Arsip Tag: sengketa tanah

Cara Legal Mengatasi Kandang Ayam yang Meresahkan

Syarat yang ditetapkan dalam mendirikan kandang ayam, bertujuan untuk menjaga dua hal yakni usaha itu sendiri dan lingkungan.

Masalahnya, tidak jarang perilaku “ngawur” dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Oknum ini mendirikan kandang ternak ayam semaunya, tanpa memperhatikan kondisi lingkungan sekitar.

Namun, terdapat juga oknum lain, entah karena alasan apa? Secara sengaja melaporkan peternak yang sesungguhnya telah memenuhi standar.

Saling melaporkan tentu bukanlah jalan terbaik, penyelesaian secara kekeluargaan merupakan langkah terbaik yang bisa ditempuh.

Syarat mendirikan kandang ayam yang tidak diindahkan oleh pihak peternak menjadi faktor paling dominan di antara penyebab lainnya.

Untuk itu, sebagai tetangganya peternak yang merasa terganggu, sebaiknya pahami dulu apa itu syarat mendirikan ternak ayam sesuai regulasi.

Syarat Mendirikan Kandang Ayam

Bila dirangkum, setidaknya ada empat syarat utama dalam mendirikan kandang ayam di masyarakat. Adapun syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Izin Usaha

Berkaitan dengan lokasi usaha ini merujuk pada UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 18 Tahun 2009, maka harus peternak diharuskan memiliki izin usaha.

Hanya saja, kewajiban ini hanya dibebankan kepada peternak dengan skala tertentu, untuk peternak kecil tidak terkena.

Sebagai solusinya, peternak skala kecil diharuskan mendapatkan tanda daftar usaha dari kabupaten/kota setempat.

2. Lingkungan Masyarakat

Sehubungan dengan lingkungan masyarakat ini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yakni persetujuan dari lingkungan, biasanya berbentuk surat yang ditandatangani oleh pihak yang terdampak 4-5 rumah tangga.

Lokasi pembuangan limbah, bau busuk, dan sejenisnya juga harus diperhatikan oleh pihak peternak.

3. Keamanan

Syarat keamanan ini berkaitan dengan bangunan. Aman yang dimaksud adalah aman dari segi struktur dan aman dari segi kesehatan hewan.

Struktur bangunan artinya, kandang harus melindungi hewan ternak dari serangan hewan buas dan juga pencurian. Dari segi kesehatan tentu ada SOP Khusus yang bisa Anda lihat pada lampiran peraturan di bawah nanti.

4. Lokasi

Untuk mendapatkan izin usaha atau tanda daftar di atas, setidaknya harus diperhatikan empat hal yakni tidak berada terlalu dekat dengan lingkungan penduduk, sirkulasi udara juga harus baik, akses lokasi mudah.

Syarat lokasi inilah yang sering menjadi penyebab polemik di lingkungan masyarakat, terlalu dekat dengan pemukiman padat penduduk, limbah yang merusak ekosistem dan sejenisnya.

Download PERMEN tentang Pedoman Budidaya Ayam.

Langkah Hukum Jika Usaha Ternak Ayam Mengganggu Lingkungan

Setelah mengetahui syarat di atas setidaknya Anda sudah memahami apakah benar gangguan yang terjadi adalah akibat tidak terpenuhinya syarat mendirikan ternak ayam, jika demikian ada beberapa pasal yang berkaitan dengan ini:

1. Mengidentifikasi apakah gangguan termasuk perbuatan melawan hukum

Cara mengidentifikasinya, pertama bandingkan peristiwa hukum dan perbuatan hukum dengan pasal 1368 KUHPerdata berikut:

“Pemilik seekor binatang, atau siapa yang yang memakainya, adalah, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya.”

Teknik membandingkannya adalah dengan melakukan analisis silogisme, dalam bahasa sederhananya pencocokan kasus dengan pasal, sebagai contoh:

A: Pemilik ayam yang merugikan tetangga harus menanggung ganti rugi

B: Ayam pak ABC membuat toko pak BCD sepi

C: Pak ABC harus menanggung ganti rugi

Perbuatan melawan hukum ini dapat Anda identifikasi pada pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Namun dalam kasus ini, Anda perlu memperhatikan lebih detail terkait dengan aspek kerugian “apakah benar kandang ayam menimbulkan kerugian”, benarkah sebabnya itu, atau justru toko PAK BCD memang sudah sepi sejak awal.

2. Identifikasi izin usaha Kandang Ayam

Hal pertama yang harus Anda tanyakan adalah izin usaha yang dimiliki oleh peternak ayam, jika skala besar maka bentuknya izin usaha sesuai ketentuan U tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Namun, jika skalanya kecil, maka tanyakan tanda daftar/izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati/Wali Kota.

3. Jika memiliki izin usaha, pertanyakan izin lingkungannya

Tentu sebagai pihak yang merasa terganggu, ada indikasi bahwa izin lingkungan sebagaimana dipersyaratkan di atas tidak dipenuhi oleh peternak. Pertanyakan, dari mana asal izin lingkungan yang dimiliki sebagai syarat mendapatkan izin usaha.

4. Musyawarah

Jika ternyata dugaan tersebut benar, izin lingkungan belum didapatkan, kemudian pertemukan pihak peternak dengan pihak terdampak. Lakukan musyawarah untuk menemukan win-win solution. Untuk teknik ini Anda bisa menerapkan Cara Praktis Menyelesaikan Sengketa Tanah, Agar Tidak Salah Langkah.

5. Laporkan kepada Dinas Peternakan 

Jika ternyata tetap tidak ditemukan jalan tengah setelah melakukan musyawarah, langkah selanjutnya adalah dengan mengajukan laporan kepada pihak dinas peternakan.

Lakukan klarifikasi terhadap izin usaha, izin lingkungan dan berikan dokumen pendukung berupa laporan gangguan yang telah ditandatangani penduduk sekitar.

6. Tempuh jalur Peradilan

Terakhir, jika telah memastikan syarat mendirikan kandang ayam dan semua cara di atas telah Anda tempuh tapi tetap tidak diindahkan, maka tidak ada cara lain kecuali menempuh jalur peradilan.

Siapkan bukti-bukti relevan, simpan seluruh bukti saat melakukan proses-proses di atas.

Syarat mendirikan kandang ayam harus menjadi perhatian utama Anda saat merasa terganggu oleh berbagai hal yang ditimbulkan oleh usaha ternak ayam. Ini merupakan kunci utama sebelum Anda melangkah lebih jauh.

Cara Praktis Menyelesaikan Sengketa Tanah, Agar Tidak Salah Langkah

Kiat aman dan damai menyelesaikan sengketa tanah secara tepat, tidak salah langkah, dan tanpa konflik berkepanjangan. Simak ulasannya berikut ini!

Konflik mengenai tanah sudah umum terjadi pada semua kalangan. Tidak peduli siapa orangnya, dimana tempatnya, dewasa ini konflik mengenai tanah semakin menjadi.

Semua pihak, terutama yang kini sedang berkonflik, tentu saja mengharapkan penyelesaian secara win-win solution. Sayangnya, tidak jarang yang kemudian salah langkah, hingga akhirnya justru terjatuh pada konflik yang tiada henti. 

Atas dasar itulah, artikel ini dibuat. Setidaknya ulasan ini mampu memberi wawasan kepada pembaca, bagaimana step-step mengatasi konflik yang sedang menimpa mereka.

Namun, sebelum berlanjut pada step ini. Sebaiknya, Anda pahami terlebih dahulu beberapa jenis konflik lahan yang terjadi di masyarakat.

Beberapa Jenis Sengketa Tanah atau Lahan

1. Sengketa Tanah dalam Suatu Komunitas

Konflik tanah yang terjadi antara anggota rumah tangga, antar keluarga atau sub-kelompok dalam suatu komunitas. Misalnya, elit lokal yang mencoba untuk secara tidak adil mengklaim area umum sebagai tanah pribadi mereka.

2. Sengketa Tanah Antar Komunitas 

Konflik tersebut seringkali berkaitan dengan sengketa batas daerah, Di desa biasanya terjadi perdebatan semacam ini, batas desa yang satu dengan yang lainnya.

3. Konflik Antara Komunitas dan Orang di Luar Komunitas

Sengketa tanah ini seperti yang terjadi antara investor atau pejabat pemerintah. Misalnya, pemerintah menjual atau menyewakan tanah masyarakat kepada investor tanpa berkonsultasi dengan masyarakat, sehingga menimbulkan konflik antara investor dan masyarakat.

