Arsip Tag: legal opinion

Resiko Hukum | Pengertian, Jenis dan Contohnya

Penjelasan berbagai macam resiko hukum dalam kegiatan usaha dan contoh resiko yang mungkin dialami oleh pebisnis atau pengusaha.

Resiko hukum dapat diakibatkan oleh kelalaian yang disengaja atau perilaku kepatuhan yang tidak sesuai dari pihak organisasi. Juga, sering kali resiko seperti itu muncul karena ketidaktahuan. 

Lanjutkan membaca Resiko Hukum | Pengertian, Jenis dan Contohnya

Apa Itu Legal Audit?

Sebagai pemilik bisnis, Anda harus memahami berbagai aturan dan peraturan tentang bisnis Anda, tentu agar tidak terjerat kasus. Legal audit lah jawabannya! 

Lanjutkan membaca Apa Itu Legal Audit?

Opini Wajar Tanpa Pengecualian; Ulasan dan Contohnya

Opini wajar tanpa pengecualian adalah opini audit yang diberikan oleh auditor eksternal independen ketika mereka menyimpulkan bahwa laporan keuangan klien tidak mengandung salah saji material. Demikian pula, ketika auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian, itu berarti mereka telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendukung pendapat mereka bahwa tidak ada yang salah dengan laporan keuangan dari perspektif material.

Dengan kata lain, opini wajar tanpa pengecualian dari auditor berarti laporan keuangan perusahaan disajikan secara wajar, atau memberikan pandangan yang benar dan wajar, dalam semua hal yang material dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “menyajikan secara wajar” atau “memberikan pandangan yang benar dan wajar” di sini berarti bahwa informasi dalam laporan keuangan adalah faktual dan benar-benar ada dalam pembukuan dan pencatatan perusahaan. Selain itu, mereka mencerminkan substansi komersial dari transaksi bisnis dan peristiwa perusahaan. Terakhir, mereka mematuhi aturan dan regulasi akuntansi yang berlaku.

Penting untuk dicatat bahwa ketika auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan, itu tidak berarti bahwa klien dalam keadaan baik atau buruk. Auditor hanya menyatakan pendapatnya bahwa informasi dalam laporan keuangan adalah benar dan adil, yang mencerminkan substansi ekonomi aktual dari bisnis klien.

Contoh Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Sebagai contoh, opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan auditor atas laporan keuangan Perusahaan ABC dalam laporan audit akan terlihat seperti di bawah ini:

Umumnya, auditor akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian dalam laporan auditnya ketika tidak ditemukan kesalahan material. Hal ini dikarenakan biasanya auditor akan berkomunikasi dengan manajemen klien untuk mengusulkan penyesuaian audit untuk memperbaiki salah saji tersebut. Akibatnya, laporan keuangan setelah penyesuaian biasanya tidak mengandung salah saji material.

Namun, terkadang klien dapat menolak proses penyesuaian audit karena beberapa alasan. Misalnya penyesuaian akan berdampak negatif pada perjanjian pinjaman atau prospek keuangan, dll. Dalam hal ini, auditor perlu mengevaluasi apakah memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada keuangan klien merupakan pernyataan yang masih sesuai.

Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelas

Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelas adalah kondisi dimana auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji material. Akan tetapi, mereka yakin bahwa pengungkapan tambahan penting untuk pemahaman pengguna atas laporan keuangan.

Dalam hal ini, auditor akan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan memberikan paragraf penjelas di bawah paragraf opini untuk mengungkapkan hal yang mereka yakini signifikan dalam laporan audit. Demikian pula, tujuan utama penekanan paragraf masalah adalah untuk menarik perhatian pengguna ke masalah yang diungkapkan.

Beberapa contoh keadaan yang menyebabkan auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan penekanan pada paragraf hal tersebut antara lain:

  • Ketidakpastian materi
  • Bencana besar
  • Transaksi pihak terkait, dll.

Pendapat yang tidak memenuhi syarat dengan aspek going concern

Dalam audit, going concern didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk melanjutkan operasinya di masa depan (minimal 12 bulan dari tanggal pelaporan).

Demikian pula, auditor memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat keraguan yang signifikan tentang kemampuan klien. Untuk menilai apakah penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh klien sudah tepat.

Contoh kondisi yang menyebabkan status kelangsungan usaha klien dipertanyakan mungkin termasuk:

  • Penurunan kinerja keuangan untuk jangka waktu yang lama.
  • Rasio keuangan yang merugikan
  • Uang tunai negatif dari operasi
  • Gagal membayar pembayaran pinjaman
  • Kasus pengadilan luar biasa yang signifikan, dll.

Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan status going concern oleh klien sudah sesuai dan tidak ada ketidakpastian yang signifikan. Auditor akan menerbitkan laporan audit standar dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Di sisi lain, jika status kelangsungan usaha klien sesuai (dengan pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan) tetapi terdapat ketidakpastian material yang masih ada sebagai tanggal laporan. Auditor perlu mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan pengungkapan tentang ketidakpastian tersebut dalam laporan keuangan. laporan audit.

Dalam hal ini, paragraf terpisah, yang merupakan ketidakpastian material terkait kelangsungan usaha, diperlukan dalam laporan audit untuk mengungkapkan peristiwa dan kondisi terkait tersebut.

Demikianlah sedikit ulasan mengenai opini wajar tanpa pengecualian beserta contohnya. Untuk lebih jelasnya Anda bisa menyimak artikel sebelumnya tentang 5 Jenis Opini Audit Plus Contoh Lengkapnya

Mengenal Dewan Pengawas Syariah Indonesia

Sejak menjamurnya bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) semakin menemui urgensinya. Untuk itu, mengetahui tugas, fungsi serta peran dari DPS ini menjadi penting bagi Anda praktisi atau akademisi yang konsen terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Untuk itu, pada tulisan ini kita akan mengulas bersama-sama mengenai beberapa konsep penting terkait dengan DPS, mulai dari pengertian, landasan operasional, pengangkatan, hingga tugas dan fungsinya.

Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah atau biasa disingkat dengan DPS hampir mirip dengan fungsi dari dewan komisari dalam perseroan. DPS ini merupakan dewan yang memiliki kewenangan mengawasi dan sekaligus memberikan nasehat dan saran kepada direksi bank syariah sehubungan dengan ketaatannya dalam menjalankan prinsip syariah. DPS ini merupakan kepanjangan tangan dari DSN-MUI dalam mengawasi operasional perbankan syariah. DPS diangkat secara langsung melalui rapat umum pemegang saham, dimana calon DPS sebelumnya telah mendapatkan rekomendasi dari DSN-MUI.

Landasan Operasional Dewan Pengawas Syariah

Dari mana Dewan Pengawas Syariah ini memperoleh kewenangannya, berasal dari direktur bank atau dari ketentuan lainnya. Sehubungan dengan landasan operasional bank syariah ini, dapat diklasifikasi menjadi dua jenis landasan sebagai berikut:

1. Landasan Umum

Landasan umum dalam segala kewenangan termasuk juga tugas dan fungsi dari dewan pengawas syariah ini dapat ditemukan dalam ketentuan UU tentang Bank Syariah No. 21 Tahun 2008. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa setiap bank syariah minimal harus memiliki 3 orang DPS di dalamnya. Artinya tanpa keberadaan DPS, izin operasional bank syariah ini belum valid secara hukum.

