Arsip Tag: kebijakan pemerintah

Hukum Pasar Modal dan Penanaman Modal

Sering kita menjumpai istilah hukum pasar modal dan Hukum penanaman modal di berbagai literatur. Sebenarnya istilah tersebut yang benar yang mana? Apakah ada perbedaan? Atau sama saja?

Istilah Hukum Pasar Modal dan Hukum Penanaman Modal merupakan dua istilah yang benar, karena kedua istilah tersebut memiliki makna dan arti yang berbeda…

Lantas apa perbedaannya????

Mari Kita ulas………

Apa Itu Hukum Pasar Modal

Secara terminologi arti “Pasar” dan “Penanaman” itu dua istilah yang berbeda sementara kata hukum dan akhiran modal memiliki kesamaan diksi. Dengan adanya perbedaan makna dan arti tentu konsekuensi yang dihasilkan akan berbeda, untuk memperjelas arti kedua kata tersebut yang paling jelas dan mudah dan tidak ada kesalahan kita mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal pengertiannya, Hukum Pasar Modal diartikan aturan yang berfokus pada hubungan hukum di antara pihak investor dengan pihak Perusahaan Go Publik (Emiten) melalui Bursa Efek sebagai media tempat bertemu dan bertransaksi; Sedangkan Hukum Penanaman Modal merupakan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara investor yang bermaksud menanamkan dananya sebagai modal (pada bidang usaha tertentu) di Indonesia.

Dengan demikian secara terminologi makna “Pasar” berbeda dengan makna “Penanaman” Hukum Pasar Modal lebih cenderung membahas tentang penanaman modal secara tidak langsung (indirect Investment). Sementara, Hukum Penanaman Modal lebih cenderung mengarah pada aspek penanaman modal yang bersifat langsung (direct investment), sehingga kedua istilah tersebut diatas memang jelas memiliki perbedaan. Adapun letak perbedaan di antara kedua istilah tersebut terletak pada tujuan investasi. Hukum Pasar Modal memiliki tujuan investasi jangka pendek, sedangkan Hukum Penanaman lebih menekankan kepada tujuan investasi jangka panjang.

Selain itu, perbedaan yang lain yang mengacu pada Undang-Undang yang ada, pada Hukum Pasar Modal yang diatur oleh UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU-PM) (yang terdiri atas 18 BAB dan 116 pasal di dalamnya); sedangkan Hukum Penanaman Modal diatur pada UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU-PMD) (yang terdiri 18 bab dan 40 pasal di dalamnya). Dalam undang-undang ini juga terdapat pengaturan mengenai modal asing Indonesia.

Pada Pasal 1 ayat (15) UU-PM, Hukum Pasar Modal didefinisikan sebagai kegiatan terkait Penawaran Umum yang dikaitkan dengan kegiatan penawaran efek oleh Emiten untuk menjual Efek pada masyarakat umum berdasarkan teknik yang diatur dalam UU-PM serta dalam peraturan pelaksanaannya. Dengan ketentuan di atas, maka di Pasar Modal lebih terfokus pada jual dan beli Efek berupa surat berharga komersial, pengakuan utang, saham, tanda bukti utang, obligasi, kontrak berjangka Efek, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, dan setiap derivatif dari Efek.

Apa Itu Hukum Penanaman Modal?

Sedangkan, Hukum Penanaman Modal yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun modal asing untuk usaha di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, penanaman modal merupakan bentuk kegiatan bisnis atau usaha dengan cara penanaman modal melalui PMDN dan PMA untuk melakukan usaha di Indonesia. Artinya, ketika tujuan utamanya masih dalam rangka menanamkan modal, tanpa melihat siapa pemilik modalnya? maka kegiatan tersebut tetap dapat dikategorisasikan sebagai penanaman modal.

Jika ditinjau dari sisi kelembagaan nya Hukum pasar modal dan Hukum penanaman modal, mereka memiliki lembaga operasional sendiri-sendiri dan secara mandiri. Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU-OJK) Bapepam merupakan bagian dari struktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tugas utamanya menangani terkait kegiatan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek serta Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek. OJK sendiri merupakan lembaga independen yang di dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya, sehingga tidak bergantung kepada instansi lain baik secara horizontal maupun vertikal.

