Arsip Tag: laporan audit

Audit ISO, Apa itu dan Apa Jenisnya?

Audit ISO adalah istilah dasar yang berarti memeriksa untuk memastikan Anda benar-benar melakukan apa yang Anda katakan dan sedang Anda lakukan.

Apa yang Anda lakukan Selama Menjalani Audit ISO?

Selama proses audit ini Anda akan melakukan hal sebagai berikut:

  • memverifikasi bahwa sistem manajemen sesuai dengan standar ISO yang relevan
  • periksa untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil untuk memenuhi sasaran mutu organisasi sudah sesuai
  • memverifikasi bahwa setiap masalah dalam sistem manajemen telah ditangani
  • mencari perbaikan yang dapat dilakukan pada sistem

Lalu, Apa Itu Audit ISO?

Adapun yang dimaksud dengan audit ini adalah sebagai berikut:

Pemeriksaan sistematis dan independen untuk menentukan apakah kegiatan yang berkualitas dan hasil terkait sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan apakah pengaturan ini dilaksanakan secara efektif dan sesuai untuk mencapai tujuan.

Jenis Audit ISO

Ada 3 jenis utama dalam audit jenis ini, yaitu:

Proses Audit Pihak Pertama – juga dikenal sebagai audit internal. Audit ini biasanya dilakukan secara internal oleh staf Anda sendiri (yang dilatih untuk melakukan audit internal), atau dapat dilakukan oleh perusahaan eksternal atas nama Anda jika Anda tidak memiliki sumber daya internal.

Pelaksanaan Audit Pihak Kedua – juga dikenal sebagai audit pemasok. Audit ini biasanya dilakukan oleh auditor utama dengan organisasi Anda, dan dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan yang memasok produk / layanan kepada Anda melakukan apa yang mereka katakan. Sekali lagi, audit ini dapat dilakukan oleh perusahaan eksternal jika Anda tidak memiliki sumber daya internal.

Pelaksanaan Audit Pihak Ketiga – juga dikenal sebagai audit sertifikasi. Audit ini selalu dilakukan oleh auditor Lembaga Sertifikasi. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan sertifikasi dengan standar ISO yang relevan oleh badan yang disetujui.

Audit dapat (dan terkadang harus) dilakukan terhadap salah satu standar ISO, termasuk ISO 9001, ISO 14001, OHsaS 18001, AS9100, ISO 13485, TS 16969, ISO 27001.

Contoh Proses Audit

Contohnya dapat ditemukan di ISO 9001 di bawah klausul 8.2.2:

Organisasi harus melakukan audit internal pada interval yang direncanakan untuk menentukan apakah sistem manajemen mutu

a) sesuai dengan pengaturan yang direncanakan, dengan persyaratan Standar Internasional ini dan dengan persyaratan sistem manajemen mutu yang ditetapkan oleh organisasi, dan

b) diterapkan dan dipelihara secara efektif

Singkatnya, tanpa audit sistem ISO Anda, bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa segala sesuatunya bekerja dengan benar dan terus ditingkatkan.

Laporan Hasil Audit Internal Plus Contohnya

Laporan hasil audit internal harus dibuat sebaik mungkin, sebab laporan tersebut akan sangat berdampak pada perusahaan. Jika ingin tahu alasannya simak 9 Jenis-jenis Audit yang Wajib Diketahui Pemilik Bisnis

Manajemen puncak harus memahami temuan dan hasil audit, selanjutnya menyusun perencanaan dan pelaksanaan hasil audit internal sebagai dasar pengambilan keputusan. Di sinilah hasil laporan audit internal menjadi penting. 

Untuk itu, sebagai tim audit internal Anda harus dapat menyusun laporan audit sebaik mungkin agar mudah dipahami. Bagaimana caranya, berikut ulasannya:

Apa itu Laporan Hasil Audit Internal?

Laporan hasil audit internal adalah dokumen dengan hasil formal dari suatu audit. Auditor internal menggunakannya untuk menunjukkan apa yang diperiksa, menyoroti positif, negatif, dan kesimpulan. Manajemen perusahaan tahu apa yang berjalan dengan baik dan apa yang perlu ditingkatkan.

Laporan tersebut harus disiapkan dengan hati-hati. Namun, pada titik inilah banyak auditor internal gagal.

Teks harus jelas, obyektif, dan tidak memihak untuk memastikan bahwa hasil audit bermanfaat dan organisasi dapat menggunakannya sebagai panduan untuk menetapkan arah tindakan.

Apa yang Perlu Dilakukan Saat Menyiapkan Laporan?

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, salah satu manfaat melakukan audit internal adalah menemukan peluang untuk perbaikan. Berdasarkan hal ini, auditor harus fokus saat membuat laporan. Auditor harus menghindari beberapa hal berikut:

  • Menemukan pihak yang bersalah atau menetapkan bahwa orang tertentu melakukan kesalahan;
  • Melihat masalah secara universal;
  • Membuat laporan yang mengelak;
  • Menerapkan istilah teknis yang tidak perlu;
  • Memuji pekerjaan mereka sendiri. Laporan tersebut harus bernada natural dan lugas.

Bagaimana Laporan Hasil Audit Internal Disiapkan?

1. Buatlah Cover yang Meyakinkan

Pernahkah Anda mendengar ungkapan bahwa kesan pertama adalah yang bertahan lama?

Pekerjaan auditor harus memberikan kesan yang baik, oleh sebab itu membuat cover yang berkualitas merupakan hal yang penting. Dalam cover Anda harus menyajikan menyajikan informasi seperti:

  • Judul laporan
  • Nama auditor yang bertanggung jawab
  • Tanggal akhir audit
  • Nama perusahaan atau unit bisnis yang diaudit.

2. Buat draf pendahuluan

Bagian laporan hasil audit internal ini harus memberikan gambaran umum kepada manajemen. Isinya adalah informasi tentang area dan proses yang diaudit, standar mana yang memberikan dukungan untuk melaksanakan audit (Misalnya, ISO 9001, ISO 14001). 

Selain pendahuluan harus memberitahu pembaca tentang informasi historis apa pun. yang mungkin diperlukan sebelum membaca laporan lengkap. Dengan begitu, siapapun yang membaca laporan tersebut akan memahami alasan yang menyebabkan audit dilakukan.

Contoh: Laporan tersebut dapat mencakup munculnya peraturan baru yang berdampak pada operasional perusahaan. Pendahuluan dapat mendekripsikan undang-undang yang telah diterapkan pada saat itu, beserta kekurangannya dan bagaimana undang-undang baru tersebut bertujuan untuk menangani masalah tersebut.

3. Buat ringkasan eksekutif

Ringkasan eksekutif harus berisi diskusi tentang kesimpulan dari pekerjaan yang telah dilakukan. Ini harus disusun sebagai berikut:

  • Penjelasan singkat tentang apa yang diaudit, tujuan, ruang lingkup dan tanggal mulai dan berakhir.
  • Diskusikan kesimpulan auditor.

Contoh: Nyatakan bahwa tujuan utama audit adalah untuk mengevaluasi proses organisasi untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan / kesenjangan dalam kaitannya dengan undang-undang yang baru. Pada akhirnya, dapat dikatakan bahwa salah satu kesimpulan utamanya adalah perusahaan perlu menyesuaikan fasilitasnya.

4. Jelaskan Terminologi yang Digunakan

Bagian selanjutnya harus menunjukkan istilah-istilah yang digunakan dalam menyusun laporan sehingga semua orang dapat memahami informasi yang disajikan.

Contoh: Jika ada referensi tentang ISO, maka penting untuk diperjelas bahwa ini mengacu pada Organisasi Internasional untuk Standardisasi.

5. Diskusikan Rencana Audit

Rencana audit harus menyebutkan siapa yang bertindak sebagai auditor utama dan mencantumkan kualifikasinya, bersama dengan auditor lain di tim. 

Bagian ini juga harus menjelaskan dokumen yang dievaluasi dan menyebutkan nama orang yang diwawancarai.

Auditor harus menjelaskan tahapan yang diikuti selama audit (alat untuk proses pemetaan dapat membantu) dan kriteria mana yang digunakan untuk memilih dokumen yang dievaluasi dan orang yang diwawancarai.

6. Jelaskan Fakta yang Ditemukan

Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, auditor harus mencatat, menjelaskan fakta dan bukti yang ditemukan. Contoh laporan temuan audit internal dapat Anda lihat di bawah nanti.

