anak di bawah umur, karena langkah-langkah tersebut mengendalikan perilaku yang tidak diinginkan.

2. Mekanisme harga

Mekanisme harga dirancang untuk mengubah perilaku konsumen dan produsen. Untuk produk yang merugikan konsumen, pemerintah dapat mencegah konsumsi mereka dengan meningkatkan pajak. Misalnya, pajak rokok dan alkohol secara berkala ditingkatkan untuk mencegah konsumsi mereka dan mengurangi efek berbahaya nya pada pihak ketiga yang tidak terkait.

KONSEP HUKUM YANG SESUAI DENGAN PASAR

Kegagalan pasar merupakan alasan utama bagi para investor untuk tidak berinvestasi, serta alasan pemerintah untuk membuat aturan yang mengarah pada kegagalan pasar tersebut. Seperti pengamatan Robert Gordon bahwa hukum merupakan salah satu diantara banyaknya sistem. Maka dari itu ekonomi pasar sangat membutuhkan sekali campur tangan pemerintah yang berperan sebagai penentu rule of the game sekaligus sebagai wasit, penegak, penafsir aturan yang dibuatnya.

Menurut Adam Smith peran pemerintah atau negara hanya berfungsi sebagai penonton, jadi ketika terjadi kegagalan pasar pemerintah harus melakukan investasi, artinya pemerintah diperbolehkan masuk hanya ketika terjadi ketidak terjadi ketidaksehatan pasar yang berfungsi untuk menyeimbangkan saja karena ketika pemerintah tidak melakukan hal yang demikian maka akan terjadi distorsi.

Untuk mengembangkan sistem hukum yang bisa berfungsi dengan baik untuk ekonomi pasar maka pemerintah harus menyiapkan seperangkat aturan tertulis yang jelas dan mudah dipahami, diaplikasikan, dapat menunjukkan hak dan kewajiban, serta relevan dengan kondisi sosial pasar yang ada.

Syarat dari sistem hukum agar berfungsi dengan baik pada ekonomi pasar menurut Cheyl Gray dalam publikasinya The World Bank Poverty Reduction and Economy yang berjudul “Reforming Legal Systems in Developing and Transition Countries” adalah:

Tantangan Pembentukan Hukum Market Friendly di Indonesia

Di Indonesia terdapat tantangan berat dalam hal pembentukan hukum yaitu pembentukan hukum yang market friendly. adapun masalah utama yang terjadi di Indonesia pada tahap pembentukannya adalah:

  1. Unifikasi; integrasi social masyarakat dalam politik.
  2. Industrialisasi; modernisasi politik dan ekonomi, dalam hal ini pemerintah di tuntut untuk mendorong pertumbuhan industry yang professional dan promosi prinsip akumulasi modal.
  3. Tahap pergeseran pemerintah untuk melindungi masyarakat dari kerasnya kehidupan industry dan menjamin kesejahteraannya.

Konsep Hukum dalam Sistem Ekonomi Pasar

Untuk membentuk hukum ekonomi yang market friendly, sumber hukum substantif nya berupa home grown (peraturan perundang-undangan yang di cangkok dari negara lain yang sistem ekonomi pasar nya sudah stabil dan memadai) akan tetapi harus tetap mengindahkan hukum lokal yang berlaku, atau menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang akan menjalankan aturan tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut dalam pembuatan hukum dalam ekonomi pasar konsepnya adalah:

Menerapkan hukum yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi yakni:

  1. Prediktibilitas; hukum harus memberi gambaran pasti di masa yang akan dating jika hukum tersebut di terapkan.
  2. Kemampuan procedural: hukum yang ada dapat di laksanakan sesuai hukum acara yang berlaku dan bisa dijalankan dari semua elemen secara efisien dan dapat meningkatkan ekonomi secara maksimal.
  3. Kodifikasi tujuan; peraturan yang dibuat tidak menyalahi cita hukum yang sudah dibangun oleh negara.
  4. Faktor penyeimbang; hukum yang di buat dapat menjadi penyeimbang nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
  5. Akomodasi sistem hukum dapat memberikan kepastian melalui peraturan yang dirumuskan secara definitive dan jelas.
  6. Definisi dan dan kejelasan status; di samping hukum mampu memberikan prediktibilitas hukum juga harus memberikan ketegasan terkait subjek hukumnya.

Menampung Gagasan Baru

Hukum dapat menampug gagasan baru yang sesuai dengan kondisi yang selalu berubah-ubah serta dapat meningkatkan efesiensi setinggi-tingginya. Dan dapat dilaksanakan oleh Lembaga hukum secara optimal yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini Lembaga hukum harus dapat memainkan peran pentingnya dalam menyesuaikan keadaan serta gagasan-gagasan yang terus berkembang.

Konsep Ekonomi Berkelanjutan

Strategi pembangunan hukum ekonomi di Indonesia juga harus memperhatikan konsep ekonomi yang berkelanjutan, yang tidak hanya melakukan bongkar pasang pasal/aturan/uu, tapi harus memperhatikan beberapa aspek diantaranya adalah:

  1. Pendidikan hukum
  2. Reformasi substansi hukum
  3. Cara menyelesaikan sengketa yang efisien dan tetap berwibawa
  4. Etika bisnis
  5. Jiwa nasionalisme
  6. Komitmen presiden dan jajaran pelaksana hukum

Perbaikan Sistem Hukum

Perbaikan sistem hukum yang meliputi struktur, substansi, budaya hukum, kepastian hukum.

Demikianlah ulasan mengenai sistem ekonomi pasar dan pentingnya hukum di dalamnya.

Hukum Ekonomi, Pengertian dan Sumbernya

Hukum ekonomi merupakan salah satu aturan yang secara spesifik mengatur tingkah laku manusia bidang ekonomi. Artinya, dalam upaya manusia memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan juga dalam upayanya menjalin hubungan ekonomi dengan sesama, hukum juga mengaturnya.

Apa itu hukum?

Ketika kita bertanya-tanya apa sih sebenarnya apa itu hukum? Banyak sekali yang mengungkapkan pendapatnya masing-masing dan sering-sering kita merasa bingung, mana yang benar dan tepat terkait definisi dari hukum itu sendiri, karena saking banyaknya pendapat. Akan tetapi dari beberapa pendapat para ahli bisa kita ikhtisarkan.

Hukum merupakan aturan yang ditetapkan dalam suatu masyarakat oleh suatu otoritas baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, adat istiadat, kebijakan yang diakui, dan ditegakkan oleh putusan pengadilan. Atau lebih singkatnya hukum merupakan system atau kumpulan aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Kenapa harus ada hukum/aturan?

