Arsip Tag: perizinan

Apa Itu Legal Audit?

Sebagai pemilik bisnis, Anda harus memahami berbagai aturan dan peraturan tentang bisnis Anda, tentu agar tidak terjerat kasus. Legal audit lah jawabannya! 

Lanjutkan membaca Apa Itu Legal Audit?

Paten; Bagaimanakah Cara Mudah Mendapatkannya?

Paten di Indonesia diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2016 (UU Baru) yang menggantikan UU Paten sebelumnya (UU No 14 Tahun 2001). Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Baru, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas penemuan yang baru, dan dapat diterapkan dalam industri’. Hak ini diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan sedangkan Paten Sederhana (untuk Satu Invensi) diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Pemegang hak diharuskan untuk memproduksi produknya di Indonesia; ini ditujukan untuk memberikan kesempatan kerja atau transfer teknologi.

Dalam undang-undang baru terdapat beberapa tambahan hak yang bisa diajukan antara lain:

Program Komputer; Program komputer yang memiliki instruksi, fitur pemecahan masalah, dan efek teknis dianggap sebagai penemuan dan oleh karena itu dapat dipatenkan.

Paten tidak akan diberikan untuk invensi (penemuan) penggunaan baru untuk produk yang sudah ada atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menunjukkan peningkatan efektivitas atau perubahan struktur kimia dari senyawa yang ada.

Cara dan Syarat Pengajuan Paten

Permohonan harus diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan dapat diajukan untuk satu Invensi saja atau beberapa Invensi yang berkontribusi pada kesatuan Invensi. Invensi dianggap baru jika penerapannya tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya.

Permohonan harus berisi:

  • Formulir lamaran tertulis dalam bahasa Indonesia;
  • Judul penemuan;
  • Klaim yang terkandung dalam penemuan;
  • Uraian tertulis dan penjelasan tentang penemuan;
  • Gambar dan desain penemuan;
  • Tanggal, bulan, dan tahun aplikasi;
  • Nama lengkap dan kebangsaan penemu;
  • Alamat lengkap pemohon dan;
  • Pembayaran biaya pemeliharaan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (ini adalah biaya tahunan);
  • Nama lengkap dan alamat pengacara jika aplikasi diajukan melalui pengacara.

Secara lebih rinci simak flowchart berikut ini:

Publikasi dan Pemeriksaan Substantif

Apabila persyaratan permohonan dipenuhi, Direktorat Jenderal akan mempublikasikan permohonan tersebut dalam Lembaran Negara atau pada papan pengumuman yang khusus disediakan untuk itu.

Direktorat Jenderal dapat meminta bantuan ahli atau fasilitas dari instansi pemerintah lainnya untuk melakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa paten yang memenuhi syarat – pemeriksa diberikan pangkat dan tunjangan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan yang berlaku. Jika penguji melaporkan kekurangan pada aplikasi, Direktorat Jenderal akan menginformasikan pemohon untuk menentang laporan tersebut.

Selanjutnya, proses publikasi akan terbuka untuk umum dan siapa pun dapat mengajukan keberatan tertulis atas paten yang relevan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selanjutnya akan menginformasikan kepada pemohon paten yang berhak untuk memberikan penjelasan mengenai keberatan tersebut kepada Direktorat Jenderal. Jika pemohon tidak memberikan klarifikasi atau perbaikan atas permohonan tersebut, Direktorat Jenderal akan mencabut permohonan tersebut.

Otoritas Paten

Permintaan  wajib disetujui atau ditolak oleh Direktorat Jenderal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Paten sederhana disetujui selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal permintaan diterima. Apabila hasil pemeriksaan substantif menyimpulkan permohonan sesuai dengan UU Paten yang baru, Direktorat Jenderal akan menerbitkan Sertifikat kepada pemohon.

Penolakan Permohonan Paten

Apabila permohonan  tidak sesuai dengan yang diatur dalam UU Paten yang baru, Direktorat Jenderal menolak untuk menerbitkan Sertifikat kepada pemohon.

Demikianlah penjelasan singkat mengenai cara pengajuan hak kekayaan intelektual jenis ini. Semoga bermanfaat.

Online Single Submission (OSS) Permudah Proses Perizinan Usaha

Sistem Online Single Submission (OSS), adalah implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Layanan Perizinan Berusaha Secara Online (GR 24) yang ditandatangani dan disepakati. mulai berlaku pada 21 Juni 2018.

PP 24 memperkenalkan perubahan besar pada setiap aspek regulasi dan pengawasan bisnis di Indonesia. Terutama, sebagian besar perizinan penanaman modal dialihkan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan lembaga pemerintah lainnya ke sistem Online Single Submission (OSS), yang untuk sementara diawasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Tujuan lain dari sistem OSS adalah untuk menyederhanakan proses perizinan dan menjadikannya tanpa kertas. Lisensi dan registrasi akan diterbitkan “secara terbalik”, yang berarti sistem OSS akan mengeluarkan lisensi “sementara” setelah penyerahan informasi yang diperlukan, dan lisensi hanya akan berlaku efektif setelah persyaratan pasca penerbitan dipenuhi.

Berikut adalah ringkasan perubahan terbesar di bawah PP 24.

Selain berkaitan dengan sistem Online Single Submission (OSS), PP 24 juga mengatur beberapa perubahan besar dalam proses perizinan berusaha. Adapun detailnya adalah sebagai berikut:

1. Penyederhanaan Proses Perizinan

PP 24 memperkenalkan jenis lisensi dan registrasi baru melalui konsolidasi dan / atau penghapusan lisensi lama. Berikut ini adalah lisensi dan registrasi baru yang diperkenalkan oleh GR 24:

2. Nomor Identifikasi Bisnis (NIB)

Sesuai dengan Pasal 26 PP 24, NIB menggabungkan dan menggantikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pengenal Impor (API), dan hak akses pabean. Pasal 28 PP 24 juga mengatur bahwa NIB berfungsi sebagai pendaftaran untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan Indonesia (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan).