2. Landasan Khusus

Kemudian, secara lebih terperinci, operasional dari DPS ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Adapun peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

  • Landasan operasional DPS di Bank Umum Syariah diatur dalam PBI No. 15/13/2013 tentang Bank Umum Syariah;
  • Landasan operasional DPS di Unit Usaha Syariah diatur dalam PBI No.15/13/2013 tentang Unit Usaha Syariah.

Selain itu, bagi kedua jenis bank syariah di atas yakni Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) berlaku ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.12/13/DPbS tentang good corporate governance (GCG). Aturan ini secara eksplisit menjelaskan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai bank yang telah menerapkan GCG, maka bank syariah harus memiliki DPS.

Selain landasan bagi bank syariah, terdapat juga landasan umum bagi bank pembiayaan rakyat syariah dan asuransi syariah untuk memiliki DPS di dalamnya. Adapun landasan tersebut adalah sebagai berikut:

  • Landasan operasional DPS di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah PBI No.11/13/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
  • Landasan operasional DPS di Asuransi Syariah adalah PMK No.18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi yang menggunakan prinsip syariah. Serta beberapa peraturan Bapepam-LK yang mengatur mengenai tata cara perhitungan dana tabarru’, tata cara menyusun laporan usaha, dan tata cara penyampaian laporan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Secara lebih spesifik, masing-masing peraturan tersebut dapat Anda akses sendiri dalam website Otoritas Jasa Keuangan Indonesia.

Mekanisme Penetapan Dewan Pengawas Syariah

Seluruh landasan operasional di atas mencantumkan bagaimana cara menetapkan dan prosedur penetapan dewan pengawas syariah pada instansi masing-masing. Secara umum, ketentuan yang ada tidak jauh berbeda. Mekanisme tersebut mengatur dua hal pokok, sebagai berikut:

1. Syarat Menjadi Dewan Pengawas Syariah

Setidaknya ada 3 kriteria utama agar seseorang calon DPS dapat diakui dan sesuai syarat yang telah ditetapkan undang-undang yakni:

  • Berintegritas; artinya DPS harus memiliki akhlak yang baik dan bermoral, DPS berkomitmen mematuhi peraturan perundang-undangan, berkomitmen dalam pengembangan bank yang sehat dan tangguh, dan telah lulus dalam uji kemampuan (fit and proper test) sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  • Kompeten, artinya DPS memiliki pengetahuan dalam bidang fiqh muamalah/hukum dan memiliki pengetahuan mengenai dunia perbankan.
  • Memiliki reputasi keuangan yang baik, artinya tidak pernah masuk dalam daftar pihak yang memiliki kredit macet, dan tidak pernah dinyatakan pailit.
  • Anggota DPS minimal harus terdiri dari 2 orang dan maksimal hanya 3 orang. Salah satunya sebagai ketua.
  • Anggota DPS boleh rangkap jabatan hingga 4 Lembaga Keuangan Syariah sekaligus;
  • Telah memperoleh persetujuan sebelum dari bank Indonesia (wajib);
  • Diajukan setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI;
  • Pengangkatan DPS harus dilaporkan ke Bank Indonesia sekarang OJK paling lama 10 hari sejak diangkat.
  • Jika DPS diangkat oleh RUPS, batas waktu pelaporan adalah 3 bulan;

2. Mekanisme dan Prosedur Penetapan Dewan Pengawas Syariah

Adapun mekanisme penetapan DPS di lembaga keuangan syariah ini secara detail adalah sebagai berikut:

  • Pihak komite remunerasi dan nominasi terlebih dahulu akan memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai calon DPS;
  • Dewan komisaris kemudian akan mengusulkannya kepada dewan direksi;
  • Dewan direksi akan mempertimbangkan usul dari dewan komisaris tersebut, dan kemudian memilih calon terpilih untuk diusulkan ke DSN-MUI;
  • DSN-MUI kemudian akan meneliti usulan tersebut dan akan memberikan surat rekomendasi apabila calon bersangkutan diterima;
  • Calon DPS yang telah mendapatkan rekomendasi dari DSN-MUI, kemudian akan diajukan permohonan penetapan ke Bank Indonesia;
  • Bank Indonesia berhak memberikan persetujuan atau penolakan; ketika mendapat persetujuan artinya DPS telah sah diangkat;
  • Dalam hal pengangkatan ternyata belum mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia, pengangkatan DPS baru dapat efektif setelah mendapat persetujuan.

Untuk lebih memahaminya Anda dapat melihat ilustrasi pada gambar berikut ini:

Kedudukan, Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah

Telah disinggung sebelum bahwa DPS hampir mirip dengan dewan komisaris. Namun, DPS dalam struktur perusahaan bukanlah merupakan organ perusahaan. Lalu bagaimana sesungguhnya kedudukan DPS ini? Apa tugas dan wewenangnya?

1. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah

Meskipun bukan merupakan organ perusahaan layaknya komisaris, karena DPS secara langsung merupakan amanat undang-undang, maka dari segi kedudukan DPS ini setara dengan dewan komisaris. Perbedaannya, jika dewan komisaris adalah pengawas internal, maka pengawas eksternalnya adalah dewan pengawas syariah. Untuk lebih memahaminya lihat gambar berikut ini:

2. Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan wewenang ini diatur baik dalam undang-undang maupun peraturan di bawahnya. Adapun secara detail adalah sebagai berikut:

  • Sebagai penasehat; artinya DPS bertugas memberikan saran dan masukan kepada pihak direksi bank atau lembaga keuangan terkait aspek syariah;
  • Sebagai mediator; artinya DPS merupakan pihak yang menjadi perantara antara lembaga keuangan syariah (LKS) dan DSN-MUI. Bila ada produk baru yang dikeluarkan oleh LKS, maka DPS lah yang mengusulkan untuk meminta fatwa dari DSN-MUI;
  • Melakukan pengawasan periodik terhadap LKS yang dibawah wewenangnya;
  • Memberikan beberapa usul terkait dengan pengembangan LKS;
  • DPS adalah pihak yang harus merumuskan berbagai permasalahan yang akan dibahas oleh DSN-MUI.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 , DPS secara umum bertugas untuk memberikan nasehat serta saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar tidak melenceng dari prinsip syariah. Demikianlah ulasan mengenai dewan pengawas syariah berikut dengan tugas dan wewenangnya. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman lebih baik.

Apa Itu Due Diligence? Contoh dan Cara Melakukannya

Resiko pasti akan Anda hadapi ketika membeli sebuah perusahaan/bisnis baru, lalu bagaimana kemudian mengukur besarnya resiko tersebut? Jawabannya tidak lain adalah dengan melakukan due diligence. Lalu apa itu due diligence?

