Arsip Tag: hukum perbankan

Hukum Bekerja di Bank: Rangkuman Fatwa

Saya baru atau berencana bekerja di Bank, bagaimanakah hukum bekerja di bank menurut beberapa fatwa? Simak jawabannya di sini.

Seiring dengan kemajuan zaman, kegiatan perekonomian juga berkembang pesat termasuk dengan adanya Lembaga Keuangan seperti bank dan sistem perbankan.

Sistem perbankan konvensional adalah sistem dimana kegiatan ekonominya meliputi pendanaan (tabungan), peminjaman, penukaran mata uang, obligasi, giro, transfer (transfer uang), dan lain-lain. 

Terkadang kondisi perekonomian suatu Negara dapat dilihat dari sistem perbankannya, semakin maju sistem perbankannya maka demikian pula Negara itu sendiri. 

Sebenarnya kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan meminjamkannya kembali kepada masyarakat atau dengan kata lain menyalurkan dana dari siapa yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. 

Bank pada umumnya mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman atau potongan dari tabungan yang diberikan kepada nasabah.

Sistem Perbankan Menurut Islam

Dalam perekonomian modern yang berlaku saat ini, pada dasarnya bank merupakan lembaga intermediasi atau biasa kita sebut dengan Financial Intermediary. Meskipun bank memberikan pelayanan kepada masyarakat atau nasabah, bank bukanlah lembaga sosial.

Bahkan, bank dikategorikan sebagai lembaga yang bergerak di bidang perdagangan dan peredaran uang dalam masyarakat serta tempat menyimpan kekayaan. 

Berdasarkan aktivitas tersebut bank menciptakan suatu istilah yang disebut bunga. Sistem bank konvensional yang mempraktekkan riba (riba) ini dibawa oleh masyarakat barat.

Bunga yang dianut oleh sistem perbankan dalam Hukum Islam dianggap sebagai riba (riba) atau kelebihan yang menurut pemikiran ulama dilarang (haram). Riba (riba) sendiri diharamkan oleh Allah SWT karena dapat merugikan orang lain sebagaimana tertulis dalam perintah Allah SWT sebagai berikut:

“Dan apa saja yang kamu berikan untuk kepentingan penambahan harta orang tidak akan bertambah di sisi Allah. Tetapi apa yang kamu berikan dalam zakat karena mengharap keridhaan Allah, itulah yang melipat gandakan.” (Surat Ar-Rum ayat 39)

Hukum Bekerja di Bank dalam Islam

Lalu, bagaimana hukum bekerja di bank? Meskipun ulama berpendapat bahwa bank konvensional menerapkan bunga adalah kegiatan riba (riba), ada beberapa pendapat tentang bagaimana hukum bekerja di bank itu sendiri. Untuk lebih jelasnya mari kita simak beberapa pendapat para ulama sebagai berikut :

1. Menurut Yusuf Qardhawi

Dalam pandangan dan pendapat Yusuf Qardhawi, hukum bekerja di bank sebenarnya tidak dilarang karena tidak semua kegiatan dan transaksi di dunia perbankan konvensional mengandung riba. Dalam sistem perbankan terdapat beberapa transaksi yang pada dasarnya halal (diperbolehkan) dan diperbolehkan. Namun, Yusuf Qardhawi tetap melarang bunga atau riba (riba) dari bank. Serta orang yang bekerja di Bank menurutnya diperbolehkan berdasarkan alasan dasar ini :

Tidak semua transaksi di perbankan mengandung riba (riba) dan mereka yang bekerja di bank tidak selalu melakukan kegiatan riba yang merugikan orang lain dan tidak semuanya tentang hutang dan pinjaman.

Adapun sistem perbankan yang tidak dikuasai oleh non muslim daripada perbankan konvensional lebih baik dikuasai oleh muslim sehingga seorang muslim menurut Yusuf Qardhawi diperbolehkan bekerja dan mencari nafkah dari bank.