3. Lisensi Bisnis

Setiap perusahaan dengan NIB dapat segera mengajukan Izin Usaha, yang secara efektif menghilangkan kebutuhan untuk mengajukan Pendaftaran Investasi. Sesuai dengan Pasal 38 PP 24, perusahaan dengan Izin Usaha dapat melakukan kegiatan berikut: (i) pengadaan tanah; (ii) konstruksi dan pengoperasian gedung; (iii) pengadaan peralatan dan fasilitas; (iv) mempekerjakan karyawan; (v) penyelesaian sertifikasi atau pengujian kualitas; (vi) pengujian produksi (komisioning); dan (vii) produksi.

4. Izin Komersial / Operasional

Pasal 39 dari PP 24 mengatur bahwa bisnis tertentu harus memperoleh Izin Komersial / Operasional sebelum memulai operasi komersial. Perusahaan harus memenuhi “komitmen” tertentu terkait dengan standar wajib, sertifikasi dan / atau lisensi, dan / atau registrasi termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI), sertifikasi Praktik Manufaktur yang Baik (CPOB), persetujuan impor, dll. Sebelum Izin Komersial / Operasional menjadi efektif.

Sebagai aturan umum, perusahaan hanya dapat memulai operasi komersial setelah Izin Komersial / Operasional diperoleh. Pengecualian dibuat untuk barang dan jasa yang menurut hukum tidak memerlukan standarisasi atau sertifikasi lebih lanjut. Dalam hal ini, Izin Usaha juga berfungsi sebagai Izin Komersial / Operasional.

Izin Bisnis atau Komersial / Operasional akan dibuat oleh sistem Online Single Submission (OSS) setelah aplikasi yang lengkap diajukan. Namun, lisensi dengan jelas akan menyatakan bahwa itu hanya akan menjadi efektif setelah komitmen yang diperlukan dipenuhi.

Prosedur Pengajuan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS)

Proses aplikasi lisensi dimulai dengan membuat akun di Sistem Online Single Submission (OSS). Sistem OSS akan secara otomatis menghasilkan link yang dikirim ke alamat email pemohon yang akan memberikan detail login. Berbeda dengan proses untuk mendapatkan hak akses BKPM, tidak diperlukan dokumentasi untuk mendapatkan akses login ke sistem OSS.

Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Online Single Submission OSS

Pelamar pertama kali mengajukan NIB. Pelamar yang bersifat perorangan harus memberikan: (a) Nomor Induk Kependudukan (NIK); (b) alamat; (c) bidang usaha; (d) lokasi penanaman modal; (e) nilai investasi modal yang direncanakan; (f) rencana pemanfaatan tenaga kerja; (g) nomor kontak bisnis dan / atau aktivitas; (h) rencana untuk meminta fasilitas fiskal, bea cukai, dan / atau lainnya; dan (i) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi.

Bagi badan hukum, informasi yang diperlukan adalah: (a) nama dan / atau akta nomor pendirian atau nomor pendaftaran; (b) bidang usaha; (c) jenis penanaman modal; (d) negara asal pemegang saham, untuk pemegang saham asing; (e) lokasi penanaman modal; (f) nilai investasi modal yang direncanakan; (g) rencana pemanfaatan tenaga kerja; (h) nomor kontak bisnis; (i) rencana untuk meminta fasilitas fiskal, bea cukai, dan / atau lainnya; (j) NPWP non-individu; dan (k) NIK bisnis dan / atau penanggung jawab.

Jika pemohon belum memiliki NPWP, sistem Online Single Submission (OSS) akan membuatkan NPWP. Setelah informasi di atas dilengkapi dan NPWP diperoleh, sistem OSS akan menghasilkan NIB berupa kode 13 digit disertai dengan tanda tangan elektronik yang unik. NIB diperlukan untuk aplikasi selanjutnya untuk izin Bisnis dan Komersial / Operasional.

Cara Mendapatkan Izin Usaha Melalui Online Single Submission OSS

Seperti disebutkan di atas, Izin Usaha atau izin Usaha Perdagangan hanya berlaku setelah syarat  yang dibutuhkan terpenuhi. Secara umum,syarat  ini dapat mencakup:

  • Izin Lokasi atau Izin Lokasi Perairan, lihat cara memperoleh izin tempat usaha di sini.
  • Izin Lingkungan
  • Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Setelah komitmen yang diperlukan terpenuhi, sistem Online Single Submission (OSS) akan mengeluarkan Izin Usaha. Jika bidang usaha pemohon tidak memerlukan Lisensi Komersial / Operasional, pemohon dapat memulai operasi komersial.

Cara Mendapatkan Izin Komersial / Operasional Online Single Submission OSS

Izin Komersial / Operasional diperlukan jika standarisasi dan / atau sertifikasi barang / jasa diperlukan sebelum operasi komersial. Lisensi Komersial / Operasional akan dikeluarkan setelah masing-masing komitmen dipenuhi oleh pemohon, yang memungkinkan pemohon untuk memulai operasi komersial. Ini tidak termasuk izin yang diperlukan untuk impor / ekspor, Indonesia National Single Window (INSW) dan sistem aplikasi izin kementerian lainnya, yang akan memberi tahu sistem Online Single Submission (OSS) tentang pemenuhan komitmen yang diperlukan.

Perluasan Bisnis dan Perubahan Data Perusahaan di OSS

Berdasarkan pedoman sistem Online Single Submission (OSS), bisnis yang meningkatkan kapasitas produksi tidak diwajibkan untuk mengajukan izin perluasan, seperti yang terjadi di bawah peraturan BKPM terkait. Setiap peningkatan kapasitas produksi, selama berada di lini bisnis yang sama, cukup memerlukan pembaruan data perusahaan di sistem OSS. Namun, perluasan apapun ke lini bisnis atau lokasi yang berbeda memerlukan permohonan Izin Usaha baru.

