Arsip Tag: kursus hukum

Hukum Ekonomi, Pengertian dan Sumbernya

Hukum ekonomi merupakan salah satu aturan yang secara spesifik mengatur tingkah laku manusia bidang ekonomi. Artinya, dalam upaya manusia memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan juga dalam upayanya menjalin hubungan ekonomi dengan sesama, hukum juga mengaturnya.

Apa itu hukum?

Ketika kita bertanya-tanya apa sih sebenarnya apa itu hukum? Banyak sekali yang mengungkapkan pendapatnya masing-masing dan sering-sering kita merasa bingung, mana yang benar dan tepat terkait definisi dari hukum itu sendiri, karena saking banyaknya pendapat. Akan tetapi dari beberapa pendapat para ahli bisa kita ikhtisarkan.

Hukum merupakan aturan yang ditetapkan dalam suatu masyarakat oleh suatu otoritas baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, adat istiadat, kebijakan yang diakui, dan ditegakkan oleh putusan pengadilan. Atau lebih singkatnya hukum merupakan system atau kumpulan aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Kenapa harus ada hukum/aturan?

Adanya hukum bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia agar supaya terwujud ketertiban keamanan, kenyamanan, keadilan. Tentu kita semua bisa membayangkan jika tidak terdapat hukum atau aturan dalam kehidupan manusia. Kehidupan akan kacau karena manusia akan berbuat seenaknya tanpa menghiraukan perasaan orang lain, dan tidak ada yang merasa takut dengan sanksi akan perbuatan yang dilanggarnya.

Apa itu hukum ekonomi?

Tentu sebelum jauh kita membahas apa itu konsep hukum yang mengatur tentang ekonomi kita akan mengurai apa itu ekonomi?

Ekonomi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup manusia, atau seni mengatur kebutuhan rumah tangga baik skala mikro ataupun mikro.

Ekonomi adalah istilah yang digunakan untuk kegiatan produksi dan konsumsi. Sederhananya, ekonomi melibatkan semua aktivitas yang berhubungan dengan produksi dan konsumsi serta perdagangan barang dan jasa di suatu negara. Ekonomi sering kali merupakan sinonim dari sistem ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi mencakup distribusi sumber daya, produksi serta tenaga kerja dan modal yang diperlukan agar faktor-faktor produksi tersebut menghasilkan suatu output.

Yang dijalankan dengan asas keterbukaan, ekonomi diklasifikasikan sebagai perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup, atau perekonomian terencana di mana pemerintah memiliki kendali penuh atas faktor-faktor produksi dan bagaimana mereka akan dialokasikan seperti misalnya di masa lalu. Negara komunis

Lalu apa kaitannya dengan hukum?

Hukum sangatlah erat sekali hubungan nya karena hukum merupakan aturan yang di tetapkan oleh otoritas tertentu untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran sedangkan ekonomi merupakan perilaku pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat maka perilaku ekonomi di sini membutuhkan aturan dalam melaksanakannya agar tercapai ketertiban serta kemakmuran. Dari sini dapat kita ketahui dan kita simpulkan bahwa pengertian hukum ekonomi adalah semua peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, ataupun kebutuhan rumah tangga baik dalam skala mikro atau makro. Sedangkan tujuannya adalah mengatur hubungan yang timbul dari kegiatan ekonomi.

Ruang lingkup hukum ekonomi.

Hukum ekonomi  adalah wilayah hukum yang sangat komprehensif dan umumnya berlaku untuk semua hukum dan peraturan yang mengatur bagaimana membentuk dan menjalankan bisnis. Ini semua mencakup pembentukan badan usaha, pembiayaan badan usaha, perpajakan dan undang-undang terkait yang mengatur cara memulai, membeli, mengelola, menjual, dan menjalankan bisnis apa pun. Ruang lingkupnya menyentuh hampir semua aspek hukum, namun tidak terbatas pada, undang-undang ketenagakerjaan, peraturan upah dan jam, undang-undang lingkungan, kode dan tata cara lokal, hak cipta, merek dagang dan paten, serta kepailitan.

Bagaimana dengan sifat hukum ekonomi?

Sifat hukum ekonomi bergantung pada lokasi berjalannya ekonomi dan wilayah kegiatannya. Terlepas dari kedua kondisi tersebut, otoritas pemerintahan juga mempengaruhi sifat hukum.

Hukum ekonomi berlaku untuk semua jenis organisasi bisnis. Ada aturan tertentu untuk setiap badan usaha termasuk korporasi, perseroan terbatas, kemitraan, dan lainnya. Misalnya, anggaplah Anda ingin memulai bisnis, tetapi jenis bisnisnya seperti apa? Dan dokumen apa yang perlu Anda ajukan? Setelah ini, apa aturan hukum tertentu yang perlu Anda ikuti atau bagaimana cara membayar pajak? Untuk menjawab semua pertanyaan ini, maka di sinilah pentingnya untuk belajar materi ini.

Apa sumber atau yang dijadikan dasar dari hukum ekonomi?

Sumber ataupun dasar yang digunakan dalam hukum ekonomi digolongkan menjadi 2 yaitu:

  1. Sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang melalui proses tinjauan kritis dan revisi sebelum diterbitkan. Kredensial penulis atau pencipta disediakan bersama dengan referensi dan kutipan. diantaranya adalah undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat dan doktrin
  2. Sumber materiil adalah darimana materi tersebut diturunkan meskipun bukan keabsahan hukumnya. Masalah hukum dapat diambil dari semua kelas sumber material. Sumber materi hukum ada dua macam yaitu sejarah dan hukum. Ex; agama, kehendak, akal, hubungan social, Susila, kekuatan politik, keadaan geografi dll.

Apa saja asas yang ada di dalam hukum ekonomi?

Asas adalah dasar atau tumpuan berfikir yang ada dalam hukum ekonomi adalah:

  1. Asas ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa,
  2. Kepastian hukum,
  3. Transparansi
  4. Akuntabilitas
  5. Kemandirian
  6. Asas manfaat
  7. Pembangunan dengan memperhatikan lingkungan
  8. Kesatuan ekonomi
  9. Keseimbangan
  10. Keadilan
  11. Merata
  12. Demokrasi ekonomi

Kesemua itu merupakan cerminan dari undang-undnag dasar 1945 yang harus dilaksanakan ketika menjalankan ekonomi.

Demikianlah overview mengenai hukum ekonomi. Silahkan bertanya di kolom komentar bila ada yang belum dipahami.

Contoh Legal Opinion; Analisis Kasus Persaingan Usaha

Contoh legal opinion berikut ini akan memudahkan Anda dalam memahami apa dan bagaimana membuat opini hukum yang baik dan benar. Pasalnya, istilah dan praktik memberikan pendapat hukum ini, memang secara praktis tidak berasal dari negara yang menganut sistem common law seperti Perancis. Tradisi memberikan pendapat hukum sebelum perjanjian dilakukan, justru muncul dari Amerika Serikat yang menganut sistem Anglo Saxon. Oleh karena itu, di Indonesia sebagai negara yang menganut sistem common law, pendapat hukum masih jarang dikenal dan dipraktikkan.

Apa Itu Legal Opinion?

Legal Opinion atau pendapat hukum merupakan opini yang dikeluarkan oleh konsultan/penasehat hukum terhadap entitas/institusi/perusahaan setelah melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap entitas/institusi/perusahaan. Sedangkan due diligence sendiri merupakan serangkaian proses audit/pemeriksaan yang dilakukan oleh konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau terhadap objek transaksi khusus dengan tujuan memperoleh fakta dan informasi material yang menjelaskan secara gamblang kondisi perusahaan atau objek transaksi.

Manfaat Legal Opinion

Pendapat hukum khususnya untuk perusahaan setidaknya memiliki dua bentuk manfaat, adapun secara rinci adalah sebagai berikut:

  • Sebagai dasar pengambilan keputusan yang bersifat material oleh pihak Manajemen terkait transaksi yang akan dilakukan atau terkait dengan perusahaan secara keseluruhan.
  • Dalam hal konsultan hukum enggan memberikan pendapat yang bersifat tanpa syarat dan menguntungkan, maka hal tersebut menjadi peringatan bagi perusahaan bahwa ada hal yang salah secara hukum terkait dengan transaksi atau aspek hukum perusahaan bersangkutan.

Selanjutnya, manfaat dari pendapat hukum ini akan secara lebih praktis Anda pahami dalam contoh legal opinion di bawah nanti.

Unsur-Unsur Legal Opinion

Untuk memahami contoh legal opinion yang akan disajikan pada pembahasan selanjutnya, Anda harus mengetahui terlebih dahulu unsur-unsur/format dari pendapat hukum. Adapun unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Duduk Perkara

Bagian ini menjelaskan secara singkat masalah yang dihadapi klien, umumnya konsultan hukum akan meringkas cerita klien dan hanya menulis pokok permasalahan saja yang benar-benar berkaitan dengan hukum.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum ini adalah penjelasan mengenai peraturan apa saja yang berkaitan dengan duduk perkara di atas. Dasar hukum ini bisa berupa undang-undang, yurisprudensi, perjanjian internasional, doktrin hingga kebiasaan. Dalam mencantumkan dasar hukum ini diperlukan kemampuan identifikasi masalah yang cermat, agar dasar hukum yang diambil benar-benar sesuai dengan isu yang ajukan klien.

3. Legal Opinion

Legal opinion ini merupakan inti dari seluruh bagian dalam format pendapat hukum. Bagian ini berisi hasil analisis dari konsultan hukum terhadap permasalahan klien dan menghubungkannya dengan dasar hukum yang sebelumnya telah diidentifikasi. Konsultan hukum harus menjelaskan secara spesifik pasal-pasal atau ketentuan mana yang bertentangan termasuk konsekuensi hukum yang akan dihadapi klien.

4. Kesimpulan

Bagian dari contoh legal opinion yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dari konsultan hukum kepada klien. Bagian ini merupakan ringkasan dari hasil analisis yang dilakukan sebelumnya.

Perlu diperhatikan bahwa dalam membuat legal opinion yang harus diperhatikan adalah proporsionalitas isi. Bagian pendapat hukum haruslah yang paling banyak diantara penjelasan lainnya. Bagian ini pasti mendominasi dari keseluruhan halaman yang ada.

Contoh Legal Opinion

Untuk lebih memahami bagaimana membuat pendapat hukum, berikut akan disajikan contoh legal opinion untuk Anda.

1. Soal Fiktif:

Perusahaan Aq dan Le telah bersaing di pasaran cukup lama dalam usaha air minum kemasan. Persaingan ini kian hari kian meningkat dan pada musim kemarau, umumnya persaingan akan semakin meningkat. Aq merupakan perusahaan yang paling awal berdiri dan telah memiliki sejumlah distributor yang terklasifikasi menjadi star outlet (SO) dan wholeseller (WO), klasifikasi ini tentu didasarkan dengan peringkat penjualan yang dilakukan oleh pihak distributor.

Kemudian, datanglah Le selaku perusahaan yang tergolong baru dan menawarkan produknya untuk dijualkan di wilayah di mana salah satu star outlet (SO) dari produk Aq berada, tentu salah satu diantara beberapa star outlet (SO) tersebut akan ditawari oleh pihak Le. Setelah Le menawarkan produknya, ternyata di lapangan Le menemukan indikasi bahwa Aq dengan sengaja menakut-nakuti para star outlet (SO) dengan ancaman akan diturunkan peringkatnya menjadi wholeseller (WO) jika sampai menjualkan produk Le. Dalam hal ini Le ingin mengajukan keberatan melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Nah, berdasarkan latar belakang tersebut bagaimana pendapat konsultan hukum dari Le?

2. Duduk Perkara

Setelah mendapatkan informasi tersebut, maka konsultan hukum harus mampu mengidentifikasi duduk perkara apa yang sebenarnya terjadi terkait dengan aduan klien Le di atas. Sebagai legal auditor, kemudian cerita di atas diringkas dalam kalimat pokok sebagai berikut:

“PT. Le adalah pihak yang ingin mengajukan tuntutan laporan adanya praktik persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh PT. Aq kepada KPPU, dalam hal ini PT. Aq dengan sengaja menghalangi distribusi air minum kemasan PT.Le, Indikasi dari adanya monopoli usaha adalah berupa peringatan kepada distributor dari pihak Aq yang berstatus star outlet (SO) diancam dengan penurunan peringkat menjadi distributor kelas wholeseller (WO)”

“Untuk fakta pendukung, perbedaan dari kedua jenis distributor ini adalah perbedaan pemberian harga sebesar 5% lebih murah”.

3. Dasar Hukum

Berdasarkan pokok perkara tersebut, sebagai konsultan hukum setelah melakukan penelusuran akhirnya ditemukan dasar hukum yang berkaitan dengan kasus di atas, yakni:

4. Pendapat Hukum

Sebagai konsultan hukum, meskipun klien berasal dari pihak Le, Anda harus tetap berlaku profesional dan dalam hal ini harus memberikan pendapat yang netral. Sehubungan dengan itu, analisis berkaitan dengan kasus tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 15 Ayat 3 b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Bahwa apa yang dilakukan pihak Aq ternyata bertentangan dengan pasal di atas. Perilaku Aq yang mengancam ini senada dengan ketentuan pasal 15 huruf b, namun perlu juga di cermati bahwa dalam pasal di atas terdapat kata “perjanjian”, artinya temuan di lapangan tersebut harus diperkuat dengan bukti bahwa Aq telah membuat perjanjian semacam itu.

Pasal 19 a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Sehubungan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 19 huruf a dan b ini dapat berlaku jika memang ditemukan bukti real baik perjanjian maupun saksi bahwa pihak Aq telah dengan sengaja menghalangi dan menguasai pasar. Untuk itu, bukti menjadi penting sebelum melakukan tuntutan ke KPPU.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Ketentuan pasal 25 ini tampaknya lebih relevan ketika dijadikan dasar untuk menuntut ke KPPU, bila tidak ditemukan pada perjanjian atau saksi maka bisa dilihat pada ketentuan dan syarat perdagangan pihak Aq, apakah memang benar bahwa untuk menjadi distributor kelas star outlet (SO) terdapat larangan untuk menjual produk sejenis lainnya? Bila ada maka pasal ini menjadi relevan. Selanjutnya, berkaitan dengan ayat 2 perlu dilakukan kalkulasi matematis apakah benar pihak Aq telah melebihi ambang batas sebagaimana ditentukan dalam pasal 25 ayat 2 tersebut.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tersebut di atas, kemudian konsultan hukum memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Masalah ini dapat Anda ajukan ke KKPU dengan syarat ada bukti penguat yang menunjukkan bahwa pihak Aq benar-benar telah sengaja membatasi gerak Anda. Bila tidak menemukan satu bukti pun, rekomendasi dari kami sebaiknya masalah ini diperjelas langsung kepada pihak Aq.

Demikianlah contoh legal opinion sederhana, analisis di atas hanyalah contoh saja tidak mutlak kebenarannya. Kasusnya pun juga bersifat fiktif, untuk memperkuat pemahaman, Anda bisa mencoba dengan menganalisis beberapa kasus yang berkaitan dengan persaingan usaha. Selamat mencoba.

