Arsip Tag: kasus hukum

4 Tips Mengajukan Gugatan Sederhana Agar Langsung Diterima Saat Pendaftaran

Meskipun namanya gugatan sederhana bukan berarti proses mengajukan gugatan tidak melalui pemeriksaan administratif. Paling minim syarat dan kriteria harus terpenuhi.

Gugatan sederhana tidak lain merupakan upaya pengadilan dalam menjalankan peradilan yang cepat, mudah dan murah. 

Hanya saja, fakta menunjukkan bahwa tidak jarang pencari keadilan yang harus bolak-balik lantaran kurangnya syarat saat mengajukan gugatan jenis ini.

Faktornya bermacam-macam, bisa jadi masyarakat yang salah paham prosedur mengajukan “gugatan sederhana”, atau memang tidak memenuhi syarat.

Bisa juga, karena salah paham dengan istilah “sederhana”, jadi beberapa pihak menganggapnya seperti proses mengajukan laporan ke pak RT.

Agar hal yang sama tidak terjadi kepada Anda, sebaiknya simak tips menarik berikut ini, sehingga dengan cukup sekali datang, gugatan Anda sudah bisa diterima.

Tips Mengajukan Gugatan Sederhana

1. Identifikasi Kriteria Perkara dalam Gugatan Sederhana

Sesuai dengan PERMA Gugatan Sederhana PDF No.4 Tahun 2019, Anda perlu mengidentifikasi apa perkara Anda memenuhi kriteria gugatan jenis ini atau tidak. Secara ringkas, berikut kriterianya:

  • Perkara PMH (Perbuatan Melawan Hukum) dan Cidera Janji (Wanprestasi)
  • Perkara yang tata cara penyelesaiannya telah diatur oleh UU melalui pengadilan khusus
  • Tidak merupakan sengketa yang berkaitan dengan hak atas tanah
  •  Ada batas minimal nilai gugatan, yakni 500 juta jika diukur dengan uang
  • Pihak yang berperkara yakni penggugat dan tergugat jangan lebih dari satu, kecuali jika memang memiliki kepentingan sama.
  • Pihak yang Anda gugat harus diketahui alamatnya
  • Para pihak domisilinya juga harus sama
  • Jika memang tidak sama domisilinya, bisa dengan solusi berupa kuasa insidentil salah satunya.

2. Gugatan Sederhana yang Anda Buat Juga Harus Benar

Ada dua cara membuat gugatan sederhana yakni dengan membuatnya sendiri atau cukup dengan mengisi form gugatan. Jika ternyata Anda membuatnya sendiri, perhatikan tiga hal pokok berikut ini:

  • Identitas pihak tergugat maupun penggugat harus benar dan jelas
  • Jelaskan secara ringkas duduk perkara, termasuk dasar hukum dari gugatan Anda, hubungkan peristiwa yang terjadi dengan hukum yang berlaku
  • Isikan tuntutan Anda, apa yang Anda harapkan dan inginkan, tuangkan dalam poin ini.

3. Siapkan Bukti-bukti yang valid

Anda adalah orang yang tahu apa dan mengapa gugatan ini diajukan, oleh karenanya semua bukti penguat atas gugatan ini hanya Anda yang dapat memperoleh dan menyiapkan.

Bentuk bukti bisa apapun, asal sesuai dengan kriteria, bisa tertulis atau bukti tidak tertulis. Bukti tertulis misalnya dokumen perjanjian atau sejenisnya. Sedangkan untuk yang tidak tertulis, siapkan saksi, sumpah dan lainnya.

4. Mendaftar Melalui E-Court

Anda tips termudah yang bisa Anda lakukan dan ini lebih sederhana dari prosedur umumnya, Anda bisa mengisi blanko gugatan lewat aplikasi E-Court di Pengadilan setempat.

Tentu saja, langkah pertama hingga ketiga di atas harus sudah siap terlebih dahulu, terutama dokumen bukti harus Anda scan terlebih dahulu.