Dalam hal perubahan data perusahaan, pedoman OSS sebagaimana ditegaskan secara lisan oleh pejabat OSS, mengatur bahwa pada prinsipnya setiap aksi korporasi harus terlebih dahulu dibuat dalam akta notaris. Apabila akta tersebut diajukan ke dalam sistem administrasi hukum umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pembaruan tersebut secara otomatis akan tercermin dalam sistem OSS. Sebagai alternatif, pelamar dapat memasukkan perubahan secara manual dalam sistem OSS. Tidak diperlukan persetujuan lebih lanjut.

Periode Transisi

Dengan diperkenalkannya jenis izin usaha baru dan proses permohonan izin berdasarkan PP 24, peraturan sebelumnya tentang izin usaha yang dikeluarkan oleh BKPM dan badan pemerintah lainnya tidak berlaku lagi. Sesuai dengan Pasal 103 PP 24, semua permohonan lisensi yang diatur dalam PP 24 yang diajukan sebelum berlakunya GR 24 harus diproses melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Kesimpulan

Perlu diperhatikan bahwa pemberlakuan PP 24 tidak sepenuhnya menggantikan peraturan perundang-undangan sebelumnya terkait dengan perizinan penanaman modal. Misalnya, aturan tentang Penanaman Modal Minimum untuk Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan rasio utang terhadap ekuitas maksimum sebagaimana diatur dalam peraturan BKPM yang ada masih berlaku. Mendapatkan surat izin usaha perdagangan lebih mudah dengan sistem ini.

Selain itu, pengalihan kewenangan perizinan BKPM dan badan kementerian lainnya ke sistem Online Single Submission (OSS) tidak sepenuhnya menghapus kewajiban perundang-undangan yang ada bagi perusahaan. Misalnya, kewenangan penelaahan Laporan Triwulanan Penanaman Modal (LKPM) masih dipegang oleh BKPM. BKPM dan kementerian lainnya masih berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menentukan sejauh mana perizinan dan fasilitas penanaman modal di bawah sistem OSS.

Contoh MoU; Pengertian, Ulasan Lengkap dan Formatnya

Contoh MoU doc-Memperoleh kepastian merupakan salah satu tujuan utama diadakannya perjanjian. Sebelum melanjutkan ke tahap perjanjian, umumnya para pihak terlebih dahulu akan membuat nota kesepahaman atau yang biasa disebut dengan MoU.

Apa itu MoU? MoU sendiri sering diartikan sebagai kesepakatan tertulis dari para pihak yang menunjukkan komitmen bersama/pemahaman awal untuk menjalankan hal-hal yang telah disepakati sebagai langkah awal untuk melakukan perjanjian sebenarnya dalam bentuk yang lebih formal.

Kekuatan Hukum MoU

Sehubungan dengan kekuatan mengikat dari MoU sendiri masih terdapat perbedaan di kalangan ahli. Sebagian menyatakan bahwa MoU hanya merupakan surat kesepahaman antara para pihak yang tidak mengikat, artinya bila isi dari MoU tidak dijalankan maka tidak dianggap wanprestasi, oleh karenanya tidak dapat dituntut di muka pengadilan.  Namun, sebagian yang lain menyatakan bahwa MoU dilihat dari unsur telah memenuhi unsur-unsur perjanjian dan didalamnya juga telah sesuai dengan syarat sah perjanjian. Oleh karena itu, kedudukan hukum dari MoU sama dengan perjanjian umumnya. Artinya, pendapat kedua menyatakan bahwa dalam MoU berlaku wanprestasi dan dapat dituntut di Pengadilan.

Sehubungan dengan itu, secara praktis memang terdapat dua jenis MoU ini yakni MoU yang dapat dituntut pemenuhannya di muka pengadilan dan MoU yang pemenuhannya tidak dapat dituntut di muka pengadilan. MoU yang dapat dituntut ini sebagaimana di Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2014 yang mengatur tentang tata cara dan ruang lingkup membuat surat kerjasama di Kementerian Pertanian.

Format MoU

MoU ini pada dasarnya ada yang dibuat dengan sederhana yakni hanya mencangkup ketentuan pokok, identitas para pihak, penutup, tanda tangan dan tanggal berlaku. Namun, untuk MoU yang bersifat resmi misalnya antar lembaga pemerintah, terdapat format baku yang lebih resmi, adapun secara detail formatnya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Akta/Judul

Judul dalam MoU haruslah menggambarkan secara jelas dan spesifik mengenai perbuatan hukum, subjek dan objek hukum yang menjadi kesepakatan, dalam beberapa contoh MoU PDF resmi dapat diidentifikasi ketentuan penulisan judul ini. Adapun secara spesifik ketentuannya adalah sebagai berikut:

  • Judul harus singkat dan jelas mampu mencerminkan keseluruhan materi dari MoU
  • Judul harus menuliskan siapa saja pihak yang melakukan MoU dan juga kesepakatannya
  • Judul harus memuat jenis perbuatan hukumnya, dalam hal ini umumnya ditulis dengan frasa “Nota Kesepahaman”
  • Nomor MoU dalam contoh MoU antar Perusahaan umumnya ditulis sebelum judul, nomor ini terdiri dari nomor kedua belah pihak yang tentu formatnya berbeda. Oleh karenanya penulisan nomor urutannya harus sesuai dengan urutan penyebutan para pihak.
  • Judul harus ditulis dengan huruf kapital

2. Waktu dan Tempat Penandatanganan

Dari beberapa contoh MoU kerjasama antar lembaga yang beredar, penjelasan mengenai waktu dan tempat penandatangan ini sering luput diantara kedua belah pihak. Bila menganut pendapat bahwa MoU dapat dituntut di muka Pengadilan, maka menyebut tempat dan waktu penandatanganan ini menjadi penting.

3. Komparisi Para Pihak

Komparisi adalah penjelasan rinci mengenai para pihak yang menandatangani nota kesepahaman. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

  • Para pihak adalah mereka yang memang berwenang/berhak mewakili badan hukum bersangkutan
  • Harus mencantumkan nama terang pihak yang mewakili, termasuk KTP (jika ada), jabatan para pihak, alamat institusi, nama institusi, dasar hukum yang menjadikannya wenang untuk bertindak, dan mencantumkan izin/pengesahan badan usaha jika yang bersepakatan adalah badan usaha, demikian halnya dengan badan hukum.
  • Penyataan bahwa para pihak memang bertindak untuk dan atas nama lembaga/Institusi/badan hukum/badan usaha.