Hukum bekerja di bank diperbolehkan (netral) apalagi jika orang tersebut hanya bisa bekerja di bidang perbankan dan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Apalagi sebagai seorang muslim dianjurkan untuk bekerja seperti apa yang tertulis dalam hadits.
“Jauhi tujuh kasus yang menimbulkan malapetaka (muqibat). Kemudian para sahabat bertanya ‘apakah tujuh perkara itu wahai Rasulullah? kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban syirik, syirik, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali diterima syariat, memakan riba (riba), memakan harta anak yatim, lari dari perang, melontarkan tuduhan zina kepada wanita yang dalam keadaan sembrono dan dalam iman (kepada Allah).” (Hadits Bukhari dan Muslim) [AdSense-A]

Gaji yang diterima oleh seseorang yang bekerja di bank dalam keadaan mendesak maka hukumnya dibolehkan serta hal yang pertama dilarang (haram) kemudian menjadi halal (halal) jika situasinya mendesak. Adapun hal ini menurut Ulama di Mesir yaitu Jad Al-Haq yang menyatakan jika bekerja di suatu bank adalah halal meskipun bank tersebut bekerja dengan sistem riba (riba) selama bank tersebut juga mempunyai kegiatan lain yang bersifat riba/

2. Menurut Abdul Aziz bin Baz

Ulama Abdul Aziz bin Baz menyatakan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh bank konvensional dilarang (haram) dan tidak diterima. Begitu juga jika seseorang bekerja di bank konvensional maka hukumnya haram (haram). Bunga yang diterima bank adalah riba (riba) dan seseorang dilarang memakan uang riba (riba). Ada alasan mengapa hukum bekerja di bank dilarang (haram) menurut Abdul Aziz bin Baz :

Hukum mengkonsumsi gaji dari hasil riba (riba) bank konvensional sama dengan mengkonsumsi uang atau kekayaan yang diharamkan. hukum riba (riba) itu sendiri adalah haram. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:
“Sesungguhnya akan datang suatu masa kepada manusia yang memakan riba.” Mereka berkata kepada Rasulullah, “Apakah itu semua orang?” Nabi bersabda, “Barangsiapa yang tidak mengambil darinya akan ditimpa debunya”. (Abu Hurairah)

Membantu kegiatan bank yang menggunakan riba (riba) sama saja dengan menerima riba dan membolehkannya maka sebagian ulama melarang hukum bekerja di bank konvensional. Sementara itu, kita sebagai umat Islam harus mengetahui bahwa hukum riba (riba) dilarang (haram) dan yang melakukannya (pelakunya) akan mendapatkan hukuman dari Allah SWT.

Bekerja di bank yang melakukan transaksi dan kegiatan riba sama saja dengan membantu mereka melakukan yang hukumnya dilarang (haram), sedangkan Allah melarang umat Islam untuk saling membantu dalam arti yang salah dan dilarang sebagaimana telah dinyatakan dalam perintah. sebagai berikut :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar (menghalalkan) ibadah-ibadah Allah atau (kesucian) bulan yang suci atau (mengabaikan penandaan) hewan kurban dan kalung (mereka) atau (melanggar keselamatan) orang-orang yang akan datang. ke Rumah Suci mencari karunia dari Tuhan mereka dan persetujuan (Nya). Tetapi ketika kamu keluar dari ihram, maka (kamu mau) berburu. Dan jangan biarkan kebencian suatu kaum karena telah menghalangimu dari Masjidil Hara membuatmu melampaui batas. Dan bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, tetapi jangan bekerja sama dalam dosa dan agresi. Dan bertakwalah kepada Allah: Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.” (Al-Maidah ayat 2)

Hal ini juga disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

“Allah melaknat orang yang memakan riba, kliennya, saksinya, dan pencatatnya.” Dan Nabi bersabda, “Mereka sama saja” (Muslim)

3. Hukum Bekerja di Bank, Apa yang Harus dipertimbangkan?

Ketika bekerja sebagai karyawan dalam bisnis di mana sebagian besar bisnis tidak sesuai dengan ketentuan Syariah, pada prinsipnya ada dua masalah yang harus ditentukan:

Apakah pekerjaan itu sendiri diperbolehkan? Yaitu, apakah pekerjaan yang dikontrak itu sendiri melanggar Syariah atau, jika tidak, apakah itu termasuk membantu dalam dosa?