7. Diskusikan rekomendasi

Akhirnya, auditor harus menyimpulkan laporan dengan bagian tentang “Rekomendasi” untuk perbaikan organisasi. Pada tahap ini, auditor harus mempertimbangkan aspek-aspek berikut:

  • Bersikap positif: Auditor harus fokus pada apa yang terjadi saat ini dan bagaimana aspek positifnya dapat diterapkan pada area atau proses yang tidak efisien.
  • Harus spesifik: Auditor harus sangat jelas dan spesifik tentang aspek mana yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tindakan mana yang harus diterapkan untuk menjamin kepatuhan. Harus jelas siapa yang perlu bertindak.
  • Ringkas: Auditor harus membuat rekomendasi singkat dan hanya menyertakan informasi dan detail yang benar-benar diperlukan.

Kesimpulan Akhir Laporan Hasil Audit Internal

Seperti yang Anda lihat, langkah-langkah tertentu harus diambil saat menyiapkan laporan hasil audit internal tbk agar berdampak tinggi.

Anggota manajemen puncak adalah orang-orang yang sibuk dengan jadwal yang padat. Auditor semakin sadar bahwa mereka perlu menyampaikan laporan audit yang jelas dan obyektif agar eksekutif dapat memahami situasi dan pekerjaannya sehingga ada perbaikan yang berkelanjutan. Ini dimungkinkan melalui laporan audit internal.

Contoh Laporan Hasil Audit Internal

Berikut adalah contoh laporan hasil audit internal yang telah disinggung di atas:

Ulasan ini dapat memberikan gambaran kepada Anda untuk lebih memahami apa itu laporan hasil audit internal, mengapa itu penting, dan cara menyiapkan laporan yang berdampak tinggi.

Laporan Audit Independen, Komponen dan Format Terbaru

Laporan audit independen adalah opini resmi sebagai hasil akhir atas proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor.

Dengan kata lain, laporan audit independen adalah opini resmi yang dikeluarkan oleh auditor eksternal atau internal tentang kualitas dan akurasi laporan keuangan yang disusun oleh suatu perusahaan.

Laporan merupakan sumber komunikasi utama antara auditor dan pengguna laporan keuangan. Pengguna termasuk pemegang ekuitas, pemberi pinjaman, kreditor, dan investor potensial lainnya di perusahaan.

Komponen Laporan Audit Independen

Berikut ini adalah komponen utama yang harus tercantum dalam laporan audit, baik laporan auditor independen tidak wajar maupaun laporan wajar tanpa pengecualian:

  • Judul
  • Laporkan penerima
  • Paragraf opini
  • Dasar opini
  • Masalah audit utama yang relevan dengan klien
  • Tanggung jawab manajemen dan pihak yang memiliki tata kelola atas laporan keuangan
  • Tanggung jawab auditor
  • Tanda tangan firma dan partner perikatan
  • Tanggal

Beberapa komponen yang tercantum di atas merupakan komponen baru dan akan diimplementasikan mulai Desember 2018.

Salah satu perubahannya adalah nama partner yang terlibat dalam perikatan harus dicetak dan ditandatangani di laporan auditor.

Langkah itu dilakukan agar auditor tidak bisa bersembunyi di balik nama perusahaan. Mereka sekarang mengambil lebih banyak tanggung jawab pribadi dengan menampilkan nama mereka di depan umum.

Komponen baru lainnya adalah bagian masalah audit utama dari laporan tersebut. Sebelumnya, laporan auditor lebih umum dan dapat digunakan untuk perusahaan yang berbeda.

Namun, laporan baru tersebut membutuhkan detail spesifik tentang perusahaan agar lebih disesuaikan dengan masing-masing perusahaan. Artinya, komponen laporan auditor independen 2019 harus mengikuti aturan tersebut.

Jenis Laporan Auditor Independen

Beberapa jenis laporan audit atau opini audit adalah sebagai berikut:

1. Laporan Audit Independen Wajar Tanpa Pengecualian

Bentuk paling standar dari laporan auditor, di mana segala sesuatu disajikan secara adil dalam semua hal yang material, disebut laporan auditor wajar tanpa pengecualian.

Artinya, setiap perubahan yang dilakukan pada laporan tidak memenuhi syarat disebut reservasi. Ada dua syarat umum: Keberangkatan GAAP dan batasan ruang lingkup.

Masalah penyimpangan GAAP mengacu pada situasi di mana laporan keuangan tidak bebas dari salah saji material. Misalnya, ada kesalahan dalam laporan keuangan yang tidak mau diubah oleh manajemen, sehingga melanggar GAAP.

Batasan ruang lingkup, di sisi lain, mengacu pada situasi di mana auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Ini berarti bahwa auditor tidak dapat memperoleh apa yang mereka butuhkan baik karena kejadian atau manajemen di luar, tidak mengizinkan mereka mengakses informasi yang diperlukan.

Bentuk laporan auditor juga berbeda dalam hal menentukan pervasiveness. Pervasive mengacu pada gagasan bahwa suatu masalah atau batasan tersebar luas dan memengaruhi banyak akun berbeda di laporan keuangan.

2. Opini Wajar dengan Pengecualian

Pendapat wajar dengan pengecualian dilaporkan jika ada kesalahan material dalam laporan keuangan atau jika auditor tidak dapat mengumpulkan cukup informasi untuk memverifikasi aspek tertentu dari pelaporan.

Namun, dalam opini wajar, kesalahan tersebut cukup kecil untuk tidak mengganggu akurasi laporan keuangan secara keseluruhan.

3. Opini Tidak Wajar

Opini merugikan atau tidak wajar dilaporkan jika terdapat kesalahan material dalam laporan keuangan yang berdampak negatif terhadap keakuratan laporan keuangan.

4. Tidak Berpendapat

Penafian opini dilaporkan jika auditor tidak dapat, atau menolak untuk, menyatakan opini atas laporan keuangan.

Hal ini dapat terjadi jika auditor memiliki kekhawatiran tentang kemampuan perusahaan untuk terus beroperasi atau jika perusahaan telah membatasi ruang lingkup audit sehingga auditor tidak dapat memberikan opini.

Penafian opini juga dapat dilaporkan jika auditor tidak sepenuhnya independen atau konflik kepentingan.

Contoh Laporan Audit

Salah satu bagian dari laporan auditor menyatakan bahwa “laporan keuangan yang menyertai disajikan secara wajar, dalam semua hal material, posisi keuangan perusahaan pada XXX …”

Penting untuk dicatat bahwa dikatakan bahwa laporan keuangan disajikan “secara wajar” – tidak mengatakan bahwa mereka disajikan dengan “akurat” atau “tepat.”

Ini berarti bahwa ada area di mana pertimbangan profesional dan pilihan kebijakan dibuat, dan perbedaan dapat terjadi di antara penilaian auditor yang berbeda. Juga, “dalam semua hal material” adalah ungkapan penting.

Materialitas adalah gagasan bahwa perubahan tertentu cukup signifikan untuk mengubah keputusan investasi investor dan calon investor.

Artinya, persoalan yang hanya menyangkut sebagian kecil saja, yakni 1% dari laba bersih, tidak material.

Auditor terutama mementingkan kesalahan penyajian material, yang mencakup kelalaian atau kesalahan lain yang secara individual atau secara agregat diharapkan dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna.

Materialitas sangat penting dalam audit dan memengaruhi jenis laporan apa yang akan diterbitkan auditor.

Laporan audit independen dari segi format dan komponennya akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan dunia bisnis. Ini dilakukan untuk menjaga agar keduanya, audit independen maupun perusahaan tetap berada dalam jalurnya.

Ulasan Lengkap dan Contoh Laporan Dewan Pengawas Syariah

Laporan dewan pengawas syariah merupakan bentuk konkrit atas hasil pengawasan yang dilakukan selama kurun waktu tertentu. Laporan ini wajib dibuat oleh DPS, dan harus dilaporkan kepada Dewan Syariah Nasional-MUI. 

Dalam pembuatan laporan, DPS tentu tidak boleh secara sembarangan. Ada format dan standar yang harus dipedomani oleh DPS. Hingga saat ini memang belum ada pedoman bakunya. 

Akan tetapi, terdapat satu aturan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan LK yang menyinggung mengenai standar pelaporan DPS ini. Hanya saja, peraturan ini hanya spesifik untuk Asuransi saja. 

Adapun aturan tersebut adalah PER- 08 /BL/2011  TENTANG  BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA PERUSAHAAN ASURANSI ATAU PERUSAHAAN REASURANSI YANG MENYELENGGARAKAN SELURUH ATAU SEBAGIAN USAHANYA DENGAN PRINSIP SYARIAH.