4. Premise

Premise berisi latar belakang atau keadaan yang berisi pertimbangan-pertimbangan dan alasan para pihak melakukan kesepakatan. Umumnya dalam contoh MoU yang ada, premise ini memuat beberapa poin berupa maksud para pihak melakukan MoU, urgensi dari MoU, dan hal-hal yang diharapkan dari MoU.

5. Isi Akta

Isi dari akta ini dalam contoh MoU kerjasama antar perusahaan yang ada, selama ini dicantumkan dalam bentuk pasal-pasal. Umumnya dalam nota kesepahaman hanya diatur hal-hal pokok saja tidak selengkap isi dalam perjanjian, adapun isi dari akta ini setidaknya terdiri dari:

  • Maksud dan Tujuan

Maksud ini umumnya berupa pernyataan yang bermakna luas mengenai hal yang diharapkan dari MoU. Sedangkan tujuan adalah bentuk lebih rinci yang nantinya akan mengarahkan pada tercapainya maksud dari MoU.

  • Ruang Lingkup

Yakni kalimat yang membatasi mengenai hal-hal atau lingkup dari MoU. Hal-hal yang perlu dilakukan dan sejauh mana harus dilakukan.

  • Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam contoh MoU sederhana tugas dan tanggung jawab ini umumnya berisi kewajiban dan tugas rinci yang disesuaikan dengan kewenangan masing-masing pihak.

  • Pelaksanaan

Pasal pelaksanaan ini umumnya berisi mengenai cara melakukan tugas dan tanggung jawab. Pelaksanaan ini dapat diatur dalam perjanjian kerjasama atau dengan membentuk tim kerja di luar perjanjian kerjasama.

  • Pembiayaan

Merupakan pasal yang mengatur dari mana sumber biaya dalam hal masing-masing pihak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

  • Jangka Waktu

Jangka waktu ini menunjukkan kapan MoU dimulai dan kapan berakhir. Dalam contoh MoU di bawah masa berlakunya adalah 5 (lima) tahun. Jangka waktu ini sangat penting dengan alasan untuk menghindari adanya MoU yang tidak memiliki manfaat jelas, untuk melakukan evaluasi, untuk memudahkan proses renegosiasi sebagai tindak lanjut dari MoU

  • Monitoring dan Evaluasi

Pasal yang mengatur mengenai bagaimana para pihak saling melakukan monitoring dan evaluasi terhadap isi kesepakatan.

  • Perubahan

Pasal yang mengatur mengenai tata cara perubahan terhadap hal yang belum diatur dalam MoU atau bila ada kesalahan dalam MoU.

  • Ketentuan Lain

Umumnya berisi ketentuan yang bersifat tambahan. Dalam ketentuan ini hal yang perlu dicantumkan adalah bahwa MoU belum memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat, dan hanya merupakan kesepakatan awal sebelum melakukan perjanjian yang sebenarnya.

6. Penutup

Isi dari bagian penutup ini umumnya berupa penjelasan mengenai cara pembuatan MoU, cara penandatanganan, dan kekuatan MoU sebagai alat bukti.

7. Bagian Penandatanganan

Umumnya dalam MoU yang bersifat resmi ada ketentuan khusus dari format penulisan penandatangan ini, yaitu:

  • Huruf harus Kapital
  • Pihak pertama ditulis di bagian kanan, pihak kedua pada bagian kiri
  • Tidak harus mencantumkan jabatan dan instansi
  • Diberi materai dan stempel basah

Demikianlah uraian lengkap mengenai format dari MoU. Untuk lebih memahaminya simak contoh dari MoU di bawah ini.

Contoh MoU

Contoh MoU doc berikut ini tidak persis sama dengan format di atas, sebab format di atas merupakan standar ideal dari MoU. Namun, contoh berikut ini sudah mewakili bentuk MoU yang cukup lengkap. Adapun detail adalah sebagai berikut:

Due Diligence Untuk Bisnis Anda; Urgensi dan Tekniknya

Due Diligence atau uji tuntas ini seringkali dilakukan pelaku usaha atau perusahaan yang ingin melakukan merger, akuisisi dan/atau membeli usaha/perusahaan orang lain. Tanpa melakukan uji tuntas, bisa saja di kemudian hari Anda harus menanggung resiko besar yang seharusnya ditanggung oleh pemilik bisnis sebelumnya. Oleh karena itu, sebelum berani mengakuisisi kegiatan bisnis uji tuntas ini diperlukan.

Apa Itu Due Diligence?

Due diligence adalah serangkaian kegiatan memeriksa, meneliti, mengamati, mengobservasi hingga wawancara mengenai segala aspek hukum dalam suatu kegiatan bisnis, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh perusahaan/instansi.

Kegiatan tersebut umumnya dilakukan untuk mengukur resiko-resiko hukum yang kemungkinan terjadi atas suatu bisnis yang dijalankan perusahaan. Due diligence ini dilakukan dalam rangka mempelajari bisnis rekan atau bisnis orang lain yang Anda memiliki kepentingan terhadapnya.

Urgensi Due Diligence dalam Bisnis

Sebagai ilustrasi, Anda ingin melakukan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki bisnis sorum motor. Tanpa melakukan uji tuntas Anda langsung menyetujuinya dengan hanya mendasarkan pada bukti awal dan beberapa fakta yang menurut pengamatan sementara Anda usaha tersebut berjalan lancar. Sebelum bekerjasama dengan Anda ternyata rekan bisnis Anda telah melakukan perjanjian hutang piutang yang jaminannya adalah tanah dan bangunan sorum tersebut. Hal ini tidak diinformasikan kepada Anda sebelumnya, sedangkan dalam perjanjian kerjasama dicantumkan bahwa Andalah memiliki sebagian aset sorum.