Sumber dana apa yang digunakan untuk membayar karyawan?

Diperbolehkan dengan Ketentuan:

Mengenai yang pertama, pekerjaan seorang teknisi IT yang hanya melibatkan pemeliharaan sistem komputer itu sendiri diperbolehkan. 

Menurut prinsip-prinsip Imam Abū Hanīfah ini juga tidak termasuk membantu dalam dosa karena dosa apapun yang terjadi, seperti dalam bertransaksi transaksi riba.

Dalam hal karena sistem komputer dapat digunakan untuk tindakan yang boleh dan yang tidak boleh. Selain itu, tindakan apa pun yang tidak boleh dilakukan tidak akan dikaitkan dengan teknisi TI melainkan terbatas pada agen independen.

Mengenai yang kedua, sebagian besar dana di bank biasa bersumber dari pemegang simpanan, pemegang saham, dan terkadang pemerintah. Meskipun setiap pinjaman yang dihasilkan akan didasarkan pada bunga, pinjaman itu sendiri akan diizinkan. Bunga yang diterima bank hanya merupakan sebagian kecil dari dana bank. 

Dengan demikian, diperbolehkan untuk menerima remunerasi untuk melakukan fungsi yang diperbolehkan, seperti sebagai teknisi IT, dari bank. Sebagian besar dana yang tersedia untuk perusahaan asuransi dihasilkan oleh premi yang dibayarkan oleh pemegang premi. 

Karena konstruksi kontrak adalah kontrak komutatif yang juga melanggar larangan ribā, gharar dan qimār, dana yang tersedia untuk perusahaan asuransi tidak diperbolehkan. 

Jadi, meskipun Teknisi TI dapat melakukan fungsi yang diizinkan dalam perusahaan asuransi, karena dana yang tersedia untuk perusahaan asuransi bersifat tidak boleh, Teknisi TI tidak dapat menerima imbalan dari dana tersebut.

Tidak diperbolehkan dengan ketentuan

Menurut prinsip-prinsip Imam Abū Yūsuf dan Imam Muhammad, pekerjaan Teknisi TI di bank konvensional dan perusahaan asuransi tidak diizinkan karena sama dengan membantu dalam dosa dan Teknisi TI juga tidak berhak atas imbalan apapun.

Oleh karena itu, menurut pendapat Imam Abū Yusuf dan Imam Muhammad, seorang Muslim harus menghindari bekerja di bank konvensional, meskipun hanya melibatkan fungsi yang diperbolehkan. Ini adalah posisi yang lebih bijaksana dan hati-hati. 

Namun, jika seorang Muslim adalah pegawai bank konvensional dan hanya menjalankan fungsi yang diperbolehkan seperti Teknisi IT, maka menurut pendapat Imam Abū anīfah, pekerjaan tersebut akan diizinkan dan setiap imbalan yang diterima juga akan sah diterima.

Dikatakan dalam Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 15/41:

Seorang muslim tidak boleh bekerja di bank yang berurusan dengan riba, meskipun pekerjaan yang dilakukan seorang muslim itu tidak ada hubungannya dengan riba, karena dia memberikan kepada karyawan yang bekerja dengan riba apa yang mereka butuhkan dan dia membantu mereka dengan perhitungan bunga mereka.

Dan dikatakan dalam Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah (15/48):

Tidak halal bagi seorang muslim bekerja di bank yang berurusan dengan riba, karena itu termasuk membantu mereka melakukan transaksi berbasis riba dengan satu atau lain cara, dengan menuliskannya, menyaksikannya, menjaga banknya, dll.