Adapun isi dari peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

Masa dan Bentuk Laporan

Dewan Pengawas Syariah harus menyampaikan laporan tahunan atas hasil pengawasan yang dilakukan sejak 1 Januari hingga 31 Desember.

DPS menyampaikan laporan dalam dua bentuk yakni hard copy dan soft copy, dan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret di tahun berikutnya.

Format Laporan Pengawasan Syariah

Adapun format laporan hasil pengawasan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

1. Informasi Umum

Bagian pertama dari laporan Dewan Pengawas Syariah adalah informasi umum, yang memuat informasi pokok sebagai berikut:

Alamat, nama perusahaan, no telepon, email dan website dari Lembaga Keuangan yang diawasi.

Identitas Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan, memuat nama dan surat pengangkatan.

Notulensi ringkas, padat dan jelas terkait dengan hasil pengawasan yang dilakukan.

Nama dari penyusun laporan, identitas detail sebagaimana identitas lembaga yang diawasi.

2. Kalimat Pernyataan atau Opini Dewan Pengawas Syariah

Bagian ini merupakan bagian pernyataan pendapat dari DPS, sebagai bentuk kesimpulan atas hasil pengawasan yang telah dilakukan pada tahun tersebut. Bentuk pernyataan DPS ini terbagi atas 4 kategori, sebagai berikut:

  1. Sesuai, ketika Lembaga Keuangan Syariah yang diawasi telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, fatwa dan prinsip syariah.
  2. Belum sesuai, DPS dapat menyatakan pendapatan “belum sesuai” ketika DPS menemukan adanya ketidaksesuaian praktik pada LKS, hanya saja kesesuaian tersebut disebabkan karena kondisi darurat yang tidak bisa dihindari.
  3. Tidak sesuai, pendapat ini dikeluarkan dalam hal ditemukan praktek yang menyimpang dari Prinsip Syariah, Fatwa MUI, Peraturan Perundang-Undangan tanpa ada alasan darurat.
  4. Tidak memberikan pendapat, ini merupakan bentuk keputusan DPS ketika pihak LKS dengan sengaja tidak menyajikan bukti-bukti yang diminta oleh DPS.

Dalam hal ini DPS tidak menggunakan prinsip materialitas sebagaimana pada audit keuangan. Asalkan ada kegiatan yang diselenggarakan bertentangan dengan aturan, maka DPS akan memutuskan bahwa praktik tersebut tidak sesuai.

Cara Menyusun Lembar Laporan Opini Dewan Pengawas Syariah

Selanjutnya, untuk menyusun opini Dewan Pengawas Syariah format yang diperlukan adalah sebagai berikut:

  1. Bagian judul harus ada kata “Pernyataan Dewan Pengawas Syariah”.
  2. Selanjutnya paragraf kedua adalah paragraf ruang lingkup, berisi kalimat yang menyatakan bahwa DPS melakukan pengawasan sesuai dengan prinsip dasar yang ditetapkan.
  3. Selanjutnya, pada paragraf kedua di isi dengan pernyataan kesesuaian kegiatan operasional berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan di lapangan.
  4. Bagian berikutnya adalah paragraf penjelas. Paragraf ini harus diberikan ketika DPS menyatakan pendapat yang berupa “sesuai” dan “tidak sesuai”. Paragraf penjelas ini merupakan ringkasan atas praktik-praktik yang ada di LKS.
  5. Bagian terakhir adalah nama jelas dan tandatangan dari Anggota DPS yang ikut mengawasi LKS.

Selain pernyataan ini, DPS juga harus melampirkan ringkasan hasil pengawasan yang telah dilakukan. Jumlah lampiran ringkasan pengawasan sesuai dengan jumlah berapa kali DPS mengawasi di LKS bersangkutan.

Secara umum laporan dewan pengawas syariah tidak jauh berbeda dengan laporan atau opini audit. Perbedaan terletak pada standar, prinsip materialitas dan juga aspek penilaiannya.

Audit Syariah dan Urgensinya dalam Penerapan Prinsip Syariah di LKS

Audit syariah merupakan salah satu cara untuk menjaga dan memastikan integritas lembaga keuangan syariah dalam menjalankan prinsip syariah. Tujuan audit syariah adalah untuk memastikan kepatuhan seluruh operasional bank terhadap prinsip dan aturan syariah (Minarni, 2013).

Pengertian Audit Syariah

Audit syariah adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan untuk tujuan kepatuhan syariah. Pelaksanaan audit syariah yang baik, tidak terlepas dari aspek regulasi berupa peraturan perundang-undangan dan standar audit sebagai pedoman.

Aspek regulasi adalah regulasi yang disusun oleh regulator bank syariah terkait dengan standar pelaksanaan audit syariah. (Akbar, dkk; 2015)

1. Tujuan Audit Syariah

Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Untuk melakukan audit, harus ada informasi dalam bentuk terverifikasi dan beberapa standar (kriteria) dimana auditor dapat mengevaluasi informasi. Informasi diperoleh dan diambil dari semua lini. Auditor Islam melakukan audit atas dua tujuan informasi obyektif (misalnya informasi keuangan bagi hasil) dan informasi subjektif (informasi syariah) untuk memastikan kepatuhan syariah dengan bank Islam.

2. Bukti Audit Syariah

Bukti atau bukti audit syariah dapat didefinisikan sebagai setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk tujuan penjaminan syariah. Kriteria untuk mengevaluasi informasi berbeda-beda tergantung pada informasi yang diaudit. Dalam audit atas laporan keuangan historis oleh auditor, kriterianya biasanya standar laporan keuangan (FRS).

Harahap menjelaskan, dalam proses audit syariah, kriteria dapat dikembangkan berdasarkan opini tertulis dari Shariah Supervisory Agency (SSA), manual produk dan standar prosedur operasi. Instruksi atau bukti dalam audit syariah antara lain: kesaksian lisan dari auditor, komunikasi tertulis dengan pihak luar, observasi oleh auditor, dan transaksi data elektronik. Audit syariah akan mengembangkan program audit yang sistematis dan komprehensif (Harahap, 2007).

3. Program Atau Prosedur Audit Syariah

Program audit syariah juga perlu ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami oleh pemegang saham potensial. Tiga fase Audit Syariah, yaitu (Harahap, 2002):

Perencanaan

Pertama, perencanaan. Auditor harus memahami bisnis lembaga keuangan Islam termasuk sifat kontrak yang digunakan untuk berbagai jenis layanan keuangan Islam. Kemudian, auditor syariah perlu mengidentifikasi teknik, sumber daya, dan ruang lingkup yang tepat untuk mengembangkan program audit. Program audit kemudian akan mengidentifikasi kegiatan utama yang akan dilakukan, tujuan dari setiap kegiatan dan teknik yang akan digunakan, termasuk teknik pengambilan sampel untuk mencapai tujuan audit. Di antara teknik yang dapat digunakan antara lain pemeriksaan makalah, wawancara, benchmarking, survei, studi kasus, diagram alir, dll.

Inspeksi

Kedua, inspeksi. Teknik audit yang tepat perlu diidentifikasi dan dijelaskan. Diperlukan teknik yang tepat untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan baik secara kualitas maupun kuantitas untuk mencapai kesimpulan yang wajar sesuai dengan syariah. Aspek utama pemeriksaan di lapangan membutuhkan teknik pengambilan sampel. Pemeriksaan dokumentasi yang lebih rinci akan diperlukan apakah metodologi pengambilan sampel digunakan atau tidak. Kertas kerja dan catatan audit adalah dua hal terpenting dalam tahap pemeriksaan. Tujuan dari kertas kerja adalah untuk memberikan catatan sistematis tentang pekerjaan yang dilakukan selama audit dan merupakan catatan informasi dan fakta yang diperoleh untuk mendukung temuan dan kesimpulan.

Laporan

Ketiga, laporan. Hasil dari pelaksanaan audit termasuk penyusunan laporan audit syariah yaitu komunikasi yang baik dari auditor kepada pengguna atau pembaca. Secara umum laporan akan berbeda, tetapi semua harus menginformasikan kepada pembaca tentang tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Standar Audit Syariah

Standar yang dapat mendukung proses audit yang dibuat oleh AAOIFI adalah sebagai berikut (AAOIFI, 2017):

1. Tujuan dan Prinsip Audit

Pertama, Tujuan dan Prinsip Audit (Tujuan dan Prinsip Audit). Tujuan utama dari audit IFI terletak pada pernyataan pendapat tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan Aturan Prinsip Syariah dan standar akuntansi AAOIFI dan relevan dengan standar dan praktik akuntansi nasional di negara-negara di mana institusi beroperasi. Hal ini dilakukan agar auditor memberikan pandangan yang benar dan wajar atas laporan keuangan. Auditor harus mematuhi kode dan etika sebagai akuntan profesional yang diterbitkan oleh AAOIFI dan Federasi Akuntan Internasional yang tidak bertentangan dengan kaidah dan prinsip Islam. Prinsip etika yang mengatur tanggung jawab profesional auditor meliputi: kebenaran, integritas, kepercayaan, keadilan, kejujuran, independen, objektivitas, kompetensi profesional, kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional dan standar teknis.

2. Standar Pelaporan

Kedua, Laporan Auditor. Auditor harus me-review dan menilai kesimpulan yang diambil dari bukti audit yang diperoleh sebagai dasar untuk menyatakan opini atas laporan keuangan. Elemen dasar laporan Auditor adalah sebagai berikut: Judul, Alamat yang akan dituju, paragraf pembuka atau pengantar, paragraf ruang lingkup, referensi ke standar nasional yang relevan dan relevan, uraian tugas auditor, paragraf opini, tanggal laporan, alamat auditor , dan tanda tangan auditor.

3. Tanggung Jawab Auditor

Ketiga, tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan kecurangan dan kesalahan dalam audit laporan keuangan. Standar ini memberikan panduan tentang karakteristik kecurangan dan kesalahan dan tanggung jawab auditor dalam menetapkan prosedur minimum yang berkaitan dengan kecurangan dan kesalahan. Tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan aturan Islam dan prinsip Syariah, standar akuntansi AAOIFI dan standar nasional yang relevan serta persyaratan perundang-undangan.

4. Prosedur Audit Berkelanjutan

Keempat, Prosedur Audit Berkelanjutan. Ada beberapa metodologi langkah penting yang harus dilakukan untuk memiliki Standar Hasil Audit dari Lembaga Keuangan Islam. Metodologi tersebut harus didahului dengan pertimbangan awal karena pertimbangan awal merupakan pertimbangan yang sangat penting dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan kepatuhan syariah. Yang terdiri atas:

Pemantauan dan Audit Terus Menerus

Pemantauan ini akan membantu memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan proses bisnis beroperasi secara efektif dan membantu manajemen menilai efektivitas pengendalian internal. Ini biasanya melibatkan pengujian otomatis aktivitas sistem dalam proses bisnis yang diberikan terhadap aturan kontrol dan frekuensi berdasarkan siklus bisnis yang mendasarinya. Sedangkan audit kontinu adalah pengendalian kinerja otomatis dan penilaian risiko setiap hari secara terus menerus.

Meta Control

Meta Control adalah extra level of control sebagai sistem peringatan, misalnya: jika fasilitas pembiayaan Bank Islam meningkat tanpa otorisasi manajemen yang tepat, Departemen Pengendalian Intern dapat membantu mengingatkan manajemen.

Independensi dan Objektivitas

Proses audit mungkin perlu dikonsep ulang sebelum menerapkan audit berkelanjutan. Hal ini dikarenakan aktivitas audit kontinu berbeda dengan aktivitas audit pada umumnya yang seringkali menempatkan auditor di tengah-tengah proses audit. Dalam audit berkelanjutan, auditor harus diberitahu jika transaksi dihentikan setelah permintaan audit tertentu dipenuhi. Hal ini penting bagi auditor untuk memastikan bahwa proses audit tetap memiliki sistem check and balances untuk menjaga objektivitas pekerjaannya selama melakukan audit.

Pentingya audit syariah bagi LKS tidak lain adalah untuk menjaga terlestarikannya penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. Selain itu, juga mengontrol lembaga agar tetap pada jalurnya dan tetap menjalankan kepatuhan syariah dalam segala aspek operasionalnya.

Pengertian Internal Audit dan Jenis-Jenisnya

Internal Audit adalah proses evaluasi independen atas manajemen risiko dan pengendalian perusahaan dalam rangka meningkatkan operasi bisnis dan menambah nilai perusahaan. Selain itu, audit internal juga dapat membantu dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan pada akhirnya mencapai tujuannya.

Audit ini biasanya dilakukan oleh auditor internal yang merupakan karyawan perusahaan. Namun, beberapa perusahaan mungkin melibatkan perusahaan luar untuk melakukan audit internal ketika mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup.

Tujuan Audit Internal

Tujuan utama internal audit  meliputi:

  • Untuk memastikan bahwa sumber daya perusahaan telah digunakan secara efisien dan efektif
  • Untuk membantu manajemen meningkatkan kontrol dan proses dalam operasi bisnis
  • Meminimalkan risiko kesalahan dan kecurangan yang menghalangi perusahaan mencapai tujuannya
  • Untuk memastikan akurasi dan kelengkapan pencatatan akuntansi
  • Memastikan penyusunan laporan keuangan perusahaan mengikuti standar akuntansi yang berlaku
  • Untuk memastikan keandalan pengendalian internal atas pelaporan keuangan
  • Untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua hukum dan peraturan terkait yang ditetapkan oleh badan pengawas dan pemerintah
  • Dalam memastikan kebijakan dan prosedur perusahaan diikuti oleh staf di berbagai tingkatan

3 Jenis Internal Audit

Tiga jenis utama audit internal meliputi audit operasional, audit keuangan, dan audit kepatuhan.

Audit Operasional

Audit operasional adalah proses mengevaluasi operasi bisnis perusahaan dengan mencoba menemukan hal-hal yang harus dilakukan perbaikan yang dapat diterapkan manajemen untuk meningkatkan kualitas proses bisnis secara keseluruhan.

Pekerjaan auditor dalam jenis pemeriksaan operasional ini melibatkan peninjauan operasi dan pengendalian bisnis sehari-hari untuk melihat apakah ada kekurangan atau kelemahan yang dapat menimbulkan risiko kesalahan atau kecurangan.

Jika ada kekurangan atau kelemahan dalam operasi atau pengendalian bisnis, koreksi harus dilakukan untuk meningkatkan keseluruhan proses bisnis atau untuk meminimalkan risiko. Tujuan akhir dari audit operasional adalah untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Audit Keuangan

Audit keuangan adalah proses mengevaluasi transaksi keuangan dan saldo perusahaan dengan memverifikasi dan memeriksa berbagai file dan dokumen pendukung.

Pekerjaan auditor dalam audit keuangan biasanya melibatkan peninjauan pendapatan, pengeluaran, aset dan kewajiban dalam catatan akuntansi untuk melihat apakah sudah lengkap dan akurat dan untuk melihat apakah mereka benar mengikuti standar akuntansi yang berlaku.

Dalam hal ini, auditor juga mengevaluasi pengendalian internal perusahaan atas pelaporan keuangan untuk melihat apakah pengendalian tersebut dapat diandalkan dan berfungsi dengan baik dalam menghasilkan laporan keuangan.

Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan adalah proses meninjau semua undang-undang dan peraturan yang diberlakukan pada perusahaan dan memverifikasi praktik perusahaan. Ini dilakukan untuk melihat apakah mereka melanggar atau adanya kegiatan yang dapat menyebabkan pelanggaran jika praktik tersebut masih dijalankan.

Auditor juga mengevaluasi praktik staf di berbagai tingkatan untuk melihat apakah mereka mengikuti kebijakan dan prosedur yang dikeluarkan perusahaan. Oleh karena itu, audit ini berfokus pada kepatuhan internal dan eksternal.

Independensi dan Objektivitas Internal Audit

Auditor internal adalah karyawan perusahaan yang dikendalikan oleh CEO dan manajemen senior. Oleh karenanya, independensi dan objektivitas masih menjadi kriteria penting yang harus dimiliki oleh semua auditor internal. Auditor internal harus memiliki kebebasan penuh dalam memutuskan area yang akan diaudit, masalah yang akan dikemukakan, dan pendapat yang akan diberikan untuk memenuhi peran dan tanggung jawabnya sebagai auditor internal.

Jika independensi departemen audit internal terlihat terganggu karena pengaruh direksi dan manajemen senior lainnya. Masalah tersebut harus dilaporkan kepada komite audit sehingga mereka dapat membuat pengaturan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Demikian pula, objektivitas harus selalu dijaga oleh auditor terutama dalam mengumpulkan bukti audit. Seperti pemeriksaan dokumen pendukung dan file yang relevan. Mereka hendaknya tidak membiarkan hubungan pribadi atau bisnis mempengaruhi objektivitas mereka.

