Arsip Tag: Perseoran Terbatas

Paten; Bagaimanakah Cara Mudah Mendapatkannya?

Paten di Indonesia diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2016 (UU Baru) yang menggantikan UU Paten sebelumnya (UU No 14 Tahun 2001). Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Baru, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas penemuan yang baru, dan dapat diterapkan dalam industri’. Hak ini diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan sedangkan Paten Sederhana (untuk Satu Invensi) diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Pemegang hak diharuskan untuk memproduksi produknya di Indonesia; ini ditujukan untuk memberikan kesempatan kerja atau transfer teknologi.

Dalam undang-undang baru terdapat beberapa tambahan hak yang bisa diajukan antara lain:

Program Komputer; Program komputer yang memiliki instruksi, fitur pemecahan masalah, dan efek teknis dianggap sebagai penemuan dan oleh karena itu dapat dipatenkan.

Paten tidak akan diberikan untuk invensi (penemuan) penggunaan baru untuk produk yang sudah ada atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menunjukkan peningkatan efektivitas atau perubahan struktur kimia dari senyawa yang ada.

Cara dan Syarat Pengajuan Paten

Permohonan harus diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan dapat diajukan untuk satu Invensi saja atau beberapa Invensi yang berkontribusi pada kesatuan Invensi. Invensi dianggap baru jika penerapannya tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya.

Permohonan harus berisi:

  • Formulir lamaran tertulis dalam bahasa Indonesia;
  • Judul penemuan;
  • Klaim yang terkandung dalam penemuan;
  • Uraian tertulis dan penjelasan tentang penemuan;
  • Gambar dan desain penemuan;
  • Tanggal, bulan, dan tahun aplikasi;
  • Nama lengkap dan kebangsaan penemu;
  • Alamat lengkap pemohon dan;
  • Pembayaran biaya pemeliharaan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (ini adalah biaya tahunan);
  • Nama lengkap dan alamat pengacara jika aplikasi diajukan melalui pengacara.

Secara lebih rinci simak flowchart berikut ini:

Publikasi dan Pemeriksaan Substantif

Apabila persyaratan permohonan dipenuhi, Direktorat Jenderal akan mempublikasikan permohonan tersebut dalam Lembaran Negara atau pada papan pengumuman yang khusus disediakan untuk itu.

Direktorat Jenderal dapat meminta bantuan ahli atau fasilitas dari instansi pemerintah lainnya untuk melakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa paten yang memenuhi syarat – pemeriksa diberikan pangkat dan tunjangan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan yang berlaku. Jika penguji melaporkan kekurangan pada aplikasi, Direktorat Jenderal akan menginformasikan pemohon untuk menentang laporan tersebut.

Selanjutnya, proses publikasi akan terbuka untuk umum dan siapa pun dapat mengajukan keberatan tertulis atas paten yang relevan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selanjutnya akan menginformasikan kepada pemohon paten yang berhak untuk memberikan penjelasan mengenai keberatan tersebut kepada Direktorat Jenderal. Jika pemohon tidak memberikan klarifikasi atau perbaikan atas permohonan tersebut, Direktorat Jenderal akan mencabut permohonan tersebut.

Otoritas Paten

Permintaan  wajib disetujui atau ditolak oleh Direktorat Jenderal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Paten sederhana disetujui selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal permintaan diterima. Apabila hasil pemeriksaan substantif menyimpulkan permohonan sesuai dengan UU Paten yang baru, Direktorat Jenderal akan menerbitkan Sertifikat kepada pemohon.

Penolakan Permohonan Paten

Apabila permohonan  tidak sesuai dengan yang diatur dalam UU Paten yang baru, Direktorat Jenderal menolak untuk menerbitkan Sertifikat kepada pemohon.

Demikianlah penjelasan singkat mengenai cara pengajuan hak kekayaan intelektual jenis ini. Semoga bermanfaat.

Surat Izin Tempat Usaha Begini, Begini Cara Mudah Mendapatkannya

Ibarat seseorang yang memiliki tempat tinggal atau domisili, suatu perusahaan juga memiliki hal yang sama. Apabila seseorang membuktikan domisili dengan KTP, maka alamat perusahaan di Indonesia dibuktikan dengan Surat Izin Tempat Usaha atau Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDP).

Apa Itu Surat Izin Tempat/Domisili Usaha (SKDP)?

SKDP adalah Surat Keterangan Domisili Perusahaan atau Surat Izin Tempat Usaha/ Perusahaan. Umumnya berbentuk sertifikat dan sertifikat ini berisi informasi tentang domisili suatu perusahaan. Untuk mendapatkan SKDP, perseroan terbatas (lebih dikenal dengan PT) harus memiliki akta yang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan domisili yang dipilih harus dalam zonasi yang telah ditentukan pemerintah.