Dalam ilustrasi tersebut, secara tidak langsung Anda juga turut menjamin hutang sang rekan tanpa persetujuan Anda. Ketika menandatangani kontrak kerjasama secara tidak langsung Anda telah menyetujui untuk turut menjamin hutang tersebut.

Resiko semacam ini tidak akan Anda temui ketika sebelumnya Anda telah melakukan uji tuntas terlebih dahulu. Di sinilah salah satu urgensi dari dilakukannya due diligence terhadap institusi/perusahaan sebelum melakukan kontrak bisnis dengannya.

Teknik Melakukan Legal Due Diligence

Secara singkat berikut ini adalah beberapa teknik melakukan legal due diligence:

Sebagai calon pemilik baru, hendaknya Anda memeriksa seluruh dokumen yang berhubungan dengan kepemilikan Anda, mulai dari hak milik, laporan keuangan, berbagai perjanjian jual beli yang telah dilakukan oleh pemilik lama, laporan pajak dan beberapa hal lainnya.

  • Lakukan observasi secara menyeluruh terhadap jalannya bisnis dari perusahaan yang Anda ingin bekerja sama atau membelinya. Mulailah observasi dari operasional hingga ke manajemen. Termasuk observasi kepada klien dari perusahaan.
  • Lakukan wawancara terhadap karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, lakukan wawancara juga terhadap klien/rekan bisnis dari perusahaan.
  • Jika Anda menemukan bahwa perusahaan bersangkutan memiliki tuntutan hukum, maka ajaklah pengacara atau ahli hukum untuk memeriksa dokumen-dokumen terkait tuntutan tersebut.
  • Lihatlah daftar pelanggan dari perusahaan tersebut, lakukan observasi hingga wawancara kepada pelanggan.

Tujuan dari Legal Due Diligence

Di awal telah disinggung urgensi dari uji tuntas/due diligence ini, kini saatnya mengetahui secara lebih rinci beberapa tujuan dari uji tuntas. Adapun tujuan dari legal audit ini adalah sebagai berikut:

  • Mengetahui dengan jelas dan clear mengenai status hukum dari dokumen-dokumen yang diuji
  • Mengetahui bagaimana sebenarnya legalitas dari badan usaha/badan usaha yang diaudit
  • Mengetahui seberapa taat perusahaan terkait dengan peraturan hukum yang berlaku termasuk di dalamnya laporan pajak
  • Memberikan legal advice terhadap perusahaan terkait, sebagai bahan pertimbangan manajemen untuk membuat kebijakan.

5 Langkah Membuat Due Diligence Tanpa Celah

Setelah mengetahui urgensi, teknik dan tujuan dari uji tuntas ini berikutnya adalah membuat rancangan legal due diligence tanpa ada celah hukum di dalamnya. Bagaimana langkahnya?  Berikut penjelasannya:

1. Teliti Secara Cermat Anggaran Dasar Perusahaan

Langkah pertama yang harus Anda terapkan dalam melakukan due diligence adalah meneliti bagaimana anggaran dasar dari perusahaan bersangkutan dibuat, sudah sahkah? Apakah ketentuan di dalamnya sudah benar? Adakah celah hukum di dalam anggaran dasar tersebut? Ada beberapa poin yang harus Anda perhatikan dengan cermat pada anggaran dasar ini yakni:

  • Bagaimana status akta pendiri perusahaan?
  • Bagaimana berita acara dari rapat umum yang selama ini dilakukan?
  • Siapa dan bagaimana daftar pemegang saham dikelola?
  • Bagaimana struktur organisasi dari perusahaan bersangkutan?

Intinya hampir semua pasal yang tercantum dalam anggaran dasar harus Anda teliti baik dari segi normatif maupun empirisnya. Seorang konsultan hukum juga harus menanyakan bukti-bukti penting yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran dasar, seperti bagaimana rapat dijalankan selama ini? Bagaimana keterlibatan pihak direksi, komisaris dan pemegang saham? Termasuk juga status ketaatan hukum pihak manajemen, adakah diantara mereka yang sedang terlibat masalah hukum?

2. Teliti Dokumen Aset Perusahaan

Langkah kedua dalam melakukan due diligence adalah dengan meneliti seluruh dokumen sebagai bukti kepemilikan atas aset perusahaan, termasuk juga asuransi. Pertanyaan-pertanyaan seperti dibawah ini harus terjawab oleh konsultan hukum:

  • Bagaimana bukti hak milik atas aset perusahaan?
  • Bagaimana jaminan atas aset perusahaan?
  • Bagaimana aset perusahaan diasuransikan? Berapa besar jumlah pertanggungannya?

Selain itu perhatikan juga bagaimana cara perolehan aset perusahaan tersebut, serta kemungkinan aset perusahaan dialihkan secara ilegal oleh pihak lain.

3. Teliti Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

Identifikasi seluruh dokumen perjanjian yang dilakukan perusahaan dengan pihak ketiga. Ukurlah tingkat resikonya. Teliti lah keabsahan perjanjian tersebut. Lihatlah berbagai kemungkinan tuntutan hukum yang bisa dilakukan perusahaan dan tuntutan hukum yang bisa diklaim oleh pihak ketiga dalam hal terjadi wanprestasi.

4. Teliti Dokumen Izin Perusahaan

Setelah memastikan tidak ada resiko hukum yang berarti berkaitan dengan perikatan yang dilakukan perusahaan, maka lanjutkan dengan meneliti dokumen izin perusahaan. Periksalah beberapa hal sebagai berikut:

  • Izin usahanya
  • Kepemilikan asetnya
  • Izin pengelolaan lingkungannya

Apakah perusahaan sudah aman dalam menjalankan ketentuan dan persyaratan dalam hal memenuhi segala syarat yang berkaitan dengan izin usaha tersebut atau belum? Apakah perusahaan secara berkala memperbarui dan mempersiapkan izin usaha dengan baik? Dan lain sebagainya.