Pasar Modal dalam lingkup Otoritas Jasa Keuangan dipimpin oleh Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala bidang Eksekutif Pengawas Pasar Modal. sedangkan Hukum Penanaman Modal, dalam hal kelembagaan nya menurut Pasal 1 dalam Perpres No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal ditentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yakni Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah presiden secara langsung serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Melalui ketentuan yang ada dalam perpres tersebut, maka BKPM memiliki derajat independen yang sangat berbeda dengan Bapepam.

BKPM memiliki tugas merumuskan kebijakan terkait bidang penanaman modal, baik untuk investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Dengan diundangkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, BKPM menjadi sebuah lembaga pemerintah yang dijadikan sebagai koordinator kebijakan penanaman modal, dan berkoordinasi secara langsung antar instansi pemerintah, Bank Indonesia, pemerintah pusat serta pemerintah daerah (pasal 27 UU-PM).

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas sudah tampak jelas perbedaan antara pasar dan penanaman modal. Dan dapat di ambil kesimpulan bahwa perbedaannya ini bersumber dari hukum positif yang berlaku serta terdapat perbedaan terkait dengan pengaturannya. Hukum pasar modal mengatur tentang keseimbangan kewajiban dan hak investor dan perusahaan yang di awasi oleh BAPEPAM, sedangkan Hukum penanaman modal terfokus pada penanaman modal investor asing yang diatur dalam BKPM (institusi negara yang mengatur dan mengawasi dan juga menjaga kepentingan negara).

Akan tetapi dibalik perbedaan dua kalimat tersebut ada kesamaan dalam konsep hukum yakni kepastian hukum investasi. Sehingga hukum pasar modal dan hukum penanaman modal sudah tidak selayaknya dipertentangkan lagi, dan bisa menjadi sarana untuk mensejahterakan masyarakat sebagai cita-cita hukum itu dibentuk.

Surat Izin Tempat Usaha Begini, Begini Cara Mudah Mendapatkannya

Ibarat seseorang yang memiliki tempat tinggal atau domisili, suatu perusahaan juga memiliki hal yang sama. Apabila seseorang membuktikan domisili dengan KTP, maka alamat perusahaan di Indonesia dibuktikan dengan Surat Izin Tempat Usaha atau Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDP).

Apa Itu Surat Izin Tempat/Domisili Usaha (SKDP)?

SKDP adalah Surat Keterangan Domisili Perusahaan atau Surat Izin Tempat Usaha/ Perusahaan. Umumnya berbentuk sertifikat dan sertifikat ini berisi informasi tentang domisili suatu perusahaan. Untuk mendapatkan SKDP, perseroan terbatas (lebih dikenal dengan PT) harus memiliki akta yang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan domisili yang dipilih harus dalam zonasi yang telah ditentukan pemerintah.

Siapa yang menerbitkan SKDP?

Surat Izin Tempat Usaha atau SKDP diterbitkan oleh Kelurahan yang wilayah kerjanya meliputi domisili perusahaan. Sertifikat tersebut akan ditandatangani oleh Lurah selaku otoritas pemerintah yang ditunjuk. Umumnya sertifikat juga ditandatangani oleh Camat. Namun, ini tergantung pada aturan masing-masing Provinsi.

Sedangkan untuk perusahaan yang berdomisili di pedesaan, SKDP diterbitkan oleh Kepala Desa dan ditandatangani juga oleh Camat. Ada beberapa dokumen yang perlu Anda persiapkan sebagai syarat untuk mengajukan SKDP. Dokumen yang diperlukan dapat berbeda di setiap wilayah, jadi sebaiknya tanyakan pemerintah kota setempat untuk mengetahui detail selengkapnya.

Bagaimana Cara Memperoleh Surat Izin Tempat Usaha?

Untuk mendaftarkan alamat perusahaan Anda di Indonesia dan untuk mendapatkan surat izin tempat usaha, ada beberapa prosedur yang harus Anda ikuti, yakni sebagai Berikut:

1. Meminta Surat Pengantar SKDP dari RT / RW

Pertama, bawa semua persyaratan ke RT tempat perusahaan Anda berdomisili. RT akan memberikan surat pengantar yang harus ditandatangani RW juga.

2. Pergi ke Kantor Kelurahan

Setelah surat ditandatangani oleh RT dan RW, Anda harus membawanya ke Kelurahan atau Kepala Desa. Kemudian Anda akan diminta untuk mengisi formulir aplikasi domisili perusahaan yang ditujukan kepada Kepala PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kelurahan.