Siapa yang menerbitkan SKDP?

Surat Izin Tempat Usaha atau SKDP diterbitkan oleh Kelurahan yang wilayah kerjanya meliputi domisili perusahaan. Sertifikat tersebut akan ditandatangani oleh Lurah selaku otoritas pemerintah yang ditunjuk. Umumnya sertifikat juga ditandatangani oleh Camat. Namun, ini tergantung pada aturan masing-masing Provinsi.

Sedangkan untuk perusahaan yang berdomisili di pedesaan, SKDP diterbitkan oleh Kepala Desa dan ditandatangani juga oleh Camat. Ada beberapa dokumen yang perlu Anda persiapkan sebagai syarat untuk mengajukan SKDP. Dokumen yang diperlukan dapat berbeda di setiap wilayah, jadi sebaiknya tanyakan pemerintah kota setempat untuk mengetahui detail selengkapnya.

Bagaimana Cara Memperoleh Surat Izin Tempat Usaha?

Untuk mendaftarkan alamat perusahaan Anda di Indonesia dan untuk mendapatkan surat izin tempat usaha, ada beberapa prosedur yang harus Anda ikuti, yakni sebagai Berikut:

1. Meminta Surat Pengantar SKDP dari RT / RW

Pertama, bawa semua persyaratan ke RT tempat perusahaan Anda berdomisili. RT akan memberikan surat pengantar yang harus ditandatangani RW juga.

2. Pergi ke Kantor Kelurahan

Setelah surat ditandatangani oleh RT dan RW, Anda harus membawanya ke Kelurahan atau Kepala Desa. Kemudian Anda akan diminta untuk mengisi formulir aplikasi domisili perusahaan yang ditujukan kepada Kepala PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kelurahan.

3. Penerbitan SKDP

Selanjutnya tinggal menunggu proses penerbitan SKDP. Jangka waktu penerbitan SKDP tidak pasti tetapi umumnya memakan waktu sekitar tiga sampai delapan hari sejak dokumen yang diminta diterima oleh kelurahan. Jadi, sebaiknya tanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan SKDP di kelurahan Anda.

4. Biaya Pembuatan SKDP

Pada dasarnya pembuatan SKDP itu gratis. Namun dalam praktiknya, Anda mungkin akan dikenakan sumbangan sejumlah uang. Besarnya donasi bisa berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Jadi ada baiknya menyisihkan dana untuk itu.

5. Penggunaan SKDP

SKDP memiliki peran vital dalam tahap awal pendirian perusahaan baru. SKDP digunakan sebagai keterangan domisili perusahaan dan juga diperlukan untuk mengurus perizinan perusahaan lain seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha.

Demikianlah sedikit ulasan mengenai cara mendapatkan surat izin tempat usaha untuk Anda yang sedang merintis bisnis. Dengan banyaknya kegunaan yang dimilikinya, sebaiknya Anda segera mendapatkan surat ini.

Update Info Surat Izin Tempat Usaha

Pada tanggal 26 April 2019 Kepala Badan Penanaman Modal Jakarta dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengumumkan akan menghentikan penerbitan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) untuk usaha yang berdomisili di Jakarta. Ini mulai berlaku pada 2 Mei 2019.

SKDP dan SKDU adalah surat yang menguraikan domisili seseorang atau badan, yang digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh dokumen hukum seperti izin usaha, NPWP, dan pembukaan rekening bank.

Sebagai pengganti surat-surat tersebut, perusahaan dapat menggunakan dokumen izin usaha yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Jakarta dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan / atau lembaga pemerintah lainnya.

Tidak lama sebelum menghapus SKDP dan SKDU, pemerintah Indonesia memperkenalkan mal layanan publik, toko serba ada yang unik tempat izin usaha dan dokumen resmi lainnya dapat diproses.

Ini merupakan salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menyederhanakan proses birokrasi yang kompleks dalam memulai bisnis dan mendirikan perusahaan di Jakarta. Tujuannya adalah membantu mendorong Indonesia masuk dalam peringkat 40 besar untuk kemudahan berbisnis.

Tentu itu hanya berlaku di Jakarta, tetapi tidak menutup kemungkinan di wilayah Anda hal di atas juga telah diberlakukan. Jadi tetaplah update informasi Anda ya!

Cara Mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan, Mudah dan Cepat

Berencana untuk memulai perusahaan dagang Anda sendiri? Berikut adalah cara mendapatkan surat izin usaha perdagangan untuk Anda!