Oleh karena itu, jika auditor dalam melaksanakan internal audit merasa bahwa objektivitas terganggu. Mereka harus memberi tahu manajernya agar tindakan dapat diambil, seperti meningkatkan tinjauan atas pekerjaan yang mereka lakukan atau mengeluarkannya dari tim audit.

Apa Itu Due Diligence? Contoh dan Cara Melakukannya

Resiko pasti akan Anda hadapi ketika membeli sebuah perusahaan/bisnis baru, lalu bagaimana kemudian mengukur besarnya resiko tersebut? Jawabannya tidak lain adalah dengan melakukan due diligence. Lalu apa itu due diligence?

Urgensi Due Diligence

Ketika Anda membeli bisnis orang lain, penting kiranya jika Anda melakukan uji tuntas terlebih dahulu. Sifat transaksi, jenis produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, dan ruang lingkup operasi bisnis perusahaan yang ingin Anda beli akan sangat menentukan luasnya penyelidikan. Penasihat keuangan dan hukum jelas merupakan pihak yang berperan selama proses berlangsung, tetapi transaksi sering kali juga membutuhkan bantuan dari profesional lain di berbagai bidang untuk menyelidiki dan memberi nasihat tentang masalah-masalah seperti: masalah lingkungan; paten atau ulasan kekayaan intelektual lainnya; pajak asing, akuntansi, atau pertanyaan hukum; privasi, Asuransi Kesehatan, manajemen data, dan masalah keamanan; dan teknologi baru atau yang terus berkembang.

Jika Anda tidak melakukan uji tuntas yang semestinya, Anda mungkin akan tersandung masalah serius atau bahkan menghancurkan Anda, atau Anda dapat membayar harga yang lebih tinggi untuk bisnis baru ini. Tulisan ini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana melakukan pemeriksaan uji tuntas, apa yang harus dicari, cara menemukan bendera merah (tanda bahaya), dan cara mengungkap masalah tersembunyi yang penjual mungkin tidak ingin Anda ketahui. Ini juga menjelaskan bagaimana informasi yang dipelajari melalui uji tuntas dapat mengarah pada penghentian kesepakatan atau perubahan substansial dari ketentuan material.

Uji tuntas tidak hanya untuk calon pembeli dan investor bisnis; seringkali tidak kalah penting bagi pemilik bisnis dan perusahaan yang ingin mendapatkan pendanaan.

Pemilik dan perusahaan akan belajar bagaimana melakukan uji tuntas pada perusahaan Anda sendiri, cara mengungkap masalah yang dapat membuat lari calon pembeli atau investor, dan bagaimana memecahkan masalah yang masih ada sebelum memulai transaksi bisnis yang signifikan.

Apa Itu Due Diligence? Prakteknya Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Jangan pernah terlibat dalam transaksi bisnis penting apapun sebelum uji tuntas yang disesuaikan dengan sifat, cakupan, dan ketentuan transaksi telah selesai. Lalu apa itu due diligence?

Dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya Anda seringkali melakukan proses due diligence secara informal. Sebagian besar dari Anda pasti mendasarkan keputusan sehari-hari terkait membeli barang atau layanan menarik — mencoba restoran baru, mengunduh aplikasi ponsel cerdas, membeli televisi terbaru, mempekerjakan pengacara, dan sebagainya. Secara tidak sadar Anda sebenarnya telah melakukan uji tuntas, anda akan mempertimbangkan aspek hukum (legalitas produk, garansi produk), keuangan, teknologi yang dipakai, dan kesesuaiannya dengan kehidupan pribadi Anda. Untuk lebih memahami praktek due diligence dalam kehidupan sehari-hari, simak tabel berikut ini:

Tabel Praktek Due Diligence Dalam Kehidupan Anda

Transaksi Kemungkinan Investigasi Jenis Uji Tuntas
Membeli Televisi Melihat ulasan secara online dan melakukan perbandingan harga Uji tuntas pada produk dan penilain harga
Menyewa Pengacara Bertanya pada Asosiasi Uji Tuntas Pelayanan
Mencoba Restoran Baru Bertanya kepada teman, apa menu di sana Uji Tuntas Produk
Menyewa tukang kebun outsourcing Mengecek lisensi dan asuransi legal due diligence
Mendownload Aplikasi Melihat review dari konsumen lain Uji Tuntas Teknologi
Membeli rumah Mendapatkan asuransi atau jaminan Legal due diligence
Menghadiri undangan Bertanya mengenai penampilan kepada teman Uji tuntas pribadi

Contoh-contoh uji tuntas dalam kehidupan kita sehari-hari ini menunjukkan bahwa esensi uji tuntas adalah mendidik diri kita sendiri secara memadai sebelum membeli suatu produk atau menggunakan jasa pihak ketiga. Kerja keras yang dibutuhkan konsumen rata-rata untuk menjadi pembeli yang berpengetahuan luas dan untuk memastikan mereka mendapatkan produk atau layanan yang tepat dengan harga yang tepat hanyalah bentuk yang kurang terstruktur dan terperinci dari uji tuntas yang harus dilakukan oleh wirausahawan atau investor sebelum masuk ke dalam transaksi bisnis.

Sebelum membeli produk atau layanan menarik konsumen yang rajin akan menilai kualitas produk atau layanan, membandingkan nilai produk atau layanan, dan kadang-kadang melakukan pemeriksaan latar belakang atau investigasi calon karyawan., profil dan reputasi perusahaan riset / penyedia layanan. Pengusaha menerapkan kriteria uji tuntas untuk transaksi bisnis yang serupa dengan kriteria yang diterapkan konsumen sebelum membeli produk atau merekrut layanan profesional: menyelidiki perusahaan dan operasi bisnisnya, meneliti produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, menentukan penilaian yang sesuai dari perusahaan target, dan memeriksa kemampuan manajemen dan melakukan pemeriksaan latar belakang dan investigasi terhadap pendiri dan personil kunci.

Definisi Due Diligence

Sampai disini tentu Anda semakin penasaran dengan apa itu due diligence bukan? Untuk mengurangi rasa penasaran Anda, simak definisi due diligence berikut ini:

Uji tuntas merupakan proses memeriksa dan mengembangkan tingkat pemahaman yang diperlukan dari empat faktor — perusahaan dan operasi bisnisnya (dengan kata lain, produk, aset, dan / atau layanannya dan bagaimana fungsi perusahaan); menentukan penilaian bisnis, aset, dan transaksi yang sesuai; dan memeriksa kemampuan manajemen, personel kunci, dan masalah ketenagakerjaan — sebelum melakukan transaksi bisnis dengan, berinvestasi, melisensi aset atau layanan, atau membeli semua atau sebagian bisnis atau asetnya. Keempat pilar bisnis yang akan diselidiki dengan hati-hati dalam pemeriksaan uji tuntas adalah perusahaan, operasi bisnisnya, nilai bisnis dan / atau asetnya, dan orang-orangnya.

Due Diligence Dalam Transaksi Bisnis, Apa Saja?

Setelah mengetahui apa itu due diligence, berikutnya pasti Anda penasaran dengan kapan dan apa saja yang dilakukan uji tuntas dalam kegiatan bisnis. Sebagian besar pengusaha dan investor menyadari pentingnya melakukan uji tuntas dalam persiapan untuk pembelian sekuritas atau merger perusahaan. Adapun jenis-jenis transaksi bisnis yang umumnya sering dilakukan uji tuntas sebelum berlanjut ke proses transaksi adalah sebagai berikut:

  • Transaksi pinjaman
  • Pembelian bisnis atau asetnya
  • Pembelian perusahaan (baik merger atau pembelian bisnis)
  • Pembelian saham atau investasi dalam perusahaan, seperti dengan penempatan pribadi
  • Pembelian real estate

Beberapa Praktik Due Diligence Lainnya

Selain itu terdapat beberapa transaksi bisnis lain di mana kebutuhan untuk melakukan uji tuntas sesungguhnya sama pentingnya dengan beberapa transaksi di atas, namun dapat diabaikan adalah sebagai berikut:

  • Membeli hak untuk mengoperasikan waralaba dari pemilik waralaba
  • Memulai perusahaan dengan mitra atau beberapa mitra
  • Melisensikan produk, layanan, teknologi, atau intelektual properti dari pihak ketiga
  • Melisensikan produk, layanan, teknologi, atau intelektual properti ke pihak ketiga
  • Ikut dalam perusahaan patungan
  • Melibatkan pihak ketiga untuk merancang dan / atau mengembangkan suatu produk, layanan, atau teknologi
  • Melibatkan pihak ketiga untuk memproduksi atau menyediakan produk, layanan, atau teknologi
  • Memasuki berbagai jenis kontrak yang penting untuk bisnis Anda

Daftar ini menunjukkan bahwa penyelidikan uji tuntas tidak terbatas hanya pada keputusan tentang apakah akan membeli atau berinvestasi dalam bisnis atau membeli real estate; sebaliknya, uji tuntas berlaku untuk berbagai transaksi bisnis yang prospektif.