3. Penerbitan SKDP

Selanjutnya tinggal menunggu proses penerbitan SKDP. Jangka waktu penerbitan SKDP tidak pasti tetapi umumnya memakan waktu sekitar tiga sampai delapan hari sejak dokumen yang diminta diterima oleh kelurahan. Jadi, sebaiknya tanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan SKDP di kelurahan Anda.

4. Biaya Pembuatan SKDP

Pada dasarnya pembuatan SKDP itu gratis. Namun dalam praktiknya, Anda mungkin akan dikenakan sumbangan sejumlah uang. Besarnya donasi bisa berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Jadi ada baiknya menyisihkan dana untuk itu.

5. Penggunaan SKDP

SKDP memiliki peran vital dalam tahap awal pendirian perusahaan baru. SKDP digunakan sebagai keterangan domisili perusahaan dan juga diperlukan untuk mengurus perizinan perusahaan lain seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha.

Demikianlah sedikit ulasan mengenai cara mendapatkan surat izin tempat usaha untuk Anda yang sedang merintis bisnis. Dengan banyaknya kegunaan yang dimilikinya, sebaiknya Anda segera mendapatkan surat ini.

Update Info Surat Izin Tempat Usaha

Pada tanggal 26 April 2019 Kepala Badan Penanaman Modal Jakarta dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengumumkan akan menghentikan penerbitan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) untuk usaha yang berdomisili di Jakarta. Ini mulai berlaku pada 2 Mei 2019.

SKDP dan SKDU adalah surat yang menguraikan domisili seseorang atau badan, yang digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh dokumen hukum seperti izin usaha, NPWP, dan pembukaan rekening bank.

Sebagai pengganti surat-surat tersebut, perusahaan dapat menggunakan dokumen izin usaha yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Jakarta dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan / atau lembaga pemerintah lainnya.

Tidak lama sebelum menghapus SKDP dan SKDU, pemerintah Indonesia memperkenalkan mal layanan publik, toko serba ada yang unik tempat izin usaha dan dokumen resmi lainnya dapat diproses.

Ini merupakan salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menyederhanakan proses birokrasi yang kompleks dalam memulai bisnis dan mendirikan perusahaan di Jakarta. Tujuannya adalah membantu mendorong Indonesia masuk dalam peringkat 40 besar untuk kemudahan berbisnis.

Tentu itu hanya berlaku di Jakarta, tetapi tidak menutup kemungkinan di wilayah Anda hal di atas juga telah diberlakukan. Jadi tetaplah update informasi Anda ya!

Pungli yang di legalisasi, Adakah?

Youth againt corruption! Bebas pungli! Kawasan bersih, no suap!

Calo Hilang, Terbitlah Aturan

Beberapa tagline diatas sering kita jumpai di berbagai kantor pelayanan publik. Salah satunya di samsat dan kepolisian. Sebagai lembaga yang kerap berinteraksi dengan masyarakat, kepolisian terutama samsat memang dekat dengan isu-isu pungli. Pembuatan sim, pembayaran pajak kendaraan, dan berbagai urusan lainnya selalu berhubungan dengan uang pelican, pemulus, dan lain sebagainya.

Dewasa ini, nampaknya kita tidak akan lagi menjumpai calo-calo yang menawarkan jasa “pemulus”. Bagaimana tidak, banner-banner di samsat sudah jelas-jelas melarang adanya calo, menitip, dan memberikan uang lebih kepada petugas. Semua masyarakat diminta untuk mengurusi segalanya sendiri. Bahkan biaya pun juga sudah jelas terpasang disana, pembuatan sim baru, perpanjangan, kehilangan, semua sudah ditentukan tarifnya.

Namun, setelah hilangnya calo maka terbitlah aturan baru. Berlandaskan dari peraturan kapolri (perkap) nomor 9 tahun 2012 tentang surat izin mengemudi, hanya dokter yang sudah mendapatkan izin dari bidang kedokteran dan kesehatan saja yang dapat melaksanakan tes kesehatan sebagai prasyarat pengurusan sim. Artinya surat kesehatan ya harus didapat dari samsat, alasannya sih biar dicek beneran. Kalau dari klinik atau puskesmas takutnya nggak di cek kesehatannya. Tapi apa bener balai kesehatan di samsat emang meriksa? Faktanya nggak sama sekali.