Perusahaan perdagangan adalah perusahaan khusus yang mencakup semua jenis operasi dalam bidang dagang. Termasuk kegiatan dan prosedur ekspor dan impor. Sebuah perusahaan perdagangan membeli produk di satu negara dan menjualnya di berbagai negara sesuai dengan jaringan distribusinya sendiri.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan  sumber daya alam seperti assilver, batubara, tanah subur, gas alam, minyak bumi, emas, bauksit, timah, tembaga, kayu, dan nikel. Fakta ini,mendorong upaya pemerintah negara untuk mengurangi hambatan dalam menjalankan kegiatan bisnis di dalam negeri. Guna menarik banyak investor dari seluruh dunia untuk memulai perusahaan perdagangan di Indonesia.

Namun, memulai perusahaan dagang di Indonesia tidak semudah yang dibayangkan. Bagi yang berminat, perlu memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) terlebih dahulu. Lalu Bagaimana cara mendapatkannya? Berikut adalah detailnya:

Macam-macam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Sebelum berlanjut pada pembahasan mengenai cara mendapatkan surat izin usaha perdagangan. Langkah pertama dalam mendirikan perusahaan perdagangan di Indonesia adalah dengan mendapatkan surat izin usaha perdagangan (SIUP). Ada empat jenis perusahaan perdagangan yang tersedia di Indonesia. Masing-masing membutuhkan SIUP yang berbeda. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:

1. SIUP Usaha Mikro

Izin Micro SIUP atau SIUP Mikro adalah jenis surat izin usaha yang dikhususkan untuk bisnis skala mikro dengan kekayaan bersih kurang dari 50 juta rupiah (US $ 3.560), tidak termasuk tanah dan bangunan. Usaha mikro ini harus dikelola oleh perseorangan atau kemitraan dan memiliki kegiatan bisnis yang dikelola dan dipelihara oleh pemiliknya atau anggota keluarga atau kerabat dekat.

2. SIUP Usaha Kecil

Izin SIUP Kecil atau SIUP Kecil adalah izin yang dikhususkan untuk usaha kecil dengan kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah (US $ 3.560) tetapi tidak lebih dari 500 juta rupiah (US $ 35.606), tidak termasuk tanah dan bangunan.

3. SIUP Usaha Menengah

SIUP Menengah atau SIUP Menengah adalah izin usaha yang diberikan untuk perusahaan kelas menengah dengan kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah (US $ 35.606) tetapi tidak lebih dari 10 miliar rupiah (US $ 712.125), tidak termasuk bangunan dan tanah.

4. SIUP Usaha Skala Besar

SIUP Besar atau SIPBesar adalah izin untuk usaha yang diberikan kepada perusahaan berskala besar dengan kekayaan bersih lebih dari 10 miliar rupiah (US $ 712.125), tidak termasuk tanah dan bangunan.

Cara dan Syarat Mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan

Setelah Anda menentukan jenis surat izin usaha perdagangan, Anda kemudian harus mengajukan permohonan izin usaha kepada pemerintah Indonesia dengan mengisi formulir permohonan izin usaha. Berbagai jenis formulir permohonan izin perdagangan digunakan untuk berbagai jenis badan usaha. Berikut detail dari masing-masing form:

1. Surat Izin Usaha Perdagangan Perseroan terbatas

  • Keputusan tentang pengesahan status badan hukum perusahaan (Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia)
  • Pernyataan dari pemohon izin perdagangan terkait lokasi usaha perusahaan
  • Surat Domisili
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Salinan akta pendirian (termasuk perubahan Anggaran Dasar, jika ada)
  • Dua foto penanggung jawab direktur perusahaan perdagangan
  • Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab atau direktur kantor pusat

2. Surat Izin Usaha Perdagangan Perusahaan Koperasi

  • Pernyataan dari pemohon izin perdagangan terkait lokasi usaha koperasi
  • Surat Domisili
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Salinan akta pendirian koperasi yang telah disahkan oleh instansi pemerintah yang berwenang
  • Dua foto penanggung jawab atau manajer koperasi
  • Fotokopi kartu identitas (KTP) penanggung jawab atau pengurus koperasi

3. Surat Izin Usaha Perdagangan CV / Firma

  • Pernyataan dari pemohon izin perdagangan tentang lokasi usaha perusahaan
  • Surat Domisili
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Salinan akta pendirian atau akta yang telah diajukan di Pengadilan Negeri
  • Dua foto pemilik, manajer, atau orang yang bertanggung jawab atas perusahaan
  • Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik, pengelola, atau penanggung jawab lainnya