Selain itu, prosesnya tidak hanya untuk meyakinkan pihak yang berkepentingan tentang aspek hukum dan keuangan transaksi; melainkan lebih luas yakni untuk memberikan tingkat kenyamanan yang cukup kepada pihak yang berkepentingan sehubungan dengan landasan bisnis yang diselidiki — perusahaan; produk, layanan, aset, dan operasinya; nilai yang sesuai dari perusahaan dan / atau asetnya dan potensi transaksi; dan personel yang penting untuk keberhasilan hubungan bisnis potensial.

Tujuan Due Diligence

Selain memahami apa itu due diligence. Untuk menunjang pemahaman Anda, memahami mengenai tujuan dari uji tuntas juga merupakan landasan yang penting untuk menunjang kegiatan bisnis. Adapun tujuan dari due diligence audit ini dapat Anda lihat pada penjelasan di bawah ini:

1. Aspek Organisasi Perusahaan

Bagi perusahaan mengetahui apa itu due diligence dan mempraktekannya memiliki kegunaan berupa memahami struktur hukum dan keuangan perusahaan dan mengidentifikasi potensi risiko organisasi atau struktural.

2. Aspek Operasi Bisnis

Memahami apa itu due diligence juga berguna bagi pelaku bisnis dalam hal menjalankan operasionalnya yakni Untuk memahami sifat bisnis dan produknya, aset, dan layanannya, menilai aspek operasional bisnis, dan mengidentifikasi serta mengukur risiko hukum, keuangan, dan bisnis.

3. Aspek Penilaian Resiko Transaksi

Untuk menentukan penilaian yang tepat dari perusahaan dan / atau transaksi dan mengidentifikasi dan mengukur risiko keuangan.

4. Aspek Karyawan/Personil

Untuk mengidentifikasi personil kunci dan memastikan apakah mereka mampu menjalankan bisnis, melaksanakan rencana bisnis, dan / atau memenuhi kewajiban pasca penutupan bisnis.

Kesimpulan umum dari keempat tujuan ini adalah bahwa proses uji tuntas memberi Anda tingkat pemahaman yang cukup untuk memungkinkan Anda memutuskan apakah akan terlibat dalam transaksi yang dimaksud. Untuk mencapai pemahaman ini, penyelidikan uji tuntas mengharuskan tidak hanya memeriksa bahan dan data yang disediakan oleh perusahaan tetapi juga informasi yang diperoleh dari berbagai sumber di luar bisnis sasaran, termasuk informasi publik dan pribadi dan saran dari konsultan profesional.

Meskipun pengusaha atau investor akan bergantung pada sejumlah sumber luar untuk informasi, sumber informasi yang paling penting adalah target perusahaan itu sendiri. Untuk tujuan ini, komponen investigasi yang paling penting adalah kuesioner uji tuntas yang disesuaikan dengan transaksi.

Sampai disini tentu Anda sudah mempunyai gambaran yang cukup untuk menjawab pertanyaan apa itu due diligence. Pemahaman ini pada langkah berikutnya, akan digunakan untuk memahami secara praktis mengenai praktek uji tuntas ini dalam kegiatan bisnis Anda.

Beberapa Contoh Pertanyaan dalam Due Diligence

Mempersiapkan kuesioner uji tuntas mengharuskan Anda mempertimbangkan sejumlah pertanyaan mendasar yang terkait dengan hukum, keuangan, operasional, dan personil yang terkait dengan masing-masing landasan. Sebelum memberikan kuesioner kepada perusahaan target dan siapa pun yang berpartisipasi dalam uji tuntas, Anda perlu memilih dan membuat pertanyaan berdasarkan sifat transaksi. Kuesioner uji tuntas yang dikembangkan dengan baik, yang terdiri dari pertanyaan umum dan spesifik-transaksi, sangat penting untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai transaksi yang diusulkan.

Untuk membawa Anda pada pemahaman yang lebih praktis mengenai apa itu due diligence. Berikut ini juga akan diulas mengenai beberapa contoh pertanyaan yang umumnya diajukan saat melakukan proses uji tuntas. Adapun beberapa pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aspek Organisasi Perusahaan

Untuk memperoleh data dan hasil analisis yang sesuai dengan tujuan uji tuntas dari aspek organisasi perusahaan, tanyakan beberapa hal berikut ini:

  • Bagaimana pengelolaan perusahaan? Bagaimana sistemnya? Bagaimana Anggaran Dasarnya?
  • Siapa pemilik perusahaan tersebut? Apa bukti legalnya?
  • Apa saja aset dan properti utama dari perusahaan?
  • Apakah ada masalah hukum terkait kesepakatan terlalu berisiko?

Pertanyaan ini tentu belumlah lengkap, Anda bisa menambahkan beberapa pertanyaan terstruktur lainnya. Seperti bagaimana sistem pembagian kewenangan dari organ perusahan yang ada dan sejenisnya.

2. Aspek Operasional Bisnis

Beberapa pertanyaan yang dapat Anda ajukan saat melakukan uji tuntas dalam aspek operasional ini adalah sebagai berikut:

  • Apa dan bagaimana sifat bisnisnya?
  • Produk apa dan / atau layanan yang ditawarkannya?
  • Apa dan di mana produk dan layanan di pasarkan?
  • Apa kemungkinan resiko dari bisnis yang dijalankan?

3. Resiko Transaksi

Untuk melakukan identifikasi resiko dari transaksi yang telah dijalankan, Anda bisa menanyakan beberapa contoh pertanyaan berikut ini:

  • Berapa pendapatannya, jika ada, dan bagaimana dan darimana asalnya?
  • Berapa nilai dari aktiva?
  • Berapa jumlah kewajiban dan pengeluaran?
  • Bagaimana pasar untuk barang atau jasa?
  • Apakah ada peluang untuk terus berkembang?
  • Apa risiko keuangannya?

4. Pegawai

Untuk meninjau bagaimana entitas mengelola pegawainya, Anda setidaknya bisa menanyakan beberapa hal berikut ini:

  • Siapa personil kunci dan seberapa baik mereka mengelola operasi bisnis?
  • Apa saja pengalaman yang dimiliki oleh personil kunci?
  • Bagaimana latar belakangnya?
  • Apa resiko yang paling signifikan dari personel kunci ini?
  • Apakah ada masalah retensi?

Sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan di atas hanyalah contoh dan belum secara menyeluruh mewakili masing-masing poin dalam proses uji tuntas untuk perusahaan atau kegiatan bisnis. Hal terpenting dalam proses membuat kuisioner uji tuntas ini adalah sesuaikan dengan masalah di lapangan yang dijelaskan dan permintaan klien Anda. Untuk memudahkan Anda lihatlah Contoh Legal Opinion; Analisis Kasus Persaingan Usaha

Demikianlah ulasan penting yang dapat membantu Anda dalam memahami apa itu due diligence sesungguhnya. Tanamkan pada pikiran Anda bahwa uji tuntas merupakan proses mendengarkan cerita bisnis perusahaan — yang mungkin telah disediakan dalam presentasi investasi atau rencana bisnis — dan kemudian melakukan penyelidikan untuk melihat apakah cerita tersebut dapat dikuatkan. Pemeriksaan uji tuntas yang tepat tidak hanya mencakup pertanyaan hukum dan keuangan yang luas tetapi juga mengharuskan Anda mengidentifikasi bidang-bidang penting bisnis dan mengarahkan pertanyaan Anda ke bisnis tertentu dan sifat transaksi yang terlibat.

Bukti Audit Pengertian, Jenis dan Contohnya

Untuk memberikan opini audit, tidak hanya dipertimbangkan berdasarkan asumsi auditor semata. Setiap pendapat haruslah didasarkan fakta dan data atau biasa disebut bukti audit.