Urgensi Due Diligence

Ketika Anda membeli bisnis orang lain, penting kiranya jika Anda melakukan uji tuntas terlebih dahulu. Sifat transaksi, jenis produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, dan ruang lingkup operasi bisnis perusahaan yang ingin Anda beli akan sangat menentukan luasnya penyelidikan. Penasihat keuangan dan hukum jelas merupakan pihak yang berperan selama proses berlangsung, tetapi transaksi sering kali juga membutuhkan bantuan dari profesional lain di berbagai bidang untuk menyelidiki dan memberi nasihat tentang masalah-masalah seperti: masalah lingkungan; paten atau ulasan kekayaan intelektual lainnya; pajak asing, akuntansi, atau pertanyaan hukum; privasi, Asuransi Kesehatan, manajemen data, dan masalah keamanan; dan teknologi baru atau yang terus berkembang.

Jika Anda tidak melakukan uji tuntas yang semestinya, Anda mungkin akan tersandung masalah serius atau bahkan menghancurkan Anda, atau Anda dapat membayar harga yang lebih tinggi untuk bisnis baru ini. Tulisan ini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana melakukan pemeriksaan uji tuntas, apa yang harus dicari, cara menemukan bendera merah (tanda bahaya), dan cara mengungkap masalah tersembunyi yang penjual mungkin tidak ingin Anda ketahui. Ini juga menjelaskan bagaimana informasi yang dipelajari melalui uji tuntas dapat mengarah pada penghentian kesepakatan atau perubahan substansial dari ketentuan material.

Uji tuntas tidak hanya untuk calon pembeli dan investor bisnis; seringkali tidak kalah penting bagi pemilik bisnis dan perusahaan yang ingin mendapatkan pendanaan.

Pemilik dan perusahaan akan belajar bagaimana melakukan uji tuntas pada perusahaan Anda sendiri, cara mengungkap masalah yang dapat membuat lari calon pembeli atau investor, dan bagaimana memecahkan masalah yang masih ada sebelum memulai transaksi bisnis yang signifikan.

Apa Itu Due Diligence? Prakteknya Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Jangan pernah terlibat dalam transaksi bisnis penting apapun sebelum uji tuntas yang disesuaikan dengan sifat, cakupan, dan ketentuan transaksi telah selesai. Lalu apa itu due diligence?

Dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya Anda seringkali melakukan proses due diligence secara informal. Sebagian besar dari Anda pasti mendasarkan keputusan sehari-hari terkait membeli barang atau layanan menarik — mencoba restoran baru, mengunduh aplikasi ponsel cerdas, membeli televisi terbaru, mempekerjakan pengacara, dan sebagainya. Secara tidak sadar Anda sebenarnya telah melakukan uji tuntas, anda akan mempertimbangkan aspek hukum (legalitas produk, garansi produk), keuangan, teknologi yang dipakai, dan kesesuaiannya dengan kehidupan pribadi Anda. Untuk lebih memahami praktek due diligence dalam kehidupan sehari-hari, simak tabel berikut ini:

Tabel Praktek Due Diligence Dalam Kehidupan Anda

Transaksi Kemungkinan Investigasi Jenis Uji Tuntas
Membeli Televisi Melihat ulasan secara online dan melakukan perbandingan harga Uji tuntas pada produk dan penilain harga
Menyewa Pengacara Bertanya pada Asosiasi Uji Tuntas Pelayanan
Mencoba Restoran Baru Bertanya kepada teman, apa menu di sana Uji Tuntas Produk
Menyewa tukang kebun outsourcing Mengecek lisensi dan asuransi legal due diligence
Mendownload Aplikasi Melihat review dari konsumen lain Uji Tuntas Teknologi
Membeli rumah Mendapatkan asuransi atau jaminan Legal due diligence
Menghadiri undangan Bertanya mengenai penampilan kepada teman Uji tuntas pribadi

Contoh-contoh uji tuntas dalam kehidupan kita sehari-hari ini menunjukkan bahwa esensi uji tuntas adalah mendidik diri kita sendiri secara memadai sebelum membeli suatu produk atau menggunakan jasa pihak ketiga. Kerja keras yang dibutuhkan konsumen rata-rata untuk menjadi pembeli yang berpengetahuan luas dan untuk memastikan mereka mendapatkan produk atau layanan yang tepat dengan harga yang tepat hanyalah bentuk yang kurang terstruktur dan terperinci dari uji tuntas yang harus dilakukan oleh wirausahawan atau investor sebelum masuk ke dalam transaksi bisnis.

Sebelum membeli produk atau layanan menarik konsumen yang rajin akan menilai kualitas produk atau layanan, membandingkan nilai produk atau layanan, dan kadang-kadang melakukan pemeriksaan latar belakang atau investigasi calon karyawan., profil dan reputasi perusahaan riset / penyedia layanan. Pengusaha menerapkan kriteria uji tuntas untuk transaksi bisnis yang serupa dengan kriteria yang diterapkan konsumen sebelum membeli produk atau merekrut layanan profesional: menyelidiki perusahaan dan operasi bisnisnya, meneliti produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, menentukan penilaian yang sesuai dari perusahaan target, dan memeriksa kemampuan manajemen dan melakukan pemeriksaan latar belakang dan investigasi terhadap pendiri dan personil kunci.

Definisi Due Diligence

Sampai disini tentu Anda semakin penasaran dengan apa itu due diligence bukan? Untuk mengurangi rasa penasaran Anda, simak definisi due diligence berikut ini:

Uji tuntas merupakan proses memeriksa dan mengembangkan tingkat pemahaman yang diperlukan dari empat faktor — perusahaan dan operasi bisnisnya (dengan kata lain, produk, aset, dan / atau layanannya dan bagaimana fungsi perusahaan); menentukan penilaian bisnis, aset, dan transaksi yang sesuai; dan memeriksa kemampuan manajemen, personel kunci, dan masalah ketenagakerjaan — sebelum melakukan transaksi bisnis dengan, berinvestasi, melisensi aset atau layanan, atau membeli semua atau sebagian bisnis atau asetnya. Keempat pilar bisnis yang akan diselidiki dengan hati-hati dalam pemeriksaan uji tuntas adalah perusahaan, operasi bisnisnya, nilai bisnis dan / atau asetnya, dan orang-orangnya.

Due Diligence Dalam Transaksi Bisnis, Apa Saja?