Belajar Hukum Secara Online Ter-sertifikasi

Kini banyak lembaga seperti Jimly School dan Asosiasi-Asosiasi tertentu mengadakan kegiatan belajar hukum secara online. Masalahnya, untuk kebutuhan dunia kerja sertifikat ataupun skill yang diperoleh dari webinar tidak diakui sebagai kompetensi. Sertifikat yang didapatkan hanya diakui sebagai penunjang dari kompetensi dasar yang dimiliki.

Bagi Anda yang ingin belajar hukum dengan sertifikat dan/atau ijazah yang bisa diakui secara internasional, maka situs belajar hukum di bawah ini adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Adapun daftar situs tersebut adalah sebagai berikut:

Program Kursus Legal Studies Global Akses Berkeley

Kursus fulltime dalam bidang ilmu hukum spesifikasi imigrasi, hak cipta dan kebijakan hukum. Di Berkeley ini Anda akan mendapatkan fasilitas belajar hukum selama 4 bulan dengan dua jenis kurikulum yakni mata kuliah inti yang berupa  dasar-dasar hukum, kewirausahaan, dan perubahan hukum A.S.

Setelah mata kuliah wajib terselesaikan Anda dapat mengambil beberapa mata kuliah spesialisasi antara lain: hukum bisnis, hukum konstitusional, hukum pidana, hukum imigrasi, hukum kekayaan intelektual atau hukum internasional.

Edx: Hukum Internasional

Bila Anda salah satu peneliti atau akademisi dalam bidang Hukum Internasional, maka Edx adalah tempatnya. Menariknya untuk belajar hukum internasional ini Anda bisa memperolehnya secara gratis, namun untuk mendapatkan sertifikat keahlian Anda harus membayar sebesar $150. Anda bisa mempelajari bagaimana hukum internasional ini dibuat, bagaimana penerapannya hingga proses penegakannya. Selain itu, Anda juga akan bergabung dengan Komunitas Hukum Internasional.

Anda harus menyelesaikan kursus ini dalam waktu 12 Minggu dengan durasi pertemuan 6-8 jam perminggu. Selain itu kursus ini bersifat fulltime. Jadi setidaknya Anda harus fokus ya.

Kursus Paralegal di International Career Institute (ICI)

ICI menawarkan kursus paralegal bagi Anda yang ingin mengejar karir di lapangan serta bagi mereka yang sudah bekerja sebagai sekretaris hukum dan paralegal. Kurikulum di kembangkan dengan mengintegrasikan kebutuhan industri dan pemerintah sehingga sesuai dengan tuntutan saat ini. Pada akhir kursus, Anda akan mendapatkan:

Dengan mengikuti kursus Paralegal ini, Anda akan belajar hukum dan memiliki pengetahuan dalam menyiapkan dokumen hukum. Paralegal juga memiliki keterampilan penelitian dan pelaporan yang luar biasa, dan memiliki pemahaman luas tentang dokumentasi hukum, konsep, dan bahasa hukum.

Belajar HAM Internasional di Sekolah Musim Panas Jerman

Fakultas Hukum di Justus Liebig University Giessen dan University of Wisconsin Law menjamu para siswa dari seluruh dunia untuk Sekolah Hukum Musim Panas AS-Jerman ke-12 di Giessen.

Kursus online selama dua minggu, siswa akan belajar hukum dari rumah dan bertemu dengan dosen dan praktisi yang sangat baik dari seluruh dunia dalam kursus online mereka. Selain itu, siswa memiliki kesempatan untuk mengenal teman sekelas mereka dari seluruh dunia dan menjadi teman seumur hidup.

Itulah sedikit daftar situs belajar hukum secara online yang dapat Anda lakukan di masa PSBB ini. Masih cukup banyak situs lain di luar sana silahkan Anda gunakan kesempatan ini sebaik mungkin, selamat mencoba.