5. Dokumen Kepegawaian

Dokumen terakhir yang harus diperhatikan oleh konsultan hukum adalah terkait dengan aturan-aturan yang mengikat antara perusahaan dengan pegawai. Mulai dari dokumen keselamatan kerja hingga dokumen yang berkaitan dengan hak pegawai seperti pensiun, PHK dan lain sebagainya.

Dalam mengidentifikasi seluruh dokumen di atas utamakan prinsip kehati-hatian dalam pemeriksaan. Konsultan hukum tidak boleh lalai dalam mengidentifikasi setiap resiko hukum yang akan diderita oleh perusahaan di kemudian hari.

Demikianlah penjelasan mengenai due diligence, mulai dari pengertian, urgensi, tujuan hingga langkah-langkah dalam melakukan uji tuntas oleh seorang konsultan hukum. Untuk lebih jelas dan rinci dalam memahami apa itu legal audit/due diligence lihatlah dokumen di bawah ini:

Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Terakhir Desember, Sudahkah Anda Memanfaatkannya?

Dunia usaha apapun bentuknya pasti mengalami kendala saat Pandemi Covid-19 melanda. Untuk itu, pemerintah secara responsif mengeluarkan kebijakan keringanan subsidi kredit usaha rakyat bagi pengusaha terdampak Covid-19.

Bila Anda adalah salah satu diantara pengusaha tersebut dan memang memenuhi kriteria tunggu apalagi segera manfaatkan fasilitas ini, agar beban Anda lebih terasa ringan. Adapun bagi Anda yang belum tahu detail informasi subsidi KUR, tata cara pengajuan, kriteria dan syaratnya, berikut ulasannya!

Kebijakan KUR Selama Pandemi

Setidaknya ada tiga kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terkait dengan penerima KUR, adapun kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

  • Subsidi bunga yang besarnya mencapai 6%, yang terbagi menjadi dua skema yakni 3% pada setiap 3 bulannya.
  • Penundaan angsuran pokok kepada penerima KUR dalam jangka waktu paling lama 6 bulan
  • Restrukturisasi KUR bagi pengusaha terdampak Covid-19 yang terdiri atas penundaan pembayaran, penambahan limit plafon kredit usaha rakyat dan penundaan atas pemenuhan syarat administratif ketika pengajuan restrukturisasi.

Jadi ada tiga bentuk kebijakan pemerintah berkaitan dengan pinjaman usaha KUR ini yakni subsidi bunga, penundaan angsuran dan rekstruktrusari.

Kriteria Penerima Keringanan KUR

Lalu apa saja kriteria yang ditetapkan agar bisa memperoleh salah satu diantara tiga kebijakan di atas? Berikut simak kriteria dan persyaratannya:

Mengalami Penurunan Omzet Usaha

Bila Usaha Anda mengalami penurunan omzet yang cukup signifikan dibandingkan saat sebelum pandemi, maka Anda sudah berhak mengajukan keringanan KUR ini. Apa buktinya? Tentu saat mengajukan keringan yang harus Anda lampirkan adalah laporan keuangan bulanan.

Mengalami Gangguan Proses Produksi

Usaha saya tetap mendapatkan banyak peminat dan konsumen, tapi saya tidak bisa memenuhi permintaan seluruh konsumen, karena pekerja banyak dirumahkan, bolehkah mengajukan? Jawabannya boleh, sebab itu termasuk kriteria gangguan proses produksi.

Intinya, ada dua kriteria utama yang menjadi dasar keringanan yakni omzet usaha menurut dan/atau proses produksi terganggu.

Syarat Penerima Keringanan KUR

Jika Anda sudah memastikan bahwa usaha yang dijalankan termasuk salah satu diantara dua kriteria di atas, langkah berikutnya adalah dengan melengkapi persyaratan pengajuan keringanan KUR. Adapun detailnya adalah berikut ini:

Realisasi sebelum 29 Februari 2020

Agar mendapatkan keringanan KUR ini Anda harus mempunyai Baki Debet atau realisasi KUR-nya maksimal pada tanggal 29 Februari 2020. Jika realisasi KUR Anda pada tanggal 1 Maret, maka Anda termasuk kategori tidak berhak.

Kualitas Kredit Baik dan Beritikad Baik

Syarat kedua adalah bahwa kolektibilitas performing loan Anda setidaknya harus diantara 1 atau 2. Selain itu Anda harus juga memiliki sikap kooperatif dan beritikad baik selama menerima KUR.

Beberapa Hal Penting Tentang Keringanan KUR

Agar tidak terjadi kesalahpahaman perlu Anda ketahui beberapa hal penting terkait dengan kebijakan penyaluran KUR ini. Adapun pokok-pokok kebijakan keringanan bagi penerima KUR adalah sebagai berikut:

  • Subsidi ini adalah bantuan yang diberikan pemerintah berupa subsidi margin/bunga, penundaan pinjaman pokok dan restrukturisasi.
  • Tambahan subsidi bunga paling lama diberikan dalam kurun waktu 6 bulan yakni sampai mulai 1 April – 31 Desember 2020 nanti.
  • Besaran yang diberikan adalah 6% yang terbagi menjadi dua yakni 3% untuk tiga bulan pertama dan 3% untuk tiga bulan berikutnya.
  • Yang melakukan penilaian adalah pihak penyalur KUR, bisa pihak penyalur kredit usaha rakyat BRI, kredit usaha rakyat BNI, kredit usaha rakyat Mandiri dan sejenisnya.
  • Tagihan subsidi bunga KUR harus diajukan terpisah dari pengajuan tagihan bunga yang reguler, selain itu paling lambat harus diajukan sebelum tanggal 15 kecuali jika pada tanggal itu libur, maka bisa hari berikutnya.
  • Jangka waktu 6 bulan di atas dapat diperpanjang, namun tentu ini tergantung pada bank penyalur KUR.