Cukup bayar 25k, surat kesehatan sudah kita dapat. Jangankan dicek kesehatannya, BB sama tinggi badan aja bisa di karang kok. Artinya sebelum ataupun sesudah kemunculan peraturan kapolri (perkap) nomor 9 tahun 2012 tentang surat izin mengemudi cek kesehatan ini ya hanya formalitas. Bedanya, sebelum muncul aturan kita bisa urus surat kesehatan di puskesmas dan klinik dengan biaya murah, kalo setelah muncul aturan kita hanya bisa urus surat kesehatan di klinik yang ada di samsat dengan biaya yang lebih mahal. Semacam pungli yang di legalisasi sih, dilaporkan juga percuma, kan ada aturannya.

Selain biaya kesehatan, yang harus diikuti dan wajib adalah tes psikologi. Berdasarkan Pasal 81 ayat 4 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Biayanya juga ngga nanggung, 50k untuk selembar pertanyaan dengan 30 soal. Lupakan kualitas pertanyaan dan analisis psikolognya, karena kita nggak akan ketemu sama psikolog yang katanya ngetes kesehatan rohani kita. Duduk, corat coret dan keluarlah surat keterangan sehat rohani meskipun kita jawabnya sambil merem sekalipun.

Pungli Yang Dilindungi Regulasi? Adakah?

Jadi kalo ditanya ada nggak pungli dan calo di samsat? Jawabannya udah nggak ada Tapi kalo pungli yang dilindungi regulasi? Ada bangetttttt

Mungkin, kedepannya bakal ada regulasi berbayar yang mengatur kewajiban tes mata buat memastikan pandangan pengendara kendaraan nggak kabur pas nyetir, tes otak buat memastikan pengendara nggak nyalain sen kiri padahal mau nganan, tes fisik buat memastikan pengendara nggak pingsan pas lagi nyetir, tes ngaji buat memastikan para pengendara religius, tes baca tulis buat memastikan para pengendara bisa baca rambu-ambu, tes beladiri buat memastikan pengendara bisa tarung sama penjambret pas nyetir, tes hidung, tes pendengaran, dan semua berbayar.

Redenominasi Rupiah 2020 Pasca Pandemi, Efektifkah?

Tepat pada tanggal 7 bulan 7 ini, topik redenominasi rupiah 2020 kembali mencuat ke publik setelah tahun lalu gagal mencapai titik temu. Pertanyaannya, sudah tepatkah kebijakan ini diberlakukan dalam kondisi ekonomi yang melemah saat ini? Apa urgensinya bagi perkembangan ekonomi di Indonesia?

Redenominasi Rupiah Tanpa Kajian di Tahun 1965

Secara historis redenominasi mata uang rupiah pernah dilakukan pada tahun 1965 lalu. Tujuannya tidak lain adalah kebijakan moneter yang bertujuan mempersatukan bangsa. Kebijakan ini dulu dilakukan tiba-tiba dan tanpa kajian. Artinya, selain kesatuan bangsa tidak ada alasan lain yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi bangsa.

Kesatuan dan persatuan bangsa memang segalanya, namun untuk permasalahan ini terutama di era globalisasi, membuat kebijakan tanpa kajian merupakan hal yang tabu. Oleh karenanya, perlu dipertanyakan apa saja urgensi dari kebijakan redenominasi rupiah di tahun 2020 ini. Terlebih lagi baru saja ekonomi Indonesia mengalami kemacetan disebabkan Pandemi Covid-19.

Alasan Logis Redenominasi Rupiah 2020

Setidaknya sebagaimana pernah disinggung oleh Solo Dony Ananta (2/03/2013) di bisnis.tempo.co bahwa ada 2 alasan logis pemberlakukan redenominasi uang rupiah yaitu:

  • Pencitraan, nilai rupiah terlihat sangat besar nominalnya, ini membuat nilai rupiah dianggap sangat rendah bila dibandingkan dengan mata uang negara lainnya.
  • Adanya kebiasaan masyarakat yang menghilangkan angka tiga digit ketika melakukan transaksi, misal menyebut Rp 10.000 dengan Rp 10 saja.