3. Perusahaan Perorangan

  • Pernyataan dari pemohon izin perdagangan terkait lokasi usaha perusahaan
  • Dua foto pemilik atau penanggung jawab perusahaan
  • Salinan kartu identitas (KTP) pemilik atau penanggung jawab

Menariknya, kini Anda juga bisa mendapatkan layanan pengajuan SIUP Online melalui OSS

Informasi Penting Bagi Anda yang Memulai Perusahaan Dagang di Indonesia

1. Daftar Negatif Investasi

Semua pemilik perusahaan perdagangan di Indonesia harus mematuhi Daftar Negatif Investasi Indonesia. Daftar Negatif Investasi dibuat oleh pemerintah Indonesia sebagai cara untuk melindungi kepentingan bisnis Indonesia. Daftar ini menyebutkan bisnis yang melarang investasi asing.

2. Nomor Identifikasi Kepabeanan

Sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), setiap perusahaan perdagangan harus memiliki nomor identifikasi pabean yang diterbitkan oleh DJBC agar sesuai dengan peraturan kepabeanan di Indonesia. Nomor identifikasi pabean ini berlaku jika perusahaan telah aktif menjalankan kegiatan usahanya selama 12 bulan terakhir.

3. Kegiatan Bisnis Per Lisensi

SIUP yang diberikan pemerintah hanya dapat digunakan untuk satu jenis kegiatan usaha. Untuk memulai kegiatan usaha lainnya, pemilik perusahaan dagang harus mengajukan dan mendapatkan lebih banyak izin.

Demikianlah sedikit ulasan mengenai surat izin usaha perdagangan dan cara cepat mendapatkannya tidak lain adalah dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang ada. 

Apa Itu Due Diligence? Contoh dan Cara Melakukannya

Resiko pasti akan Anda hadapi ketika membeli sebuah perusahaan/bisnis baru, lalu bagaimana kemudian mengukur besarnya resiko tersebut? Jawabannya tidak lain adalah dengan melakukan due diligence. Lalu apa itu due diligence?

Urgensi Due Diligence

Ketika Anda membeli bisnis orang lain, penting kiranya jika Anda melakukan uji tuntas terlebih dahulu. Sifat transaksi, jenis produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, dan ruang lingkup operasi bisnis perusahaan yang ingin Anda beli akan sangat menentukan luasnya penyelidikan. Penasihat keuangan dan hukum jelas merupakan pihak yang berperan selama proses berlangsung, tetapi transaksi sering kali juga membutuhkan bantuan dari profesional lain di berbagai bidang untuk menyelidiki dan memberi nasihat tentang masalah-masalah seperti: masalah lingkungan; paten atau ulasan kekayaan intelektual lainnya; pajak asing, akuntansi, atau pertanyaan hukum; privasi, Asuransi Kesehatan, manajemen data, dan masalah keamanan; dan teknologi baru atau yang terus berkembang.

Jika Anda tidak melakukan uji tuntas yang semestinya, Anda mungkin akan tersandung masalah serius atau bahkan menghancurkan Anda, atau Anda dapat membayar harga yang lebih tinggi untuk bisnis baru ini. Tulisan ini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana melakukan pemeriksaan uji tuntas, apa yang harus dicari, cara menemukan bendera merah (tanda bahaya), dan cara mengungkap masalah tersembunyi yang penjual mungkin tidak ingin Anda ketahui. Ini juga menjelaskan bagaimana informasi yang dipelajari melalui uji tuntas dapat mengarah pada penghentian kesepakatan atau perubahan substansial dari ketentuan material.

Uji tuntas tidak hanya untuk calon pembeli dan investor bisnis; seringkali tidak kalah penting bagi pemilik bisnis dan perusahaan yang ingin mendapatkan pendanaan.

Pemilik dan perusahaan akan belajar bagaimana melakukan uji tuntas pada perusahaan Anda sendiri, cara mengungkap masalah yang dapat membuat lari calon pembeli atau investor, dan bagaimana memecahkan masalah yang masih ada sebelum memulai transaksi bisnis yang signifikan.

Apa Itu Due Diligence? Prakteknya Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Jangan pernah terlibat dalam transaksi bisnis penting apapun sebelum uji tuntas yang disesuaikan dengan sifat, cakupan, dan ketentuan transaksi telah selesai. Lalu apa itu due diligence?

Dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya Anda seringkali melakukan proses due diligence secara informal. Sebagian besar dari Anda pasti mendasarkan keputusan sehari-hari terkait membeli barang atau layanan menarik — mencoba restoran baru, mengunduh aplikasi ponsel cerdas, membeli televisi terbaru, mempekerjakan pengacara, dan sebagainya. Secara tidak sadar Anda sebenarnya telah melakukan uji tuntas, anda akan mempertimbangkan aspek hukum (legalitas produk, garansi produk), keuangan, teknologi yang dipakai, dan kesesuaiannya dengan kehidupan pribadi Anda. Untuk lebih memahami praktek due diligence dalam kehidupan sehari-hari, simak tabel berikut ini:

Tabel Praktek Due Diligence Dalam Kehidupan Anda

Transaksi Kemungkinan Investigasi Jenis Uji Tuntas
Membeli Televisi Melihat ulasan secara online dan melakukan perbandingan harga Uji tuntas pada produk dan penilain harga
Menyewa Pengacara Bertanya pada Asosiasi Uji Tuntas Pelayanan
Mencoba Restoran Baru Bertanya kepada teman, apa menu di sana Uji Tuntas Produk
Menyewa tukang kebun outsourcing Mengecek lisensi dan asuransi legal due diligence
Mendownload Aplikasi Melihat review dari konsumen lain Uji Tuntas Teknologi
Membeli rumah Mendapatkan asuransi atau jaminan Legal due diligence
Menghadiri undangan Bertanya mengenai penampilan kepada teman Uji tuntas pribadi

Contoh-contoh uji tuntas dalam kehidupan kita sehari-hari ini menunjukkan bahwa esensi uji tuntas adalah mendidik diri kita sendiri secara memadai sebelum membeli suatu produk atau menggunakan jasa pihak ketiga. Kerja keras yang dibutuhkan konsumen rata-rata untuk menjadi pembeli yang berpengetahuan luas dan untuk memastikan mereka mendapatkan produk atau layanan yang tepat dengan harga yang tepat hanyalah bentuk yang kurang terstruktur dan terperinci dari uji tuntas yang harus dilakukan oleh wirausahawan atau investor sebelum masuk ke dalam transaksi bisnis.

Sebelum membeli produk atau layanan menarik konsumen yang rajin akan menilai kualitas produk atau layanan, membandingkan nilai produk atau layanan, dan kadang-kadang melakukan pemeriksaan latar belakang atau investigasi calon karyawan., profil dan reputasi perusahaan riset / penyedia layanan. Pengusaha menerapkan kriteria uji tuntas untuk transaksi bisnis yang serupa dengan kriteria yang diterapkan konsumen sebelum membeli produk atau merekrut layanan profesional: menyelidiki perusahaan dan operasi bisnisnya, meneliti produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, menentukan penilaian yang sesuai dari perusahaan target, dan memeriksa kemampuan manajemen dan melakukan pemeriksaan latar belakang dan investigasi terhadap pendiri dan personil kunci.

Definisi Due Diligence

Sampai disini tentu Anda semakin penasaran dengan apa itu due diligence bukan? Untuk mengurangi rasa penasaran Anda, simak definisi due diligence berikut ini:

Uji tuntas merupakan proses memeriksa dan mengembangkan tingkat pemahaman yang diperlukan dari empat faktor — perusahaan dan operasi bisnisnya (dengan kata lain, produk, aset, dan / atau layanannya dan bagaimana fungsi perusahaan); menentukan penilaian bisnis, aset, dan transaksi yang sesuai; dan memeriksa kemampuan manajemen, personel kunci, dan masalah ketenagakerjaan — sebelum melakukan transaksi bisnis dengan, berinvestasi, melisensi aset atau layanan, atau membeli semua atau sebagian bisnis atau asetnya. Keempat pilar bisnis yang akan diselidiki dengan hati-hati dalam pemeriksaan uji tuntas adalah perusahaan, operasi bisnisnya, nilai bisnis dan / atau asetnya, dan orang-orangnya.

Due Diligence Dalam Transaksi Bisnis, Apa Saja?

Setelah mengetahui apa itu due diligence, berikutnya pasti Anda penasaran dengan kapan dan apa saja yang dilakukan uji tuntas dalam kegiatan bisnis. Sebagian besar pengusaha dan investor menyadari pentingnya melakukan uji tuntas dalam persiapan untuk pembelian sekuritas atau merger perusahaan. Adapun jenis-jenis transaksi bisnis yang umumnya sering dilakukan uji tuntas sebelum berlanjut ke proses transaksi adalah sebagai berikut:

  • Transaksi pinjaman
  • Pembelian bisnis atau asetnya
  • Pembelian perusahaan (baik merger atau pembelian bisnis)
  • Pembelian saham atau investasi dalam perusahaan, seperti dengan penempatan pribadi
  • Pembelian real estate