Demikianlah informasi mengenai keringanan kredit usaha rakyat untuk Usaha, bagaimana dengan Anda sudahkah memenuhi kriteria dan syaratnya? Selengkapnya lihat kebijakan KUR di sini atau lihat juga data survei ekonomi 

Cara dan Syarat Membuat NPWP Online

Bagi Pegawai dan Pengusaha dewasa ini NPWP sudah menjadi tuntutan kerja. Masalahnya karena dituntut berbagai kesibukan atau karena padatnya jadwal kantor, maka mengurus NPWP dianggap sebagai hal yang merepotkan.

Persoalan tersebut kini telah diantisipasi oleh pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak dengan membuat layanan online pengurusan NPWP. Akan tetapi, timbul masalah lain yakni tidak semua orang mengetahui informasi ini dan yang sudah tahu pun terkadang tidak mengerti cara membuat NPWP Online ini.

Nah! Bagi Anda yang sedang mencari-cari panduan mengurus NPWP secara online, berikut ini adalah tutorialnya:

Tutorial Membuat NPWP Online

Sebenarnya, ada tiga cara bikin NPWP yaitu secara langsung, lewat perantara kantor pos (mengirim formulir), dan terakhir secara online. Untuk cara pertama dan kedua tidak akan dijelaskan secara rinci di sini. Untuk cara ketiga, berikut panduan detailnya:

  • Akses Laman https://ereg.pajak.go.id/
  • Anda akan diarahkan ke halaman “login”, jika belum pernah membuat akun pilih menu daftar

  • Setelah itu Anda akan diarahkan ke halaman pendaftaran akun, masukan alamat email dan kode captcha, bila selesai klik daftar.

  • Kemudian Anda akan mendapatkan pemberitahuan sebagai berikut, perhatikan bagian warna merah:

  • Cek email Anda, dan klik link yang diberikan seperti contoh berikut ini:

  • Klik link dan Anda akan diarahkan pada halaman pendaftaran langkah 2:

  • Isikan data diri dengan benar dan lengkap, selanjutnya Anda tinggal menunggu email konfirmasi, jika data diri Anda benar berselang 1 minggu Anda akan dikirimi NPWP. Tapi jika belum benar Anda diharuskan mengirim ulang formulir yang baru dengan data yang benar.

Perlu diperhatikan bahwa data di situs pendaftaran NPWP online ini telah terintegrasi dengan data Dukcapil, jadi Anda tidak bisa sembarangan mengisi NIK. Intinya, cara membuat NPWP online adalah bahwa data harus valid dan benar!

Syarat Membuat NPWP

Untuk membantu Anda agar tidak salah saat melakukan proses daftar npwp online, maka berikut ini adalah persyaratan yang harus Anda siapkan:

  • Untuk Anda yang berprofesi sebagai karyawan syaratnya adalah cukup KTP bagi WNI atau Paspor/KITAP/KITAS bagi WNA.
  • Bagi Anda yang seorang pengusaha/pekerjaan bebas, persyaratan membuat npwp sedikit berbeda, yakni:
    • Dokumen identitas pribadi
    • Dokumen tempat usaha, yang terdiri atas:
      • Surat pernyataan yang berisi jenis dan tempat usaha bermaterai; atau
      • Keterangan elektronik atau tertulis yang berisi bahwa wajib pajak adalah mitra usaha dari penyedia jasa aplikasi online
    • Pengusaha/pekerjaan bebas yang usahanya berada di wilayah lain/bukan tempat tinggal, syaratnya adalah:
      • Foto Copy NPWP Pribadi
      • Melampirkan salah satu dokumen, bisa surat pernyataan bermaterai yang menunjukkan lokasi usaha, atau keterangan tertulis/elektronik yang menyatakan bahwa wajib pajak adalah mitra usaha penyedia jasa aplikasi online

Contoh Surat Pernyataan Kegiatan Usaha Wajib Pajak

Untuk Anda yang masih bingung mengenai contoh surat pernyataan kegiatan usaha wajib pajak, berikut adalah contohnya:

Adapun tata cara pengisian dari surat pernyataan diatas adalah sebagai berikut:

Angka 1:

Bisa diisi dengan nama Anda atau yang mewakili

Angka 2:

Di kosongkan jika yang mendaftar adalah wajib pajak (WP) pribadi dan belum mempunyai NPWP serta tidak diwakilkan. Jika WP OPPT di isi NPWP Pusat, dan jika WP badan di isi oleh Pengurus.

Angka 3:

diisi dengan alamat tempat kegiatan usaha milik Wajib Pajak atau tempat tinggal wakil Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP dan/ atau permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Angka 4:

diisi dengan nama Wajib Pajak Badan yang mengajukan permohonan pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP dan/ atau permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Angka 5:

diisi dengan NPWP pusat. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Badan atas nama sendiri dan belum memiliki NPWP, maka angka 5 ini dikosongkan.

Angka 6:

diisi dengan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak Badan yang mengajukan permohonan.

Angka 7:

diisi dengan rincian kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.

Angka 8:

diisi dengan alamat kegiatan usaha / pekerjaan bebas.

Angka 9:

diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan dibuat.

Angka 10:

diisi dengan tanda tangan Wajib Pajak orang pribadi / wakil Wajib Pajak. Untuk Wajib Pajak Badan diberikan stempel Badan.

Fungsi dan Manfaat NPWP

Setelah kita secara panjang lebar membahas mulai dari buat npwp online hingga surat pernyataan, tentu kita juga perlu tahu apa sih sebenarnya fungsi dan manfaat dari NPWP itu sendiri. Nah! Berikut ini akan kami jelaskan untuk Anda:

Apa Itu NPWP?

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada seorang wajib pajak yang berguna untuk tanda pengenal dalam hal wajib pajak melaksanakan hak dan kewajibannya. NPWP juga dikenal sebagai sarana administrasi untuk perpajakan.

Fungsi NPWP

Dari segi administratif perpajakan, fungsi dari NPWP dapat dibagi kedalam tiga hal yakni:

  • Administrasi Perpajakan
  • Sebagai pengenal atau data identitas WP dalam hal melaksanakan kewajiban pajaknya. Seperti, saat pelaporan Pajak (SPT) dan lainya
  • Sebagai alat menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi perpajakan.