Adanya hukum bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia agar supaya terwujud ketertiban keamanan, kenyamanan, keadilan. Tentu kita semua bisa membayangkan jika tidak terdapat hukum atau aturan dalam kehidupan manusia. Kehidupan akan kacau karena manusia akan berbuat seenaknya tanpa menghiraukan perasaan orang lain, dan tidak ada yang merasa takut dengan sanksi akan perbuatan yang dilanggarnya.

Apa itu hukum ekonomi?

Tentu sebelum jauh kita membahas apa itu konsep hukum yang mengatur tentang ekonomi kita akan mengurai apa itu ekonomi?

Ekonomi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup manusia, atau seni mengatur kebutuhan rumah tangga baik skala mikro ataupun mikro.

Ekonomi adalah istilah yang digunakan untuk kegiatan produksi dan konsumsi. Sederhananya, ekonomi melibatkan semua aktivitas yang berhubungan dengan produksi dan konsumsi serta perdagangan barang dan jasa di suatu negara. Ekonomi sering kali merupakan sinonim dari sistem ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi mencakup distribusi sumber daya, produksi serta tenaga kerja dan modal yang diperlukan agar faktor-faktor produksi tersebut menghasilkan suatu output.

Yang dijalankan dengan asas keterbukaan, ekonomi diklasifikasikan sebagai perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup, atau perekonomian terencana di mana pemerintah memiliki kendali penuh atas faktor-faktor produksi dan bagaimana mereka akan dialokasikan seperti misalnya di masa lalu. Negara komunis

Lalu apa kaitannya dengan hukum?

Hukum sangatlah erat sekali hubungan nya karena hukum merupakan aturan yang di tetapkan oleh otoritas tertentu untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran sedangkan ekonomi merupakan perilaku pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat maka perilaku ekonomi di sini membutuhkan aturan dalam melaksanakannya agar tercapai ketertiban serta kemakmuran. Dari sini dapat kita ketahui dan kita simpulkan bahwa pengertian hukum ekonomi adalah semua peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, ataupun kebutuhan rumah tangga baik dalam skala mikro atau makro. Sedangkan tujuannya adalah mengatur hubungan yang timbul dari kegiatan ekonomi.

Ruang lingkup hukum ekonomi.

Hukum ekonomi  adalah wilayah hukum yang sangat komprehensif dan umumnya berlaku untuk semua hukum dan peraturan yang mengatur bagaimana membentuk dan menjalankan bisnis. Ini semua mencakup pembentukan badan usaha, pembiayaan badan usaha, perpajakan dan undang-undang terkait yang mengatur cara memulai, membeli, mengelola, menjual, dan menjalankan bisnis apa pun. Ruang lingkupnya menyentuh hampir semua aspek hukum, namun tidak terbatas pada, undang-undang ketenagakerjaan, peraturan upah dan jam, undang-undang lingkungan, kode dan tata cara lokal, hak cipta, merek dagang dan paten, serta kepailitan.

Bagaimana dengan sifat hukum ekonomi?

Sifat hukum ekonomi bergantung pada lokasi berjalannya ekonomi dan wilayah kegiatannya. Terlepas dari kedua kondisi tersebut, otoritas pemerintahan juga mempengaruhi sifat hukum.

Hukum ekonomi berlaku untuk semua jenis organisasi bisnis. Ada aturan tertentu untuk setiap badan usaha termasuk korporasi, perseroan terbatas, kemitraan, dan lainnya. Misalnya, anggaplah Anda ingin memulai bisnis, tetapi jenis bisnisnya seperti apa? Dan dokumen apa yang perlu Anda ajukan? Setelah ini, apa aturan hukum tertentu yang perlu Anda ikuti atau bagaimana cara membayar pajak? Untuk menjawab semua pertanyaan ini, maka di sinilah pentingnya untuk belajar materi ini.

Apa sumber atau yang dijadikan dasar dari hukum ekonomi?

Sumber ataupun dasar yang digunakan dalam hukum ekonomi digolongkan menjadi 2 yaitu:

  1. Sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang melalui proses tinjauan kritis dan revisi sebelum diterbitkan. Kredensial penulis atau pencipta disediakan bersama dengan referensi dan kutipan. diantaranya adalah undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat dan doktrin
  2. Sumber materiil adalah darimana materi tersebut diturunkan meskipun bukan keabsahan hukumnya. Masalah hukum dapat diambil dari semua kelas sumber material. Sumber materi hukum ada dua macam yaitu sejarah dan hukum. Ex; agama, kehendak, akal, hubungan social, Susila, kekuatan politik, keadaan geografi dll.

Apa saja asas yang ada di dalam hukum ekonomi?

Asas adalah dasar atau tumpuan berfikir yang ada dalam hukum ekonomi adalah:

  1. Asas ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa,
  2. Kepastian hukum,
  3. Transparansi
  4. Akuntabilitas
  5. Kemandirian
  6. Asas manfaat
  7. Pembangunan dengan memperhatikan lingkungan
  8. Kesatuan ekonomi
  9. Keseimbangan
  10. Keadilan
  11. Merata
  12. Demokrasi ekonomi

Kesemua itu merupakan cerminan dari undang-undnag dasar 1945 yang harus dilaksanakan ketika menjalankan ekonomi.

Demikianlah overview mengenai hukum ekonomi. Silahkan bertanya di kolom komentar bila ada yang belum dipahami.

Apa Itu Due Diligence? Contoh dan Cara Melakukannya

Resiko pasti akan Anda hadapi ketika membeli sebuah perusahaan/bisnis baru, lalu bagaimana kemudian mengukur besarnya resiko tersebut? Jawabannya tidak lain adalah dengan melakukan due diligence. Lalu apa itu due diligence?

Urgensi Due Diligence

Ketika Anda membeli bisnis orang lain, penting kiranya jika Anda melakukan uji tuntas terlebih dahulu. Sifat transaksi, jenis produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, dan ruang lingkup operasi bisnis perusahaan yang ingin Anda beli akan sangat menentukan luasnya penyelidikan. Penasihat keuangan dan hukum jelas merupakan pihak yang berperan selama proses berlangsung, tetapi transaksi sering kali juga membutuhkan bantuan dari profesional lain di berbagai bidang untuk menyelidiki dan memberi nasihat tentang masalah-masalah seperti: masalah lingkungan; paten atau ulasan kekayaan intelektual lainnya; pajak asing, akuntansi, atau pertanyaan hukum; privasi, Asuransi Kesehatan, manajemen data, dan masalah keamanan; dan teknologi baru atau yang terus berkembang.

Jika Anda tidak melakukan uji tuntas yang semestinya, Anda mungkin akan tersandung masalah serius atau bahkan menghancurkan Anda, atau Anda dapat membayar harga yang lebih tinggi untuk bisnis baru ini. Tulisan ini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana melakukan pemeriksaan uji tuntas, apa yang harus dicari, cara menemukan bendera merah (tanda bahaya), dan cara mengungkap masalah tersembunyi yang penjual mungkin tidak ingin Anda ketahui. Ini juga menjelaskan bagaimana informasi yang dipelajari melalui uji tuntas dapat mengarah pada penghentian kesepakatan atau perubahan substansial dari ketentuan material.