Beberapa Praktik Due Diligence Lainnya

Selain itu terdapat beberapa transaksi bisnis lain di mana kebutuhan untuk melakukan uji tuntas sesungguhnya sama pentingnya dengan beberapa transaksi di atas, namun dapat diabaikan adalah sebagai berikut:

  • Membeli hak untuk mengoperasikan waralaba dari pemilik waralaba
  • Memulai perusahaan dengan mitra atau beberapa mitra
  • Melisensikan produk, layanan, teknologi, atau intelektual properti dari pihak ketiga
  • Melisensikan produk, layanan, teknologi, atau intelektual properti ke pihak ketiga
  • Ikut dalam perusahaan patungan
  • Melibatkan pihak ketiga untuk merancang dan / atau mengembangkan suatu produk, layanan, atau teknologi
  • Melibatkan pihak ketiga untuk memproduksi atau menyediakan produk, layanan, atau teknologi
  • Memasuki berbagai jenis kontrak yang penting untuk bisnis Anda

Daftar ini menunjukkan bahwa penyelidikan uji tuntas tidak terbatas hanya pada keputusan tentang apakah akan membeli atau berinvestasi dalam bisnis atau membeli real estate; sebaliknya, uji tuntas berlaku untuk berbagai transaksi bisnis yang prospektif.

Selain itu, prosesnya tidak hanya untuk meyakinkan pihak yang berkepentingan tentang aspek hukum dan keuangan transaksi; melainkan lebih luas yakni untuk memberikan tingkat kenyamanan yang cukup kepada pihak yang berkepentingan sehubungan dengan landasan bisnis yang diselidiki — perusahaan; produk, layanan, aset, dan operasinya; nilai yang sesuai dari perusahaan dan / atau asetnya dan potensi transaksi; dan personel yang penting untuk keberhasilan hubungan bisnis potensial.

Tujuan Due Diligence

Selain memahami apa itu due diligence. Untuk menunjang pemahaman Anda, memahami mengenai tujuan dari uji tuntas juga merupakan landasan yang penting untuk menunjang kegiatan bisnis. Adapun tujuan dari due diligence audit ini dapat Anda lihat pada penjelasan di bawah ini:

1. Aspek Organisasi Perusahaan

Bagi perusahaan mengetahui apa itu due diligence dan mempraktekannya memiliki kegunaan berupa memahami struktur hukum dan keuangan perusahaan dan mengidentifikasi potensi risiko organisasi atau struktural.

2. Aspek Operasi Bisnis

Memahami apa itu due diligence juga berguna bagi pelaku bisnis dalam hal menjalankan operasionalnya yakni Untuk memahami sifat bisnis dan produknya, aset, dan layanannya, menilai aspek operasional bisnis, dan mengidentifikasi serta mengukur risiko hukum, keuangan, dan bisnis.

3. Aspek Penilaian Resiko Transaksi

Untuk menentukan penilaian yang tepat dari perusahaan dan / atau transaksi dan mengidentifikasi dan mengukur risiko keuangan.

4. Aspek Karyawan/Personil

Untuk mengidentifikasi personil kunci dan memastikan apakah mereka mampu menjalankan bisnis, melaksanakan rencana bisnis, dan / atau memenuhi kewajiban pasca penutupan bisnis.

Kesimpulan umum dari keempat tujuan ini adalah bahwa proses uji tuntas memberi Anda tingkat pemahaman yang cukup untuk memungkinkan Anda memutuskan apakah akan terlibat dalam transaksi yang dimaksud. Untuk mencapai pemahaman ini, penyelidikan uji tuntas mengharuskan tidak hanya memeriksa bahan dan data yang disediakan oleh perusahaan tetapi juga informasi yang diperoleh dari berbagai sumber di luar bisnis sasaran, termasuk informasi publik dan pribadi dan saran dari konsultan profesional.

Meskipun pengusaha atau investor akan bergantung pada sejumlah sumber luar untuk informasi, sumber informasi yang paling penting adalah target perusahaan itu sendiri. Untuk tujuan ini, komponen investigasi yang paling penting adalah kuesioner uji tuntas yang disesuaikan dengan transaksi.

Sampai disini tentu Anda sudah mempunyai gambaran yang cukup untuk menjawab pertanyaan apa itu due diligence. Pemahaman ini pada langkah berikutnya, akan digunakan untuk memahami secara praktis mengenai praktek uji tuntas ini dalam kegiatan bisnis Anda.

Beberapa Contoh Pertanyaan dalam Due Diligence

Mempersiapkan kuesioner uji tuntas mengharuskan Anda mempertimbangkan sejumlah pertanyaan mendasar yang terkait dengan hukum, keuangan, operasional, dan personil yang terkait dengan masing-masing landasan. Sebelum memberikan kuesioner kepada perusahaan target dan siapa pun yang berpartisipasi dalam uji tuntas, Anda perlu memilih dan membuat pertanyaan berdasarkan sifat transaksi. Kuesioner uji tuntas yang dikembangkan dengan baik, yang terdiri dari pertanyaan umum dan spesifik-transaksi, sangat penting untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai transaksi yang diusulkan.

Untuk membawa Anda pada pemahaman yang lebih praktis mengenai apa itu due diligence. Berikut ini juga akan diulas mengenai beberapa contoh pertanyaan yang umumnya diajukan saat melakukan proses uji tuntas. Adapun beberapa pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aspek Organisasi Perusahaan

Untuk memperoleh data dan hasil analisis yang sesuai dengan tujuan uji tuntas dari aspek organisasi perusahaan, tanyakan beberapa hal berikut ini:

  • Bagaimana pengelolaan perusahaan? Bagaimana sistemnya? Bagaimana Anggaran Dasarnya?
  • Siapa pemilik perusahaan tersebut? Apa bukti legalnya?
  • Apa saja aset dan properti utama dari perusahaan?
  • Apakah ada masalah hukum terkait kesepakatan terlalu berisiko?

Pertanyaan ini tentu belumlah lengkap, Anda bisa menambahkan beberapa pertanyaan terstruktur lainnya. Seperti bagaimana sistem pembagian kewenangan dari organ perusahan yang ada dan sejenisnya.

2. Aspek Operasional Bisnis

Beberapa pertanyaan yang dapat Anda ajukan saat melakukan uji tuntas dalam aspek operasional ini adalah sebagai berikut:

  • Apa dan bagaimana sifat bisnisnya?
  • Produk apa dan / atau layanan yang ditawarkannya?
  • Apa dan di mana produk dan layanan di pasarkan?
  • Apa kemungkinan resiko dari bisnis yang dijalankan?

3. Resiko Transaksi

Untuk melakukan identifikasi resiko dari transaksi yang telah dijalankan, Anda bisa menanyakan beberapa contoh pertanyaan berikut ini:

  • Berapa pendapatannya, jika ada, dan bagaimana dan darimana asalnya?
  • Berapa nilai dari aktiva?
  • Berapa jumlah kewajiban dan pengeluaran?
  • Bagaimana pasar untuk barang atau jasa?
  • Apakah ada peluang untuk terus berkembang?
  • Apa risiko keuangannya?

4. Pegawai

Untuk meninjau bagaimana entitas mengelola pegawainya, Anda setidaknya bisa menanyakan beberapa hal berikut ini:

  • Siapa personil kunci dan seberapa baik mereka mengelola operasi bisnis?
  • Apa saja pengalaman yang dimiliki oleh personil kunci?
  • Bagaimana latar belakangnya?
  • Apa resiko yang paling signifikan dari personel kunci ini?
  • Apakah ada masalah retensi?

Sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan di atas hanyalah contoh dan belum secara menyeluruh mewakili masing-masing poin dalam proses uji tuntas untuk perusahaan atau kegiatan bisnis. Hal terpenting dalam proses membuat kuisioner uji tuntas ini adalah sesuaikan dengan masalah di lapangan yang dijelaskan dan permintaan klien Anda. Untuk memudahkan Anda lihatlah Contoh Legal Opinion; Analisis Kasus Persaingan Usaha

Demikianlah ulasan penting yang dapat membantu Anda dalam memahami apa itu due diligence sesungguhnya. Tanamkan pada pikiran Anda bahwa uji tuntas merupakan proses mendengarkan cerita bisnis perusahaan — yang mungkin telah disediakan dalam presentasi investasi atau rencana bisnis — dan kemudian melakukan penyelidikan untuk melihat apakah cerita tersebut dapat dikuatkan. Pemeriksaan uji tuntas yang tepat tidak hanya mencakup pertanyaan hukum dan keuangan yang luas tetapi juga mengharuskan Anda mengidentifikasi bidang-bidang penting bisnis dan mengarahkan pertanyaan Anda ke bisnis tertentu dan sifat transaksi yang terlibat.

Syarat Pendirian PT (Perseroan Terbatas)

Bagi Anda yang memiliki minat dalam mendirikan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), ada beberapa syarat pendirian PT yang menurut sebagian kalangan tidaklah mudah untuk dipenuhi. Namun, sulitnya syarat tersebut sebanding dengan keuntungan yang akan diperoleh dari perusahaan berbadan hukum PT ini.

Apa Pengertian dan Kelebihan Perseroan Terbatas?

Menanamkan saham di suatu Perseroan merupakan hal yang menggiurkan bagi para investor. Sebab dengan saham investor akan banyak mendapatkan keuntungan darinya. Tak khayal, jika jenis bisnis yang satu ini bisa dibilang cukup menjanjikan untuk investasi masa depan.

Bagi Anda yang berniat untuk menginvestasikan modal, salah satu jenis badan yang paling prospek untuk hal itu ialah PT. PT atau Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan hukum yang modal usahanya terdiri atas kumpulan saham. Kepemilikan modal dalam suatu PT ditentukan oleh seberapa besar saham yang dimiliki seseorang.  Saham yang dimiliki tersebut dapat diperjualbelikan secara bebas di pasar saham.

Kelebihan dari PT adalah bahwa dengan modal dalam bentuk saham tersebut, kekayaan Anda pribadi di rumah dapat dipisahkan dengan kekayaan PT. Adapun fungsinya adalah jika sewaktu-waktu terjadi kerugian pada PT, kekayaan pribadi Anda tidak akan ikut digunakan untuk mengganti kerugian.

Inilah yang paling menarik dari badan hukum PT, bila kerugian melebihi seluruh harta kekayaan Perseroan, maka tanggungan PT hanya sebatas modal yang dimiliki. Sedangkan bila mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagikan kepada pemilik saham sesuai dengan porsi kepemilikan.

Modal Perseroan Terbatas ini tidak hanya terdiri dari kumpulan saham saja, melainkan juga dapat berupa surat berharga seperti obligasi dan sejenisnya. Hanya saja, keuntungan dari obligasi ini berbentuk pembagian laba/dividen, akan tetapi berbentuk bunga tetap. Kelebihannya adalah dalam bentuk obligasi tanpa harus menunggu perusahaan untuk atau tidak, pemiliknya akan tetap mendapat keuntungan dari bunga tetap tersebut.

Cara Mendirikan PT

Sebelum membahas berkaitan dengan syarat pendirian PT ini, hal yang perlu Anda perhatikan adalah bahwa mengelola PT bukanlah hal yang mudah. Modal minimal yang di tentukan oleh pemerintah pun juga tidak kecil. Selain itu Anda juga harus memahami berbagai detail serta konsekuensi dari pendirian PT ini. Untuk Anda yang penasaran mengenai cara mendirikan PT, berikut adalah daftar singkat beberapa syarat yang harus Anda penuhi:

  1. Fotokopi KK direktur / penanggung jawab
  2. Fotokopi KTP pengurus dan pemegang saham, minimal sebanyak 2 orang
  3. Sertakan nomor NPWP penanggung jawab
  4. Pas foto penanggung jawab dengan ukuran 3×4 sebanyak 2 lembar dan berwarna
  5. Fotokopi surat atau kontrak dari kantor yang Anda sewa disertai dengan dokumen kepemilikan tempat usaha Anda.
  6. Fotokopi PBB tahun terakhir dan harus sesuai dengan domilisi dari perusahaan tersebut
  7. Surat keterangan domisili yang berasal dari pengelola gedung jika bertempat di gedung perkantoran
  8. Kantor bertempat tidak bertempat di wilayah permukiman
  9. Surat keterangan dari RT / RW setempat jika Anda berdomisili di lingkungan perumahan (khusus di luar DKI Jakarta)
  10. Siap untuk di survei

Selain syarat pendirian PT di atas, Anda juga harus memenuhi syarat untuk mendirikan PT secara formal, berdasarkan UU No. 40/2007 dengan rincian sebagai berikut:

  1. Pendiri dari perusahaan diharuskan 2 orang atau lebih
  2. Setiap pendiri dari perusahaan diwajibkan untuk mengambil bagian dari saham, kecuali dalam rangka peleburan yang sesuai dengan pasal 7 ayat 2 dan ayat 3
  3. Akta Notaris berbahasa Indonesia
  4. Akta pendiran harus mendapat pengesahan dari Menteri kehakiman dan diumumkan dalam BNRI pasal 7 ayat 4
  5. Sesuai dengan pasal 29 ayat 3 dan pasal 108 ayat 3 minimal harus ada 1 orang direktur dan 1 orang komisaris
  6. Modal dasar untuk mendirikan perusahaan minimal Rp 50 juta dan 25% dari modal dasar harus disetor sesuai dengan pasal 32 dan pasal 33
  7. Pemegang saham haruslah seorang WNI atau badan hukum yang didirikan harus menurut hukum Indonesia, terkecuali PT PMA

Demikianlah 10 syarat pendirian PT dan 7 syarat formal yang harus Anda penuhi untuk cara mendirikan sebuah PT (Perseroan Terbatas). Semoga bermanfaat.