Apa Itu Bukti Audit

Bukti Audit (Audit Evidence) merupakan segala jenis informasi relevan yang nanti akan digunakan oleh akuntan publik/konsultan hukum/auditor sebagai dasar dalam mengeluarkan opini auditnya. Bukti ini dalam laporan keuangan umumnya berbentuk nominal, dalam legal audit berbentuk dokumen hukum. Selain itu, bukti bisa juga berupa hasil observasi auditor dan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak terkait.

Seorang auditor pasti membutuhkan bukti audit ini sebagai dasar dalam mengeluarkan opini yang dapat dipercaya dan berkualitas. Bukti ini bisa didapatkan melalui beragam cara yakni bisa melalui inspeksi, pengamatan, meminta keterangan dari pihak terkait, dan melakukan konfirmasi atas laporan-laporan yang sebelumnya telah dikirimkan kepada auditor.

Bagaimana Cara Auditor Mengukur Kelayakan Bukti Audit?

Perusahaan umumnya selalu menyediakan bukti atas informasi yang diberikan kepada auditor. Bahkan, bukti yang dihadirkan terkadang berjumlah besar dan bertumpuk antara satu jenis bukti dengan bukti lainnya. Diantara berbagai bukti yang disediakan seringkali perusahaan menyuguhkan bukti-bukti yang sesungguhnya tidak relevan dengan maksud dilakukannya audit. Oleh karena itu, umumnya auditor akan melakukan seleksi terhadap kelayakan bukti audit ini. Adapun beberapa hal yang umumnya dijadikan dasar oleh auditor untuk mengukur kelayakan audit evidence adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Profesional Auditor

Auditor wajib menguasai bidang keilmuan baik teoritis maupun praktis terhadap objek yang diaudit. Dalam audit hukum, auditor harus menguasai keilmuan bidang hukum. Demikian halnya dalam bidang audit keuangan, auditor haruslah seorang akuntan publik. Kompetensi tersebut nantinya akan digunakan oleh auditor melakukan screening secara cepat dan tepat terhadap laporan keuangan atau dokumen hukum yang disediakan oleh perusahaan. Melalui pertimbangan profesional, seorang auditor akan dengan mudah menilai mana bukti yang relevan dan bukti non-relevan.

2. Integritas Manajemen

Terkadang seorang auditor juga menilai track record dari pihak manajemen, bagaimana selama ini profil mereka, bagaimana tingkat integritas mereka. Ini juga mempengaruhi keyakinan auditor terhadap segala bukti yang diajukan.

3. Status Badan Hukum

Status badan hukum dari suatu perusahaan juga akan mempengaruhi cara penilaian bukti oleh auditor. Badan hukum perseroan terbatas tentu akan dinilai lebih detail dibandingkan dengan badan hukum CV, dan seterusnya.

4. Kondisi Keuangan

Dalam audit keuangan, financial condition menjadi faktor yang sangat menentukan apakah auditor akan menilai secara detail (satu per-satu) bukti yang disodorkan atau hanya melihat sampel saja. Semakin baik kondisi keuangan yang baik tentu buktinya berbeda dengan ketika kondisi keuangan perusahaan buruk.

Cara Mengukur Kualitas Bukti Audit

Sejauh mana bukti-bukti yang ada dapat dipercaya? Bagaimana cara mengukurnya? Untuk menjawab ini auditor harus memiliki indikator yang dijadikan olehnya sebagai dasar pertimbangan dalam mengukur tingkat kompeten dari bukti audit. Semakin kompeten bukti yang diberikan, maka semakin baik nilai dari kewajaran atas laporan keuangan yang disodorkan perusahaan. Adapun indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Relevansi

Bukti audit yang diberikan haruslah relevan dengan tujuan dilaksanakannya audit. Misalnya, ketika yang ingin di audit dalam perusahaan adalah persediaan, maka bukti yang paling relevan adalah dengan cara melihat langsung stok persediaan yang ada.

2. Sumber Perolehan Bukti

Asal peroleh bukti juga menjadi dasar pertimbangan yang menentukan bagi seorang audit, informasi yang diperoleh dari pihak lain yang independen akan semakin dipercaya. Kemudian, informasi yang bersalah dari manajemen internal yang sangat transparan dengan pengelolaan yang baik, pasti dapat lebih dipercaya. Terakhir, informasi yang diperoleh auditor sendiri melalui pengamatan, inspeksi dan sejenisnya tentu lebih dapat dipercaya.

3. Ketepatan Waktu

Dalam audit keuangan ketepatan waktu atau tanggal dari bukti audit sangat menentukan tingkat validitas, terutama bila yang diaudit adalah mengenai hutang dan aktiva lancar, laporan laba rugi, surplus keuangan, dan sejenisnya. Ketepatan waktu digunakan untuk mengetahui apakah pengakuan yang dilakukan sudah tepat. Ketepatan waktu ini dalam audit hukum juga berpengaruh, ini bisa digunakan untuk menilai ketaatan perusahaan terhadap aturan hukum seperti pajak.

4. Objektivitas

Bukti yang sifatnya objektif tentu lebih baik dari bukti yang sifatnya subjektif. Bagaimana cara menentukan suatu bukti adalah objektif atau subjektif? Tentu caranya adalah dengan menentukan siapa yang menandatangani bukti dan siapa yang memberikan bukti tersebut.

Jenis Bukti Audit

Setelah mengetahui beberapa hal penting mengenai bukti dalam proses audit ini, selanjutnya penting untuk Anda mengetahui jenis-jenis dari audit evidence ini. Adapun secara detail berikut adalah uraiannya:

1. Pengujian Fisik

Bukti jenis ini adalah fakta atau informasi yang diperoleh oleh auditor dengan cara melihat secara langsung fisik dari aset perusahaan. Misalnya fisik dari persediaan yang dimiliki perusahaan. Pengujian fisik ini digunakan dalam audit hukum misalnya untuk melakukan cek kebenaran luas tanah yang tertera dalam sertifikat tanah.

2. Konfirmasi

Bukti konfirmasi ini adalah fakta yang diperoleh auditor berdasarkan pernyataan, baik bersifat langsung maupun tertulis oleh pihak ketiga yang independen. Auditor umumnya lebih memilih bukti yang sifatnya tertulis dibandingkan bukti yang sifatnya pernyataan langsung, sebab lebih mudah dianalisis.

3. Dokumentasi

Dalam memperoleh bukti yang valid, setelah melakukan pengujian fisik atau terhadap bukti barang yang sifatnya habis pakai, atau berupa kegiatan maka cara pembuktian yang paling relevan adalah dengan melakukan dokumentasi.

4. Analitis

Bukti analitis ini berkaitan dengan kompetensi keilmuan dari auditor, dalam memperoleh bukti analitis ini umumnya auditor akan membandingkan suatu objek dengan objek lainnya. Atau dalam laporan keuangan auditor tentu akan melakukan perbandingan antara neraca saldo dengan beberapa laporan keuangan lainnya seperti laba-rugi.

5. Wawancara

Wawancara ini diperlukan sebagai bukti pendukung, misalnya untuk menilai bagaimana kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan, bukti yang paling valid antara lain adalah dengan melakukan wawancara terhadap pegawai atau organisasi dibawahnya.

6. Perhitungan Ulang

Bukti ini hanya berlaku jika yang diaudit adalah laporan keuangan. Teknik ini digunakan untuk mengukur validitas hasil perhitungan yang dilakukan klien.

7. Observasi

Meskipun hampir sama pengujian fisik, tapi prakteknya berbeda. Pengujian fisik lebih detail dari observasi, sebab dalam observasi ini hanya dilakukan pengamatan saja tanpa melakukan kontak fisik. Namun, metode ini juga bisa mendapatkan fakta lain yang lebih valid dibandingkan dengan uji fisik. Tujuannya tentu berbeda, bila uji fisik dilakukan untuk melakukan cek terhadap informasi yang dicantumkan, observasi dilakukan untuk tujuan memperoleh data diluar informasi yang disediakan.

Demikianlah penjelasan mengenai pengertian dari bukti audit, jenis dan beberapa contohnya. Untuk mendapatkan informasi lebih rinci mengenai tema ini, Anda bisa menyimak makalah di bawah ini.