Tips Menyelesaikan Sengketa Tanah, Aman dan Nyaman

Mencegah tentu lebih baik, sebelum salah satu sengketa di atas terjadi, sebaiknya Anda, keluarga, kelompok masyarakat harus mampu mengantisipasi penyebab dari konflik tanah. 

Faktanya, membawa kasus sengketa tanah ke pengadilan hanya akan memperpanjang konflik, menghabiskan waktu dan sumber daya, dan memperdalam permusuhan. 

Sebaliknya, strategi penyelesaian konflik alternatif seperti mediasi bisa jadi lebih murah, memakan waktu lebih sedikit, dan lebih mungkin mencapai win-win solution. 

Pemimpin lokal dapat membantu memutuskan strategi mana yang paling sesuai dengan konflik dan konteks lokal.

1. Mengadakan pertemuan kelompok untuk memfasilitasi dialog terbuka. 

Penyelesaian sengketa tanah dengan cara mempertemukan semua orang yang terlibat dalam perselisihan dan menciptakan diskusi yang terbuka. 

Tujuannya adalah untuk mendengarkan semua cerita dan mengidentifikasi akar masalahnya, kerusakan yang telah dilakukan, dan semua hukum yang relevan. 

Baik hukum adat / adat dan formal / hukum harus dibahas. 

Seorang fasilitator harus memoderasi diskusi untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berbicara dan semua detail penting harus diidentifikasi.

Dialog terbuka dapat bekerja dengan baik dalam berbagai situasi, yakni sebagai berikut:

  • menangani praktek-praktek adat yang tidak adil yang merugikan kelompok-kelompok rentan
  • menangani perselisihan dalam komunitas tentang penggunaan bersama sumber daya alam dan tanah
  • menyelesaikan sengketa antar keluarga dan kelompok masyarakat tertentu.

2. Bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah yang terpercaya.

Dalam situasi di mana diskusi dan negosiasi internal mungkin tidak berhasil. Pemimpin yang dihormati mungkin dapat menggunakan otoritas mereka untuk membantu pihak-pihak menyelesaikan sengketa tanah yang sulit untuk ditangani.

Misalnya, jika seorang pejabat pemerintah daerah mengintimidasi anggota masyarakat dan merampas tanah mereka, mungkin paling efektif untuk memanggil pejabat yang dipercaya dan dihormati dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi untuk membawa pejabat setempat tersebut. Jika suatu konflik di ambang kekerasan, masyarakat mungkin akan segera meminta bantuan dari pejabat pemerintah tingkat tinggi.

3. Mediasi

Proses Mediasi umumnya tepat jika negosiasi terhenti dan para pihak merasa membutuhkan bantuan dari seseorang yang tidak terlibat sengketa. Mediasi diperlukan jika:

  • orang menjadi sangat emosional, membuat kompromi menjadi sulit
  • komunikasi antar pihak tidak berjalan dengan baik
  • ada ketidaksepakatan yang serius atas fakta dan informasi yang relevan
  • ada ketidakseimbangan kekuatan yang signifikan antara para pihak.

Mediasi adalah proses terstruktur yang dipimpin oleh mediator (pihak ketiga yang netral). Mediator dapat berupa pengacara, penggerak komunitas, atau anggota komunitas yang terlatih dan dihormati. 

Tugas mediator adalah mengingatkan para pihak tentang hukum yang relevan, membantu para pihak berkomunikasi, menemukan kesamaan dan membantu dalam mengidentifikasi solusi yang diinginkan. 

Tujuan mediator adalah membantu kedua pihak mencapai resolusi yang menguntungkan kedua belah pihak, tidak hanya satu.

Setelah penyelesaian konflik tercapai, hasilnya harus dicatat secara tertulis dan ditandatangani oleh semua pihak. Langkah ini akan membantu memastikan bahwa setiap orang berpegang pada kesepakatan.

Lalu Bagaimana jika resolusi konflik gagal

Sengketa tanah bisa berkembang menjadi konflik kekerasan jika tidak ditangani dengan baik. 

Jika pendekatan yang dijelaskan di atas tidak menyelesaikan konflik, mungkin perlu untuk merujuk kasus tersebut ke pengadilan.