Selain itu, berkaitan kebijakan redenominasi uang rupiah 2020 ini sebagaimana dijelaskan dalam PMK No. 1 2020, alasan diajukannya RUU Redenominasi mata uang adalah sebagai berikut:

  • Menimbulkan efisiensi perekonomian berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya resiko human error, dan efisiensi pencantuman harga barang/jasa karena sederhananya jumlah digit Rupiah.
  • Menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi dan pelaporan APBN karena tidak banyaknya jumlah digit Rupiah.

Syarat Redenominasi Mata Uang Rupiah

Jika mengaca pada beberapa negara yang pernah melakukan redenominasi, ternyata ada negara yang pernah gagal menerapkan hal ini yakni Argentina, Brasil dan Rusia. Penyebabnya tidak lain adalah karena salah momen, yakni saat perekonomian negara sedang memburuk.

Artinya syarat utama untuk melakukan redenominasi adalah kondisi ekonomi harus stabil dan juga kondusif, ini juga perlu didukung oleh kondisi sosial politik yang stabil juga. Secara lebih detail sebagaimana dilansir dalam Tirto.id (8/7/2019) Bhima Yudhistira Adinegara Ekonom dari Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), menyatakan bahwa ada tiga syarat untuk melakukan redenominasi rupiah yaitu kondisi ekonomi stabil, fundamental ekonomi kondisinya harus baik, dan inflasi harus terkendali.

Nah, bagaimana dengan Indonesia saat ini, siapkah melakukan redenominasi rupiah 2020 ini? Apakah kondisi perekonomian telah membaik?

Plus-Minus Redenominasi Rupiah

Tentu sebuah kebijakan memiliki tujuan dan maksud, untuk redenominasi kali ini tujuannya telah disinggung dalam PMK No.1 2020 sebagaimana dijelaskan di atas. Namun, tidak selamanya redenominasi ini mengandung manfaat, redenominasi ternyata juga memiliki dampak negatif terhadap perekonomian. Lalu apa saja sisi positif dan negatif dari redenominasi ini?

Adapun manfaat Redenominasi setidaknya terbagi atas empat macam sebagai berikut:

  • Penyederhanaan perhitungan memudahkan proses laporan keuangan, bagi perbankan dengan dihilangkannya 3 digit angka nol ternyata mampu menghemat biaya teknologi perbankan.
  • Upaya meningkatkan kepercayaan atau citra dari mata uang rupiah oleh pengguna asing.
  • Penyederhanaan nilai juga dianggap mampu meningkatkan kredibilitas di mata negara lain.
  • Mengurangi inflasi

Selain beberapa manfaat di atas, ternyata redenominasi juga menimbulkan efek negatif, bentuknya adalah berupa laju inflasi akan semakin melambung tinggi. Ini disebabkan jika ternyata pemerintah tidak mampu menyediakan satuan mata uang terkecil. Nah, untuk nilai 1 rupiah satuan terkecil mata uang berupa sen setidaknya harus ada dan beredar di masyarakat dengan baik.

Redenominasi Dalam Proses Kajian BI

Untuk proses redenominasi sendiri sebagaimana pernyataan BI yang dimuat dalam cnbc indonesia (6/07/2020) saat ini masih dalam proses kajian dengan beberapa lembaga yang terkait, BI juga menyatakan bahwa redenominasi tidak dilakukan dalam waktu dekat ini, sebab membutuhkan waktu yang panjang dan juga memerlukan komitmen nasional. Proses redenominasi rupiah 2020 ini pun juga masih menunggu arahan pemerintah selanjutnya.

Apa itu E-BPOM: Cara Mudah Daftar Produk Melalui E-Reg BPOM

E-BPOM. Saat ini, manusia memang semakin dimudahkan dengan adanya sistem online. Kemajuan teknologi ini berkembang hampir ke semua lini termasuk layanan publik. E-BPOM merupakan layanan publik yang disediakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dengan sistem perizinan daring melalui E-POM ini, pemilik perusahaan atau UKM tidak sesulit dahulu untuk mendapatkan izin. Izin edar dari BPOM ini diperlukan dalam penjualan produk. Selain memberikan legalitas produk, izin edar BPOM juga bermanfaat untuk mendapatkan kepercayaan konsumen serta meningkatkan kualitas produk sehingga dapat membantu perkembangan usaha.