Due Diligence Untuk Bisnis Anda; Urgensi dan Tekniknya

Due Diligence atau uji tuntas ini seringkali dilakukan pelaku usaha atau perusahaan yang ingin melakukan merger, akuisisi dan/atau membeli usaha/perusahaan orang lain. Tanpa melakukan uji tuntas, bisa saja di kemudian hari Anda harus menanggung resiko besar yang seharusnya ditanggung oleh pemilik bisnis sebelumnya. Oleh karena itu, sebelum berani mengakuisisi kegiatan bisnis uji tuntas ini diperlukan.

Apa Itu Due Diligence?

Due diligence adalah serangkaian kegiatan memeriksa, meneliti, mengamati, mengobservasi hingga wawancara mengenai segala aspek hukum dalam suatu kegiatan bisnis, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh perusahaan/instansi.

Kegiatan tersebut umumnya dilakukan untuk mengukur resiko-resiko hukum yang kemungkinan terjadi atas suatu bisnis yang dijalankan perusahaan. Due diligence ini dilakukan dalam rangka mempelajari bisnis rekan atau bisnis orang lain yang Anda memiliki kepentingan terhadapnya.

Urgensi Due Diligence dalam Bisnis

Sebagai ilustrasi, Anda ingin melakukan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki bisnis sorum motor. Tanpa melakukan uji tuntas Anda langsung menyetujuinya dengan hanya mendasarkan pada bukti awal dan beberapa fakta yang menurut pengamatan sementara Anda usaha tersebut berjalan lancar. Sebelum bekerjasama dengan Anda ternyata rekan bisnis Anda telah melakukan perjanjian hutang piutang yang jaminannya adalah tanah dan bangunan sorum tersebut. Hal ini tidak diinformasikan kepada Anda sebelumnya, sedangkan dalam perjanjian kerjasama dicantumkan bahwa Andalah memiliki sebagian aset sorum.

Dalam ilustrasi tersebut, secara tidak langsung Anda juga turut menjamin hutang sang rekan tanpa persetujuan Anda. Ketika menandatangani kontrak kerjasama secara tidak langsung Anda telah menyetujui untuk turut menjamin hutang tersebut.

Resiko semacam ini tidak akan Anda temui ketika sebelumnya Anda telah melakukan uji tuntas terlebih dahulu. Di sinilah salah satu urgensi dari dilakukannya due diligence terhadap institusi/perusahaan sebelum melakukan kontrak bisnis dengannya.

Teknik Melakukan Legal Due Diligence

Secara singkat berikut ini adalah beberapa teknik melakukan legal due diligence:

Sebagai calon pemilik baru, hendaknya Anda memeriksa seluruh dokumen yang berhubungan dengan kepemilikan Anda, mulai dari hak milik, laporan keuangan, berbagai perjanjian jual beli yang telah dilakukan oleh pemilik lama, laporan pajak dan beberapa hal lainnya.

  • Lakukan observasi secara menyeluruh terhadap jalannya bisnis dari perusahaan yang Anda ingin bekerja sama atau membelinya. Mulailah observasi dari operasional hingga ke manajemen. Termasuk observasi kepada klien dari perusahaan.
  • Lakukan wawancara terhadap karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, lakukan wawancara juga terhadap klien/rekan bisnis dari perusahaan.
  • Jika Anda menemukan bahwa perusahaan bersangkutan memiliki tuntutan hukum, maka ajaklah pengacara atau ahli hukum untuk memeriksa dokumen-dokumen terkait tuntutan tersebut.
  • Lihatlah daftar pelanggan dari perusahaan tersebut, lakukan observasi hingga wawancara kepada pelanggan.

Tujuan dari Legal Due Diligence

Di awal telah disinggung urgensi dari uji tuntas/due diligence ini, kini saatnya mengetahui secara lebih rinci beberapa tujuan dari uji tuntas. Adapun tujuan dari legal audit ini adalah sebagai berikut:

  • Mengetahui dengan jelas dan clear mengenai status hukum dari dokumen-dokumen yang diuji
  • Mengetahui bagaimana sebenarnya legalitas dari badan usaha/badan usaha yang diaudit
  • Mengetahui seberapa taat perusahaan terkait dengan peraturan hukum yang berlaku termasuk di dalamnya laporan pajak
  • Memberikan legal advice terhadap perusahaan terkait, sebagai bahan pertimbangan manajemen untuk membuat kebijakan.

5 Langkah Membuat Due Diligence Tanpa Celah

Setelah mengetahui urgensi, teknik dan tujuan dari uji tuntas ini berikutnya adalah membuat rancangan legal due diligence tanpa ada celah hukum di dalamnya. Bagaimana langkahnya?  Berikut penjelasannya:

1. Teliti Secara Cermat Anggaran Dasar Perusahaan

Langkah pertama yang harus Anda terapkan dalam melakukan due diligence adalah meneliti bagaimana anggaran dasar dari perusahaan bersangkutan dibuat, sudah sahkah? Apakah ketentuan di dalamnya sudah benar? Adakah celah hukum di dalam anggaran dasar tersebut? Ada beberapa poin yang harus Anda perhatikan dengan cermat pada anggaran dasar ini yakni:

  • Bagaimana status akta pendiri perusahaan?
  • Bagaimana berita acara dari rapat umum yang selama ini dilakukan?
  • Siapa dan bagaimana daftar pemegang saham dikelola?
  • Bagaimana struktur organisasi dari perusahaan bersangkutan?

Intinya hampir semua pasal yang tercantum dalam anggaran dasar harus Anda teliti baik dari segi normatif maupun empirisnya. Seorang konsultan hukum juga harus menanyakan bukti-bukti penting yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran dasar, seperti bagaimana rapat dijalankan selama ini? Bagaimana keterlibatan pihak direksi, komisaris dan pemegang saham? Termasuk juga status ketaatan hukum pihak manajemen, adakah diantara mereka yang sedang terlibat masalah hukum?

2. Teliti Dokumen Aset Perusahaan

Langkah kedua dalam melakukan due diligence adalah dengan meneliti seluruh dokumen sebagai bukti kepemilikan atas aset perusahaan, termasuk juga asuransi. Pertanyaan-pertanyaan seperti dibawah ini harus terjawab oleh konsultan hukum:

  • Bagaimana bukti hak milik atas aset perusahaan?
  • Bagaimana jaminan atas aset perusahaan?
  • Bagaimana aset perusahaan diasuransikan? Berapa besar jumlah pertanggungannya?

Selain itu perhatikan juga bagaimana cara perolehan aset perusahaan tersebut, serta kemungkinan aset perusahaan dialihkan secara ilegal oleh pihak lain.

3. Teliti Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

Identifikasi seluruh dokumen perjanjian yang dilakukan perusahaan dengan pihak ketiga. Ukurlah tingkat resikonya. Teliti lah keabsahan perjanjian tersebut. Lihatlah berbagai kemungkinan tuntutan hukum yang bisa dilakukan perusahaan dan tuntutan hukum yang bisa diklaim oleh pihak ketiga dalam hal terjadi wanprestasi.

4. Teliti Dokumen Izin Perusahaan

Setelah memastikan tidak ada resiko hukum yang berarti berkaitan dengan perikatan yang dilakukan perusahaan, maka lanjutkan dengan meneliti dokumen izin perusahaan. Periksalah beberapa hal sebagai berikut:

  • Izin usahanya
  • Kepemilikan asetnya
  • Izin pengelolaan lingkungannya

Apakah perusahaan sudah aman dalam menjalankan ketentuan dan persyaratan dalam hal memenuhi segala syarat yang berkaitan dengan izin usaha tersebut atau belum? Apakah perusahaan secara berkala memperbarui dan mempersiapkan izin usaha dengan baik? Dan lain sebagainya.

5. Dokumen Kepegawaian

Dokumen terakhir yang harus diperhatikan oleh konsultan hukum adalah terkait dengan aturan-aturan yang mengikat antara perusahaan dengan pegawai. Mulai dari dokumen keselamatan kerja hingga dokumen yang berkaitan dengan hak pegawai seperti pensiun, PHK dan lain sebagainya.

Dalam mengidentifikasi seluruh dokumen di atas utamakan prinsip kehati-hatian dalam pemeriksaan. Konsultan hukum tidak boleh lalai dalam mengidentifikasi setiap resiko hukum yang akan diderita oleh perusahaan di kemudian hari.

Demikianlah penjelasan mengenai due diligence, mulai dari pengertian, urgensi, tujuan hingga langkah-langkah dalam melakukan uji tuntas oleh seorang konsultan hukum. Untuk lebih jelas dan rinci dalam memahami apa itu legal audit/due diligence lihatlah dokumen di bawah ini: