Arsip Tag: tips hukum

Hukum Pasar Modal dan Penanaman Modal

Sering kita menjumpai istilah hukum pasar modal dan Hukum penanaman modal di berbagai literatur. Sebenarnya istilah tersebut yang benar yang mana? Apakah ada perbedaan? Atau sama saja?

Istilah Hukum Pasar Modal dan Hukum Penanaman Modal merupakan dua istilah yang benar, karena kedua istilah tersebut memiliki makna dan arti yang berbeda…

Lantas apa perbedaannya????

Mari Kita ulas………

Apa Itu Hukum Pasar Modal

Secara terminologi arti “Pasar” dan “Penanaman” itu dua istilah yang berbeda sementara kata hukum dan akhiran modal memiliki kesamaan diksi. Dengan adanya perbedaan makna dan arti tentu konsekuensi yang dihasilkan akan berbeda, untuk memperjelas arti kedua kata tersebut yang paling jelas dan mudah dan tidak ada kesalahan kita mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal pengertiannya, Hukum Pasar Modal diartikan aturan yang berfokus pada hubungan hukum di antara pihak investor dengan pihak Perusahaan Go Publik (Emiten) melalui Bursa Efek sebagai media tempat bertemu dan bertransaksi; Sedangkan Hukum Penanaman Modal merupakan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara investor yang bermaksud menanamkan dananya sebagai modal (pada bidang usaha tertentu) di Indonesia.

Dengan demikian secara terminologi makna “Pasar” berbeda dengan makna “Penanaman” Hukum Pasar Modal lebih cenderung membahas tentang penanaman modal secara tidak langsung (indirect Investment). Sementara, Hukum Penanaman Modal lebih cenderung mengarah pada aspek penanaman modal yang bersifat langsung (direct investment), sehingga kedua istilah tersebut diatas memang jelas memiliki perbedaan. Adapun letak perbedaan di antara kedua istilah tersebut terletak pada tujuan investasi. Hukum Pasar Modal memiliki tujuan investasi jangka pendek, sedangkan Hukum Penanaman lebih menekankan kepada tujuan investasi jangka panjang.

Selain itu, perbedaan yang lain yang mengacu pada Undang-Undang yang ada, pada Hukum Pasar Modal yang diatur oleh UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU-PM) (yang terdiri atas 18 BAB dan 116 pasal di dalamnya); sedangkan Hukum Penanaman Modal diatur pada UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU-PMD) (yang terdiri 18 bab dan 40 pasal di dalamnya). Dalam undang-undang ini juga terdapat pengaturan mengenai modal asing Indonesia.

Pada Pasal 1 ayat (15) UU-PM, Hukum Pasar Modal didefinisikan sebagai kegiatan terkait Penawaran Umum yang dikaitkan dengan kegiatan penawaran efek oleh Emiten untuk menjual Efek pada masyarakat umum berdasarkan teknik yang diatur dalam UU-PM serta dalam peraturan pelaksanaannya. Dengan ketentuan di atas, maka di Pasar Modal lebih terfokus pada jual dan beli Efek berupa surat berharga komersial, pengakuan utang, saham, tanda bukti utang, obligasi, kontrak berjangka Efek, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, dan setiap derivatif dari Efek.

Apa Itu Hukum Penanaman Modal?

Sedangkan, Hukum Penanaman Modal yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun modal asing untuk usaha di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, penanaman modal merupakan bentuk kegiatan bisnis atau usaha dengan cara penanaman modal melalui PMDN dan PMA untuk melakukan usaha di Indonesia. Artinya, ketika tujuan utamanya masih dalam rangka menanamkan modal, tanpa melihat siapa pemilik modalnya? maka kegiatan tersebut tetap dapat dikategorisasikan sebagai penanaman modal.

Jika ditinjau dari sisi kelembagaan nya Hukum pasar modal dan Hukum penanaman modal, mereka memiliki lembaga operasional sendiri-sendiri dan secara mandiri. Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU-OJK) Bapepam merupakan bagian dari struktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tugas utamanya menangani terkait kegiatan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek serta Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek. OJK sendiri merupakan lembaga independen yang di dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya, sehingga tidak bergantung kepada instansi lain baik secara horizontal maupun vertikal.

Pasar Modal dalam lingkup Otoritas Jasa Keuangan dipimpin oleh Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala bidang Eksekutif Pengawas Pasar Modal. sedangkan Hukum Penanaman Modal, dalam hal kelembagaan nya menurut Pasal 1 dalam Perpres No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal ditentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yakni Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah presiden secara langsung serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Melalui ketentuan yang ada dalam perpres tersebut, maka BKPM memiliki derajat independen yang sangat berbeda dengan Bapepam.

BKPM memiliki tugas merumuskan kebijakan terkait bidang penanaman modal, baik untuk investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Dengan diundangkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, BKPM menjadi sebuah lembaga pemerintah yang dijadikan sebagai koordinator kebijakan penanaman modal, dan berkoordinasi secara langsung antar instansi pemerintah, Bank Indonesia, pemerintah pusat serta pemerintah daerah (pasal 27 UU-PM).

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas sudah tampak jelas perbedaan antara pasar dan penanaman modal. Dan dapat di ambil kesimpulan bahwa perbedaannya ini bersumber dari hukum positif yang berlaku serta terdapat perbedaan terkait dengan pengaturannya. Hukum pasar modal mengatur tentang keseimbangan kewajiban dan hak investor dan perusahaan yang di awasi oleh BAPEPAM, sedangkan Hukum penanaman modal terfokus pada penanaman modal investor asing yang diatur dalam BKPM (institusi negara yang mengatur dan mengawasi dan juga menjaga kepentingan negara).

Akan tetapi dibalik perbedaan dua kalimat tersebut ada kesamaan dalam konsep hukum yakni kepastian hukum investasi. Sehingga hukum pasar modal dan hukum penanaman modal sudah tidak selayaknya dipertentangkan lagi, dan bisa menjadi sarana untuk mensejahterakan masyarakat sebagai cita-cita hukum itu dibentuk.

Jaminan dan Hukum Jaminan Dalam Bisnis

Jaminan adalah barang atau segala sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada pihak kreditur, dalam rangka memberikan keyakinan pasti bahwa pihak debitur akan memenuhi kewajibannya. Jaminan ini harus dapat dinilai dengan uang dan mampu mewakili nilai hutang yang timbul dari suatu perikatan atau perjanjian. Ini juga biasa disebut dengan garansi.

Selanjutnya Hukum Jaminan merupakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima terkait dengan pembebanan jaminan guna memperoleh fasilitas/kredit.

Azas Hukum Jaminan:

  1. Asas publicity: asas bahwa semua hak, baik itu hak fidusia, hak tanggungan, dan hipotek harus didaftarkan.
  2. Asas speciality: bahwa hak tanggungan, berupa hak hipotek, hak fidusia hanya dapat dibebankan atas barang yang sudah didaftarkan atas nama orang tertentu.
  3. Asas tak dapat dibagi – bagi: dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak fidusia, hak tanggungan, hipotek, serta hak gadai walaupun sudah dilakukan pembayaran sebagian.
  4. asas bestselling yaitu barang harus dibawa oleh penerima gadai.
  5. asas horizontal yaitu tanah dan bangunan bukan satu kesatuan.

Fungsi Jaminan

Fungsinya tidak lain adalah dalam rangka pemberian hak dan kekuasaan bagi kreditur agar ia memperoleh pelunasan dari barang yang dijadikan objek, ketika si debitur pada akhirnya tidak mampu melunasi hutang yang menjadi tanggungannya.

Jenis-Jenis:

  1. Jaminan umum yaitu garansi dari debitur yang timbul karena adanya Undang-Undang, yaitu bahwa seluruh benda baik yang bergerak ataupun tidak bergerak yang dimiliki oleh debitur menjadi tanggungan kepada kreditur. Jadi apabila debitur wanprestasi (ingkar janji), maka pihak kreditur dapat menyita dan melelang seluruh harta debitur melalui pengadilan.
  2. Jaminan khusus yaitu garansi hutang yang bersifat kontraktual yang timbul dari perjanjian tertentu baik yang ditujukan pada benda-tertentu ataupun orang tertentu.

Kenapa pada umumnya orang lebih memilih jaminan khusus?

Karena,

  1. Jika terjadi wanprestasi untuk eksekusi lebih mudah, cepat dan sederhana.
  2. Kreditur dengan jaminan khusus lebih didahulukan daripada yang menggunakan garansi umum dalam hal pemenuhan piutang.

Macam Jaminan Khusus;

  1. Jaminan kebendaan: yakni berupa hak atas suatu benda yang memiliki hubungan langsung atas benda yang dimiliki debitur yang dapat dipertahankan oleh dan kepada siapapun, yang dapat diperalihkan dan selalu mengikuti bendanya (droit de suit).
  2. Jaminan Immaterial adalah garansi yang timbul dari hubungan orang perorangan serta yang dapat dipertahankan debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur seperti borgtocht.

Jenis Jaminan Kebendaan

  1. Benda Bergerak (Gadai, Fidusia)
  2. Benda Tidak Bergerak (Hypotik dan hak tanggungan)

Penilaian dan Pengikatan Garansi

Penilaian dan pengikatan  perlu dilakukan oleh pihak kreditur, karena nilai dari hasil penilaian akan menentukan besaran nilai benda yang dapat mengkover plafon kredit yang diajukan oleh debitur.

Adapun dasar dari penilaian yang umum dipakai adalah

  1. Harga buku; harga beli dikurangi dengan jumlah penghapusan barang yang dijaminkan
  2. Harga pasar; nilai barang sesuai dengan nilai harga jual pada harga pasar saat terjadinya transaksi.

Adapun pengikatan jaminan yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan para pihak yang melakukan transaksi, terdapat dua jenis yakni;

  1. Pengikatan notarial atau akta otentik
  2. Akta dibawah tangan

Demikianlah uraian singkat mengenai jaminan, lebih detailnya simak artikel Usaha Penjaminan Dalam Perspektif Hukum Bisnis

Paten; Bagaimanakah Cara Mudah Mendapatkannya?

Paten di Indonesia diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2016 (UU Baru) yang menggantikan UU Paten sebelumnya (UU No 14 Tahun 2001). Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Baru, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas penemuan yang baru, dan dapat diterapkan dalam industri’. Hak ini diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan sedangkan Paten Sederhana (untuk Satu Invensi) diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Pemegang hak diharuskan untuk memproduksi produknya di Indonesia; ini ditujukan untuk memberikan kesempatan kerja atau transfer teknologi.

Dalam undang-undang baru terdapat beberapa tambahan hak yang bisa diajukan antara lain:

Program Komputer; Program komputer yang memiliki instruksi, fitur pemecahan masalah, dan efek teknis dianggap sebagai penemuan dan oleh karena itu dapat dipatenkan.

Paten tidak akan diberikan untuk invensi (penemuan) penggunaan baru untuk produk yang sudah ada atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menunjukkan peningkatan efektivitas atau perubahan struktur kimia dari senyawa yang ada.

Cara dan Syarat Pengajuan Paten

Permohonan harus diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan dapat diajukan untuk satu Invensi saja atau beberapa Invensi yang berkontribusi pada kesatuan Invensi. Invensi dianggap baru jika penerapannya tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya.

Permohonan harus berisi:

  • Formulir lamaran tertulis dalam bahasa Indonesia;
  • Judul penemuan;
  • Klaim yang terkandung dalam penemuan;
  • Uraian tertulis dan penjelasan tentang penemuan;
  • Gambar dan desain penemuan;
  • Tanggal, bulan, dan tahun aplikasi;
  • Nama lengkap dan kebangsaan penemu;
  • Alamat lengkap pemohon dan;
  • Pembayaran biaya pemeliharaan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (ini adalah biaya tahunan);
  • Nama lengkap dan alamat pengacara jika aplikasi diajukan melalui pengacara.

Secara lebih rinci simak flowchart berikut ini:

Publikasi dan Pemeriksaan Substantif

Apabila persyaratan permohonan dipenuhi, Direktorat Jenderal akan mempublikasikan permohonan tersebut dalam Lembaran Negara atau pada papan pengumuman yang khusus disediakan untuk itu.

Direktorat Jenderal dapat meminta bantuan ahli atau fasilitas dari instansi pemerintah lainnya untuk melakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa paten yang memenuhi syarat – pemeriksa diberikan pangkat dan tunjangan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan yang berlaku. Jika penguji melaporkan kekurangan pada aplikasi, Direktorat Jenderal akan menginformasikan pemohon untuk menentang laporan tersebut.

Selanjutnya, proses publikasi akan terbuka untuk umum dan siapa pun dapat mengajukan keberatan tertulis atas paten yang relevan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selanjutnya akan menginformasikan kepada pemohon paten yang berhak untuk memberikan penjelasan mengenai keberatan tersebut kepada Direktorat Jenderal. Jika pemohon tidak memberikan klarifikasi atau perbaikan atas permohonan tersebut, Direktorat Jenderal akan mencabut permohonan tersebut.

Otoritas Paten

Permintaan  wajib disetujui atau ditolak oleh Direktorat Jenderal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Paten sederhana disetujui selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal permintaan diterima. Apabila hasil pemeriksaan substantif menyimpulkan permohonan sesuai dengan UU Paten yang baru, Direktorat Jenderal akan menerbitkan Sertifikat kepada pemohon.

Penolakan Permohonan Paten

Apabila permohonan  tidak sesuai dengan yang diatur dalam UU Paten yang baru, Direktorat Jenderal menolak untuk menerbitkan Sertifikat kepada pemohon.

Demikianlah penjelasan singkat mengenai cara pengajuan hak kekayaan intelektual jenis ini. Semoga bermanfaat.

Surat Kontrak Rumah dan Panduan Sewa Rumah Sesuai Standar

Bagi penyewa maupun pemberi sewa, surat kontrak rumah merupakan jaminan keamanan dan jaminan kepercayaan kedua belah pihak. Menyewakan rumah memang menguntungkan, tetapi prosesnya bisa menakutkan. Banyak yang dipertaruhkan – rumah baru Anda! – dan banyak kerugian yang bisa diderita ketika tidak di manage dengan baik.

Semuanya bergantung pada apa yang ada dalam kontrak rumah Anda. Oleh karena itu, Mengetahui komponen apa yang yang harus ada dalam kontrak merupakan hal yang realistis. Surat ini berguna untuk melindungi kepentingan Anda, baik sebagai penyewa maupun pemberi sewa.

Saat Anda mulai mencari rumah untuk ditinggali di kota atau daerah lain untuk ditempati, memiliki dan membuat surat kontrak sendiri akan membantu Anda menaklukkan rintangan apa pun di sepanjang jalan. Berbekal pengetahuan yang Anda butuhkan akan menjadikan Anda dapat membuat kesepakatan yang benar-benar memberikan win-win solution. Dan dalam artikel inilah, Anda akan dipandu bagaimana cara melakukan kesepakatan kontrak rumah hingga bagaimana membuat perjanjian kontrak rumah itu sendiri. 

Bagaimana Surat Kontrak Rumah ini Dapat Efektif?

Saat Anda membeli rumah, surat kontrak rumah adalah dokumen hukum yang menguraikan persyaratan dan detail transaksi Anda. Jenis yang paling umum adalah perjanjian kontrak rumah.

Tujuan utama kontrak adalah untuk mengidentifikasi dengan jelas kehendak pembeli dan penjual serta melindungi keduanya. Mari kita uraikan cara kerja kontrak berikut ini:

Langkah 1

Formulir penawaran resmi biasanya disiapkan oleh pihak penyewa dan diumumkan kepada masyarakat. Di antara rincian lainnya, penawaran tersebut akan mencakup deskripsi pihak penyewa dan properti sewa, penawaran harga pembelian, harga sewa, biaya lain yang terlibat, dan fasilitas lainnya.

Langkah 2

Anda dapat menerima atau menolak tawaran tersebut. Jika Anda berminat atas tawaran tersebut, penyewa mereka akan mengirimkan kembali tawaran balasan agar untuk memastikan kehendak Anda. Biasanya akan ada perubahan atau modifikasi pada satu atau lebih komponen penawaran, seperti harga pembelian, biaya lain yang mungkin timbul.

Langkah 3

Kesepakatan bisa terjadi atau tidak. Setelah pemberi sewa menerima penawaran awal atau Anda menerima penawaran balik, itu menjadi kontrak yang mengikat secara hukum, dan keduanya terikat untuk memenuhi syarat dan ketentuan yang diuraikan dalam kontrak. Jika salah satunya tidak dapat menyetujui semua persyaratan yang diatur dalam penawaran, maka tidak ada perjanjian atau kontrak.

Jadi seberapa cepat negosiasi dan penawaran menjadi kontrak yang ditandatangani dan mengikat secara hukum? Jika hanya ada satu pembeli yang mengajukan penawaran atas sebuah properti, sering kali transaksi disepakati dalam 24 jam pertama.

Dalam situasi penawaran dilakukan oleh lebih dari satu orang, sering kali pemberi sewa akan menempatkan properti di pasar selama 24 hingga 72 jam, untuk memastikan mana penawar yang paling tinggi. Setelah waktu yang ditentukan selesai, pemberi akan membuat keputusan berdasarkan harga terbaik.

Elemen Inti Dalam Surat Kontrak Rumah

Identifikasi Alamat dan Pihak yang Terlibat

Pertama dan terpenting, surat kontrak rumah harus menguraikan objek yang diperjanjikan. Ini harus mencakup alamat persis properti dan deskripsi hukum yang jelas. Selain itu, kontrak harus mencantumkan identitas penyewa dan pemberi sewa.

Pembeli harus menentukan apakah mereka bermaksud untuk bertindak sebagai penyewa bersama atau sendiri dan memasukkan informasi tersebut dalam perjanjian. Dengan penyewa individu, setiap penyewa memiliki bagian dari properti. Dalam kebanyakan situasi, penyewa yang tinggal bersama mengklasifikasikan pengaturan mereka sebagai penyewa bersama.

Harga dan Ketentuan

Perjanjian sewa harus mencakup harga yang ditawarkan yang diterima oleh penjual serta sarana yang akan diperlengkapi. Metode umum termasuk membayar penuh dengan uang tunai, dengan uang muka tunai dan jaminan. Informasi ini dapat dirinci dalam perjanjian pembelian atau tambahan pembiayaan dapat dimasukkan untuk menguraikan secara jelas uang muka pembeli dan situasi pinjaman.

Perjanjian sewa sering kali mencakup persyaratan uang pangkal. Uang yang diperoleh digunakan untuk mengkonfirmasi kontrak; tarif bervariasi dari satu penyewa ke penyewa lainnya berikutnya, tetapi biasanya, penyewa dapat mempersiapkan uang untuk membayar setidaknya 1-2 juta. Dalam kebanyakan kasus, uang pangkal tersebut nantinya akan digunakan untuk uang muka. Dalam situasi lain, uang pangkal dapat dikembalikan sepenuhnya kepada penyewa jika kondisi utama tidak terpenuhi.

Tanggal dan Biaya

Tanggal permulaan dan penutupan sewa harus dicantumkan dalam surat kontrak rumah serta ketentuan bahwa setiap perubahan harus disepakati secara tertulis. Kepemilikan manfaat atas properti biasanya ditransfer ke pembeli pada tanggal dan waktu yang tercantum. Lebih penting lagi, tanggal menandai penyerahan hak memanfaatkan milik dari pemberi sewa kepada penyewa. 

Template Surat Kontrak Rumah

1. Contoh Template Surat Perjanjian Rumah Desain

Template surat kontrak rumah ini berisikan file desain dengan tampilan yang menarik yang berisikan berbagai detail seperti identitas para pihak, detail rumah, harga sewa rumah, hingga cara pembayaran. Di dalamnya juga terdapat detail pasal per pasal ketentuan kontrak yang memudahkan Anda saat membuat surat perjanjian sewa rumah.

117 Downloads

2. Contoh Surat Perjanjian Rumah Sederhana

Contoh surat kontrak rumah ini lebih sederhana, hanya berisikan satu lembar saja. Namun tetap memuat ketentuan pokok yang terdiri atas identitas para pihak, masa sewa, harga sewa, dan sejenisnya.

124 Downloads

3. Contoh Surat Pemutusan Sewa Rumah untuk Penyewa

Contoh surat pemutusan kontrak rumah oleh penyewa ini berisikan pokok-pokok pemberitahuan kepada pemilik rumah mengenai kondisi penyewa dan alasan mengapa penyewa memutuskan untuk berhenti menyewa rumahnya. Agar pihak pemilik rumah tidak merasa disinggung oleh Anda, Anda perlu membuat surat pemutusan kontrak ini. Untuk membantu Anda silahkan lihat contohnya berikut ini.

100 Downloads

4. Surat Pemberhentian Sewa Rumah oleh Pemilik

Kebalikan dari contoh surat sebelumnya, ini merupakan surat pemberitahuan kepada pihak penyewa untuk segera pindah dari rumah sewa. Bagi Anda pemilik rumah, agar tidak terjadi sesuatu yang diinginkan menggunakan surat untuk menyampaikan kehendak Anda menjadi penting. Selain itu, surat ini terkadang juga berisi teguran kepada pihak penyewa. Surat ini hampir mirip dengan surat peringatan bagi pihak yang tidak membayar hutang.

116 Downloads

Demikianlah beberapa contoh surat kontrak rumah yang dapat Anda gunakan sebagai referensi ketika ingin menyewa rumah atau ketika ingin menyewakan rumah Anda. 

Hukum Ekonomi, Pengertian dan Sumbernya

Hukum ekonomi merupakan salah satu aturan yang secara spesifik mengatur tingkah laku manusia bidang ekonomi. Artinya, dalam upaya manusia memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan juga dalam upayanya menjalin hubungan ekonomi dengan sesama, hukum juga mengaturnya.

Apa itu hukum?

Ketika kita bertanya-tanya apa sih sebenarnya apa itu hukum? Banyak sekali yang mengungkapkan pendapatnya masing-masing dan sering-sering kita merasa bingung, mana yang benar dan tepat terkait definisi dari hukum itu sendiri, karena saking banyaknya pendapat. Akan tetapi dari beberapa pendapat para ahli bisa kita ikhtisarkan.

Hukum merupakan aturan yang ditetapkan dalam suatu masyarakat oleh suatu otoritas baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, adat istiadat, kebijakan yang diakui, dan ditegakkan oleh putusan pengadilan. Atau lebih singkatnya hukum merupakan system atau kumpulan aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Kenapa harus ada hukum/aturan?

Adanya hukum bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia agar supaya terwujud ketertiban keamanan, kenyamanan, keadilan. Tentu kita semua bisa membayangkan jika tidak terdapat hukum atau aturan dalam kehidupan manusia. Kehidupan akan kacau karena manusia akan berbuat seenaknya tanpa menghiraukan perasaan orang lain, dan tidak ada yang merasa takut dengan sanksi akan perbuatan yang dilanggarnya.

Apa itu hukum ekonomi?

Tentu sebelum jauh kita membahas apa itu konsep hukum yang mengatur tentang ekonomi kita akan mengurai apa itu ekonomi?

Ekonomi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup manusia, atau seni mengatur kebutuhan rumah tangga baik skala mikro ataupun mikro.

Ekonomi adalah istilah yang digunakan untuk kegiatan produksi dan konsumsi. Sederhananya, ekonomi melibatkan semua aktivitas yang berhubungan dengan produksi dan konsumsi serta perdagangan barang dan jasa di suatu negara. Ekonomi sering kali merupakan sinonim dari sistem ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi mencakup distribusi sumber daya, produksi serta tenaga kerja dan modal yang diperlukan agar faktor-faktor produksi tersebut menghasilkan suatu output.

Yang dijalankan dengan asas keterbukaan, ekonomi diklasifikasikan sebagai perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup, atau perekonomian terencana di mana pemerintah memiliki kendali penuh atas faktor-faktor produksi dan bagaimana mereka akan dialokasikan seperti misalnya di masa lalu. Negara komunis

Lalu apa kaitannya dengan hukum?

Hukum sangatlah erat sekali hubungan nya karena hukum merupakan aturan yang di tetapkan oleh otoritas tertentu untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran sedangkan ekonomi merupakan perilaku pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat maka perilaku ekonomi di sini membutuhkan aturan dalam melaksanakannya agar tercapai ketertiban serta kemakmuran. Dari sini dapat kita ketahui dan kita simpulkan bahwa pengertian hukum ekonomi adalah semua peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, ataupun kebutuhan rumah tangga baik dalam skala mikro atau makro. Sedangkan tujuannya adalah mengatur hubungan yang timbul dari kegiatan ekonomi.

Ruang lingkup hukum ekonomi.

Hukum ekonomi  adalah wilayah hukum yang sangat komprehensif dan umumnya berlaku untuk semua hukum dan peraturan yang mengatur bagaimana membentuk dan menjalankan bisnis. Ini semua mencakup pembentukan badan usaha, pembiayaan badan usaha, perpajakan dan undang-undang terkait yang mengatur cara memulai, membeli, mengelola, menjual, dan menjalankan bisnis apa pun. Ruang lingkupnya menyentuh hampir semua aspek hukum, namun tidak terbatas pada, undang-undang ketenagakerjaan, peraturan upah dan jam, undang-undang lingkungan, kode dan tata cara lokal, hak cipta, merek dagang dan paten, serta kepailitan.

Bagaimana dengan sifat hukum ekonomi?

Sifat hukum ekonomi bergantung pada lokasi berjalannya ekonomi dan wilayah kegiatannya. Terlepas dari kedua kondisi tersebut, otoritas pemerintahan juga mempengaruhi sifat hukum.

Hukum ekonomi berlaku untuk semua jenis organisasi bisnis. Ada aturan tertentu untuk setiap badan usaha termasuk korporasi, perseroan terbatas, kemitraan, dan lainnya. Misalnya, anggaplah Anda ingin memulai bisnis, tetapi jenis bisnisnya seperti apa? Dan dokumen apa yang perlu Anda ajukan? Setelah ini, apa aturan hukum tertentu yang perlu Anda ikuti atau bagaimana cara membayar pajak? Untuk menjawab semua pertanyaan ini, maka di sinilah pentingnya untuk belajar materi ini.

Apa sumber atau yang dijadikan dasar dari hukum ekonomi?

Sumber ataupun dasar yang digunakan dalam hukum ekonomi digolongkan menjadi 2 yaitu:

  1. Sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang melalui proses tinjauan kritis dan revisi sebelum diterbitkan. Kredensial penulis atau pencipta disediakan bersama dengan referensi dan kutipan. diantaranya adalah undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat dan doktrin
  2. Sumber materiil adalah darimana materi tersebut diturunkan meskipun bukan keabsahan hukumnya. Masalah hukum dapat diambil dari semua kelas sumber material. Sumber materi hukum ada dua macam yaitu sejarah dan hukum. Ex; agama, kehendak, akal, hubungan social, Susila, kekuatan politik, keadaan geografi dll.

Apa saja asas yang ada di dalam hukum ekonomi?

Asas adalah dasar atau tumpuan berfikir yang ada dalam hukum ekonomi adalah:

  1. Asas ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa,
  2. Kepastian hukum,
  3. Transparansi
  4. Akuntabilitas
  5. Kemandirian
  6. Asas manfaat
  7. Pembangunan dengan memperhatikan lingkungan
  8. Kesatuan ekonomi
  9. Keseimbangan
  10. Keadilan
  11. Merata
  12. Demokrasi ekonomi

Kesemua itu merupakan cerminan dari undang-undnag dasar 1945 yang harus dilaksanakan ketika menjalankan ekonomi.

Demikianlah overview mengenai hukum ekonomi. Silahkan bertanya di kolom komentar bila ada yang belum dipahami.

Apa Itu Due Diligence? Contoh dan Cara Melakukannya

Resiko pasti akan Anda hadapi ketika membeli sebuah perusahaan/bisnis baru, lalu bagaimana kemudian mengukur besarnya resiko tersebut? Jawabannya tidak lain adalah dengan melakukan due diligence. Lalu apa itu due diligence?

Urgensi Due Diligence

Ketika Anda membeli bisnis orang lain, penting kiranya jika Anda melakukan uji tuntas terlebih dahulu. Sifat transaksi, jenis produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, dan ruang lingkup operasi bisnis perusahaan yang ingin Anda beli akan sangat menentukan luasnya penyelidikan. Penasihat keuangan dan hukum jelas merupakan pihak yang berperan selama proses berlangsung, tetapi transaksi sering kali juga membutuhkan bantuan dari profesional lain di berbagai bidang untuk menyelidiki dan memberi nasihat tentang masalah-masalah seperti: masalah lingkungan; paten atau ulasan kekayaan intelektual lainnya; pajak asing, akuntansi, atau pertanyaan hukum; privasi, Asuransi Kesehatan, manajemen data, dan masalah keamanan; dan teknologi baru atau yang terus berkembang.

Jika Anda tidak melakukan uji tuntas yang semestinya, Anda mungkin akan tersandung masalah serius atau bahkan menghancurkan Anda, atau Anda dapat membayar harga yang lebih tinggi untuk bisnis baru ini. Tulisan ini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana melakukan pemeriksaan uji tuntas, apa yang harus dicari, cara menemukan bendera merah (tanda bahaya), dan cara mengungkap masalah tersembunyi yang penjual mungkin tidak ingin Anda ketahui. Ini juga menjelaskan bagaimana informasi yang dipelajari melalui uji tuntas dapat mengarah pada penghentian kesepakatan atau perubahan substansial dari ketentuan material.

Uji tuntas tidak hanya untuk calon pembeli dan investor bisnis; seringkali tidak kalah penting bagi pemilik bisnis dan perusahaan yang ingin mendapatkan pendanaan.

Pemilik dan perusahaan akan belajar bagaimana melakukan uji tuntas pada perusahaan Anda sendiri, cara mengungkap masalah yang dapat membuat lari calon pembeli atau investor, dan bagaimana memecahkan masalah yang masih ada sebelum memulai transaksi bisnis yang signifikan.

Apa Itu Due Diligence? Prakteknya Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Jangan pernah terlibat dalam transaksi bisnis penting apapun sebelum uji tuntas yang disesuaikan dengan sifat, cakupan, dan ketentuan transaksi telah selesai. Lalu apa itu due diligence?

Dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya Anda seringkali melakukan proses due diligence secara informal. Sebagian besar dari Anda pasti mendasarkan keputusan sehari-hari terkait membeli barang atau layanan menarik — mencoba restoran baru, mengunduh aplikasi ponsel cerdas, membeli televisi terbaru, mempekerjakan pengacara, dan sebagainya. Secara tidak sadar Anda sebenarnya telah melakukan uji tuntas, anda akan mempertimbangkan aspek hukum (legalitas produk, garansi produk), keuangan, teknologi yang dipakai, dan kesesuaiannya dengan kehidupan pribadi Anda. Untuk lebih memahami praktek due diligence dalam kehidupan sehari-hari, simak tabel berikut ini:

Tabel Praktek Due Diligence Dalam Kehidupan Anda

Transaksi Kemungkinan Investigasi Jenis Uji Tuntas
Membeli Televisi Melihat ulasan secara online dan melakukan perbandingan harga Uji tuntas pada produk dan penilain harga
Menyewa Pengacara Bertanya pada Asosiasi Uji Tuntas Pelayanan
Mencoba Restoran Baru Bertanya kepada teman, apa menu di sana Uji Tuntas Produk
Menyewa tukang kebun outsourcing Mengecek lisensi dan asuransi legal due diligence
Mendownload Aplikasi Melihat review dari konsumen lain Uji Tuntas Teknologi
Membeli rumah Mendapatkan asuransi atau jaminan Legal due diligence
Menghadiri undangan Bertanya mengenai penampilan kepada teman Uji tuntas pribadi

Contoh-contoh uji tuntas dalam kehidupan kita sehari-hari ini menunjukkan bahwa esensi uji tuntas adalah mendidik diri kita sendiri secara memadai sebelum membeli suatu produk atau menggunakan jasa pihak ketiga. Kerja keras yang dibutuhkan konsumen rata-rata untuk menjadi pembeli yang berpengetahuan luas dan untuk memastikan mereka mendapatkan produk atau layanan yang tepat dengan harga yang tepat hanyalah bentuk yang kurang terstruktur dan terperinci dari uji tuntas yang harus dilakukan oleh wirausahawan atau investor sebelum masuk ke dalam transaksi bisnis.

Sebelum membeli produk atau layanan menarik konsumen yang rajin akan menilai kualitas produk atau layanan, membandingkan nilai produk atau layanan, dan kadang-kadang melakukan pemeriksaan latar belakang atau investigasi calon karyawan., profil dan reputasi perusahaan riset / penyedia layanan. Pengusaha menerapkan kriteria uji tuntas untuk transaksi bisnis yang serupa dengan kriteria yang diterapkan konsumen sebelum membeli produk atau merekrut layanan profesional: menyelidiki perusahaan dan operasi bisnisnya, meneliti produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, menentukan penilaian yang sesuai dari perusahaan target, dan memeriksa kemampuan manajemen dan melakukan pemeriksaan latar belakang dan investigasi terhadap pendiri dan personil kunci.

Definisi Due Diligence

Sampai disini tentu Anda semakin penasaran dengan apa itu due diligence bukan? Untuk mengurangi rasa penasaran Anda, simak definisi due diligence berikut ini:

Uji tuntas merupakan proses memeriksa dan mengembangkan tingkat pemahaman yang diperlukan dari empat faktor — perusahaan dan operasi bisnisnya (dengan kata lain, produk, aset, dan / atau layanannya dan bagaimana fungsi perusahaan); menentukan penilaian bisnis, aset, dan transaksi yang sesuai; dan memeriksa kemampuan manajemen, personel kunci, dan masalah ketenagakerjaan — sebelum melakukan transaksi bisnis dengan, berinvestasi, melisensi aset atau layanan, atau membeli semua atau sebagian bisnis atau asetnya. Keempat pilar bisnis yang akan diselidiki dengan hati-hati dalam pemeriksaan uji tuntas adalah perusahaan, operasi bisnisnya, nilai bisnis dan / atau asetnya, dan orang-orangnya.

Due Diligence Dalam Transaksi Bisnis, Apa Saja?

Setelah mengetahui apa itu due diligence, berikutnya pasti Anda penasaran dengan kapan dan apa saja yang dilakukan uji tuntas dalam kegiatan bisnis. Sebagian besar pengusaha dan investor menyadari pentingnya melakukan uji tuntas dalam persiapan untuk pembelian sekuritas atau merger perusahaan. Adapun jenis-jenis transaksi bisnis yang umumnya sering dilakukan uji tuntas sebelum berlanjut ke proses transaksi adalah sebagai berikut:

  • Transaksi pinjaman
  • Pembelian bisnis atau asetnya
  • Pembelian perusahaan (baik merger atau pembelian bisnis)
  • Pembelian saham atau investasi dalam perusahaan, seperti dengan penempatan pribadi
  • Pembelian real estate

Beberapa Praktik Due Diligence Lainnya

Selain itu terdapat beberapa transaksi bisnis lain di mana kebutuhan untuk melakukan uji tuntas sesungguhnya sama pentingnya dengan beberapa transaksi di atas, namun dapat diabaikan adalah sebagai berikut:

  • Membeli hak untuk mengoperasikan waralaba dari pemilik waralaba
  • Memulai perusahaan dengan mitra atau beberapa mitra
  • Melisensikan produk, layanan, teknologi, atau intelektual properti dari pihak ketiga
  • Melisensikan produk, layanan, teknologi, atau intelektual properti ke pihak ketiga
  • Ikut dalam perusahaan patungan
  • Melibatkan pihak ketiga untuk merancang dan / atau mengembangkan suatu produk, layanan, atau teknologi
  • Melibatkan pihak ketiga untuk memproduksi atau menyediakan produk, layanan, atau teknologi
  • Memasuki berbagai jenis kontrak yang penting untuk bisnis Anda

Daftar ini menunjukkan bahwa penyelidikan uji tuntas tidak terbatas hanya pada keputusan tentang apakah akan membeli atau berinvestasi dalam bisnis atau membeli real estate; sebaliknya, uji tuntas berlaku untuk berbagai transaksi bisnis yang prospektif.

Selain itu, prosesnya tidak hanya untuk meyakinkan pihak yang berkepentingan tentang aspek hukum dan keuangan transaksi; melainkan lebih luas yakni untuk memberikan tingkat kenyamanan yang cukup kepada pihak yang berkepentingan sehubungan dengan landasan bisnis yang diselidiki — perusahaan; produk, layanan, aset, dan operasinya; nilai yang sesuai dari perusahaan dan / atau asetnya dan potensi transaksi; dan personel yang penting untuk keberhasilan hubungan bisnis potensial.

Tujuan Due Diligence

Selain memahami apa itu due diligence. Untuk menunjang pemahaman Anda, memahami mengenai tujuan dari uji tuntas juga merupakan landasan yang penting untuk menunjang kegiatan bisnis. Adapun tujuan dari due diligence audit ini dapat Anda lihat pada penjelasan di bawah ini:

1. Aspek Organisasi Perusahaan

Bagi perusahaan mengetahui apa itu due diligence dan mempraktekannya memiliki kegunaan berupa memahami struktur hukum dan keuangan perusahaan dan mengidentifikasi potensi risiko organisasi atau struktural.

2. Aspek Operasi Bisnis

Memahami apa itu due diligence juga berguna bagi pelaku bisnis dalam hal menjalankan operasionalnya yakni Untuk memahami sifat bisnis dan produknya, aset, dan layanannya, menilai aspek operasional bisnis, dan mengidentifikasi serta mengukur risiko hukum, keuangan, dan bisnis.

3. Aspek Penilaian Resiko Transaksi

Untuk menentukan penilaian yang tepat dari perusahaan dan / atau transaksi dan mengidentifikasi dan mengukur risiko keuangan.

4. Aspek Karyawan/Personil

Untuk mengidentifikasi personil kunci dan memastikan apakah mereka mampu menjalankan bisnis, melaksanakan rencana bisnis, dan / atau memenuhi kewajiban pasca penutupan bisnis.

Kesimpulan umum dari keempat tujuan ini adalah bahwa proses uji tuntas memberi Anda tingkat pemahaman yang cukup untuk memungkinkan Anda memutuskan apakah akan terlibat dalam transaksi yang dimaksud. Untuk mencapai pemahaman ini, penyelidikan uji tuntas mengharuskan tidak hanya memeriksa bahan dan data yang disediakan oleh perusahaan tetapi juga informasi yang diperoleh dari berbagai sumber di luar bisnis sasaran, termasuk informasi publik dan pribadi dan saran dari konsultan profesional.

Meskipun pengusaha atau investor akan bergantung pada sejumlah sumber luar untuk informasi, sumber informasi yang paling penting adalah target perusahaan itu sendiri. Untuk tujuan ini, komponen investigasi yang paling penting adalah kuesioner uji tuntas yang disesuaikan dengan transaksi.

Sampai disini tentu Anda sudah mempunyai gambaran yang cukup untuk menjawab pertanyaan apa itu due diligence. Pemahaman ini pada langkah berikutnya, akan digunakan untuk memahami secara praktis mengenai praktek uji tuntas ini dalam kegiatan bisnis Anda.

Beberapa Contoh Pertanyaan dalam Due Diligence

Mempersiapkan kuesioner uji tuntas mengharuskan Anda mempertimbangkan sejumlah pertanyaan mendasar yang terkait dengan hukum, keuangan, operasional, dan personil yang terkait dengan masing-masing landasan. Sebelum memberikan kuesioner kepada perusahaan target dan siapa pun yang berpartisipasi dalam uji tuntas, Anda perlu memilih dan membuat pertanyaan berdasarkan sifat transaksi. Kuesioner uji tuntas yang dikembangkan dengan baik, yang terdiri dari pertanyaan umum dan spesifik-transaksi, sangat penting untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai transaksi yang diusulkan.

Untuk membawa Anda pada pemahaman yang lebih praktis mengenai apa itu due diligence. Berikut ini juga akan diulas mengenai beberapa contoh pertanyaan yang umumnya diajukan saat melakukan proses uji tuntas. Adapun beberapa pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aspek Organisasi Perusahaan

Untuk memperoleh data dan hasil analisis yang sesuai dengan tujuan uji tuntas dari aspek organisasi perusahaan, tanyakan beberapa hal berikut ini:

  • Bagaimana pengelolaan perusahaan? Bagaimana sistemnya? Bagaimana Anggaran Dasarnya?
  • Siapa pemilik perusahaan tersebut? Apa bukti legalnya?
  • Apa saja aset dan properti utama dari perusahaan?
  • Apakah ada masalah hukum terkait kesepakatan terlalu berisiko?

Pertanyaan ini tentu belumlah lengkap, Anda bisa menambahkan beberapa pertanyaan terstruktur lainnya. Seperti bagaimana sistem pembagian kewenangan dari organ perusahan yang ada dan sejenisnya.

2. Aspek Operasional Bisnis

Beberapa pertanyaan yang dapat Anda ajukan saat melakukan uji tuntas dalam aspek operasional ini adalah sebagai berikut:

  • Apa dan bagaimana sifat bisnisnya?
  • Produk apa dan / atau layanan yang ditawarkannya?
  • Apa dan di mana produk dan layanan di pasarkan?
  • Apa kemungkinan resiko dari bisnis yang dijalankan?

3. Resiko Transaksi

Untuk melakukan identifikasi resiko dari transaksi yang telah dijalankan, Anda bisa menanyakan beberapa contoh pertanyaan berikut ini:

  • Berapa pendapatannya, jika ada, dan bagaimana dan darimana asalnya?
  • Berapa nilai dari aktiva?
  • Berapa jumlah kewajiban dan pengeluaran?
  • Bagaimana pasar untuk barang atau jasa?
  • Apakah ada peluang untuk terus berkembang?
  • Apa risiko keuangannya?

4. Pegawai

Untuk meninjau bagaimana entitas mengelola pegawainya, Anda setidaknya bisa menanyakan beberapa hal berikut ini:

  • Siapa personil kunci dan seberapa baik mereka mengelola operasi bisnis?
  • Apa saja pengalaman yang dimiliki oleh personil kunci?
  • Bagaimana latar belakangnya?
  • Apa resiko yang paling signifikan dari personel kunci ini?
  • Apakah ada masalah retensi?

Sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan di atas hanyalah contoh dan belum secara menyeluruh mewakili masing-masing poin dalam proses uji tuntas untuk perusahaan atau kegiatan bisnis. Hal terpenting dalam proses membuat kuisioner uji tuntas ini adalah sesuaikan dengan masalah di lapangan yang dijelaskan dan permintaan klien Anda. Untuk memudahkan Anda lihatlah Contoh Legal Opinion; Analisis Kasus Persaingan Usaha

Demikianlah ulasan penting yang dapat membantu Anda dalam memahami apa itu due diligence sesungguhnya. Tanamkan pada pikiran Anda bahwa uji tuntas merupakan proses mendengarkan cerita bisnis perusahaan — yang mungkin telah disediakan dalam presentasi investasi atau rencana bisnis — dan kemudian melakukan penyelidikan untuk melihat apakah cerita tersebut dapat dikuatkan. Pemeriksaan uji tuntas yang tepat tidak hanya mencakup pertanyaan hukum dan keuangan yang luas tetapi juga mengharuskan Anda mengidentifikasi bidang-bidang penting bisnis dan mengarahkan pertanyaan Anda ke bisnis tertentu dan sifat transaksi yang terlibat.

Contoh Legal Opinion; Analisis Kasus Persaingan Usaha

Contoh legal opinion berikut ini akan memudahkan Anda dalam memahami apa dan bagaimana membuat opini hukum yang baik dan benar. Pasalnya, istilah dan praktik memberikan pendapat hukum ini, memang secara praktis tidak berasal dari negara yang menganut sistem common law seperti Perancis. Tradisi memberikan pendapat hukum sebelum perjanjian dilakukan, justru muncul dari Amerika Serikat yang menganut sistem Anglo Saxon. Oleh karena itu, di Indonesia sebagai negara yang menganut sistem common law, pendapat hukum masih jarang dikenal dan dipraktikkan.

Apa Itu Legal Opinion?

Legal Opinion atau pendapat hukum merupakan opini yang dikeluarkan oleh konsultan/penasehat hukum terhadap entitas/institusi/perusahaan setelah melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap entitas/institusi/perusahaan. Sedangkan due diligence sendiri merupakan serangkaian proses audit/pemeriksaan yang dilakukan oleh konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau terhadap objek transaksi khusus dengan tujuan memperoleh fakta dan informasi material yang menjelaskan secara gamblang kondisi perusahaan atau objek transaksi.

Manfaat Legal Opinion

Pendapat hukum khususnya untuk perusahaan setidaknya memiliki dua bentuk manfaat, adapun secara rinci adalah sebagai berikut:

  • Sebagai dasar pengambilan keputusan yang bersifat material oleh pihak Manajemen terkait transaksi yang akan dilakukan atau terkait dengan perusahaan secara keseluruhan.
  • Dalam hal konsultan hukum enggan memberikan pendapat yang bersifat tanpa syarat dan menguntungkan, maka hal tersebut menjadi peringatan bagi perusahaan bahwa ada hal yang salah secara hukum terkait dengan transaksi atau aspek hukum perusahaan bersangkutan.

Selanjutnya, manfaat dari pendapat hukum ini akan secara lebih praktis Anda pahami dalam contoh legal opinion di bawah nanti.

Unsur-Unsur Legal Opinion

Untuk memahami contoh legal opinion yang akan disajikan pada pembahasan selanjutnya, Anda harus mengetahui terlebih dahulu unsur-unsur/format dari pendapat hukum. Adapun unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Duduk Perkara

Bagian ini menjelaskan secara singkat masalah yang dihadapi klien, umumnya konsultan hukum akan meringkas cerita klien dan hanya menulis pokok permasalahan saja yang benar-benar berkaitan dengan hukum.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum ini adalah penjelasan mengenai peraturan apa saja yang berkaitan dengan duduk perkara di atas. Dasar hukum ini bisa berupa undang-undang, yurisprudensi, perjanjian internasional, doktrin hingga kebiasaan. Dalam mencantumkan dasar hukum ini diperlukan kemampuan identifikasi masalah yang cermat, agar dasar hukum yang diambil benar-benar sesuai dengan isu yang ajukan klien.

3. Legal Opinion

Legal opinion ini merupakan inti dari seluruh bagian dalam format pendapat hukum. Bagian ini berisi hasil analisis dari konsultan hukum terhadap permasalahan klien dan menghubungkannya dengan dasar hukum yang sebelumnya telah diidentifikasi. Konsultan hukum harus menjelaskan secara spesifik pasal-pasal atau ketentuan mana yang bertentangan termasuk konsekuensi hukum yang akan dihadapi klien.

4. Kesimpulan

Bagian dari contoh legal opinion yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dari konsultan hukum kepada klien. Bagian ini merupakan ringkasan dari hasil analisis yang dilakukan sebelumnya.

Perlu diperhatikan bahwa dalam membuat legal opinion yang harus diperhatikan adalah proporsionalitas isi. Bagian pendapat hukum haruslah yang paling banyak diantara penjelasan lainnya. Bagian ini pasti mendominasi dari keseluruhan halaman yang ada.

Contoh Legal Opinion

Untuk lebih memahami bagaimana membuat pendapat hukum, berikut akan disajikan contoh legal opinion untuk Anda.

1. Soal Fiktif:

Perusahaan Aq dan Le telah bersaing di pasaran cukup lama dalam usaha air minum kemasan. Persaingan ini kian hari kian meningkat dan pada musim kemarau, umumnya persaingan akan semakin meningkat. Aq merupakan perusahaan yang paling awal berdiri dan telah memiliki sejumlah distributor yang terklasifikasi menjadi star outlet (SO) dan wholeseller (WO), klasifikasi ini tentu didasarkan dengan peringkat penjualan yang dilakukan oleh pihak distributor.

Kemudian, datanglah Le selaku perusahaan yang tergolong baru dan menawarkan produknya untuk dijualkan di wilayah di mana salah satu star outlet (SO) dari produk Aq berada, tentu salah satu diantara beberapa star outlet (SO) tersebut akan ditawari oleh pihak Le. Setelah Le menawarkan produknya, ternyata di lapangan Le menemukan indikasi bahwa Aq dengan sengaja menakut-nakuti para star outlet (SO) dengan ancaman akan diturunkan peringkatnya menjadi wholeseller (WO) jika sampai menjualkan produk Le. Dalam hal ini Le ingin mengajukan keberatan melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Nah, berdasarkan latar belakang tersebut bagaimana pendapat konsultan hukum dari Le?

2. Duduk Perkara

Setelah mendapatkan informasi tersebut, maka konsultan hukum harus mampu mengidentifikasi duduk perkara apa yang sebenarnya terjadi terkait dengan aduan klien Le di atas. Sebagai legal auditor, kemudian cerita di atas diringkas dalam kalimat pokok sebagai berikut:

“PT. Le adalah pihak yang ingin mengajukan tuntutan laporan adanya praktik persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh PT. Aq kepada KPPU, dalam hal ini PT. Aq dengan sengaja menghalangi distribusi air minum kemasan PT.Le, Indikasi dari adanya monopoli usaha adalah berupa peringatan kepada distributor dari pihak Aq yang berstatus star outlet (SO) diancam dengan penurunan peringkat menjadi distributor kelas wholeseller (WO)”

“Untuk fakta pendukung, perbedaan dari kedua jenis distributor ini adalah perbedaan pemberian harga sebesar 5% lebih murah”.

3. Dasar Hukum

Berdasarkan pokok perkara tersebut, sebagai konsultan hukum setelah melakukan penelusuran akhirnya ditemukan dasar hukum yang berkaitan dengan kasus di atas, yakni:

4. Pendapat Hukum

Sebagai konsultan hukum, meskipun klien berasal dari pihak Le, Anda harus tetap berlaku profesional dan dalam hal ini harus memberikan pendapat yang netral. Sehubungan dengan itu, analisis berkaitan dengan kasus tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 15 Ayat 3 b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Bahwa apa yang dilakukan pihak Aq ternyata bertentangan dengan pasal di atas. Perilaku Aq yang mengancam ini senada dengan ketentuan pasal 15 huruf b, namun perlu juga di cermati bahwa dalam pasal di atas terdapat kata “perjanjian”, artinya temuan di lapangan tersebut harus diperkuat dengan bukti bahwa Aq telah membuat perjanjian semacam itu.

Pasal 19 a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Sehubungan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 19 huruf a dan b ini dapat berlaku jika memang ditemukan bukti real baik perjanjian maupun saksi bahwa pihak Aq telah dengan sengaja menghalangi dan menguasai pasar. Untuk itu, bukti menjadi penting sebelum melakukan tuntutan ke KPPU.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Ketentuan pasal 25 ini tampaknya lebih relevan ketika dijadikan dasar untuk menuntut ke KPPU, bila tidak ditemukan pada perjanjian atau saksi maka bisa dilihat pada ketentuan dan syarat perdagangan pihak Aq, apakah memang benar bahwa untuk menjadi distributor kelas star outlet (SO) terdapat larangan untuk menjual produk sejenis lainnya? Bila ada maka pasal ini menjadi relevan. Selanjutnya, berkaitan dengan ayat 2 perlu dilakukan kalkulasi matematis apakah benar pihak Aq telah melebihi ambang batas sebagaimana ditentukan dalam pasal 25 ayat 2 tersebut.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tersebut di atas, kemudian konsultan hukum memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Masalah ini dapat Anda ajukan ke KKPU dengan syarat ada bukti penguat yang menunjukkan bahwa pihak Aq benar-benar telah sengaja membatasi gerak Anda. Bila tidak menemukan satu bukti pun, rekomendasi dari kami sebaiknya masalah ini diperjelas langsung kepada pihak Aq.

Demikianlah contoh legal opinion sederhana, analisis di atas hanyalah contoh saja tidak mutlak kebenarannya. Kasusnya pun juga bersifat fiktif, untuk memperkuat pemahaman, Anda bisa mencoba dengan menganalisis beberapa kasus yang berkaitan dengan persaingan usaha. Selamat mencoba.

Pengertian, Jenis dan Tujuan Audit Keuangan

Pengertian dan Tujuan Audit. Dalam laporan keuangan termasuk juga kinerja yang dilakukan perusahaan sering terjadi resiko salah saji terhadap informasi yang diberikan. Resiko salah saji ini disebabkan oleh banyak faktor, baik disebabkan karena kurang akuratnya laporan keuangan yang disusun atau memang karena kesengajaan dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

Untuk mengurangi risiko informasi tersebut salah satu yang terpenting adalah dilakukannya Independen Audit oleh Akuntan Publik. Dan ini merupakan cara umum untuk memperoleh informasi yang andal. Dalam rangka mendapatkan informasi yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan bagi pengambil keputusan, maka pihak manajemen perusahaan misalnya dapat meminta jasa akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan dari pihak penyaji informasi. Audit laporan keuangan dapat meningkatkan kepercayaan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Selanjutnya informasi yang telah diaudit tersebut dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan dengan anggapan bahwa laporan telah lengkap, dan wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.[1]

Kebutuhan audit cukup besar karena banyak pemakai yang berkepentingan dengan laporan keuangan perusahaan. Manajemen perusahaan akan menunjuk auditor untuk meyakinkan pemakai laporan keuangan bahwa laporan keuangan tersebut dapat diandalkan. Auditor dapat dituntut pengambil keputusan, atau perusahaan bila terbukti bahwa laporan keuangan tersebut ternyata tidak benar, tidak seperti yang dilaporkan dalam laporan audit nya. Auditor bertanggung jawab penuh secara legal atas pekerjaannya yang meyakinkan bahwa informasi tersebut andal.[2]

Apa Itu Audit?

Audit adalah proses pemeriksaan secara sistematis guna memperoleh data-data dan melakukan evaluasi terhadap bukti yang dilakukan secara objektif terhadap asersi-asersi kegiatan dan beberapa peristiwa ekonomi dalam suatu lembaga atau perusahaan. Tujuan dari dilaksanakan audit ini adalah untuk menilai derajat validitas dari asersi kegiatan, penyampaian hasil penilaian dan membuat laporan untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

  • Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil beberapa poin penting mengenai pengertian dari audit ini yakni:
  • Audit adalah serangkaian langkah prosedural yang direncanakan, bersifat logis, sistematis, terstruktur dan terorganisir.
  • Proses pemeriksaan atas bukti audit dilakukan secara objektif tanpa ada keberpihakan terhadap siapapun.
  • Asersi umumnya terdiri atas laporan keuangan, laporan operasi internal dan hal pokok lainnya.
  • Asersi yang dinilai derajat kesesuaiannya tersebut menunjukkan seberapa dekat asersi yang dibuat dengan kriteria yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai standar.
  • Kriteria tersebut dapat berbentuk peraturan yang ditetapkan pemerintah, kebijakan, aturan internal dan anggaran dasar dari perusahaan.
  • Keharusan adanya laporan tertulis dengan format tertentu yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan.

Jenis-jenis Audit

Setelah memahami apa itu audit, perlu untuk disinggung sedikit mengenai beberapa jenis audit yang selama ini ada. Adapun jenis-jenis audit tersebut adalah sebagai berikut:

1. Audit Laporan Keuangan

Yakni proses pemeriksaan sistematis oleh seorang akuntan publik terhadap laporan keuangan yang diolah dan disajikan oleh perusahaan.

2. Audit Kepatuhan

Yakni proses pemeriksaan sistematis oleh seorang auditor untuk memeriksa tingkat kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kebijakan, peraturan internal  dan anggaran dasar yang telah dibuat. Termasuk juga kepatuhan terhadap SOP yang dikerjakan.

3. Audit Operasional

Yakni proses pemeriksaan sistematis oleh auditor untuk menilai seberapa baik dan seberapa sesuai kinerja yang dilakukan perusahaan termasuk pegawai dalam menjalankan standar kinerja yang telah ditetapkan.

Tujuan Audit

Sebagai tambahan, berikut ini adalah ulasan singkat mengenai tujuan dari dilaksanakannya audit. Adapun detailnya adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Operasional

Audit dilaksanakan dalam rangka agar operasional kegiatan perusahaan tetap terkendali dan tidak menyimpang dari standar yang berlaku.

2. Penilaian Kinerja

Audit juga dapat digunakan untuk menilai apakah kinerja suatu perusahaan mengalami perkembangan atau penurunan.

3. Membantu Manajemen

Dalam hal ini hasil laporan audit dapat dijadikan bukti valid oleh top manajemen untuk membuat kebijakan strategis terhadap perusahaan yang dikelolanya.

Demikianlah ulasan singkat dan pengantar mengenai pengertian audit dan beberapa tujuan dilaksanakan proses audit. Simak ulasan lain pada artikel selanjutnya.

[1] Mulyadi, Auditing, (Jakarta: Salemba Empat, 1998), h.7

[2] Syahriyah Semaun, Aspek Hukum dalam Audit Koperasi, Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 1, Januari 2010, h.98

Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Terakhir Desember, Sudahkah Anda Memanfaatkannya?

Dunia usaha apapun bentuknya pasti mengalami kendala saat Pandemi Covid-19 melanda. Untuk itu, pemerintah secara responsif mengeluarkan kebijakan keringanan subsidi kredit usaha rakyat bagi pengusaha terdampak Covid-19.

Bila Anda adalah salah satu diantara pengusaha tersebut dan memang memenuhi kriteria tunggu apalagi segera manfaatkan fasilitas ini, agar beban Anda lebih terasa ringan. Adapun bagi Anda yang belum tahu detail informasi subsidi KUR, tata cara pengajuan, kriteria dan syaratnya, berikut ulasannya!

Kebijakan KUR Selama Pandemi

Setidaknya ada tiga kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terkait dengan penerima KUR, adapun kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

  • Subsidi bunga yang besarnya mencapai 6%, yang terbagi menjadi dua skema yakni 3% pada setiap 3 bulannya.
  • Penundaan angsuran pokok kepada penerima KUR dalam jangka waktu paling lama 6 bulan
  • Restrukturisasi KUR bagi pengusaha terdampak Covid-19 yang terdiri atas penundaan pembayaran, penambahan limit plafon kredit usaha rakyat dan penundaan atas pemenuhan syarat administratif ketika pengajuan restrukturisasi.

Jadi ada tiga bentuk kebijakan pemerintah berkaitan dengan pinjaman usaha KUR ini yakni subsidi bunga, penundaan angsuran dan rekstruktrusari.

Kriteria Penerima Keringanan KUR

Lalu apa saja kriteria yang ditetapkan agar bisa memperoleh salah satu diantara tiga kebijakan di atas? Berikut simak kriteria dan persyaratannya:

Mengalami Penurunan Omzet Usaha

Bila Usaha Anda mengalami penurunan omzet yang cukup signifikan dibandingkan saat sebelum pandemi, maka Anda sudah berhak mengajukan keringanan KUR ini. Apa buktinya? Tentu saat mengajukan keringan yang harus Anda lampirkan adalah laporan keuangan bulanan.

Mengalami Gangguan Proses Produksi

Usaha saya tetap mendapatkan banyak peminat dan konsumen, tapi saya tidak bisa memenuhi permintaan seluruh konsumen, karena pekerja banyak dirumahkan, bolehkah mengajukan? Jawabannya boleh, sebab itu termasuk kriteria gangguan proses produksi.

Intinya, ada dua kriteria utama yang menjadi dasar keringanan yakni omzet usaha menurut dan/atau proses produksi terganggu.

Syarat Penerima Keringanan KUR

Jika Anda sudah memastikan bahwa usaha yang dijalankan termasuk salah satu diantara dua kriteria di atas, langkah berikutnya adalah dengan melengkapi persyaratan pengajuan keringanan KUR. Adapun detailnya adalah berikut ini:

Realisasi sebelum 29 Februari 2020

Agar mendapatkan keringanan KUR ini Anda harus mempunyai Baki Debet atau realisasi KUR-nya maksimal pada tanggal 29 Februari 2020. Jika realisasi KUR Anda pada tanggal 1 Maret, maka Anda termasuk kategori tidak berhak.

Kualitas Kredit Baik dan Beritikad Baik

Syarat kedua adalah bahwa kolektibilitas performing loan Anda setidaknya harus diantara 1 atau 2. Selain itu Anda harus juga memiliki sikap kooperatif dan beritikad baik selama menerima KUR.

Beberapa Hal Penting Tentang Keringanan KUR

Agar tidak terjadi kesalahpahaman perlu Anda ketahui beberapa hal penting terkait dengan kebijakan penyaluran KUR ini. Adapun pokok-pokok kebijakan keringanan bagi penerima KUR adalah sebagai berikut:

  • Subsidi ini adalah bantuan yang diberikan pemerintah berupa subsidi margin/bunga, penundaan pinjaman pokok dan restrukturisasi.
  • Tambahan subsidi bunga paling lama diberikan dalam kurun waktu 6 bulan yakni sampai mulai 1 April – 31 Desember 2020 nanti.
  • Besaran yang diberikan adalah 6% yang terbagi menjadi dua yakni 3% untuk tiga bulan pertama dan 3% untuk tiga bulan berikutnya.
  • Yang melakukan penilaian adalah pihak penyalur KUR, bisa pihak penyalur kredit usaha rakyat BRI, kredit usaha rakyat BNI, kredit usaha rakyat Mandiri dan sejenisnya.
  • Tagihan subsidi bunga KUR harus diajukan terpisah dari pengajuan tagihan bunga yang reguler, selain itu paling lambat harus diajukan sebelum tanggal 15 kecuali jika pada tanggal itu libur, maka bisa hari berikutnya.
  • Jangka waktu 6 bulan di atas dapat diperpanjang, namun tentu ini tergantung pada bank penyalur KUR.

Demikianlah informasi mengenai keringanan kredit usaha rakyat untuk Usaha, bagaimana dengan Anda sudahkah memenuhi kriteria dan syaratnya? Selengkapnya lihat kebijakan KUR di sini atau lihat juga data survei ekonomi