Uji tuntas tidak hanya untuk calon pembeli dan investor bisnis; seringkali tidak kalah penting bagi pemilik bisnis dan perusahaan yang ingin mendapatkan pendanaan.

Pemilik dan perusahaan akan belajar bagaimana melakukan uji tuntas pada perusahaan Anda sendiri, cara mengungkap masalah yang dapat membuat lari calon pembeli atau investor, dan bagaimana memecahkan masalah yang masih ada sebelum memulai transaksi bisnis yang signifikan.

Apa Itu Due Diligence? Prakteknya Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Jangan pernah terlibat dalam transaksi bisnis penting apapun sebelum uji tuntas yang disesuaikan dengan sifat, cakupan, dan ketentuan transaksi telah selesai. Lalu apa itu due diligence?

Dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya Anda seringkali melakukan proses due diligence secara informal. Sebagian besar dari Anda pasti mendasarkan keputusan sehari-hari terkait membeli barang atau layanan menarik — mencoba restoran baru, mengunduh aplikasi ponsel cerdas, membeli televisi terbaru, mempekerjakan pengacara, dan sebagainya. Secara tidak sadar Anda sebenarnya telah melakukan uji tuntas, anda akan mempertimbangkan aspek hukum (legalitas produk, garansi produk), keuangan, teknologi yang dipakai, dan kesesuaiannya dengan kehidupan pribadi Anda. Untuk lebih memahami praktek due diligence dalam kehidupan sehari-hari, simak tabel berikut ini:

Tabel Praktek Due Diligence Dalam Kehidupan Anda

Transaksi Kemungkinan Investigasi Jenis Uji Tuntas
Membeli Televisi Melihat ulasan secara online dan melakukan perbandingan harga Uji tuntas pada produk dan penilain harga
Menyewa Pengacara Bertanya pada Asosiasi Uji Tuntas Pelayanan
Mencoba Restoran Baru Bertanya kepada teman, apa menu di sana Uji Tuntas Produk
Menyewa tukang kebun outsourcing Mengecek lisensi dan asuransi legal due diligence
Mendownload Aplikasi Melihat review dari konsumen lain Uji Tuntas Teknologi
Membeli rumah Mendapatkan asuransi atau jaminan Legal due diligence
Menghadiri undangan Bertanya mengenai penampilan kepada teman Uji tuntas pribadi

Contoh-contoh uji tuntas dalam kehidupan kita sehari-hari ini menunjukkan bahwa esensi uji tuntas adalah mendidik diri kita sendiri secara memadai sebelum membeli suatu produk atau menggunakan jasa pihak ketiga. Kerja keras yang dibutuhkan konsumen rata-rata untuk menjadi pembeli yang berpengetahuan luas dan untuk memastikan mereka mendapatkan produk atau layanan yang tepat dengan harga yang tepat hanyalah bentuk yang kurang terstruktur dan terperinci dari uji tuntas yang harus dilakukan oleh wirausahawan atau investor sebelum masuk ke dalam transaksi bisnis.

Sebelum membeli produk atau layanan menarik konsumen yang rajin akan menilai kualitas produk atau layanan, membandingkan nilai produk atau layanan, dan kadang-kadang melakukan pemeriksaan latar belakang atau investigasi calon karyawan., profil dan reputasi perusahaan riset / penyedia layanan. Pengusaha menerapkan kriteria uji tuntas untuk transaksi bisnis yang serupa dengan kriteria yang diterapkan konsumen sebelum membeli produk atau merekrut layanan profesional: menyelidiki perusahaan dan operasi bisnisnya, meneliti produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, menentukan penilaian yang sesuai dari perusahaan target, dan memeriksa kemampuan manajemen dan melakukan pemeriksaan latar belakang dan investigasi terhadap pendiri dan personil kunci.

Definisi Due Diligence

Sampai disini tentu Anda semakin penasaran dengan apa itu due diligence bukan? Untuk mengurangi rasa penasaran Anda, simak definisi due diligence berikut ini:

Uji tuntas merupakan proses memeriksa dan mengembangkan tingkat pemahaman yang diperlukan dari empat faktor — perusahaan dan operasi bisnisnya (dengan kata lain, produk, aset, dan / atau layanannya dan bagaimana fungsi perusahaan); menentukan penilaian bisnis, aset, dan transaksi yang sesuai; dan memeriksa kemampuan manajemen, personel kunci, dan masalah ketenagakerjaan — sebelum melakukan transaksi bisnis dengan, berinvestasi, melisensi aset atau layanan, atau membeli semua atau sebagian bisnis atau asetnya. Keempat pilar bisnis yang akan diselidiki dengan hati-hati dalam pemeriksaan uji tuntas adalah perusahaan, operasi bisnisnya, nilai bisnis dan / atau asetnya, dan orang-orangnya.

Due Diligence Dalam Transaksi Bisnis, Apa Saja?

Setelah mengetahui apa itu due diligence, berikutnya pasti Anda penasaran dengan kapan dan apa saja yang dilakukan uji tuntas dalam kegiatan bisnis. Sebagian besar pengusaha dan investor menyadari pentingnya melakukan uji tuntas dalam persiapan untuk pembelian sekuritas atau merger perusahaan. Adapun jenis-jenis transaksi bisnis yang umumnya sering dilakukan uji tuntas sebelum berlanjut ke proses transaksi adalah sebagai berikut:

  • Transaksi pinjaman
  • Pembelian bisnis atau asetnya
  • Pembelian perusahaan (baik merger atau pembelian bisnis)
  • Pembelian saham atau investasi dalam perusahaan, seperti dengan penempatan pribadi
  • Pembelian real estate

Beberapa Praktik Due Diligence Lainnya

Selain itu terdapat beberapa transaksi bisnis lain di mana kebutuhan untuk melakukan uji tuntas sesungguhnya sama pentingnya dengan beberapa transaksi di atas, namun dapat diabaikan adalah sebagai berikut:

  • Membeli hak untuk mengoperasikan waralaba dari pemilik waralaba
  • Memulai perusahaan dengan mitra atau beberapa mitra
  • Melisensikan produk, layanan, teknologi, atau intelektual properti dari pihak ketiga
  • Melisensikan produk, layanan, teknologi, atau intelektual properti ke pihak ketiga
  • Ikut dalam perusahaan patungan
  • Melibatkan pihak ketiga untuk merancang dan / atau mengembangkan suatu produk, layanan, atau teknologi
  • Melibatkan pihak ketiga untuk memproduksi atau menyediakan produk, layanan, atau teknologi
  • Memasuki berbagai jenis kontrak yang penting untuk bisnis Anda

Daftar ini menunjukkan bahwa penyelidikan uji tuntas tidak terbatas hanya pada keputusan tentang apakah akan membeli atau berinvestasi dalam bisnis atau membeli real estate; sebaliknya, uji tuntas berlaku untuk berbagai transaksi bisnis yang prospektif.