Lihat juga: Cara dan Syarat Membuat NPWP Online

Hanya dengan mengakses website e-registration BPOM atau disebut E-BPOM, pendaftaran akun perusahaan atau produk sudah dapat dilakukan. Sebenarnya apa itu E-BPOM? Dan apa Anda sudah tahu bagaimana cara registrasi produk melalui E-BPOM ini ? nah lebih jelasnya yuk kita simak uraian berikut.

Apa Itu E-BPOM?

E-BPOM atau e-registration BPOM adalah sebuah fitur online yang digunakan untuk mendaftarkan perusahaan atau produk yang disediakan oleh BPOM. Fitur ini merupakan fasilitas e-BPOM (BPOM online) yang berfungsi untuk memudahkan pelayanan publik dalam memproses izin edar obat-obatan, kosmetik, dan makanan.

Pendaftaran produk ke BPOM disarankan untuk produsen yang bermodal lebih dan dapat mengikuti persyaratan keamanan pangan yang disyaratkan pemerintah. Nantinya, produk yang didaftarkan akan mendapatkan nomor MD dan ML. Nomor MD untuk produk yang berasal dari dalam negeri, sedangkan ML untuk produk yang berasal dari luar negeri (impor).

Cara Registrasi Produk Melalui E-BPOM

Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa sebelum melakukan registrasi produk, terlebih dahulu Anda harus melakukan registrasi perusahaan untuk mendapatkan user ID dan password. User ID dan password ini digunakan untuk log in di e-reg BPOM. Menurut laman resmi E-BPOM, tahapannya adalah sebagai berikut:

  • Akses http://e-reg.pom.go.id kemudian klik daftar.
  • Lakukan pengisian seluruh data sesuai dokumen asli perusahaan.
  • Masukkan data pabrik sesuai dengan status perusahaan.
  • Masukkan data PSB atau hasil pemeriksaan sarana produksi atau distribusi yang diterbitkan oleh balai POM setempat berdasarkan hasil audit yang dimiliki masing masing pabrik.
  • Terakhir, upload semua dokumen yang diperlukan. Perhatikan ukuran file, kemudian klik tombol selesai jika sudah.

Hardcopy perusahaan yang dipersyaratkan harus dikirim ke alamat yang tercantum di halaman registrasi. Hasil pemeriksaan akan disampaikan melalui email baik permohonan disetujui atau ditolak oleh petugas.

Setelah semua persyaratan terpenuhi dan berhasil melakukan registrasi perusahaan, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk registrasi produk adalah sebagai berikut:

  • Log in ke website EBPOM kembali melalui link http://e-reg.pom.go.id dengan memasukkan user ID, password dan captcha;
  • Lakukan perubahan password;
  • Kemudian lakukan pengisian data produk;
  • Pengisian data bahan baku (komposisi). Jika ada yang tidak sesuai, maka lakukan perubahan dengan mengedit data sebelum verifikasi;
  • Pengisian data hasil analisa;
  • Pengisian informasi nilai gizi (ING);
  • Pengisian data klaim produk;
  • Dan terakhir upload seluruh file sesuai persyaratan. Kemudian klik verifikasi. Sama seperti pendaftaran perusahaan di atas, hasil verifikasi akan dikirim melalui email.

Dari uraian di atas, sudah tahu kan mengenai arti E-BPOM serta cara registrasi produk? Terimakasih sudah berkenan membaca, semoga bermanfaat.

Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Terakhir Desember, Sudahkah Anda Memanfaatkannya?

Dunia usaha apapun bentuknya pasti mengalami kendala saat Pandemi Covid-19 melanda. Untuk itu, pemerintah secara responsif mengeluarkan kebijakan keringanan subsidi kredit usaha rakyat bagi pengusaha terdampak Covid-19.

Bila Anda adalah salah satu diantara pengusaha tersebut dan memang memenuhi kriteria tunggu apalagi segera manfaatkan fasilitas ini, agar beban Anda lebih terasa ringan. Adapun bagi Anda yang belum tahu detail informasi subsidi KUR, tata cara pengajuan, kriteria dan syaratnya, berikut ulasannya!

Kebijakan KUR Selama Pandemi

Setidaknya ada tiga kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terkait dengan penerima KUR, adapun kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

  • Subsidi bunga yang besarnya mencapai 6%, yang terbagi menjadi dua skema yakni 3% pada setiap 3 bulannya.
  • Penundaan angsuran pokok kepada penerima KUR dalam jangka waktu paling lama 6 bulan
  • Restrukturisasi KUR bagi pengusaha terdampak Covid-19 yang terdiri atas penundaan pembayaran, penambahan limit plafon kredit usaha rakyat dan penundaan atas pemenuhan syarat administratif ketika pengajuan restrukturisasi.

Jadi ada tiga bentuk kebijakan pemerintah berkaitan dengan pinjaman usaha KUR ini yakni subsidi bunga, penundaan angsuran dan rekstruktrusari.

Kriteria Penerima Keringanan KUR

Lalu apa saja kriteria yang ditetapkan agar bisa memperoleh salah satu diantara tiga kebijakan di atas? Berikut simak kriteria dan persyaratannya:

Mengalami Penurunan Omzet Usaha

Bila Usaha Anda mengalami penurunan omzet yang cukup signifikan dibandingkan saat sebelum pandemi, maka Anda sudah berhak mengajukan keringanan KUR ini. Apa buktinya? Tentu saat mengajukan keringan yang harus Anda lampirkan adalah laporan keuangan bulanan.

Mengalami Gangguan Proses Produksi

Usaha saya tetap mendapatkan banyak peminat dan konsumen, tapi saya tidak bisa memenuhi permintaan seluruh konsumen, karena pekerja banyak dirumahkan, bolehkah mengajukan? Jawabannya boleh, sebab itu termasuk kriteria gangguan proses produksi.

Intinya, ada dua kriteria utama yang menjadi dasar keringanan yakni omzet usaha menurut dan/atau proses produksi terganggu.

Syarat Penerima Keringanan KUR

Jika Anda sudah memastikan bahwa usaha yang dijalankan termasuk salah satu diantara dua kriteria di atas, langkah berikutnya adalah dengan melengkapi persyaratan pengajuan keringanan KUR. Adapun detailnya adalah berikut ini:

Realisasi sebelum 29 Februari 2020

Agar mendapatkan keringanan KUR ini Anda harus mempunyai Baki Debet atau realisasi KUR-nya maksimal pada tanggal 29 Februari 2020. Jika realisasi KUR Anda pada tanggal 1 Maret, maka Anda termasuk kategori tidak berhak.

Kualitas Kredit Baik dan Beritikad Baik

Syarat kedua adalah bahwa kolektibilitas performing loan Anda setidaknya harus diantara 1 atau 2. Selain itu Anda harus juga memiliki sikap kooperatif dan beritikad baik selama menerima KUR.

Beberapa Hal Penting Tentang Keringanan KUR

Agar tidak terjadi kesalahpahaman perlu Anda ketahui beberapa hal penting terkait dengan kebijakan penyaluran KUR ini. Adapun pokok-pokok kebijakan keringanan bagi penerima KUR adalah sebagai berikut:

  • Subsidi ini adalah bantuan yang diberikan pemerintah berupa subsidi margin/bunga, penundaan pinjaman pokok dan restrukturisasi.
  • Tambahan subsidi bunga paling lama diberikan dalam kurun waktu 6 bulan yakni sampai mulai 1 April – 31 Desember 2020 nanti.
  • Besaran yang diberikan adalah 6% yang terbagi menjadi dua yakni 3% untuk tiga bulan pertama dan 3% untuk tiga bulan berikutnya.
  • Yang melakukan penilaian adalah pihak penyalur KUR, bisa pihak penyalur kredit usaha rakyat BRI, kredit usaha rakyat BNI, kredit usaha rakyat Mandiri dan sejenisnya.
  • Tagihan subsidi bunga KUR harus diajukan terpisah dari pengajuan tagihan bunga yang reguler, selain itu paling lambat harus diajukan sebelum tanggal 15 kecuali jika pada tanggal itu libur, maka bisa hari berikutnya.
  • Jangka waktu 6 bulan di atas dapat diperpanjang, namun tentu ini tergantung pada bank penyalur KUR.

Demikianlah informasi mengenai keringanan kredit usaha rakyat untuk Usaha, bagaimana dengan Anda sudahkah memenuhi kriteria dan syaratnya? Selengkapnya lihat kebijakan KUR di sini atau lihat juga data survei ekonomi