Manfaat NPWP

Di luar sana ada banyak sekali manfaat dari NPWP yang tidak disebutkan dalam artikel ini. Sebagai gambaran berikut adalah manfaat penting memiliki NPWP:

  • Kelengkapan dokumen impor
  • Sebagai syarat mendapatkan kredit bank
  • Syarat administrasi ketika membuat rekening koran di bank
  • Syarat membuat SIUP
  • Syarat membuat Paspor

Masih banyak kegunaan NPWP dalam kehidupan masyarakat, khususnya bila berhubungan dengan lembaga-lembaga resmi negara. Terkadang juga dipakai sebagai syarat membuat npwp untuk melamar kerja, jadi meskipun Anda bukan pegawai atau pengusaha memiliki NPWP juga penting.

Demikianlah ulasan lengkap cara membuat NPWP online untuk Anda yang masih bingung dan sampai saat ini galau karena belum memiliki NPWP.

Syarat Pendirian PT (Perseroan Terbatas)

Bagi Anda yang memiliki minat dalam mendirikan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), ada beberapa syarat pendirian PT yang menurut sebagian kalangan tidaklah mudah untuk dipenuhi. Namun, sulitnya syarat tersebut sebanding dengan keuntungan yang akan diperoleh dari perusahaan berbadan hukum PT ini.

Apa Pengertian dan Kelebihan Perseroan Terbatas?

Menanamkan saham di suatu Perseroan merupakan hal yang menggiurkan bagi para investor. Sebab dengan saham investor akan banyak mendapatkan keuntungan darinya. Tak khayal, jika jenis bisnis yang satu ini bisa dibilang cukup menjanjikan untuk investasi masa depan.

Bagi Anda yang berniat untuk menginvestasikan modal, salah satu jenis badan yang paling prospek untuk hal itu ialah PT. PT atau Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan hukum yang modal usahanya terdiri atas kumpulan saham. Kepemilikan modal dalam suatu PT ditentukan oleh seberapa besar saham yang dimiliki seseorang.  Saham yang dimiliki tersebut dapat diperjualbelikan secara bebas di pasar saham.

Kelebihan dari PT adalah bahwa dengan modal dalam bentuk saham tersebut, kekayaan Anda pribadi di rumah dapat dipisahkan dengan kekayaan PT. Adapun fungsinya adalah jika sewaktu-waktu terjadi kerugian pada PT, kekayaan pribadi Anda tidak akan ikut digunakan untuk mengganti kerugian.

Inilah yang paling menarik dari badan hukum PT, bila kerugian melebihi seluruh harta kekayaan Perseroan, maka tanggungan PT hanya sebatas modal yang dimiliki. Sedangkan bila mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagikan kepada pemilik saham sesuai dengan porsi kepemilikan.

Modal Perseroan Terbatas ini tidak hanya terdiri dari kumpulan saham saja, melainkan juga dapat berupa surat berharga seperti obligasi dan sejenisnya. Hanya saja, keuntungan dari obligasi ini berbentuk pembagian laba/dividen, akan tetapi berbentuk bunga tetap. Kelebihannya adalah dalam bentuk obligasi tanpa harus menunggu perusahaan untuk atau tidak, pemiliknya akan tetap mendapat keuntungan dari bunga tetap tersebut.

Cara Mendirikan PT

Sebelum membahas berkaitan dengan syarat pendirian PT ini, hal yang perlu Anda perhatikan adalah bahwa mengelola PT bukanlah hal yang mudah. Modal minimal yang di tentukan oleh pemerintah pun juga tidak kecil. Selain itu Anda juga harus memahami berbagai detail serta konsekuensi dari pendirian PT ini. Untuk Anda yang penasaran mengenai cara mendirikan PT, berikut adalah daftar singkat beberapa syarat yang harus Anda penuhi:

  1. Fotokopi KK direktur / penanggung jawab
  2. Fotokopi KTP pengurus dan pemegang saham, minimal sebanyak 2 orang
  3. Sertakan nomor NPWP penanggung jawab
  4. Pas foto penanggung jawab dengan ukuran 3×4 sebanyak 2 lembar dan berwarna
  5. Fotokopi surat atau kontrak dari kantor yang Anda sewa disertai dengan dokumen kepemilikan tempat usaha Anda.
  6. Fotokopi PBB tahun terakhir dan harus sesuai dengan domilisi dari perusahaan tersebut
  7. Surat keterangan domisili yang berasal dari pengelola gedung jika bertempat di gedung perkantoran
  8. Kantor bertempat tidak bertempat di wilayah permukiman
  9. Surat keterangan dari RT / RW setempat jika Anda berdomisili di lingkungan perumahan (khusus di luar DKI Jakarta)
  10. Siap untuk di survei

Selain syarat pendirian PT di atas, Anda juga harus memenuhi syarat untuk mendirikan PT secara formal, berdasarkan UU No. 40/2007 dengan rincian sebagai berikut:

  1. Pendiri dari perusahaan diharuskan 2 orang atau lebih
  2. Setiap pendiri dari perusahaan diwajibkan untuk mengambil bagian dari saham, kecuali dalam rangka peleburan yang sesuai dengan pasal 7 ayat 2 dan ayat 3
  3. Akta Notaris berbahasa Indonesia
  4. Akta pendiran harus mendapat pengesahan dari Menteri kehakiman dan diumumkan dalam BNRI pasal 7 ayat 4
  5. Sesuai dengan pasal 29 ayat 3 dan pasal 108 ayat 3 minimal harus ada 1 orang direktur dan 1 orang komisaris
  6. Modal dasar untuk mendirikan perusahaan minimal Rp 50 juta dan 25% dari modal dasar harus disetor sesuai dengan pasal 32 dan pasal 33
  7. Pemegang saham haruslah seorang WNI atau badan hukum yang didirikan harus menurut hukum Indonesia, terkecuali PT PMA

Demikianlah 10 syarat pendirian PT dan 7 syarat formal yang harus Anda penuhi untuk cara mendirikan sebuah PT (Perseroan Terbatas). Semoga bermanfaat.