Selain itu, prosesnya tidak hanya untuk meyakinkan pihak yang berkepentingan tentang aspek hukum dan keuangan transaksi; melainkan lebih luas yakni untuk memberikan tingkat kenyamanan yang cukup kepada pihak yang berkepentingan sehubungan dengan landasan bisnis yang diselidiki — perusahaan; produk, layanan, aset, dan operasinya; nilai yang sesuai dari perusahaan dan / atau asetnya dan potensi transaksi; dan personel yang penting untuk keberhasilan hubungan bisnis potensial.

Tujuan Due Diligence

Selain memahami apa itu due diligence. Untuk menunjang pemahaman Anda, memahami mengenai tujuan dari uji tuntas juga merupakan landasan yang penting untuk menunjang kegiatan bisnis. Adapun tujuan dari due diligence audit ini dapat Anda lihat pada penjelasan di bawah ini:

1. Aspek Organisasi Perusahaan

Bagi perusahaan mengetahui apa itu due diligence dan mempraktekannya memiliki kegunaan berupa memahami struktur hukum dan keuangan perusahaan dan mengidentifikasi potensi risiko organisasi atau struktural.

2. Aspek Operasi Bisnis

Memahami apa itu due diligence juga berguna bagi pelaku bisnis dalam hal menjalankan operasionalnya yakni Untuk memahami sifat bisnis dan produknya, aset, dan layanannya, menilai aspek operasional bisnis, dan mengidentifikasi serta mengukur risiko hukum, keuangan, dan bisnis.

3. Aspek Penilaian Resiko Transaksi

Untuk menentukan penilaian yang tepat dari perusahaan dan / atau transaksi dan mengidentifikasi dan mengukur risiko keuangan.

4. Aspek Karyawan/Personil

Untuk mengidentifikasi personil kunci dan memastikan apakah mereka mampu menjalankan bisnis, melaksanakan rencana bisnis, dan / atau memenuhi kewajiban pasca penutupan bisnis.

Kesimpulan umum dari keempat tujuan ini adalah bahwa proses uji tuntas memberi Anda tingkat pemahaman yang cukup untuk memungkinkan Anda memutuskan apakah akan terlibat dalam transaksi yang dimaksud. Untuk mencapai pemahaman ini, penyelidikan uji tuntas mengharuskan tidak hanya memeriksa bahan dan data yang disediakan oleh perusahaan tetapi juga informasi yang diperoleh dari berbagai sumber di luar bisnis sasaran, termasuk informasi publik dan pribadi dan saran dari konsultan profesional.

Meskipun pengusaha atau investor akan bergantung pada sejumlah sumber luar untuk informasi, sumber informasi yang paling penting adalah target perusahaan itu sendiri. Untuk tujuan ini, komponen investigasi yang paling penting adalah kuesioner uji tuntas yang disesuaikan dengan transaksi.

Sampai disini tentu Anda sudah mempunyai gambaran yang cukup untuk menjawab pertanyaan apa itu due diligence. Pemahaman ini pada langkah berikutnya, akan digunakan untuk memahami secara praktis mengenai praktek uji tuntas ini dalam kegiatan bisnis Anda.

Beberapa Contoh Pertanyaan dalam Due Diligence

Mempersiapkan kuesioner uji tuntas mengharuskan Anda mempertimbangkan sejumlah pertanyaan mendasar yang terkait dengan hukum, keuangan, operasional, dan personil yang terkait dengan masing-masing landasan. Sebelum memberikan kuesioner kepada perusahaan target dan siapa pun yang berpartisipasi dalam uji tuntas, Anda perlu memilih dan membuat pertanyaan berdasarkan sifat transaksi. Kuesioner uji tuntas yang dikembangkan dengan baik, yang terdiri dari pertanyaan umum dan spesifik-transaksi, sangat penting untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai transaksi yang diusulkan.

Untuk membawa Anda pada pemahaman yang lebih praktis mengenai apa itu due diligence. Berikut ini juga akan diulas mengenai beberapa contoh pertanyaan yang umumnya diajukan saat melakukan proses uji tuntas. Adapun beberapa pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aspek Organisasi Perusahaan

Untuk memperoleh data dan hasil analisis yang sesuai dengan tujuan uji tuntas dari aspek organisasi perusahaan, tanyakan beberapa hal berikut ini:

  • Bagaimana pengelolaan perusahaan? Bagaimana sistemnya? Bagaimana Anggaran Dasarnya?
  • Siapa pemilik perusahaan tersebut? Apa bukti legalnya?
  • Apa saja aset dan properti utama dari perusahaan?
  • Apakah ada masalah hukum terkait kesepakatan terlalu berisiko?

Pertanyaan ini tentu belumlah lengkap, Anda bisa menambahkan beberapa pertanyaan terstruktur lainnya. Seperti bagaimana sistem pembagian kewenangan dari organ perusahan yang ada dan sejenisnya.

2. Aspek Operasional Bisnis

Beberapa pertanyaan yang dapat Anda ajukan saat melakukan uji tuntas dalam aspek operasional ini adalah sebagai berikut:

  • Apa dan bagaimana sifat bisnisnya?
  • Produk apa dan / atau layanan yang ditawarkannya?
  • Apa dan di mana produk dan layanan di pasarkan?
  • Apa kemungkinan resiko dari bisnis yang dijalankan?

3. Resiko Transaksi

Untuk melakukan identifikasi resiko dari transaksi yang telah dijalankan, Anda bisa menanyakan beberapa contoh pertanyaan berikut ini:

  • Berapa pendapatannya, jika ada, dan bagaimana dan darimana asalnya?
  • Berapa nilai dari aktiva?
  • Berapa jumlah kewajiban dan pengeluaran?
  • Bagaimana pasar untuk barang atau jasa?
  • Apakah ada peluang untuk terus berkembang?
  • Apa risiko keuangannya?

4. Pegawai

Untuk meninjau bagaimana entitas mengelola pegawainya, Anda setidaknya bisa menanyakan beberapa hal berikut ini:

  • Siapa personil kunci dan seberapa baik mereka mengelola operasi bisnis?
  • Apa saja pengalaman yang dimiliki oleh personil kunci?
  • Bagaimana latar belakangnya?
  • Apa resiko yang paling signifikan dari personel kunci ini?
  • Apakah ada masalah retensi?

Sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan di atas hanyalah contoh dan belum secara menyeluruh mewakili masing-masing poin dalam proses uji tuntas untuk perusahaan atau kegiatan bisnis. Hal terpenting dalam proses membuat kuisioner uji tuntas ini adalah sesuaikan dengan masalah di lapangan yang dijelaskan dan permintaan klien Anda. Untuk memudahkan Anda lihatlah Contoh Legal Opinion; Analisis Kasus Persaingan Usaha

Demikianlah ulasan penting yang dapat membantu Anda dalam memahami apa itu due diligence sesungguhnya. Tanamkan pada pikiran Anda bahwa uji tuntas merupakan proses mendengarkan cerita bisnis perusahaan — yang mungkin telah disediakan dalam presentasi investasi atau rencana bisnis — dan kemudian melakukan penyelidikan untuk melihat apakah cerita tersebut dapat dikuatkan. Pemeriksaan uji tuntas yang tepat tidak hanya mencakup pertanyaan hukum dan keuangan yang luas tetapi juga mengharuskan Anda mengidentifikasi bidang-bidang penting bisnis dan mengarahkan pertanyaan Anda ke bisnis tertentu dan sifat transaksi yang terlibat.

Contoh Legal Opinion; Analisis Kasus Persaingan Usaha

Contoh legal opinion berikut ini akan memudahkan Anda dalam memahami apa dan bagaimana membuat opini hukum yang baik dan benar. Pasalnya, istilah dan praktik memberikan pendapat hukum ini, memang secara praktis tidak berasal dari negara yang menganut sistem common law seperti Perancis. Tradisi memberikan pendapat hukum sebelum perjanjian dilakukan, justru muncul dari Amerika Serikat yang menganut sistem Anglo Saxon. Oleh karena itu, di Indonesia sebagai negara yang menganut sistem common law, pendapat hukum masih jarang dikenal dan dipraktikkan.

Apa Itu Legal Opinion?

Legal Opinion atau pendapat hukum merupakan opini yang dikeluarkan oleh konsultan/penasehat hukum terhadap entitas/institusi/perusahaan setelah melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap entitas/institusi/perusahaan. Sedangkan due diligence sendiri merupakan serangkaian proses audit/pemeriksaan yang dilakukan oleh konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau terhadap objek transaksi khusus dengan tujuan memperoleh fakta dan informasi material yang menjelaskan secara gamblang kondisi perusahaan atau objek transaksi.

Manfaat Legal Opinion

Pendapat hukum khususnya untuk perusahaan setidaknya memiliki dua bentuk manfaat, adapun secara rinci adalah sebagai berikut:

  • Sebagai dasar pengambilan keputusan yang bersifat material oleh pihak Manajemen terkait transaksi yang akan dilakukan atau terkait dengan perusahaan secara keseluruhan.
  • Dalam hal konsultan hukum enggan memberikan pendapat yang bersifat tanpa syarat dan menguntungkan, maka hal tersebut menjadi peringatan bagi perusahaan bahwa ada hal yang salah secara hukum terkait dengan transaksi atau aspek hukum perusahaan bersangkutan.

Selanjutnya, manfaat dari pendapat hukum ini akan secara lebih praktis Anda pahami dalam contoh legal opinion di bawah nanti.

Unsur-Unsur Legal Opinion

Untuk memahami contoh legal opinion yang akan disajikan pada pembahasan selanjutnya, Anda harus mengetahui terlebih dahulu unsur-unsur/format dari pendapat hukum. Adapun unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Duduk Perkara

Bagian ini menjelaskan secara singkat masalah yang dihadapi klien, umumnya konsultan hukum akan meringkas cerita klien dan hanya menulis pokok permasalahan saja yang benar-benar berkaitan dengan hukum.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum ini adalah penjelasan mengenai peraturan apa saja yang berkaitan dengan duduk perkara di atas. Dasar hukum ini bisa berupa undang-undang, yurisprudensi, perjanjian internasional, doktrin hingga kebiasaan. Dalam mencantumkan dasar hukum ini diperlukan kemampuan identifikasi masalah yang cermat, agar dasar hukum yang diambil benar-benar sesuai dengan isu yang ajukan klien.

3. Legal Opinion

Legal opinion ini merupakan inti dari seluruh bagian dalam format pendapat hukum. Bagian ini berisi hasil analisis dari konsultan hukum terhadap permasalahan klien dan menghubungkannya dengan dasar hukum yang sebelumnya telah diidentifikasi. Konsultan hukum harus menjelaskan secara spesifik pasal-pasal atau ketentuan mana yang bertentangan termasuk konsekuensi hukum yang akan dihadapi klien.

4. Kesimpulan

Bagian dari contoh legal opinion yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dari konsultan hukum kepada klien. Bagian ini merupakan ringkasan dari hasil analisis yang dilakukan sebelumnya.

Perlu diperhatikan bahwa dalam membuat legal opinion yang harus diperhatikan adalah proporsionalitas isi. Bagian pendapat hukum haruslah yang paling banyak diantara penjelasan lainnya. Bagian ini pasti mendominasi dari keseluruhan halaman yang ada.

Contoh Legal Opinion

Untuk lebih memahami bagaimana membuat pendapat hukum, berikut akan disajikan contoh legal opinion untuk Anda.

1. Soal Fiktif:

Perusahaan Aq dan Le telah bersaing di pasaran cukup lama dalam usaha air minum kemasan. Persaingan ini kian hari kian meningkat dan pada musim kemarau, umumnya persaingan akan semakin meningkat. Aq merupakan perusahaan yang paling awal berdiri dan telah memiliki sejumlah distributor yang terklasifikasi menjadi star outlet (SO) dan wholeseller (WO), klasifikasi ini tentu didasarkan dengan peringkat penjualan yang dilakukan oleh pihak distributor.

Kemudian, datanglah Le selaku perusahaan yang tergolong baru dan menawarkan produknya untuk dijualkan di wilayah di mana salah satu star outlet (SO) dari produk Aq berada, tentu salah satu diantara beberapa star outlet (SO) tersebut akan ditawari oleh pihak Le. Setelah Le menawarkan produknya, ternyata di lapangan Le menemukan indikasi bahwa Aq dengan sengaja menakut-nakuti para star outlet (SO) dengan ancaman akan diturunkan peringkatnya menjadi wholeseller (WO) jika sampai menjualkan produk Le. Dalam hal ini Le ingin mengajukan keberatan melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Nah, berdasarkan latar belakang tersebut bagaimana pendapat konsultan hukum dari Le?

2. Duduk Perkara

Setelah mendapatkan informasi tersebut, maka konsultan hukum harus mampu mengidentifikasi duduk perkara apa yang sebenarnya terjadi terkait dengan aduan klien Le di atas. Sebagai legal auditor, kemudian cerita di atas diringkas dalam kalimat pokok sebagai berikut:

“PT. Le adalah pihak yang ingin mengajukan tuntutan laporan adanya praktik persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh PT. Aq kepada KPPU, dalam hal ini PT. Aq dengan sengaja menghalangi distribusi air minum kemasan PT.Le, Indikasi dari adanya monopoli usaha adalah berupa peringatan kepada distributor dari pihak Aq yang berstatus star outlet (SO) diancam dengan penurunan peringkat menjadi distributor kelas wholeseller (WO)”

“Untuk fakta pendukung, perbedaan dari kedua jenis distributor ini adalah perbedaan pemberian harga sebesar 5% lebih murah”.

3. Dasar Hukum

Berdasarkan pokok perkara tersebut, sebagai konsultan hukum setelah melakukan penelusuran akhirnya ditemukan dasar hukum yang berkaitan dengan kasus di atas, yakni:

4. Pendapat Hukum

Sebagai konsultan hukum, meskipun klien berasal dari pihak Le, Anda harus tetap berlaku profesional dan dalam hal ini harus memberikan pendapat yang netral. Sehubungan dengan itu, analisis berkaitan dengan kasus tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 15 Ayat 3 b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Bahwa apa yang dilakukan pihak Aq ternyata bertentangan dengan pasal di atas. Perilaku Aq yang mengancam ini senada dengan ketentuan pasal 15 huruf b, namun perlu juga di cermati bahwa dalam pasal di atas terdapat kata “perjanjian”, artinya temuan di lapangan tersebut harus diperkuat dengan bukti bahwa Aq telah membuat perjanjian semacam itu.

Pasal 19 a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Sehubungan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 19 huruf a dan b ini dapat berlaku jika memang ditemukan bukti real baik perjanjian maupun saksi bahwa pihak Aq telah dengan sengaja menghalangi dan menguasai pasar. Untuk itu, bukti menjadi penting sebelum melakukan tuntutan ke KPPU.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Ketentuan pasal 25 ini tampaknya lebih relevan ketika dijadikan dasar untuk menuntut ke KPPU, bila tidak ditemukan pada perjanjian atau saksi maka bisa dilihat pada ketentuan dan syarat perdagangan pihak Aq, apakah memang benar bahwa untuk menjadi distributor kelas star outlet (SO) terdapat larangan untuk menjual produk sejenis lainnya? Bila ada maka pasal ini menjadi relevan. Selanjutnya, berkaitan dengan ayat 2 perlu dilakukan kalkulasi matematis apakah benar pihak Aq telah melebihi ambang batas sebagaimana ditentukan dalam pasal 25 ayat 2 tersebut.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tersebut di atas, kemudian konsultan hukum memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Masalah ini dapat Anda ajukan ke KKPU dengan syarat ada bukti penguat yang menunjukkan bahwa pihak Aq benar-benar telah sengaja membatasi gerak Anda. Bila tidak menemukan satu bukti pun, rekomendasi dari kami sebaiknya masalah ini diperjelas langsung kepada pihak Aq.

Demikianlah contoh legal opinion sederhana, analisis di atas hanyalah contoh saja tidak mutlak kebenarannya. Kasusnya pun juga bersifat fiktif, untuk memperkuat pemahaman, Anda bisa mencoba dengan menganalisis beberapa kasus yang berkaitan dengan persaingan usaha. Selamat mencoba.

Contoh MoU; Pengertian, Ulasan Lengkap dan Formatnya

Contoh MoU doc-Memperoleh kepastian merupakan salah satu tujuan utama diadakannya perjanjian. Sebelum melanjutkan ke tahap perjanjian, umumnya para pihak terlebih dahulu akan membuat nota kesepahaman atau yang biasa disebut dengan MoU.

Apa itu MoU? MoU sendiri sering diartikan sebagai kesepakatan tertulis dari para pihak yang menunjukkan komitmen bersama/pemahaman awal untuk menjalankan hal-hal yang telah disepakati sebagai langkah awal untuk melakukan perjanjian sebenarnya dalam bentuk yang lebih formal.

Kekuatan Hukum MoU

Sehubungan dengan kekuatan mengikat dari MoU sendiri masih terdapat perbedaan di kalangan ahli. Sebagian menyatakan bahwa MoU hanya merupakan surat kesepahaman antara para pihak yang tidak mengikat, artinya bila isi dari MoU tidak dijalankan maka tidak dianggap wanprestasi, oleh karenanya tidak dapat dituntut di muka pengadilan.  Namun, sebagian yang lain menyatakan bahwa MoU dilihat dari unsur telah memenuhi unsur-unsur perjanjian dan didalamnya juga telah sesuai dengan syarat sah perjanjian. Oleh karena itu, kedudukan hukum dari MoU sama dengan perjanjian umumnya. Artinya, pendapat kedua menyatakan bahwa dalam MoU berlaku wanprestasi dan dapat dituntut di Pengadilan.

Sehubungan dengan itu, secara praktis memang terdapat dua jenis MoU ini yakni MoU yang dapat dituntut pemenuhannya di muka pengadilan dan MoU yang pemenuhannya tidak dapat dituntut di muka pengadilan. MoU yang dapat dituntut ini sebagaimana di Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2014 yang mengatur tentang tata cara dan ruang lingkup membuat surat kerjasama di Kementerian Pertanian.

Format MoU

MoU ini pada dasarnya ada yang dibuat dengan sederhana yakni hanya mencangkup ketentuan pokok, identitas para pihak, penutup, tanda tangan dan tanggal berlaku. Namun, untuk MoU yang bersifat resmi misalnya antar lembaga pemerintah, terdapat format baku yang lebih resmi, adapun secara detail formatnya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Akta/Judul

Judul dalam MoU haruslah menggambarkan secara jelas dan spesifik mengenai perbuatan hukum, subjek dan objek hukum yang menjadi kesepakatan, dalam beberapa contoh MoU PDF resmi dapat diidentifikasi ketentuan penulisan judul ini. Adapun secara spesifik ketentuannya adalah sebagai berikut:

  • Judul harus singkat dan jelas mampu mencerminkan keseluruhan materi dari MoU
  • Judul harus menuliskan siapa saja pihak yang melakukan MoU dan juga kesepakatannya
  • Judul harus memuat jenis perbuatan hukumnya, dalam hal ini umumnya ditulis dengan frasa “Nota Kesepahaman”
  • Nomor MoU dalam contoh MoU antar Perusahaan umumnya ditulis sebelum judul, nomor ini terdiri dari nomor kedua belah pihak yang tentu formatnya berbeda. Oleh karenanya penulisan nomor urutannya harus sesuai dengan urutan penyebutan para pihak.
  • Judul harus ditulis dengan huruf kapital

2. Waktu dan Tempat Penandatanganan

Dari beberapa contoh MoU kerjasama antar lembaga yang beredar, penjelasan mengenai waktu dan tempat penandatangan ini sering luput diantara kedua belah pihak. Bila menganut pendapat bahwa MoU dapat dituntut di muka Pengadilan, maka menyebut tempat dan waktu penandatanganan ini menjadi penting.

3. Komparisi Para Pihak

Komparisi adalah penjelasan rinci mengenai para pihak yang menandatangani nota kesepahaman. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

  • Para pihak adalah mereka yang memang berwenang/berhak mewakili badan hukum bersangkutan
  • Harus mencantumkan nama terang pihak yang mewakili, termasuk KTP (jika ada), jabatan para pihak, alamat institusi, nama institusi, dasar hukum yang menjadikannya wenang untuk bertindak, dan mencantumkan izin/pengesahan badan usaha jika yang bersepakatan adalah badan usaha, demikian halnya dengan badan hukum.
  • Penyataan bahwa para pihak memang bertindak untuk dan atas nama lembaga/Institusi/badan hukum/badan usaha.

4. Premise

Premise berisi latar belakang atau keadaan yang berisi pertimbangan-pertimbangan dan alasan para pihak melakukan kesepakatan. Umumnya dalam contoh MoU yang ada, premise ini memuat beberapa poin berupa maksud para pihak melakukan MoU, urgensi dari MoU, dan hal-hal yang diharapkan dari MoU.

5. Isi Akta

Isi dari akta ini dalam contoh MoU kerjasama antar perusahaan yang ada, selama ini dicantumkan dalam bentuk pasal-pasal. Umumnya dalam nota kesepahaman hanya diatur hal-hal pokok saja tidak selengkap isi dalam perjanjian, adapun isi dari akta ini setidaknya terdiri dari:

  • Maksud dan Tujuan

Maksud ini umumnya berupa pernyataan yang bermakna luas mengenai hal yang diharapkan dari MoU. Sedangkan tujuan adalah bentuk lebih rinci yang nantinya akan mengarahkan pada tercapainya maksud dari MoU.

  • Ruang Lingkup

Yakni kalimat yang membatasi mengenai hal-hal atau lingkup dari MoU. Hal-hal yang perlu dilakukan dan sejauh mana harus dilakukan.

  • Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam contoh MoU sederhana tugas dan tanggung jawab ini umumnya berisi kewajiban dan tugas rinci yang disesuaikan dengan kewenangan masing-masing pihak.

  • Pelaksanaan

Pasal pelaksanaan ini umumnya berisi mengenai cara melakukan tugas dan tanggung jawab. Pelaksanaan ini dapat diatur dalam perjanjian kerjasama atau dengan membentuk tim kerja di luar perjanjian kerjasama.

  • Pembiayaan

Merupakan pasal yang mengatur dari mana sumber biaya dalam hal masing-masing pihak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

  • Jangka Waktu

Jangka waktu ini menunjukkan kapan MoU dimulai dan kapan berakhir. Dalam contoh MoU di bawah masa berlakunya adalah 5 (lima) tahun. Jangka waktu ini sangat penting dengan alasan untuk menghindari adanya MoU yang tidak memiliki manfaat jelas, untuk melakukan evaluasi, untuk memudahkan proses renegosiasi sebagai tindak lanjut dari MoU

  • Monitoring dan Evaluasi

Pasal yang mengatur mengenai bagaimana para pihak saling melakukan monitoring dan evaluasi terhadap isi kesepakatan.

  • Perubahan

Pasal yang mengatur mengenai tata cara perubahan terhadap hal yang belum diatur dalam MoU atau bila ada kesalahan dalam MoU.

  • Ketentuan Lain

Umumnya berisi ketentuan yang bersifat tambahan. Dalam ketentuan ini hal yang perlu dicantumkan adalah bahwa MoU belum memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat, dan hanya merupakan kesepakatan awal sebelum melakukan perjanjian yang sebenarnya.

6. Penutup

Isi dari bagian penutup ini umumnya berupa penjelasan mengenai cara pembuatan MoU, cara penandatanganan, dan kekuatan MoU sebagai alat bukti.

7. Bagian Penandatanganan

Umumnya dalam MoU yang bersifat resmi ada ketentuan khusus dari format penulisan penandatangan ini, yaitu:

  • Huruf harus Kapital
  • Pihak pertama ditulis di bagian kanan, pihak kedua pada bagian kiri
  • Tidak harus mencantumkan jabatan dan instansi
  • Diberi materai dan stempel basah

Demikianlah uraian lengkap mengenai format dari MoU. Untuk lebih memahaminya simak contoh dari MoU di bawah ini.

Contoh MoU

Contoh MoU doc berikut ini tidak persis sama dengan format di atas, sebab format di atas merupakan standar ideal dari MoU. Namun, contoh berikut ini sudah mewakili bentuk MoU yang cukup lengkap. Adapun detail adalah sebagai berikut:

Contoh dan Cara Membuat Surat Perjanjian Jual Beli Tanah

Membuat surat perjanjian bukanlah hal yang sepele, apalagi jika yang dibuat adalah surat perjanjian jual beli tanah. Sebab, surat ini berkaitan dengan aset yang paling berharga dan paling stabil diantara aset lainnya.

Surat perjanjian harus memenuhi unsur-unsur esensial sebagaimana diatur dalam sistem hukum yang berlaku. Bahkan, tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang ada sebuah perjanjian bisa dianggap tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum.

Hal yang sering diabaikan ketika proses melakukan perjanjian jual beli tanah adalah tidak detailnya para pihak dalam mengidentifikasi segala hal yang harus termuat dalam perjanjian. Umumnya para pihak sering lupa mencantumkan hal-hal seperti identitas kurang jelas, peran serta para pihak juga kurang jelas, hak dan kewajiban di dalam kontrak pun juga terkadang mengandung kata-kata ambigu.

Perjanjian yang dibuat atas adanya unsur kesalahan ini bisa saja dikemudian hari dikategorikan sebagai perjanjian yang melanggar syarat sah perjanjian, sehingga kontrak yang dibuat kemudian menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Nah, bagi Anda yang kini sedang kebingungan bagaimana cara membuat surat perjanjian jual beli tanah berikut adalah tipsnya.

Persiapan Sebelum Membuat Perjanjian

1. Identifikasi Subjek Perjanjian

Hal pertama yang harus Anda perhatikan sebelum membuat surat perjanjian adalah perhatikan detail dari subjek (para pihak) yang melakukan perjanjian. Adapun hal pokok yang harus di cantumkan dalam perjanjian adalah berkaitan dengan posisi dan kedudukan hukumnya para pihak, apakah mereka bertindak atas nama sendiri atau sebagai kuasa? Apakah pihak yang bersangkutan adalah pemilik utuh atas objek perjanjian atau tidak? Poin ini harus Anda ketahui dan dicantumkan dalam perjanjian.

2. Identifikasi Objek Perjanjian

Ketika mengidentifikasi objek perjanjian ini yang harus Anda perhatikan adalah apa saja aturan hukum yang mengikat dan apa jenis perikatan yang cocok untuk digunakan? Dalam hal ini Anda harus mendokumentasi seluruh aturan hukum yang berhubungan dengan objek perjanjian, bila objeknya berupa tanah, maka carilah aturan hukum berkaitan dengan tanah ini, mulai pendaftaran hak milik tanah, macamnya dan lain sebagainya.

Cara Membuat Surat Perjanjian Jual Beli Tanah

Setelah melakukan identifikasi subjek dan objek perjanjian, maka langkah selanjutnya adalah buatlah draf surat perjanjian. Adapun susunan dari draf tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan dan Pendahuluan

Isi dari bagian pembukaan dan pendahuluan dalam surat perjanjian ini adalah judul, kemudian dibawahnya kalimat pembuka, dan selanjutnya adalah Premise (hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya kesepakatan).

2. Deskripsi dan Pemaparan Identitas

Deskripsi dan pemaparan identitas ini sangat penting sebab berkaitan dengan syarat sah perjanjian berupa kecakapan para pihak dan adanya kesepakatan. Dalam hal ini hal-hal pokok yang harus termuat adalah penyebutan para pihak biasanya berupa kalimat pihak pertama dan pihak kedua, nama diri, tempat dan tanggal lahir, domisili atau tempat tinggal, dasar hukum/kewenangan berbuat (sebagai kuasa atau bertindak atas nama diri sendiri), pekerjaan atau kedudukannya di masyarakat atau di badan hukum.

3. Premise

Setelah selesai menyebutkan deskripsi lengkap para pihak, maka langkah selanjutnya adalah membuat kalimat yang menunjukkan alasan-alasan para pihak dalam membuat kontrak atau kalimat pertimbangan yang menjadi dasar kontrak.

4. Isi

Untuk isi dari kontrak ini umum berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan jenis perikatan yang dilakukan. Hak dan kewajibannya ini bisa dibuat dalam bentuk pasal-pasal khusus.

5. Penutup

Bagian penutup kontrak ini umumnya berisi tempat dibuatnya kontrak, tanggal kontrak dibuat, identitas para saksi, tanda tangan dan materai.

Setidaknya itulah unsur pokok yang harus termuat dalam surat perjanjian, baik jual beli tanah ataupun lainnya.

Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Tanah

Setelah memahami batang tubuh suatu kontrak, langkah selanjutnya adalah mengaplikasikannya dalam kontrak riil. Untuk mempermudah Anda berikut contoh dari surat perjanjian jual beli tanah:

Contoh dari surat perjanjian jual beli tanah tersebut di atas merupakan standar minimal atas suatu kontrak jual beli tanah. Oleh karena itu, Anda harus melakukan pengembangan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam perjanjian yang Anda lakukan. Ini tergantung bagaimana Anda mengidentifikasi subjek dan objek perjanjian yang akan dilakukan.

Belajar Hukum Secara Online Ter-sertifikasi

Kini banyak lembaga seperti Jimly School dan Asosiasi-Asosiasi tertentu mengadakan kegiatan belajar hukum secara online. Masalahnya, untuk kebutuhan dunia kerja sertifikat ataupun skill yang diperoleh dari webinar tidak diakui sebagai kompetensi. Sertifikat yang didapatkan hanya diakui sebagai penunjang dari kompetensi dasar yang dimiliki.

Bagi Anda yang ingin belajar hukum dengan sertifikat dan/atau ijazah yang bisa diakui secara internasional, maka situs belajar hukum di bawah ini adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Adapun daftar situs tersebut adalah sebagai berikut:

Program Kursus Legal Studies Global Akses Berkeley

Kursus fulltime dalam bidang ilmu hukum spesifikasi imigrasi, hak cipta dan kebijakan hukum. Di Berkeley ini Anda akan mendapatkan fasilitas belajar hukum selama 4 bulan dengan dua jenis kurikulum yakni mata kuliah inti yang berupa  dasar-dasar hukum, kewirausahaan, dan perubahan hukum A.S.

Setelah mata kuliah wajib terselesaikan Anda dapat mengambil beberapa mata kuliah spesialisasi antara lain: hukum bisnis, hukum konstitusional, hukum pidana, hukum imigrasi, hukum kekayaan intelektual atau hukum internasional.

Edx: Hukum Internasional

Bila Anda salah satu peneliti atau akademisi dalam bidang Hukum Internasional, maka Edx adalah tempatnya. Menariknya untuk belajar hukum internasional ini Anda bisa memperolehnya secara gratis, namun untuk mendapatkan sertifikat keahlian Anda harus membayar sebesar $150. Anda bisa mempelajari bagaimana hukum internasional ini dibuat, bagaimana penerapannya hingga proses penegakannya. Selain itu, Anda juga akan bergabung dengan Komunitas Hukum Internasional.

Anda harus menyelesaikan kursus ini dalam waktu 12 Minggu dengan durasi pertemuan 6-8 jam perminggu. Selain itu kursus ini bersifat fulltime. Jadi setidaknya Anda harus fokus ya.

Kursus Paralegal di International Career Institute (ICI)

ICI menawarkan kursus paralegal bagi Anda yang ingin mengejar karir di lapangan serta bagi mereka yang sudah bekerja sebagai sekretaris hukum dan paralegal. Kurikulum di kembangkan dengan mengintegrasikan kebutuhan industri dan pemerintah sehingga sesuai dengan tuntutan saat ini. Pada akhir kursus, Anda akan mendapatkan:

Dengan mengikuti kursus Paralegal ini, Anda akan belajar hukum dan memiliki pengetahuan dalam menyiapkan dokumen hukum. Paralegal juga memiliki keterampilan penelitian dan pelaporan yang luar biasa, dan memiliki pemahaman luas tentang dokumentasi hukum, konsep, dan bahasa hukum.

Belajar HAM Internasional di Sekolah Musim Panas Jerman

Fakultas Hukum di Justus Liebig University Giessen dan University of Wisconsin Law menjamu para siswa dari seluruh dunia untuk Sekolah Hukum Musim Panas AS-Jerman ke-12 di Giessen.

Kursus online selama dua minggu, siswa akan belajar hukum dari rumah dan bertemu dengan dosen dan praktisi yang sangat baik dari seluruh dunia dalam kursus online mereka. Selain itu, siswa memiliki kesempatan untuk mengenal teman sekelas mereka dari seluruh dunia dan menjadi teman seumur hidup.

Itulah sedikit daftar situs belajar hukum secara online yang dapat Anda lakukan di masa PSBB ini. Masih cukup banyak situs lain di luar sana silahkan Anda gunakan kesempatan ini sebaik mungkin, selamat mencoba.