4. Rangkuman

Prinsip tentang pekerjaan di bank (atau lembaga keuangan lainnya) adalah bahwa setiap pekerjaan atau pekerjaan yang melibatkan secara langsung dalam transaksi berbasis bunga akan melanggar hukum dan berdosa dengan upah pada pekerjaan tersebut adalah Haram, dan setiap pekerjaan yang tidak melibatkan terlibat dalam transaksi riba akan halal.

Dalam sebuah hadits, Rasulullah (Allah memberkati dia & memberinya kedamaian) melaknat (la’na) pada penerima bunga, pembayar bunga, juru tulis dan dua saksi, dan dia berkata: “Mereka adalah sama” (yaitu dalam dosa). (Sahih Muslim)

Dengan mengingat prinsip di atas, sekarang mari kita lihat pos dan pekerjaan tertentu di bank:

  • Bekerja di bank sebagai petugas panggilan dan menjawab panggilan telepon akan diizinkan selama pekerjaannya membahas hal-hal umum mengenai rekening seseorang dan memberikan informasi kepada pelanggan secara umum.
  • Namun, jika pekerjaan itu juga termasuk memberikan nasihat tentang transaksi berbasis bunga atau membantu pelanggan terlibat dalam Riba, maka ini akan dianggap membantu dalam dosa, maka tidak diperbolehkan.
  • Penyediaan perangkat lunak komputer atau pembuatan program komputer untuk bank juga diperbolehkan. Namun, merancang program yang secara eksklusif digunakan untuk transaksi riba tidak akan diizinkan.
  • Bekerja sebagai manajer di bank tidak diperbolehkan.
  • Selanjutnya, bekerja sebagai kasir di bank juga tidak diperbolehkan.
  • Bekerja sebagai penjaga, juru masak atau pembersih di bank akan diizinkan.

Jadi, kesimpulannya, jika suatu pekerjaan memiliki hubungan dan kaitan langsung dengan penulisan, pendampingan, pencatatan dan konsultasi transaksi berbasis kepentingan, maka pekerjaan tersebut tidak akan diizinkan untuk dilakukan.

Namun, jika pekerjaan di bank tidak ada hubungannya dengan transaksi berbasis bunga, itu akan diizinkan, tetapi tetap lebih baik untuk dihindari.

Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Tabel perbedaan bank konvensional dan bank syariah di Indonesia, baik secara konseptual dan teknis ini akan memudahkan Anda memahami keduanya.

Lanjutkan membaca Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Hukum Perbankan Di Indonesia (Gambaran Umum)

Apa Itu Hukum Perbankan?

Hukum perbankan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu terkait dengan perbankan. Munir fuady menyebutkan bahwa yang dikatakan hukum perbankan adalah kaidah-kaidah hukum dalam bentuk perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, peraturan pemerintah dan lain semisalnya yang mengatur masalah perbankan yang bertindak sebagai lembaga, mencakup kegiatan, tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan lain semisalnya yang berkenaan dengan dunia perbankan.

Ketika kita pandang dengan sistem hukum nasional, hukum perbankan terus berkembang menjadi hukum fungsional dan sektoral, dengan demikian kajian hukum perbankan meniadakan pembedaan hukum publik dan hukum privat, sehingga ketika kita rinci hukum perbankan itu mencakup bidang hukum administrasi, hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, dan hukum internasional.

Asas-Asas Hukum Perbankan

Asas yang digunakan dalam perbankan adalah asas demokrasi ekonomi dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian, yang termaktub dalam pancasila dan UUD 1945 dan tersimpulkan dalam pasal 33 UUD 1945 yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Sehingga di harapkan dengan asa ini tidak akan terjadi monopoli.

Prinsip-Prinsip Hukum Perbankan

Prinsip Kepercayaan

Prinsip kepercayaan merupakan asas yang menyatakan bahwa kegiatan usaha bank berlandaskan hubungan kepercayaan antara nasabah dan bank. karena kegiatan utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk masyarakat sehingga setiap kegiatan harus selalu menjaga kepercayaan dari masyarakat agar supaya kesehatan bank tetap terjaga.

Prinsip kepercayaan bagi dunia perbankan merupakan tulang punggung yang mendukung kemajuan bank, dengan kuatnya kepercayaan dari masyarakat untuk perbankan maka bank akan dapat menunjukkan eksistensinya dan value yang baik.

Prinsip Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan merupakan komitmen untuk mematuhi semua Undang-Undang perlindungan rahasia serta data yang berlaku dalam kegiatan perbankan. Guna menghargai privasi karyawannya, nasabah dan seluruh stake holder perbankan. Setiap informasi pribadi yang ada diperlakukan dengan hati-hati, dilindungi, dan digunakan sesuai dengan aturan hukum dan secara wajar.

Prinsip kerahasiaan ini membantu memastikan bahwa perbankan mematuhi semua Undang-Undang perlindungan kerahasiaan data secara global. Komitmen ini menunjukkan nilai yang digunakan oleh perbankan dalam mendapatkan dan menjaga kepercayaan baik karyawan, nasabah, mitra usaha, dan stake holder yang lain berbagi informasi pribadi mereka dengan perusahaan.

Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle)

Fungsi utama perbankan adalah sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan nya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan (Lembaga Perantara Keuangan). Mengingat pentingnya fungsi tersebut, upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, dalam beberapa peraturan perbankan telah diterapkan pedoman penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan yang wajib ditaati oleh seluruh bank.

Prinsip yang digunakan dalam perbankan syariah adalah prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Dimana kepatuhan terhadap prinsip tersebut mempengaruhi kesehatan bank syariah itu sendiri. Prinsip kehati-hatian bank adalah kehati-hatian bank dalam meminimalkan risiko kegiatan operasional bank dengan mengacu pada ketentuan bank sentral dan ketentuan internal bank. Tujuannya agar bank selalu dalam kondisi sehat, likuid dan solvent. Mengabaikan penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank, baik oleh bank konvensional maupun oleh bank syariah, tentunya akan berdampak pada kerugian dan risiko bagi bank itu sendiri. Oleh karena itu, dalam memberikan fasilitas pembiayaan, setiap bank harus lebih memperhatikan aspek personality yang dapat diidentifikasi dengan menerapkan prinsip 5 C (the five cs credit analysis). Bank syariah harus aktif menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah

Prinsip Mengenal Nasabah (know how costumer principle)

Prinsip Mengenal Nasabah yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/23 / PBI / Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003 merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan asas kehati-hatian yang merupakan asas hukum dalam UU Perbankan. Oleh karena itu, pentingnya Prinsip Mengenal Nasabah agar aplikasinya tidak hanya berlaku secara nasional, tetapi juga internasional. Bahkan direkomendasikan oleh Basel Committee on Banking Supervision, yang tertuang dalam komite organisasi Bank for International Settlements. Prinsip Mengenal Nasabah tidak hanya terkait dengan bank yang “tersehat”, tetapi juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya transaksi mencurigakan dari nasabah yang berujung pada tindakan pencucian uang.

Fungsi dan Tujuan Perbankan

Terkait dengan fungsi perbankan dapat dilihat pada pasal 3 UU Perbankan yang menyatakan bahwa “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat” dari sini kita bisa memahami bahwa fungsi bank adalah financial intermediary yaitu menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana (lacks of funds). Perbankan di indonesiadisamping memiliki tujuan ekonomis juga berorientasi pada hal-hal yang non ekonomis seperti stabilitas nasional yakni stabilitas sosial dan politik dan secara lengkap ini sudah diatur dalam pasal 4 Undang0Undang perbankan yang menyatakan bahwa “Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat”

Sumber-Sumber Hukum Perbankan

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber hukum formil dan hukum materiil. Sumber hukum formil adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum atau aturan dan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis sedangkan hukum materiil adalah

sumber hukum yang menentukan isi hukum tersebut dan itu tergantung dari mana dilakukan peninjauan nya, apakah dari sudut pandang sejarah, ekonomi, filsafat, teknologi, dan lain sebagai nya. Ahli-ahli perbankan cenderung menyatakan bahwa kebutuhan hukum lembaga perbankan dalam suatu masyarakat yang menimbulkan isi hukum yang bersangkutan. Sumber hukum material baru dapat diperhatikan apabila dianggap perlu untuk diketahui asal-usul hukumnya.

Sumber hukum tertulis:

  1. Undang-undang No.7 Tahun 1992 Jo undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
  2. Undang-undang No.23 tahun 1999 JoUndang-undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank indonesia
  3. Undang-undang No.24 Tahun 1999 Tentang Lalulintas Devisa dan sistem Nili Tukar
  4. KUHPerdata (B.W) Buku II dan Buku Ke III
  5. KUHDagang (W.V.K)Khususnya Buku I tentang Surat-surat berharga
  6. Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang
  7. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah
  8. Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian
  9. Undang-undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization
  10. Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
  11. Undang-undang No. 8 Tentang Pasar Modal
  12. Undang-undang No.9 Tentang Usaha Kecil
  13. Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Besreta benda-benda yang Berkaitan dengan

Sumber Hukum Tidak Tertulis

  1. Yurisprudensi
  2. Konvensi (Kebiasaan)
  3. Doktrin (ilmu Pengetahuan)
  4. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam kegiatan perbankan.

Hukum perbankan yang berlaku di indonesia bersifat imperatif atau bersifat memaksa artinya bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, apabila peraturan melarang dna perbankan melanggarnya maka Bank Indonesia berwenang menindak bank yang bersangkutan dengan memberikan sanksi administratif  seperti mencabut izin usaha dans emisalnya.walaupun demikian dalam rangka pengawasan, bank diperkenankan untuk membuat dan memberlakukan aturan internal (self regulation) dengan tetap berpedoman pada kebijakan umum BI. Ketentuan internal harus dijadikan sebagai standar aturan yang jelas dan tegas dalam pengawasan internal sehingga diharapkan dengan aturan internal tersebut dapat mewujudkan lembaga yang baik dan bertanggungjawab dan dapat mewujudkan cita-cita ekonomi Nasional.

ALASAN PERUBAHAN ATAS UU PERBANKAN

  1. Perkembangan ekonomi nasional yang tumbuh dengan cepat, kompetitif serta terintegrasi dengan tantangan yang semakin komplek dan dengan sistem keuangan yang semakin maju.
  2. Sebagai bentuk/wujud komitmen internasional (WTO, APEK, ASEAN)
  3. Pembukaan akses pasar internasional

BEBERAPA SUBTANSI PERUBAHAN ATAS UU PERBANKAN 1992

  1. Pengalihan otoritas pemberian ijin yang semula  ijin pendirian bank dari Menteri Keuangan dan saat ini ijin usaha bank kepada Bank Indonesia
  2. Peningkatan sanksi pidana terkait dengan adanya pelanggaran rahasia bank
  3. Peningkatan, pengakuan peran bank umum dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
  4. Memberi peluang investor asing sebagai mitra dan pemegang saham bank umum
  5. Peran BPK dalam melaksanakan pemeriksaan bank
  6. Dibentuknya (LPS) Lembaga Penjamin Simpanan
  7. Syarat analisis dampak lingkungan yang harus di cantumkan di dalamnya.dalam perjanjian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
  8. pengenaan hukuman bersifat minimum dan maksimum

SISTEMATIS PERUBAHAN UU PERBANKAN 1992

  • Asas, fungsi dan tujuan perbankan Indonesia
  • Jenis dan usaha bank
  • Perijinan, bentuk hukum dan kepemilikan bank
  • Pembinaan dan Pengawasan bank
  • Kepengurusan bank
  • Penggunaan tenaga asing oleh bank
  • Rahasia bank
  • Ketentuan pidana dan sanksi administratif

Demikian ulasan umum mengenai hukum perbankan di Indonesia. Secara lebih detail aspek-aspek spesifik akan di bahas pada artikel selanjutnya.