Setelah mengetahui apa itu due diligence, berikutnya pasti Anda penasaran dengan kapan dan apa saja yang dilakukan uji tuntas dalam kegiatan bisnis. Sebagian besar pengusaha dan investor menyadari pentingnya melakukan uji tuntas dalam persiapan untuk pembelian sekuritas atau merger perusahaan. Adapun jenis-jenis transaksi bisnis yang umumnya sering dilakukan uji tuntas sebelum berlanjut ke proses transaksi adalah sebagai berikut:

  • Transaksi pinjaman
  • Pembelian bisnis atau asetnya
  • Pembelian perusahaan (baik merger atau pembelian bisnis)
  • Pembelian saham atau investasi dalam perusahaan, seperti dengan penempatan pribadi
  • Pembelian real estate

Beberapa Praktik Due Diligence Lainnya

Selain itu terdapat beberapa transaksi bisnis lain di mana kebutuhan untuk melakukan uji tuntas sesungguhnya sama pentingnya dengan beberapa transaksi di atas, namun dapat diabaikan adalah sebagai berikut:

  • Membeli hak untuk mengoperasikan waralaba dari pemilik waralaba
  • Memulai perusahaan dengan mitra atau beberapa mitra
  • Melisensikan produk, layanan, teknologi, atau intelektual properti dari pihak ketiga
  • Melisensikan produk, layanan, teknologi, atau intelektual properti ke pihak ketiga
  • Ikut dalam perusahaan patungan
  • Melibatkan pihak ketiga untuk merancang dan / atau mengembangkan suatu produk, layanan, atau teknologi
  • Melibatkan pihak ketiga untuk memproduksi atau menyediakan produk, layanan, atau teknologi
  • Memasuki berbagai jenis kontrak yang penting untuk bisnis Anda

Daftar ini menunjukkan bahwa penyelidikan uji tuntas tidak terbatas hanya pada keputusan tentang apakah akan membeli atau berinvestasi dalam bisnis atau membeli real estate; sebaliknya, uji tuntas berlaku untuk berbagai transaksi bisnis yang prospektif.

Selain itu, prosesnya tidak hanya untuk meyakinkan pihak yang berkepentingan tentang aspek hukum dan keuangan transaksi; melainkan lebih luas yakni untuk memberikan tingkat kenyamanan yang cukup kepada pihak yang berkepentingan sehubungan dengan landasan bisnis yang diselidiki — perusahaan; produk, layanan, aset, dan operasinya; nilai yang sesuai dari perusahaan dan / atau asetnya dan potensi transaksi; dan personel yang penting untuk keberhasilan hubungan bisnis potensial.

Tujuan Due Diligence

Selain memahami apa itu due diligence. Untuk menunjang pemahaman Anda, memahami mengenai tujuan dari uji tuntas juga merupakan landasan yang penting untuk menunjang kegiatan bisnis. Adapun tujuan dari due diligence audit ini dapat Anda lihat pada penjelasan di bawah ini:

1. Aspek Organisasi Perusahaan

Bagi perusahaan mengetahui apa itu due diligence dan mempraktekannya memiliki kegunaan berupa memahami struktur hukum dan keuangan perusahaan dan mengidentifikasi potensi risiko organisasi atau struktural.

2. Aspek Operasi Bisnis

Memahami apa itu due diligence juga berguna bagi pelaku bisnis dalam hal menjalankan operasionalnya yakni Untuk memahami sifat bisnis dan produknya, aset, dan layanannya, menilai aspek operasional bisnis, dan mengidentifikasi serta mengukur risiko hukum, keuangan, dan bisnis.

3. Aspek Penilaian Resiko Transaksi

Untuk menentukan penilaian yang tepat dari perusahaan dan / atau transaksi dan mengidentifikasi dan mengukur risiko keuangan.

4. Aspek Karyawan/Personil

Untuk mengidentifikasi personil kunci dan memastikan apakah mereka mampu menjalankan bisnis, melaksanakan rencana bisnis, dan / atau memenuhi kewajiban pasca penutupan bisnis.

Kesimpulan umum dari keempat tujuan ini adalah bahwa proses uji tuntas memberi Anda tingkat pemahaman yang cukup untuk memungkinkan Anda memutuskan apakah akan terlibat dalam transaksi yang dimaksud. Untuk mencapai pemahaman ini, penyelidikan uji tuntas mengharuskan tidak hanya memeriksa bahan dan data yang disediakan oleh perusahaan tetapi juga informasi yang diperoleh dari berbagai sumber di luar bisnis sasaran, termasuk informasi publik dan pribadi dan saran dari konsultan profesional.

Meskipun pengusaha atau investor akan bergantung pada sejumlah sumber luar untuk informasi, sumber informasi yang paling penting adalah target perusahaan itu sendiri. Untuk tujuan ini, komponen investigasi yang paling penting adalah kuesioner uji tuntas yang disesuaikan dengan transaksi.

Sampai disini tentu Anda sudah mempunyai gambaran yang cukup untuk menjawab pertanyaan apa itu due diligence. Pemahaman ini pada langkah berikutnya, akan digunakan untuk memahami secara praktis mengenai praktek uji tuntas ini dalam kegiatan bisnis Anda.

Beberapa Contoh Pertanyaan dalam Due Diligence

Mempersiapkan kuesioner uji tuntas mengharuskan Anda mempertimbangkan sejumlah pertanyaan mendasar yang terkait dengan hukum, keuangan, operasional, dan personil yang terkait dengan masing-masing landasan. Sebelum memberikan kuesioner kepada perusahaan target dan siapa pun yang berpartisipasi dalam uji tuntas, Anda perlu memilih dan membuat pertanyaan berdasarkan sifat transaksi. Kuesioner uji tuntas yang dikembangkan dengan baik, yang terdiri dari pertanyaan umum dan spesifik-transaksi, sangat penting untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai transaksi yang diusulkan.

Untuk membawa Anda pada pemahaman yang lebih praktis mengenai apa itu due diligence. Berikut ini juga akan diulas mengenai beberapa contoh pertanyaan yang umumnya diajukan saat melakukan proses uji tuntas. Adapun beberapa pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aspek Organisasi Perusahaan

Untuk memperoleh data dan hasil analisis yang sesuai dengan tujuan uji tuntas dari aspek organisasi perusahaan, tanyakan beberapa hal berikut ini:

  • Bagaimana pengelolaan perusahaan? Bagaimana sistemnya? Bagaimana Anggaran Dasarnya?
  • Siapa pemilik perusahaan tersebut? Apa bukti legalnya?
  • Apa saja aset dan properti utama dari perusahaan?
  • Apakah ada masalah hukum terkait kesepakatan terlalu berisiko?

Pertanyaan ini tentu belumlah lengkap, Anda bisa menambahkan beberapa pertanyaan terstruktur lainnya. Seperti bagaimana sistem pembagian kewenangan dari organ perusahan yang ada dan sejenisnya.

2. Aspek Operasional Bisnis

Beberapa pertanyaan yang dapat Anda ajukan saat melakukan uji tuntas dalam aspek operasional ini adalah sebagai berikut:

  • Apa dan bagaimana sifat bisnisnya?
  • Produk apa dan / atau layanan yang ditawarkannya?
  • Apa dan di mana produk dan layanan di pasarkan?
  • Apa kemungkinan resiko dari bisnis yang dijalankan?

3. Resiko Transaksi

Untuk melakukan identifikasi resiko dari transaksi yang telah dijalankan, Anda bisa menanyakan beberapa contoh pertanyaan berikut ini:

  • Berapa pendapatannya, jika ada, dan bagaimana dan darimana asalnya?
  • Berapa nilai dari aktiva?
  • Berapa jumlah kewajiban dan pengeluaran?
  • Bagaimana pasar untuk barang atau jasa?
  • Apakah ada peluang untuk terus berkembang?
  • Apa risiko keuangannya?