Berkaitan dengan bukti, selain dalam bentuk scan Anda nantinya juga harus menyerahkan dokumen asli ke pengadilan.

Jika tiga langkah di atas, plus tips tambahan mengajukan via online di atas Anda penuhi, maka dipastikan dalam sekali pendaftaran gugatan sederhana Anda sudah dapat diterima, tanpa harus bolak balik ke pengadilan lagi.

Contoh Legal Opinion; Analisis Kasus Persaingan Usaha

Contoh legal opinion berikut ini akan memudahkan Anda dalam memahami apa dan bagaimana membuat opini hukum yang baik dan benar. Pasalnya, istilah dan praktik memberikan pendapat hukum ini, memang secara praktis tidak berasal dari negara yang menganut sistem common law seperti Perancis. Tradisi memberikan pendapat hukum sebelum perjanjian dilakukan, justru muncul dari Amerika Serikat yang menganut sistem Anglo Saxon. Oleh karena itu, di Indonesia sebagai negara yang menganut sistem common law, pendapat hukum masih jarang dikenal dan dipraktikkan.

Apa Itu Legal Opinion?

Legal Opinion atau pendapat hukum merupakan opini yang dikeluarkan oleh konsultan/penasehat hukum terhadap entitas/institusi/perusahaan setelah melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap entitas/institusi/perusahaan. Sedangkan due diligence sendiri merupakan serangkaian proses audit/pemeriksaan yang dilakukan oleh konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau terhadap objek transaksi khusus dengan tujuan memperoleh fakta dan informasi material yang menjelaskan secara gamblang kondisi perusahaan atau objek transaksi.

Manfaat Legal Opinion

Pendapat hukum khususnya untuk perusahaan setidaknya memiliki dua bentuk manfaat, adapun secara rinci adalah sebagai berikut:

  • Sebagai dasar pengambilan keputusan yang bersifat material oleh pihak Manajemen terkait transaksi yang akan dilakukan atau terkait dengan perusahaan secara keseluruhan.
  • Dalam hal konsultan hukum enggan memberikan pendapat yang bersifat tanpa syarat dan menguntungkan, maka hal tersebut menjadi peringatan bagi perusahaan bahwa ada hal yang salah secara hukum terkait dengan transaksi atau aspek hukum perusahaan bersangkutan.

Selanjutnya, manfaat dari pendapat hukum ini akan secara lebih praktis Anda pahami dalam contoh legal opinion di bawah nanti.

Unsur-Unsur Legal Opinion

Untuk memahami contoh legal opinion yang akan disajikan pada pembahasan selanjutnya, Anda harus mengetahui terlebih dahulu unsur-unsur/format dari pendapat hukum. Adapun unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Duduk Perkara

Bagian ini menjelaskan secara singkat masalah yang dihadapi klien, umumnya konsultan hukum akan meringkas cerita klien dan hanya menulis pokok permasalahan saja yang benar-benar berkaitan dengan hukum.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum ini adalah penjelasan mengenai peraturan apa saja yang berkaitan dengan duduk perkara di atas. Dasar hukum ini bisa berupa undang-undang, yurisprudensi, perjanjian internasional, doktrin hingga kebiasaan. Dalam mencantumkan dasar hukum ini diperlukan kemampuan identifikasi masalah yang cermat, agar dasar hukum yang diambil benar-benar sesuai dengan isu yang ajukan klien.

3. Legal Opinion

Legal opinion ini merupakan inti dari seluruh bagian dalam format pendapat hukum. Bagian ini berisi hasil analisis dari konsultan hukum terhadap permasalahan klien dan menghubungkannya dengan dasar hukum yang sebelumnya telah diidentifikasi. Konsultan hukum harus menjelaskan secara spesifik pasal-pasal atau ketentuan mana yang bertentangan termasuk konsekuensi hukum yang akan dihadapi klien.

4. Kesimpulan

Bagian dari contoh legal opinion yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dari konsultan hukum kepada klien. Bagian ini merupakan ringkasan dari hasil analisis yang dilakukan sebelumnya.

Perlu diperhatikan bahwa dalam membuat legal opinion yang harus diperhatikan adalah proporsionalitas isi. Bagian pendapat hukum haruslah yang paling banyak diantara penjelasan lainnya. Bagian ini pasti mendominasi dari keseluruhan halaman yang ada.

Contoh Legal Opinion

Untuk lebih memahami bagaimana membuat pendapat hukum, berikut akan disajikan contoh legal opinion untuk Anda.

1. Soal Fiktif:

Perusahaan Aq dan Le telah bersaing di pasaran cukup lama dalam usaha air minum kemasan. Persaingan ini kian hari kian meningkat dan pada musim kemarau, umumnya persaingan akan semakin meningkat. Aq merupakan perusahaan yang paling awal berdiri dan telah memiliki sejumlah distributor yang terklasifikasi menjadi star outlet (SO) dan wholeseller (WO), klasifikasi ini tentu didasarkan dengan peringkat penjualan yang dilakukan oleh pihak distributor.

Kemudian, datanglah Le selaku perusahaan yang tergolong baru dan menawarkan produknya untuk dijualkan di wilayah di mana salah satu star outlet (SO) dari produk Aq berada, tentu salah satu diantara beberapa star outlet (SO) tersebut akan ditawari oleh pihak Le. Setelah Le menawarkan produknya, ternyata di lapangan Le menemukan indikasi bahwa Aq dengan sengaja menakut-nakuti para star outlet (SO) dengan ancaman akan diturunkan peringkatnya menjadi wholeseller (WO) jika sampai menjualkan produk Le. Dalam hal ini Le ingin mengajukan keberatan melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Nah, berdasarkan latar belakang tersebut bagaimana pendapat konsultan hukum dari Le?

2. Duduk Perkara

Setelah mendapatkan informasi tersebut, maka konsultan hukum harus mampu mengidentifikasi duduk perkara apa yang sebenarnya terjadi terkait dengan aduan klien Le di atas. Sebagai legal auditor, kemudian cerita di atas diringkas dalam kalimat pokok sebagai berikut:

“PT. Le adalah pihak yang ingin mengajukan tuntutan laporan adanya praktik persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh PT. Aq kepada KPPU, dalam hal ini PT. Aq dengan sengaja menghalangi distribusi air minum kemasan PT.Le, Indikasi dari adanya monopoli usaha adalah berupa peringatan kepada distributor dari pihak Aq yang berstatus star outlet (SO) diancam dengan penurunan peringkat menjadi distributor kelas wholeseller (WO)”

“Untuk fakta pendukung, perbedaan dari kedua jenis distributor ini adalah perbedaan pemberian harga sebesar 5% lebih murah”.

3. Dasar Hukum

Berdasarkan pokok perkara tersebut, sebagai konsultan hukum setelah melakukan penelusuran akhirnya ditemukan dasar hukum yang berkaitan dengan kasus di atas, yakni:

4. Pendapat Hukum

Sebagai konsultan hukum, meskipun klien berasal dari pihak Le, Anda harus tetap berlaku profesional dan dalam hal ini harus memberikan pendapat yang netral. Sehubungan dengan itu, analisis berkaitan dengan kasus tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 15 Ayat 3 b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Bahwa apa yang dilakukan pihak Aq ternyata bertentangan dengan pasal di atas. Perilaku Aq yang mengancam ini senada dengan ketentuan pasal 15 huruf b, namun perlu juga di cermati bahwa dalam pasal di atas terdapat kata “perjanjian”, artinya temuan di lapangan tersebut harus diperkuat dengan bukti bahwa Aq telah membuat perjanjian semacam itu.

Pasal 19 a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Sehubungan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 19 huruf a dan b ini dapat berlaku jika memang ditemukan bukti real baik perjanjian maupun saksi bahwa pihak Aq telah dengan sengaja menghalangi dan menguasai pasar. Untuk itu, bukti menjadi penting sebelum melakukan tuntutan ke KPPU.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Ketentuan pasal 25 ini tampaknya lebih relevan ketika dijadikan dasar untuk menuntut ke KPPU, bila tidak ditemukan pada perjanjian atau saksi maka bisa dilihat pada ketentuan dan syarat perdagangan pihak Aq, apakah memang benar bahwa untuk menjadi distributor kelas star outlet (SO) terdapat larangan untuk menjual produk sejenis lainnya? Bila ada maka pasal ini menjadi relevan. Selanjutnya, berkaitan dengan ayat 2 perlu dilakukan kalkulasi matematis apakah benar pihak Aq telah melebihi ambang batas sebagaimana ditentukan dalam pasal 25 ayat 2 tersebut.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tersebut di atas, kemudian konsultan hukum memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Masalah ini dapat Anda ajukan ke KKPU dengan syarat ada bukti penguat yang menunjukkan bahwa pihak Aq benar-benar telah sengaja membatasi gerak Anda. Bila tidak menemukan satu bukti pun, rekomendasi dari kami sebaiknya masalah ini diperjelas langsung kepada pihak Aq.

Demikianlah contoh legal opinion sederhana, analisis di atas hanyalah contoh saja tidak mutlak kebenarannya. Kasusnya pun juga bersifat fiktif, untuk memperkuat pemahaman, Anda bisa mencoba dengan menganalisis beberapa kasus yang berkaitan dengan persaingan usaha. Selamat mencoba.

Pungli yang di legalisasi, Adakah?

Youth againt corruption! Bebas pungli! Kawasan bersih, no suap!

Calo Hilang, Terbitlah Aturan

Beberapa tagline diatas sering kita jumpai di berbagai kantor pelayanan publik. Salah satunya di samsat dan kepolisian. Sebagai lembaga yang kerap berinteraksi dengan masyarakat, kepolisian terutama samsat memang dekat dengan isu-isu pungli. Pembuatan sim, pembayaran pajak kendaraan, dan berbagai urusan lainnya selalu berhubungan dengan uang pelican, pemulus, dan lain sebagainya.

Dewasa ini, nampaknya kita tidak akan lagi menjumpai calo-calo yang menawarkan jasa “pemulus”. Bagaimana tidak, banner-banner di samsat sudah jelas-jelas melarang adanya calo, menitip, dan memberikan uang lebih kepada petugas. Semua masyarakat diminta untuk mengurusi segalanya sendiri. Bahkan biaya pun juga sudah jelas terpasang disana, pembuatan sim baru, perpanjangan, kehilangan, semua sudah ditentukan tarifnya.

Namun, setelah hilangnya calo maka terbitlah aturan baru. Berlandaskan dari peraturan kapolri (perkap) nomor 9 tahun 2012 tentang surat izin mengemudi, hanya dokter yang sudah mendapatkan izin dari bidang kedokteran dan kesehatan saja yang dapat melaksanakan tes kesehatan sebagai prasyarat pengurusan sim. Artinya surat kesehatan ya harus didapat dari samsat, alasannya sih biar dicek beneran. Kalau dari klinik atau puskesmas takutnya nggak di cek kesehatannya. Tapi apa bener balai kesehatan di samsat emang meriksa? Faktanya nggak sama sekali.

Cukup bayar 25k, surat kesehatan sudah kita dapat. Jangankan dicek kesehatannya, BB sama tinggi badan aja bisa di karang kok. Artinya sebelum ataupun sesudah kemunculan peraturan kapolri (perkap) nomor 9 tahun 2012 tentang surat izin mengemudi cek kesehatan ini ya hanya formalitas. Bedanya, sebelum muncul aturan kita bisa urus surat kesehatan di puskesmas dan klinik dengan biaya murah, kalo setelah muncul aturan kita hanya bisa urus surat kesehatan di klinik yang ada di samsat dengan biaya yang lebih mahal. Semacam pungli yang di legalisasi sih, dilaporkan juga percuma, kan ada aturannya.

Selain biaya kesehatan, yang harus diikuti dan wajib adalah tes psikologi. Berdasarkan Pasal 81 ayat 4 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Biayanya juga ngga nanggung, 50k untuk selembar pertanyaan dengan 30 soal. Lupakan kualitas pertanyaan dan analisis psikolognya, karena kita nggak akan ketemu sama psikolog yang katanya ngetes kesehatan rohani kita. Duduk, corat coret dan keluarlah surat keterangan sehat rohani meskipun kita jawabnya sambil merem sekalipun.

Pungli Yang Dilindungi Regulasi? Adakah?

Jadi kalo ditanya ada nggak pungli dan calo di samsat? Jawabannya udah nggak ada Tapi kalo pungli yang dilindungi regulasi? Ada bangetttttt

Mungkin, kedepannya bakal ada regulasi berbayar yang mengatur kewajiban tes mata buat memastikan pandangan pengendara kendaraan nggak kabur pas nyetir, tes otak buat memastikan pengendara nggak nyalain sen kiri padahal mau nganan, tes fisik buat memastikan pengendara nggak pingsan pas lagi nyetir, tes ngaji buat memastikan para pengendara religius, tes baca tulis buat memastikan para pengendara bisa baca rambu-ambu, tes beladiri buat memastikan pengendara bisa tarung sama penjambret pas nyetir, tes hidung, tes pendengaran, dan semua berbayar.

Cara dan Syarat Membuat NPWP Online

Bagi Pegawai dan Pengusaha dewasa ini NPWP sudah menjadi tuntutan kerja. Masalahnya karena dituntut berbagai kesibukan atau karena padatnya jadwal kantor, maka mengurus NPWP dianggap sebagai hal yang merepotkan.

Persoalan tersebut kini telah diantisipasi oleh pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak dengan membuat layanan online pengurusan NPWP. Akan tetapi, timbul masalah lain yakni tidak semua orang mengetahui informasi ini dan yang sudah tahu pun terkadang tidak mengerti cara membuat NPWP Online ini.

Nah! Bagi Anda yang sedang mencari-cari panduan mengurus NPWP secara online, berikut ini adalah tutorialnya:

Tutorial Membuat NPWP Online

Sebenarnya, ada tiga cara bikin NPWP yaitu secara langsung, lewat perantara kantor pos (mengirim formulir), dan terakhir secara online. Untuk cara pertama dan kedua tidak akan dijelaskan secara rinci di sini. Untuk cara ketiga, berikut panduan detailnya:

  • Akses Laman https://ereg.pajak.go.id/
  • Anda akan diarahkan ke halaman “login”, jika belum pernah membuat akun pilih menu daftar

  • Setelah itu Anda akan diarahkan ke halaman pendaftaran akun, masukan alamat email dan kode captcha, bila selesai klik daftar.

  • Kemudian Anda akan mendapatkan pemberitahuan sebagai berikut, perhatikan bagian warna merah:

  • Cek email Anda, dan klik link yang diberikan seperti contoh berikut ini:

  • Klik link dan Anda akan diarahkan pada halaman pendaftaran langkah 2:

  • Isikan data diri dengan benar dan lengkap, selanjutnya Anda tinggal menunggu email konfirmasi, jika data diri Anda benar berselang 1 minggu Anda akan dikirimi NPWP. Tapi jika belum benar Anda diharuskan mengirim ulang formulir yang baru dengan data yang benar.

Perlu diperhatikan bahwa data di situs pendaftaran NPWP online ini telah terintegrasi dengan data Dukcapil, jadi Anda tidak bisa sembarangan mengisi NIK. Intinya, cara membuat NPWP online adalah bahwa data harus valid dan benar!

Syarat Membuat NPWP

Untuk membantu Anda agar tidak salah saat melakukan proses daftar npwp online, maka berikut ini adalah persyaratan yang harus Anda siapkan:

  • Untuk Anda yang berprofesi sebagai karyawan syaratnya adalah cukup KTP bagi WNI atau Paspor/KITAP/KITAS bagi WNA.
  • Bagi Anda yang seorang pengusaha/pekerjaan bebas, persyaratan membuat npwp sedikit berbeda, yakni:
    • Dokumen identitas pribadi
    • Dokumen tempat usaha, yang terdiri atas:
      • Surat pernyataan yang berisi jenis dan tempat usaha bermaterai; atau
      • Keterangan elektronik atau tertulis yang berisi bahwa wajib pajak adalah mitra usaha dari penyedia jasa aplikasi online
    • Pengusaha/pekerjaan bebas yang usahanya berada di wilayah lain/bukan tempat tinggal, syaratnya adalah:
      • Foto Copy NPWP Pribadi
      • Melampirkan salah satu dokumen, bisa surat pernyataan bermaterai yang menunjukkan lokasi usaha, atau keterangan tertulis/elektronik yang menyatakan bahwa wajib pajak adalah mitra usaha penyedia jasa aplikasi online

Contoh Surat Pernyataan Kegiatan Usaha Wajib Pajak

Untuk Anda yang masih bingung mengenai contoh surat pernyataan kegiatan usaha wajib pajak, berikut adalah contohnya:

Adapun tata cara pengisian dari surat pernyataan diatas adalah sebagai berikut:

Angka 1:

Bisa diisi dengan nama Anda atau yang mewakili

Angka 2:

Di kosongkan jika yang mendaftar adalah wajib pajak (WP) pribadi dan belum mempunyai NPWP serta tidak diwakilkan. Jika WP OPPT di isi NPWP Pusat, dan jika WP badan di isi oleh Pengurus.

Angka 3:

diisi dengan alamat tempat kegiatan usaha milik Wajib Pajak atau tempat tinggal wakil Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP dan/ atau permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Angka 4:

diisi dengan nama Wajib Pajak Badan yang mengajukan permohonan pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP dan/ atau permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Angka 5:

diisi dengan NPWP pusat. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Badan atas nama sendiri dan belum memiliki NPWP, maka angka 5 ini dikosongkan.

Angka 6:

diisi dengan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak Badan yang mengajukan permohonan.

Angka 7:

diisi dengan rincian kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.

Angka 8:

diisi dengan alamat kegiatan usaha / pekerjaan bebas.

Angka 9:

diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan dibuat.

Angka 10:

diisi dengan tanda tangan Wajib Pajak orang pribadi / wakil Wajib Pajak. Untuk Wajib Pajak Badan diberikan stempel Badan.

Fungsi dan Manfaat NPWP

Setelah kita secara panjang lebar membahas mulai dari buat npwp online hingga surat pernyataan, tentu kita juga perlu tahu apa sih sebenarnya fungsi dan manfaat dari NPWP itu sendiri. Nah! Berikut ini akan kami jelaskan untuk Anda:

Apa Itu NPWP?

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada seorang wajib pajak yang berguna untuk tanda pengenal dalam hal wajib pajak melaksanakan hak dan kewajibannya. NPWP juga dikenal sebagai sarana administrasi untuk perpajakan.

Fungsi NPWP

Dari segi administratif perpajakan, fungsi dari NPWP dapat dibagi kedalam tiga hal yakni:

  • Administrasi Perpajakan
  • Sebagai pengenal atau data identitas WP dalam hal melaksanakan kewajiban pajaknya. Seperti, saat pelaporan Pajak (SPT) dan lainya
  • Sebagai alat menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi perpajakan.

Manfaat NPWP

Di luar sana ada banyak sekali manfaat dari NPWP yang tidak disebutkan dalam artikel ini. Sebagai gambaran berikut adalah manfaat penting memiliki NPWP:

  • Kelengkapan dokumen impor
  • Sebagai syarat mendapatkan kredit bank
  • Syarat administrasi ketika membuat rekening koran di bank
  • Syarat membuat SIUP
  • Syarat membuat Paspor

Masih banyak kegunaan NPWP dalam kehidupan masyarakat, khususnya bila berhubungan dengan lembaga-lembaga resmi negara. Terkadang juga dipakai sebagai syarat membuat npwp untuk melamar kerja, jadi meskipun Anda bukan pegawai atau pengusaha memiliki NPWP juga penting.

Demikianlah ulasan lengkap cara membuat NPWP online untuk Anda yang masih bingung dan sampai saat ini galau karena belum memiliki NPWP.

Cara Melaporkan Penipuan Online Ke Situs Resmi Pemerintah

Pemerintah kini telah menyediakan berbagai sarana melaporkan penipuan online. Namun, demikian tidak dibarengi oleh upaya proaktif masyarakat yang mengalami kejadian tersebut. Entah karena faktor ketidaktahuan atau faktor keengganan untuk melaporkan.

Bila Anda salah satu orang yang terkena sasaran penipu tersebut, maka gunakanlah secara bijak sarana-sarana pelaporan penipuan online berikut ini:

Cara Melaporkan Rekening Penipu Online

Langkah jitu yang harus Anda lakukan pertama adalah melaporkan rekening milik si penipu agar segera di blokir oleh bank. Untuk melakukan pelaporan rekening ini, caranya adalah sebagai berikut:

Portal cekrekening.co.id ini adalah situs yang disediakan oleh Kominfo. Di dalamnya terdapat dua fasilitas, yaitu cek rekening penipu online dan melaporkan rekening penipu. Untuk Anda yang ingin melaporkan penipuan online langkah yang harus Anda terapkan adalah sebagai berikut:

1. Lapor Rekening Melalui cekrekening.id

  • Buka situs cekrekening.id/lapor
  • Isi form laporan dengan lengkap
  • Siapkan screenshot bukti penipuan dan upload filenya
  • Di sini Anda bisa melaporkan jumlah kerugian Anda juga

2. Lapor melalui situs lapor.go.id

  • Buka situs lapor.go.id
  • Anda akan di arahkan langsung ke form laporan
  • Isi data laporan Anda

3. Lapor rekening melalui OJK

Untuk melaporkan penipuan online ke OJK, langkah yang bisa Anda tempuh adalah sebagai berikut:

  • Hubungi layanan pengaduan di 1-500-655;
  • Mengirim email ke konsumen@ojk.go.id dan sertakan bukti penipuan dengan screenshot chat Anda.

Cara Melaporkan Penipuan Online ke Polisi Siber

Selain melaporkan rekening, Anda juga bisa melakukan pelaporan secara online ke pihak berwajib untuk menindak pelaku penipuan. Melalui situs patrolisiber.id Anda bisa melaporkan tidak hanya rekening penipu, tetapi juga sekaligus melaporkan nomor yang digunakan untuk menipu. Adapun caranya adalah sebagai berikut:

  • Buka situs patrolisiber.id
  • Pilih menu laporkan
  • Bila Anda belum pernah mendaftar, masuk dengan akun Google Anda.
  • Anda akan disuruh mengisi data pribadi Anda
  • Di sini Anda akan disuruh mengisi form berupa jenis tindak pidana, informasi penipu, media yang digunakan dan kronologi penipuan.

Demikianlah cara melaporkan penipuan online melalui situs-situs resmi pemerintah. Jika Anda adalah korban yuk proaktif melakukan pelaporan, agar tidak ada korban lainnya.