4. Pegawai

Untuk meninjau bagaimana entitas mengelola pegawainya, Anda setidaknya bisa menanyakan beberapa hal berikut ini:

  • Siapa personil kunci dan seberapa baik mereka mengelola operasi bisnis?
  • Apa saja pengalaman yang dimiliki oleh personil kunci?
  • Bagaimana latar belakangnya?
  • Apa resiko yang paling signifikan dari personel kunci ini?
  • Apakah ada masalah retensi?

Sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan di atas hanyalah contoh dan belum secara menyeluruh mewakili masing-masing poin dalam proses uji tuntas untuk perusahaan atau kegiatan bisnis. Hal terpenting dalam proses membuat kuisioner uji tuntas ini adalah sesuaikan dengan masalah di lapangan yang dijelaskan dan permintaan klien Anda. Untuk memudahkan Anda lihatlah Contoh Legal Opinion; Analisis Kasus Persaingan Usaha

Demikianlah ulasan penting yang dapat membantu Anda dalam memahami apa itu due diligence sesungguhnya. Tanamkan pada pikiran Anda bahwa uji tuntas merupakan proses mendengarkan cerita bisnis perusahaan — yang mungkin telah disediakan dalam presentasi investasi atau rencana bisnis — dan kemudian melakukan penyelidikan untuk melihat apakah cerita tersebut dapat dikuatkan. Pemeriksaan uji tuntas yang tepat tidak hanya mencakup pertanyaan hukum dan keuangan yang luas tetapi juga mengharuskan Anda mengidentifikasi bidang-bidang penting bisnis dan mengarahkan pertanyaan Anda ke bisnis tertentu dan sifat transaksi yang terlibat.

Contoh Legal Opinion; Analisis Kasus Persaingan Usaha

Contoh legal opinion berikut ini akan memudahkan Anda dalam memahami apa dan bagaimana membuat opini hukum yang baik dan benar. Pasalnya, istilah dan praktik memberikan pendapat hukum ini, memang secara praktis tidak berasal dari negara yang menganut sistem common law seperti Perancis. Tradisi memberikan pendapat hukum sebelum perjanjian dilakukan, justru muncul dari Amerika Serikat yang menganut sistem Anglo Saxon. Oleh karena itu, di Indonesia sebagai negara yang menganut sistem common law, pendapat hukum masih jarang dikenal dan dipraktikkan.

Apa Itu Legal Opinion?

Legal Opinion atau pendapat hukum merupakan opini yang dikeluarkan oleh konsultan/penasehat hukum terhadap entitas/institusi/perusahaan setelah melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap entitas/institusi/perusahaan. Sedangkan due diligence sendiri merupakan serangkaian proses audit/pemeriksaan yang dilakukan oleh konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau terhadap objek transaksi khusus dengan tujuan memperoleh fakta dan informasi material yang menjelaskan secara gamblang kondisi perusahaan atau objek transaksi.

Manfaat Legal Opinion

Pendapat hukum khususnya untuk perusahaan setidaknya memiliki dua bentuk manfaat, adapun secara rinci adalah sebagai berikut:

  • Sebagai dasar pengambilan keputusan yang bersifat material oleh pihak Manajemen terkait transaksi yang akan dilakukan atau terkait dengan perusahaan secara keseluruhan.
  • Dalam hal konsultan hukum enggan memberikan pendapat yang bersifat tanpa syarat dan menguntungkan, maka hal tersebut menjadi peringatan bagi perusahaan bahwa ada hal yang salah secara hukum terkait dengan transaksi atau aspek hukum perusahaan bersangkutan.

Selanjutnya, manfaat dari pendapat hukum ini akan secara lebih praktis Anda pahami dalam contoh legal opinion di bawah nanti.

Unsur-Unsur Legal Opinion

Untuk memahami contoh legal opinion yang akan disajikan pada pembahasan selanjutnya, Anda harus mengetahui terlebih dahulu unsur-unsur/format dari pendapat hukum. Adapun unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Duduk Perkara

Bagian ini menjelaskan secara singkat masalah yang dihadapi klien, umumnya konsultan hukum akan meringkas cerita klien dan hanya menulis pokok permasalahan saja yang benar-benar berkaitan dengan hukum.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum ini adalah penjelasan mengenai peraturan apa saja yang berkaitan dengan duduk perkara di atas. Dasar hukum ini bisa berupa undang-undang, yurisprudensi, perjanjian internasional, doktrin hingga kebiasaan. Dalam mencantumkan dasar hukum ini diperlukan kemampuan identifikasi masalah yang cermat, agar dasar hukum yang diambil benar-benar sesuai dengan isu yang ajukan klien.

3. Legal Opinion

Legal opinion ini merupakan inti dari seluruh bagian dalam format pendapat hukum. Bagian ini berisi hasil analisis dari konsultan hukum terhadap permasalahan klien dan menghubungkannya dengan dasar hukum yang sebelumnya telah diidentifikasi. Konsultan hukum harus menjelaskan secara spesifik pasal-pasal atau ketentuan mana yang bertentangan termasuk konsekuensi hukum yang akan dihadapi klien.

4. Kesimpulan

Bagian dari contoh legal opinion yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dari konsultan hukum kepada klien. Bagian ini merupakan ringkasan dari hasil analisis yang dilakukan sebelumnya.

Perlu diperhatikan bahwa dalam membuat legal opinion yang harus diperhatikan adalah proporsionalitas isi. Bagian pendapat hukum haruslah yang paling banyak diantara penjelasan lainnya. Bagian ini pasti mendominasi dari keseluruhan halaman yang ada.

Contoh Legal Opinion

Untuk lebih memahami bagaimana membuat pendapat hukum, berikut akan disajikan contoh legal opinion untuk Anda.

1. Soal Fiktif:

Perusahaan Aq dan Le telah bersaing di pasaran cukup lama dalam usaha air minum kemasan. Persaingan ini kian hari kian meningkat dan pada musim kemarau, umumnya persaingan akan semakin meningkat. Aq merupakan perusahaan yang paling awal berdiri dan telah memiliki sejumlah distributor yang terklasifikasi menjadi star outlet (SO) dan wholeseller (WO), klasifikasi ini tentu didasarkan dengan peringkat penjualan yang dilakukan oleh pihak distributor.

Kemudian, datanglah Le selaku perusahaan yang tergolong baru dan menawarkan produknya untuk dijualkan di wilayah di mana salah satu star outlet (SO) dari produk Aq berada, tentu salah satu diantara beberapa star outlet (SO) tersebut akan ditawari oleh pihak Le. Setelah Le menawarkan produknya, ternyata di lapangan Le menemukan indikasi bahwa Aq dengan sengaja menakut-nakuti para star outlet (SO) dengan ancaman akan diturunkan peringkatnya menjadi wholeseller (WO) jika sampai menjualkan produk Le. Dalam hal ini Le ingin mengajukan keberatan melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Nah, berdasarkan latar belakang tersebut bagaimana pendapat konsultan hukum dari Le?

2. Duduk Perkara

Setelah mendapatkan informasi tersebut, maka konsultan hukum harus mampu mengidentifikasi duduk perkara apa yang sebenarnya terjadi terkait dengan aduan klien Le di atas. Sebagai legal auditor, kemudian cerita di atas diringkas dalam kalimat pokok sebagai berikut:

“PT. Le adalah pihak yang ingin mengajukan tuntutan laporan adanya praktik persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh PT. Aq kepada KPPU, dalam hal ini PT. Aq dengan sengaja menghalangi distribusi air minum kemasan PT.Le, Indikasi dari adanya monopoli usaha adalah berupa peringatan kepada distributor dari pihak Aq yang berstatus star outlet (SO) diancam dengan penurunan peringkat menjadi distributor kelas wholeseller (WO)”

“Untuk fakta pendukung, perbedaan dari kedua jenis distributor ini adalah perbedaan pemberian harga sebesar 5% lebih murah”.

3. Dasar Hukum

Berdasarkan pokok perkara tersebut, sebagai konsultan hukum setelah melakukan penelusuran akhirnya ditemukan dasar hukum yang berkaitan dengan kasus di atas, yakni:

4. Pendapat Hukum

Sebagai konsultan hukum, meskipun klien berasal dari pihak Le, Anda harus tetap berlaku profesional dan dalam hal ini harus memberikan pendapat yang netral. Sehubungan dengan itu, analisis berkaitan dengan kasus tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 15 Ayat 3 b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Bahwa apa yang dilakukan pihak Aq ternyata bertentangan dengan pasal di atas. Perilaku Aq yang mengancam ini senada dengan ketentuan pasal 15 huruf b, namun perlu juga di cermati bahwa dalam pasal di atas terdapat kata “perjanjian”, artinya temuan di lapangan tersebut harus diperkuat dengan bukti bahwa Aq telah membuat perjanjian semacam itu.

Pasal 19 a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Sehubungan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 19 huruf a dan b ini dapat berlaku jika memang ditemukan bukti real baik perjanjian maupun saksi bahwa pihak Aq telah dengan sengaja menghalangi dan menguasai pasar. Untuk itu, bukti menjadi penting sebelum melakukan tuntutan ke KPPU.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Ketentuan pasal 25 ini tampaknya lebih relevan ketika dijadikan dasar untuk menuntut ke KPPU, bila tidak ditemukan pada perjanjian atau saksi maka bisa dilihat pada ketentuan dan syarat perdagangan pihak Aq, apakah memang benar bahwa untuk menjadi distributor kelas star outlet (SO) terdapat larangan untuk menjual produk sejenis lainnya? Bila ada maka pasal ini menjadi relevan. Selanjutnya, berkaitan dengan ayat 2 perlu dilakukan kalkulasi matematis apakah benar pihak Aq telah melebihi ambang batas sebagaimana ditentukan dalam pasal 25 ayat 2 tersebut.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tersebut di atas, kemudian konsultan hukum memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Masalah ini dapat Anda ajukan ke KKPU dengan syarat ada bukti penguat yang menunjukkan bahwa pihak Aq benar-benar telah sengaja membatasi gerak Anda. Bila tidak menemukan satu bukti pun, rekomendasi dari kami sebaiknya masalah ini diperjelas langsung kepada pihak Aq.

Demikianlah contoh legal opinion sederhana, analisis di atas hanyalah contoh saja tidak mutlak kebenarannya. Kasusnya pun juga bersifat fiktif, untuk memperkuat pemahaman, Anda bisa mencoba dengan menganalisis beberapa kasus yang berkaitan dengan persaingan usaha. Selamat mencoba.

Bukti Audit Pengertian, Jenis dan Contohnya

Untuk memberikan opini audit, tidak hanya dipertimbangkan berdasarkan asumsi auditor semata. Setiap pendapat haruslah didasarkan fakta dan data atau biasa disebut bukti audit.

Apa Itu Bukti Audit

Bukti Audit (Audit Evidence) merupakan segala jenis informasi relevan yang nanti akan digunakan oleh akuntan publik/konsultan hukum/auditor sebagai dasar dalam mengeluarkan opini auditnya. Bukti ini dalam laporan keuangan umumnya berbentuk nominal, dalam legal audit berbentuk dokumen hukum. Selain itu, bukti bisa juga berupa hasil observasi auditor dan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak terkait.

Seorang auditor pasti membutuhkan bukti audit ini sebagai dasar dalam mengeluarkan opini yang dapat dipercaya dan berkualitas. Bukti ini bisa didapatkan melalui beragam cara yakni bisa melalui inspeksi, pengamatan, meminta keterangan dari pihak terkait, dan melakukan konfirmasi atas laporan-laporan yang sebelumnya telah dikirimkan kepada auditor.

Bagaimana Cara Auditor Mengukur Kelayakan Bukti Audit?

Perusahaan umumnya selalu menyediakan bukti atas informasi yang diberikan kepada auditor. Bahkan, bukti yang dihadirkan terkadang berjumlah besar dan bertumpuk antara satu jenis bukti dengan bukti lainnya. Diantara berbagai bukti yang disediakan seringkali perusahaan menyuguhkan bukti-bukti yang sesungguhnya tidak relevan dengan maksud dilakukannya audit. Oleh karena itu, umumnya auditor akan melakukan seleksi terhadap kelayakan bukti audit ini. Adapun beberapa hal yang umumnya dijadikan dasar oleh auditor untuk mengukur kelayakan audit evidence adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Profesional Auditor

Auditor wajib menguasai bidang keilmuan baik teoritis maupun praktis terhadap objek yang diaudit. Dalam audit hukum, auditor harus menguasai keilmuan bidang hukum. Demikian halnya dalam bidang audit keuangan, auditor haruslah seorang akuntan publik. Kompetensi tersebut nantinya akan digunakan oleh auditor melakukan screening secara cepat dan tepat terhadap laporan keuangan atau dokumen hukum yang disediakan oleh perusahaan. Melalui pertimbangan profesional, seorang auditor akan dengan mudah menilai mana bukti yang relevan dan bukti non-relevan.

2. Integritas Manajemen

Terkadang seorang auditor juga menilai track record dari pihak manajemen, bagaimana selama ini profil mereka, bagaimana tingkat integritas mereka. Ini juga mempengaruhi keyakinan auditor terhadap segala bukti yang diajukan.

3. Status Badan Hukum

Status badan hukum dari suatu perusahaan juga akan mempengaruhi cara penilaian bukti oleh auditor. Badan hukum perseroan terbatas tentu akan dinilai lebih detail dibandingkan dengan badan hukum CV, dan seterusnya.

4. Kondisi Keuangan

Dalam audit keuangan, financial condition menjadi faktor yang sangat menentukan apakah auditor akan menilai secara detail (satu per-satu) bukti yang disodorkan atau hanya melihat sampel saja. Semakin baik kondisi keuangan yang baik tentu buktinya berbeda dengan ketika kondisi keuangan perusahaan buruk.

Cara Mengukur Kualitas Bukti Audit

Sejauh mana bukti-bukti yang ada dapat dipercaya? Bagaimana cara mengukurnya? Untuk menjawab ini auditor harus memiliki indikator yang dijadikan olehnya sebagai dasar pertimbangan dalam mengukur tingkat kompeten dari bukti audit. Semakin kompeten bukti yang diberikan, maka semakin baik nilai dari kewajaran atas laporan keuangan yang disodorkan perusahaan. Adapun indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Relevansi

Bukti audit yang diberikan haruslah relevan dengan tujuan dilaksanakannya audit. Misalnya, ketika yang ingin di audit dalam perusahaan adalah persediaan, maka bukti yang paling relevan adalah dengan cara melihat langsung stok persediaan yang ada.

2. Sumber Perolehan Bukti

Asal peroleh bukti juga menjadi dasar pertimbangan yang menentukan bagi seorang audit, informasi yang diperoleh dari pihak lain yang independen akan semakin dipercaya. Kemudian, informasi yang bersalah dari manajemen internal yang sangat transparan dengan pengelolaan yang baik, pasti dapat lebih dipercaya. Terakhir, informasi yang diperoleh auditor sendiri melalui pengamatan, inspeksi dan sejenisnya tentu lebih dapat dipercaya.

3. Ketepatan Waktu

Dalam audit keuangan ketepatan waktu atau tanggal dari bukti audit sangat menentukan tingkat validitas, terutama bila yang diaudit adalah mengenai hutang dan aktiva lancar, laporan laba rugi, surplus keuangan, dan sejenisnya. Ketepatan waktu digunakan untuk mengetahui apakah pengakuan yang dilakukan sudah tepat. Ketepatan waktu ini dalam audit hukum juga berpengaruh, ini bisa digunakan untuk menilai ketaatan perusahaan terhadap aturan hukum seperti pajak.

4. Objektivitas

Bukti yang sifatnya objektif tentu lebih baik dari bukti yang sifatnya subjektif. Bagaimana cara menentukan suatu bukti adalah objektif atau subjektif? Tentu caranya adalah dengan menentukan siapa yang menandatangani bukti dan siapa yang memberikan bukti tersebut.

Jenis Bukti Audit

Setelah mengetahui beberapa hal penting mengenai bukti dalam proses audit ini, selanjutnya penting untuk Anda mengetahui jenis-jenis dari audit evidence ini. Adapun secara detail berikut adalah uraiannya:

1. Pengujian Fisik

Bukti jenis ini adalah fakta atau informasi yang diperoleh oleh auditor dengan cara melihat secara langsung fisik dari aset perusahaan. Misalnya fisik dari persediaan yang dimiliki perusahaan. Pengujian fisik ini digunakan dalam audit hukum misalnya untuk melakukan cek kebenaran luas tanah yang tertera dalam sertifikat tanah.

2. Konfirmasi

Bukti konfirmasi ini adalah fakta yang diperoleh auditor berdasarkan pernyataan, baik bersifat langsung maupun tertulis oleh pihak ketiga yang independen. Auditor umumnya lebih memilih bukti yang sifatnya tertulis dibandingkan bukti yang sifatnya pernyataan langsung, sebab lebih mudah dianalisis.

3. Dokumentasi

Dalam memperoleh bukti yang valid, setelah melakukan pengujian fisik atau terhadap bukti barang yang sifatnya habis pakai, atau berupa kegiatan maka cara pembuktian yang paling relevan adalah dengan melakukan dokumentasi.

4. Analitis

Bukti analitis ini berkaitan dengan kompetensi keilmuan dari auditor, dalam memperoleh bukti analitis ini umumnya auditor akan membandingkan suatu objek dengan objek lainnya. Atau dalam laporan keuangan auditor tentu akan melakukan perbandingan antara neraca saldo dengan beberapa laporan keuangan lainnya seperti laba-rugi.

5. Wawancara

Wawancara ini diperlukan sebagai bukti pendukung, misalnya untuk menilai bagaimana kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan, bukti yang paling valid antara lain adalah dengan melakukan wawancara terhadap pegawai atau organisasi dibawahnya.

6. Perhitungan Ulang

Bukti ini hanya berlaku jika yang diaudit adalah laporan keuangan. Teknik ini digunakan untuk mengukur validitas hasil perhitungan yang dilakukan klien.

7. Observasi

Meskipun hampir sama pengujian fisik, tapi prakteknya berbeda. Pengujian fisik lebih detail dari observasi, sebab dalam observasi ini hanya dilakukan pengamatan saja tanpa melakukan kontak fisik. Namun, metode ini juga bisa mendapatkan fakta lain yang lebih valid dibandingkan dengan uji fisik. Tujuannya tentu berbeda, bila uji fisik dilakukan untuk melakukan cek terhadap informasi yang dicantumkan, observasi dilakukan untuk tujuan memperoleh data diluar informasi yang disediakan.

Demikianlah penjelasan mengenai pengertian dari bukti audit, jenis dan beberapa contohnya. Untuk mendapatkan informasi lebih rinci mengenai tema ini, Anda bisa menyimak makalah di bawah ini.

Due Diligence Untuk Bisnis Anda; Urgensi dan Tekniknya

Due Diligence atau uji tuntas ini seringkali dilakukan pelaku usaha atau perusahaan yang ingin melakukan merger, akuisisi dan/atau membeli usaha/perusahaan orang lain. Tanpa melakukan uji tuntas, bisa saja di kemudian hari Anda harus menanggung resiko besar yang seharusnya ditanggung oleh pemilik bisnis sebelumnya. Oleh karena itu, sebelum berani mengakuisisi kegiatan bisnis uji tuntas ini diperlukan.

Apa Itu Due Diligence?

Due diligence adalah serangkaian kegiatan memeriksa, meneliti, mengamati, mengobservasi hingga wawancara mengenai segala aspek hukum dalam suatu kegiatan bisnis, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh perusahaan/instansi.

Kegiatan tersebut umumnya dilakukan untuk mengukur resiko-resiko hukum yang kemungkinan terjadi atas suatu bisnis yang dijalankan perusahaan. Due diligence ini dilakukan dalam rangka mempelajari bisnis rekan atau bisnis orang lain yang Anda memiliki kepentingan terhadapnya.

Urgensi Due Diligence dalam Bisnis

Sebagai ilustrasi, Anda ingin melakukan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki bisnis sorum motor. Tanpa melakukan uji tuntas Anda langsung menyetujuinya dengan hanya mendasarkan pada bukti awal dan beberapa fakta yang menurut pengamatan sementara Anda usaha tersebut berjalan lancar. Sebelum bekerjasama dengan Anda ternyata rekan bisnis Anda telah melakukan perjanjian hutang piutang yang jaminannya adalah tanah dan bangunan sorum tersebut. Hal ini tidak diinformasikan kepada Anda sebelumnya, sedangkan dalam perjanjian kerjasama dicantumkan bahwa Andalah memiliki sebagian aset sorum.

Dalam ilustrasi tersebut, secara tidak langsung Anda juga turut menjamin hutang sang rekan tanpa persetujuan Anda. Ketika menandatangani kontrak kerjasama secara tidak langsung Anda telah menyetujui untuk turut menjamin hutang tersebut.

Resiko semacam ini tidak akan Anda temui ketika sebelumnya Anda telah melakukan uji tuntas terlebih dahulu. Di sinilah salah satu urgensi dari dilakukannya due diligence terhadap institusi/perusahaan sebelum melakukan kontrak bisnis dengannya.

Teknik Melakukan Legal Due Diligence

Secara singkat berikut ini adalah beberapa teknik melakukan legal due diligence:

Sebagai calon pemilik baru, hendaknya Anda memeriksa seluruh dokumen yang berhubungan dengan kepemilikan Anda, mulai dari hak milik, laporan keuangan, berbagai perjanjian jual beli yang telah dilakukan oleh pemilik lama, laporan pajak dan beberapa hal lainnya.

  • Lakukan observasi secara menyeluruh terhadap jalannya bisnis dari perusahaan yang Anda ingin bekerja sama atau membelinya. Mulailah observasi dari operasional hingga ke manajemen. Termasuk observasi kepada klien dari perusahaan.
  • Lakukan wawancara terhadap karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, lakukan wawancara juga terhadap klien/rekan bisnis dari perusahaan.
  • Jika Anda menemukan bahwa perusahaan bersangkutan memiliki tuntutan hukum, maka ajaklah pengacara atau ahli hukum untuk memeriksa dokumen-dokumen terkait tuntutan tersebut.
  • Lihatlah daftar pelanggan dari perusahaan tersebut, lakukan observasi hingga wawancara kepada pelanggan.

Tujuan dari Legal Due Diligence

Di awal telah disinggung urgensi dari uji tuntas/due diligence ini, kini saatnya mengetahui secara lebih rinci beberapa tujuan dari uji tuntas. Adapun tujuan dari legal audit ini adalah sebagai berikut:

  • Mengetahui dengan jelas dan clear mengenai status hukum dari dokumen-dokumen yang diuji
  • Mengetahui bagaimana sebenarnya legalitas dari badan usaha/badan usaha yang diaudit
  • Mengetahui seberapa taat perusahaan terkait dengan peraturan hukum yang berlaku termasuk di dalamnya laporan pajak
  • Memberikan legal advice terhadap perusahaan terkait, sebagai bahan pertimbangan manajemen untuk membuat kebijakan.

5 Langkah Membuat Due Diligence Tanpa Celah

Setelah mengetahui urgensi, teknik dan tujuan dari uji tuntas ini berikutnya adalah membuat rancangan legal due diligence tanpa ada celah hukum di dalamnya. Bagaimana langkahnya?  Berikut penjelasannya:

1. Teliti Secara Cermat Anggaran Dasar Perusahaan

Langkah pertama yang harus Anda terapkan dalam melakukan due diligence adalah meneliti bagaimana anggaran dasar dari perusahaan bersangkutan dibuat, sudah sahkah? Apakah ketentuan di dalamnya sudah benar? Adakah celah hukum di dalam anggaran dasar tersebut? Ada beberapa poin yang harus Anda perhatikan dengan cermat pada anggaran dasar ini yakni:

  • Bagaimana status akta pendiri perusahaan?
  • Bagaimana berita acara dari rapat umum yang selama ini dilakukan?
  • Siapa dan bagaimana daftar pemegang saham dikelola?
  • Bagaimana struktur organisasi dari perusahaan bersangkutan?

Intinya hampir semua pasal yang tercantum dalam anggaran dasar harus Anda teliti baik dari segi normatif maupun empirisnya. Seorang konsultan hukum juga harus menanyakan bukti-bukti penting yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran dasar, seperti bagaimana rapat dijalankan selama ini? Bagaimana keterlibatan pihak direksi, komisaris dan pemegang saham? Termasuk juga status ketaatan hukum pihak manajemen, adakah diantara mereka yang sedang terlibat masalah hukum?

2. Teliti Dokumen Aset Perusahaan

Langkah kedua dalam melakukan due diligence adalah dengan meneliti seluruh dokumen sebagai bukti kepemilikan atas aset perusahaan, termasuk juga asuransi. Pertanyaan-pertanyaan seperti dibawah ini harus terjawab oleh konsultan hukum:

  • Bagaimana bukti hak milik atas aset perusahaan?
  • Bagaimana jaminan atas aset perusahaan?
  • Bagaimana aset perusahaan diasuransikan? Berapa besar jumlah pertanggungannya?

Selain itu perhatikan juga bagaimana cara perolehan aset perusahaan tersebut, serta kemungkinan aset perusahaan dialihkan secara ilegal oleh pihak lain.

3. Teliti Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

Identifikasi seluruh dokumen perjanjian yang dilakukan perusahaan dengan pihak ketiga. Ukurlah tingkat resikonya. Teliti lah keabsahan perjanjian tersebut. Lihatlah berbagai kemungkinan tuntutan hukum yang bisa dilakukan perusahaan dan tuntutan hukum yang bisa diklaim oleh pihak ketiga dalam hal terjadi wanprestasi.

4. Teliti Dokumen Izin Perusahaan

Setelah memastikan tidak ada resiko hukum yang berarti berkaitan dengan perikatan yang dilakukan perusahaan, maka lanjutkan dengan meneliti dokumen izin perusahaan. Periksalah beberapa hal sebagai berikut:

  • Izin usahanya
  • Kepemilikan asetnya
  • Izin pengelolaan lingkungannya

Apakah perusahaan sudah aman dalam menjalankan ketentuan dan persyaratan dalam hal memenuhi segala syarat yang berkaitan dengan izin usaha tersebut atau belum? Apakah perusahaan secara berkala memperbarui dan mempersiapkan izin usaha dengan baik? Dan lain sebagainya.

5. Dokumen Kepegawaian

Dokumen terakhir yang harus diperhatikan oleh konsultan hukum adalah terkait dengan aturan-aturan yang mengikat antara perusahaan dengan pegawai. Mulai dari dokumen keselamatan kerja hingga dokumen yang berkaitan dengan hak pegawai seperti pensiun, PHK dan lain sebagainya.

Dalam mengidentifikasi seluruh dokumen di atas utamakan prinsip kehati-hatian dalam pemeriksaan. Konsultan hukum tidak boleh lalai dalam mengidentifikasi setiap resiko hukum yang akan diderita oleh perusahaan di kemudian hari.

Demikianlah penjelasan mengenai due diligence, mulai dari pengertian, urgensi, tujuan hingga langkah-langkah dalam melakukan uji tuntas oleh seorang konsultan hukum. Untuk lebih jelas dan rinci dalam memahami apa itu legal audit/due diligence lihatlah dokumen di bawah ini: